Instruksi tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Inpres ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan, 22 Januari 2025.
Dalam inpres itu juga termuat tentang besaran efisiensi anggaran yang harus dilakukan oleh para menteri dan pimpinan lembaga lainnya senilai Rp 306,69 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2025 Rp256,1 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp50,59 triliun..
Dalam diktum kelima Inpres 1/2025 tertera instruksi khusus kepada Sri Mulyani untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing K/L Tahun Anggaran 2025.
“Khusus kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a,” sebagaimana tertulis dalam Inpres yang ditandatangani dan dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari 2025, dikutip Kamis (23/1/2025).
Instruksi kedua yang disampaikan khusus oleh Prabowo kepada Sri Mulyani ialah menetapkan penyesuaian alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari enam aspek, yaitu kurang bayar dana bagi hasil sebesar Rp 13,90 triliun, hingga dana alokasi umum (DAU) yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp 15,67 triliun.
Adapula yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 18,30 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 509,45 miliar, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 200 miliar, dan Dana Desa Rp 2 triliun.
Prabowo juga menginstruksikan Sri Mulyani untuk melakukan revisi anggaran K/L dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halam IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan instruksi presiden ini,” tulis Presiden dalam Inpres 1/2025.
Sementara kepada Menteri Tito, Prabowo menginstruksikan agar melakukan pemanfaatan efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur dan bupati atau walikota dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan Inpres ini.
Instruksi kepada Tito itu diberikan karena dalam Inpres 1/2025 Prabowo telah meminta kepada para kepala daerah untuk ikut serta melakukan efisiensi anggaran, sebagaimana tertera dalam diktum keempat.
Bunyi diktum itu ialah meminta gubernur dan bupati atau walikota untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau FGD. Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
Para kepala daerah itu juga Prabowo haruskan untuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional. Selanjutnya mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
Mereka juga diharuskan untuk memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antara perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
Instruksi kepada para kepala daerah juga Prabowo sampaikan supaya mereka lebih selektif dan memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada K/L, serta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD.
Pertumbuhan kredit ini didukung oleh segmen korporasi yang naik 17,6% yoy dan konsumer yang meningkat 14,5% yoy. Perusahaan anak juga mencatatkan pertumbuhan kredit signifikan sebesar 79,7% yoy dengan profitabilitas tetap terjaga.
Ekspansi kredit yang prudent diikuti dengan penguatan kualitas aset, tercermin dari non-performing loan (NPL) yang turun menjadi 2%, serta loan at risk (LaR) dan credit cost masing-masing turun menjadi 10,3% dan 1,1%.
“Meskipun kualitas aset kami kuat, BNI tetap berhati-hati dan bertumbuh secara konservatif di tengah ketidakpastian global,” ujar Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini dalam Public Expose BNI secara virtual, Rabu (22/1/2025).
Dia memaparkan, dengan adanya pertumbuhan kredit yang sehat dibarengi oleh efisiensi operasional, pendapatan sebelum pencadangan atau pre-provisioning Income (PPOP) mampu menunjukkan perbaikan. Secara kuartalan, PPOP periode tiga bulan di Kuartal IV-2024 menyentuh angka tertinggi sebesar Rp9,5 triliun, sehingga total PPOP sepanjang 2024 mencapai Rp34,83 triliun.
Di samping itu, BNI telah melakukan pembentukan pencadangan atau CKPN secara memadai selama tahun 2024, tercermin dari loan at risk coverage yang mencapai 48,8% serta NPL coverage yang terjaga di level 255,8%. Fundamental yang solid ini menjadi landasan bagi BNI untuk dapat tumbuh secara prudent pada tahun 2025.
BNI juga mendapatkan tambahan likuiditas dari Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia sebesar 2,6% pada tahun 2024.
“Insentif KLM tersebut memungkinkan kami untuk tetap mencatat pertumbuhan kredit yang sehat pada 2024 dengan rasio LDR di level 96%,” ungkap Novita.
Kinerja intermediasi yang positif ini mendorong BNI untuk menutup tahun 2024 dengan fundamental yang kuat. Laba bersih BNI naik menjadi Rp21,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan perolehan pada tahun sebelumnya sebesar Rp20,9 triliun.
Pertumbuhan ini didorong oleh transformasi digital yang berhasil meningkatkan tabungan sebesar 11% secara tahunan (yoy), dari Rp232 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp258 triliun pada tahun 2024.
Beberapa bankir membenarkan bahwa seleksi penyaluran kredit bakal masih ketat seperti tahun lalu, walau BI telah memutuskan untuk memangkas BI Rate menjadi 5,75% dan diharapkan dapat menunjang penyaluran kredit perbankan. Bahkan, ada juga yang memutuskan untuk lebih ketat lagi di awal tahun ini dalam penyaluran kredit.
Menurut Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, ada beberapa penyebab yang membuat perbankan tetap ketat dalam seleksi penyaluran kredit. Di antaranya, yang utama ada dua, yakni daya beli yang belum sepenuhnya membaik dan faktor kondisi likuiditas bank.
