Asset Benchmark Research merupakan perusahaan riset yang merupakan bagian dari The Asset, perusahaan publikasi finansial yang terkemuka di regional dan berbasis di Hong Kong.
Director and Chief Investment Officer, Fixed Income MAMI, Ezra Nazula, mengatakan penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas keahlian MAMI dalam pengelolaan portofolio investasi. Khususnya pengelolaan portofolio investasi pendapatan tetap.
“Kami merasa bangga dapat meraih kembali penghargaan bergengsi ini selama 10 tahun berturut-turut sejak 2015. Kami selalu berusaha untuk memberikan solusi investasi yang terbaik bagi para investor, baik investor institusi maupun investor retail, serta bagi seluruh mitra distribusi yang menjalin kerja sama dengan kami,” kata Ezra dikutip, Senin (11/11/2024).
“Penghargaan ini mengukuhkan posisi MAMI sebagai salah satu pengelola aset berbasis obligasi terbesar di Indonesia dengan kelolaan produk berbasis obligasi sebesar Rp18,2 triliun dan pangsa pasar 11,7% per akhir September 2024,” tambah dia.
Selain itu, empat personil tim Fixed Income MAMI juga memborong peringkat sebagai Most Astute Investor in Asian Local Currency Bonds. Keempat awak berprestasi tersebut adalah Ezra Nazula (Director & Chief Investment Officer-Fixed Income) yang meraih penghargaan untuk yang ke-16 kalinya, Syuhada Arief (Senior Portfolio Manager-Fixed Income) untuk yang ke-10 kali, Laras Febriany (Portfolio Manager-Fixed Income) untuk yang ke-2 kali, dan Natalia Marshya Tanus (Fixed Income Dealer).
Pemilihan pemenang penghargaan ini dilakukan berdasarkan penilaian dari sejumlah perusahaan institusi terkemuka di Asia. Terdiri dari perusahaan manajer investasi, hedge funds, perbankan lokal dan internasional, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan trusts dari 11 market, yaitu China, CNH, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.
Sebagai informasi, MAMI adalah pengelola aset berbasis saham terbesar di industri sebanyak Rp10,2 triliun dan pangsa pasar 11%. Sedangkan di arena pasar uang, MAMI mengelola Rp5,1 triliun dengan pangsa pasar 6%, dan syariah sebesar Rp3,4 triliun dan pangsa pasar 7,1%.
Adapun secara total kelolaan, saat ini MAMI mengelola Rp102,4 triliun dengan pangsa pasar 12,1%, dan kelolaan reksa dana terbesar di Indonesia sejumlah Rp44,6 triliun dengan pangsa pasar 8,8%.
Kementerian Keuangan mengalihkan wewenang pemberian insentif pajak untuk sektor padat karya seperti tekstil kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan adanya aturan ini, maka wewenang pemberian fasilitas diskon pajak penghasilan tersebut bukan lagi di Menteri Keuangan, melainkan Menteri Investasi.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Pasal 423 PMK 81/2024 itu menyebutkan wajib pajak yang melakukan penanaman modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas PPh berupa pengurangan penghasilan neto sampai tingkat dan waktu tertentu. Ayat (2) pasal yang sama menyebutkan pengurangan penghasilan neto itu sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap hingga jangka waktu 6 tahun.
“Pengurangan penghasilan neto… sebesar 60% dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 tahun sejak Tahun Pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial masing-masing sebesar 10% per tahun,” seperti dikutip dari salinan PMK tersebut pada Senin, (11/11/2024).
Selanjutnya Pasal 423 Ayat (3) PMK 81/2024 menyatakan industri padat karya yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 orang.
Semua ketentuan pemberian fasilitas PPh tersebut sebenarnya masih sama dengan aturan lama, yakni PMK 16/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya.
Namun perbedaannya, pada PMK 81/2024 pemberian fasilitas tersebut menjadi wewenang Menteri Investasi bukan lagi Menteri Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 426 Ayat (1).
“Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal.”
Perlu pula dicatat, bahwa ketentuan yang diatur dalam PMK 81/2024 belum berlaku saat ini. Sebab, PMK 81/2024 yang diterbitkan Sri Mulyani pada Oktober lalu baru resmi berlaku pada 1 Januari 2025, termasuk ketentuan mengenai pemberian fasilitas terkait PPh industri padat karya ini.
Jeri dan Lisa, sepasang suami istri mengaku sangat puas belanja di Transmart. Hal ini karena Transmart selalu memberikan produk berkualitas dan penawaran yang menguntungkan bagi pelanggannya.
“Mantap lah, puas banget kalau belanja (di Transmart). Ini kayaknya sudah tiga kali ya saya belanja di Transmart (Full Day) Sale ini. Pertama tuh beli kulkas, habis itu AC ya buat di kamar anak-anak, ini sekarang TV,” kata Jeri dan Lisa kepada CNBC Indonesia di Transmart Yasmin Bogor, Minggu (10/11/2024).
Dalam momen belanjanya kali ini, Jeri dan Lisa membeli Smart TV LED merek LG 50″ dengan harga Rp5.919.200, dari harga normalnya Rp7.399.000. Artinya, Jeri dan Lisa telah menghemat hingga Rp1,5 juta, karena dia juga merupakan pengguna kartu kredit Bank Mega.
“Kalau kualitas produk (yang dijual Transmart) tak perlu diraguin lagi ya, garansinya resmi. Jadi aman,” ujarnya.
Untuk diketahui, program Transmart Full Day Sale menawarkan berbagai produk dengan diskon hingga 50%, dan ada tambahan diskon 20% bagi yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank.
Program diskon besar-besaran ini berlangsung di seluruh gerai Transmart, mulai dari toko buka sampai tutup pada pukul 22.00 WIB.
Diskon juga berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, elektronik, hingga perlengkapan isi rumah.
Jadi tunggu apa lagi? segera serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu, 10 November 2024. Jangan sampai ketinggalan!
“Artinya, we need to fulfill aluminium demand with aluminium domestics. Sekarang market share kita 48%, artinya masih ada 52% itu import. Jadi, market-nya masih sangat promising,” ujarnya dalam acara Inalum Customer Gathering 2024 di Bali, Jumat (8/11).
Sehingga nantinya akan menggarap proyek untuk mendukung program-program pemerintah dan program-program turunannya untuk memenuhi permintaan dalam negeri.
“Ini PR yang tidak mudah. Tentu butuh support dari semua partner, terutama customer. Dan kita harap ke depan 5-10 tahun ke depan kita bisa terus berkolaborasi,” sebutnya.
Ilhamsyah mengungkapkan, kapasitas produksi dan penjualan perseroan tumbuh double digit. “Not only double digit, it’s 20% up. It shows how we really work hard for this year. Dan kerja keras ini tidak cuma tahun ini saja, it’s only entry point,” ungkapnya.
“Ini baru awal dari segalanya. Karena yang tadi kita punya tugas berat dari pemerintah, kita punya amanah yang sangat mulia. Bahwa aluminium ini benar-benar harus kita Indonesiakan,” pungkasnya.
Demikianlah siaran pers BI yang diterima CNBC Indonesia, Kamis (7/11/2024). Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.
Data tersebut menunjukkan, cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
“Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal. Prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.”
Diketahui, berdasarkan instruksi yang tertera pada kemasan, mi instan mentah wajib dikeluarkan terlebih dahulu dari bungkus sebelum dimasak dengan air mendidih. Merebus mi instan bersamaan dengan bungkusnya tentu tak sesuai instruksi dan mampu membahayakan kesehatan konsumen.
Peneliti Pusat Penelitian Kimia Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Joddy Arya Laksmono mengungkapkan bahwa merebus makanan, termasuk mi instan bersama bungkusnya dapat memicu berbagai risiko penyakit, termasuk kanker hati; kulit; dan mengganggu sistem imun tubuh.
Joddy menjelaskan, kemasan plastik terdiri atas berbagai senyawa yang bervariasi, tergantung jenis plastik dan tujuan penggunaannya. Menurut Joddy, kemasan plastik yang terkena suhu tinggi memicu pelepasan senyawa kimia berbahaya ke dalam makanan atau minuman yang dikemas.
Kemasan plastik yang terkena suhu tinggi dapat melepaskan senyawa kimia, seperti BPA yang jika larut ke dalam makanan bisa mengganggu sistem endokrin.
Joddy menjelaskan, memanaskan plastik juga mampu memicu terbentuknya dioksin, yakni zat karsinogen alias penyebab kanker yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan dioksin yang berkelanjutan dapat meningkatkan risiko berbagai kanker, terutama kanker hati, kulit, dan sistem imun tubuh.
Kemudian, kemasan plastik yang terbuat dari polivinil klorida (PVC), suhu tinggi bisa melepaskan flatat yang bisa mengganggu keseimbangan hormon dan berdampak negatif pada kesehatan reproduksi.
“Dalam memasak makanan menggunakan kemasan, terdapat aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan keamanan dan mencegah risiko kontaminasi bahan kimia,” jelas Joddy, dikutip dari detikhealth, Kamis (7/11/2024).
Joddy menyebut, sebenarnya ada sejumlah jenis kemasan plastik yang dirancang khusus untuk digunakan dalam kondisi suhu tinggi. Kemasan ini dibuat dari plastik atau material lain yang aman saat dipanaskan dan tidak melepaskan senyawa berbahaya.
Maka dari itu, ia pun mengimbau masyarakat untuk menghindari penggunaan kemasan plastik sekali pakai, seperti styrofoam, wadah polistirena, dan kantong plastik biasa.
“Sangat disarankan untuk memasak mi instan tanpa plastik dan menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan,” tegas Joddy.
“Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak pada kebijakan yang populis, UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru,” kata Budi Gunawan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024).
Serta, lanjut Budi Gunawan, mendorong pekerja ke sektor informal, hingga menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan.
Sebelumnya biasa penetapan UMP dilakukan tiap bulan November menurut aturan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Namun belakangan aturan ini disebut tidak berlaku lagi usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review Undang-Undang Cipta Kerja.
Saat ini DPR, pemerintah, dan buruh tengah mengkaji perhitungan indeks upah buruh, agar pengusaha dan pekerja tidak dirugikan.
Buruh meminta pemerintah untuk patuh mengikuti regulasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law khususnya klaster Ketenagakerjaan.
“Waktu mogok nasional kami putuskan 2 hari. Paling sedikit, 2 hari. Kalau ternyata belum dipenuhi oleh pemerintah, ya kita lanjutkan. Tapi nanti kita akan mengumumkan lebih lanjut. Saya ulangi waktu mogok nasional, 5 juta buruh di sekurang-kurangnya 15.000 pabrik di seluruh wilayah Indonesia waktunya 2 hari,” kata Said Iqbal dikutip Selasa (5/11/2024).
Bila tidak didengar atau tidak dipenuhi pemerintah, maka akan aksi berikutnya dilanjutkan sesuai waktu yang akan diumumkan berikutnya. Buruh menuding aksi ini berlangsung karena pemerintah dan DPR atas saran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak mau menggunakan keputusan MK dalam regulasi penetapan upah sehingga disinyalir melanggar konstitusi.
“Tanggal mogok nasional di antara 19 November sampai dengan 24 Desember 2024. Kenapa 19 November? Diantaranya karena pemerintah berencana mengumumkan kenaikan upah minimum tanggal 21 November. Kenapa sampai 24 Desember? Karena itu adalah waktu-waktu yang tersedia kita berdialog sebelum kita melakukan mogok nasional. Karena 1 Januari sudah berlaku. Nanti jadi percuma kalau kita mogok nasional. 1 Januari 2025, upah minimum sudah berlaku. Kenapa sampai tanggal 24? Karena ada libur panjang, 25 Desember sampai 1 Januari,” kata Said Iqbal.
Buruh mengklaim regulasi yang digunakan ialah undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat pembukaan umum serta undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh. Dalam salah satu pasal undang-undang nomor 21 tahun 2000, bunyinya fungsi serikat buruh salah satunya adalah mengorganisir pemogok.
“Penanggung jawab aksi pemogok nasional di tingkat pusat adalah Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh. Mengirim surat ke Mabes Poli, akan kami kirim surat ini oleh Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh yaitu paling lambat hari Jumat ini. Paling lambat hari Jumat sudah masuk surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang diorganisir oleh serikat pekerja serikat buruh secara nasional yang kami beri nama mogok nasional,” sebut Said Iqbal.
Adapun produk makanan dan minuman yang diekspor Mayora Group hari ini seperti produk kopi kemasan, cokelat, mi instan, biskuit, sampai dengan minuman teh kemasan. Dengan tujuan ekspor 15 negara, diantaranya Palestina, Arab Saudi, Bahrain, UAE, Mesir, Madagaskar, Afrika Selatan, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, Armenia, dan Australia.
“Hari ini saya merasa bahagia, karena diundang bisa hadir pada acara pelepasan ekspor produk makanan yang ke-400 ribu, ke 15 negara,” kata Budi.
Budi menyebut pasar ekspor produk makanan dan minuman Indonesia cukup besar di dunia. Ini terbukti dari pertumbuhan ekspor produk mamin RI pada Januari-Agustus 2024 tumbuh 6,4%, sementara permintaan dunia rata-rata 7,7%.
“Jadi pasar kita sebenarnya cukup besar, dan saya tahu Mayora ini memang luar biasa. Dulu saya di India, saya sering ketemu dengan Mayora,” ucapnya.
Dia pun tak menampik bahwa ada banyak sekali hambatan-hambatan ekspor yang pasti dihadapi oleh para eksportir. Namun, Budi menyebut itu merupakan hal yang biasa, lantaran seluruh negara pasti ingin melindungi industri di dalam negerinya.
“Di Indonesia juga begitu, bagaimana kita melindungi industri kita dengan beberapa instrumen yang tepat, seperti trade remedies. Tapi begini Pak, kalau trade remedies pengenaan bea masuk itu kan sifatnya sementara, jadi ketika kita sedang banyak impor masuk dan industri kita terganggu, kemudian kita kenakan bea masuk tambahan itu sifatnya sementara, sehingga kita bisa bangkit, kalau kita bangkit setelah tadi dikenakan biaya masuk ya kita harus bisa bersaing. Artinya, daya saing itu yang utama sebenarnya untuk peningkatan ekspor,” terang dia.
Menurutnya, jika suatu negara tidak memiliki daya saing, maka produk Tanah Air tidak bisa bersaing dengan produk asing yang mungkin memiliki kualitas yang lebih bagus dan lebih murah. Karenanya, peningkatan daya saing ekspor sangat perlu untuk dilakukan.
Sejalan untuk meningkatkan ekspor nasional, Budi menjelaskan bahwa Indonesia sudah memiliki lebih dari 40 kantor perwakilan perdagangan. Katanya, kantor perwakilan perdagangan itu bisa dimanfaatkan oleh para eksportir nasional untuk melebarkan sayap perdagangannya di kancah global.
“Tugas dari perwakilan dagang adalah sebagai marketing produk Indonesia. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau bapak/ibu (eksportir) berhubungan dengan perwakilan kita. Justru dengan adanya perwakilan itu untuk membantu bapak/ibu semua. Pegawai perdagangan tugasnya adalah meningkatkan ekspor kita,” ujar Budi.
“Kalau banyak masalah (perdagangan) di negara lain, nah biasanya kita bareng. Saya soalnya pernah mengalami itu dengan Mayora, waktu itu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Budi meminta kepada Mayora untuk melanjutkan kerjasamanya dengan para petani kopi, sebagai pemasok bahan utama produk kopi kemasannya. Dia pun berharap kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini terus dilanjutkan, sekaligus menggandeng UMKM sebagai mitra strategis.
“Tadi Pak Andre (Direktur Utama Mayora Group) menjelaskan kerjasama dengan para petani kopi, kemudian mesin pun ngambil dari Sidoarjo ya Pak, jadi tidak impor. Terima kasih Pak, jadi mudah-mudahan kerjasama seperti ini terus dilakukan, termasuk melakukan mitra strategis dengan para UMKM kita. Karena para UMKM kita ini harus bangkit, harus bisa menguasai pasar juga baik dalam negeri dan juga harus bisa ekspor,” ucapnya.
“Nah, mari kita bersama-sama, (mulai dari) pemerintah, swasta, dan masyarakat memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan negara kita, negara maju pada tahun 2045,” tutup Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Mayora Group, Andre Sukendra Atmadja menyampaikan bahwa perusahaannya sudah mengekspor produk mereka ke 103 negara di dunia. Dari ekspor tersebut, katanya, kontribusi ekspor Mayora Group terhadap revenue perusahaan secara total Rp50 triliun, 48-50% nya merupakan kontribusi ekspor.
“Itu menjadikan Mayora ini pengekspor produk dengan merek Indonesia yang terbesar. Memang Mayora ini agak unik dibanding eksportir lainnya, karena kita ini bukan hanya sekedar ekspor produk, kita, tapi kita ekspor produk dengan merek Indonesia. Dan kita ingin membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu bukan sekedar tukang jahit. Indonesia juga bisa menciptakan produk-produk mereka sendiri,” ucap Andre dalam kesempatan yang sama.
Andre mengatakan, beberapa dari produk Mayora Group saat ini sudah menjadi pemimpin pasar atau market leader di sejumlah negara.
“Seperti di Filipina, kopi kita sudah market leader, biskuit kita market leader di Thailand, coklat kita market leader di Thailand, dan beberapa produk kopi kita market leader di Lebanon. Ada yang market leader di Rusia. Jadi kita ingin membuktikan kepada dunia bahwa kita ini sanggup loh bersaing dengan kalian. Kita ini bukan sekedar mengekspor produk, bukan sekedar jahit, kita menjadi tukang jahit, tapi kita bisa menciptakan, dan kita bisa menjadi market leader di negara mereka,” ucapnya.
Dia pun berharap visi dan misi perusahaannya dalam menjadi pemimpin pasar di negara-negara tujuan ekspor, bisa mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata dunia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam rapat subsidi energi tersebut.
Setelah rapat, Bahlil menyebut bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak mengubah skema subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Keputusan ini akan diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah putuskan untuk LPG kami usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Apa artinya? Untuk LPG masih berlaku untuk sampai saat ini. Itu yang akan kami usulkan karena ini terkait dengan UMKM, konsumsi rumah tangga,” jelas Bahlil saat konferensi pers usai rapat antarmenteri di kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (04/11/2024).
Namun, untuk subsidi listrik dan BBM, menurutnya pihaknya masih melakukan penghitungan dan pengkajian lebih mendalam.
“Namun untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam, karena kita harus menunggu laporan Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam. Satu minggu dari sekarang sudah ada formulasinya yang akan kami laporkan ke Presiden,” ucapnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa di tahun 2024 ini pemerintah menggelontorkan subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 83 triliun merupakan subsidi LPG.
Sayangnya, dari total subsidi yang digelontorkan pemerintah itu justru belum tepat sasaran atau masih banyak orang-orang kaya yang menikmati subsidi tersebut. Bahkan, menurut catatan Bahlil, penggunaan subsidi tak tepat sasaran itu mencapai 20%-30%.
“Sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun. Kalian kan nggak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” jelasnya saat konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).