Bank pelat merah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengakui masih ada risiko likuiditas membayangi. Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengatakan appetite bank tentunya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi makro, dan dalam hal ini, pihaknya bakal lebih ketat dalam penyaluran kredit.
“Saat ini risiko likuiditas dan suku bunga masih tinggi, jadi kami saat ini lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit. BTN akan lebih selektif dan fokus pada sektor perumahan,” kata Setiyo saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (20/1/2025).
Bank swasta terbesar kedua RI, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) masih akan ketat di kuartal I-2025, seperti kuartal sebelumnya. Bahkan, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan memandang pertumbuhan kredit perbankan masih bakal lebih lambat di kuartal I-2025.
Tetapi, perlambatan itu menjadi momentum untuk melihat bagaimana tren biaya pendanaan atau cost of fund (CoF).
“Saya rasa di Q1 masih akan lamban untuk kredit. Sekalian juga melihat perkembangan apakah CoF betul-betul bisa turun, sejalan dengan penurunan BI rate, sehingga bisa menambah animo kredit lebih menarik,” kata Lani saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (20/1/2025).
Sementara itu, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) memandang pemangkasan BI Rate bisa meningkatkan daya beli masyarakat untuk melakukan bisnis atau mengambil kredit lebih banyak.
Walau demikian, Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan pihaknya akan selalu memegang prinsip kehati-hatian. Belum lagi, ia menyebut situasi global memang masih penuh dengan ketidakpastian dengan berbagai faktor geopolitik di belahan dunia.
“Dan penyaluran kredit ini akan sesuai dengan risk apetite dari Maybank Indonesia di segment-segmen yang menjadi target utama kami,” kata Steffano saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (20/1/2025).
Menurutnya, menerapkan prinsip kehati-hatian lebih tepat digunakan dalam hal ini. Sebab, ia berpendapat jika menerapkan prinsip ini dengan baik, yang tentunya disesuaikan dengan risk appetite dari Maybank Indonesia, kinerja di kuartal I-2025 bisa lebih baik dari kuartal IV-2024.
Sebagai informasi, Survei Perbankan Triwulan IV-2024 BI mendapati indeks lending standard (ILS) bernilai positif sebesar 0,2 di triwulan I-2025. Adapun, semakin tinggi angka ILS di atas 0, menunjukkan standar penyaluran kredit lebih ketat. Sebaliknya, semakin rendah angka ILS di bawah 0, menunjukkan seleksi kredit lebih longgar.
Aspek kebijakan penyaluran kredit yang diperkirakan lebih ketat antara lain plafon kredit, suku bunga kredit, dan premi kredit berisiko.
Berdasarkan jenis kredit, standar penyaluran kredit yang diperkirakan lebih ketat, terjadi pada jenis kredit investasi. Sementara jenis kredit lainnya terindikasi tidak lebih ketat dibanding triwulan IV-2024.
“Kami tambahkan juga bahwa pengembangan transmisi untuk 10 tahun ke depan juga sangat masif,” tegasnya dalam acara Peresmian PLTA Jatigede Sumedang, Jawa Barat, disiarkan daring, Senin (20/1/2025).
Kelak, dalam RUPTL 2025-2034 akan lebih didominasi oleh pembangkit yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT). Nah, karena sumber EBT berada dipelosok-pelosok Indonesia, maka dibutuhkan jaringan transmisi yang lebih banyak.
“Sebelumnya pengembangan transmisi belum optimal sehingga potensi EBT yang umumnya jauh dari pusat beban menjadi sulit dibangun,” tambahnya.
Sementara itu, dalam kurun waktu 10 tahun itu, Indonesia akan menambah kapasitas listrik hingga 71 Giga Watt (GW) yang direncanakan akan diberikan 60% proyeknya pada pihak swasta.
“Kami juga laporkan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden, kami mendorong pembangkit baru yang dikembangkan akan diberikan porsi yang besar kepada swasta, IPP (Independent Power Producer). Jadi 71 GW itu porsi yang paling besar kurang lebih sekitar 60%,” bebernya dalam acara Peresmian PLTA Jatigede Sumedang, Jawa Barat, disiarkan daring, Senin (20/1/2025).
Meski akan diberikan ke pihak swasta, Bahlil menegaskan, bahwa pemerintah akan selektif memiliki investor swasta tersebut, khusus yang kredibel dan tidak akan membuat gerakan tambahan di luar kebijakan pemerintah.
“Kita akan serahkan kepada swasta. Tapi swasta yang kredibel, swasta yang sejalan dengan pemerintah bukan swasta yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Trump mengancam untuk menaikkan tarif terhadap mitra dagang terbesar AS, dengan China berada di garis depan. Menjelang pelantikannya, Trump mengumumkan rencana untuk memberlakukan tambahan tarif sebesar 10 persen pada impor China, dengan alasan bahwa upaya Beijing dalam mengendalikan perdagangan fentanil masih kurang memadai.
Trump berulang kali menuduh China mencuri lapangan kerja dan industri AS serta memanfaatkan Amerika Serikat, yang mendorongnya mengancam kenaikan tarif hingga 60 persen atau lebih selama kampanye.
Selain itu, ada minat yang berkembang di Kongres untuk mencabut status tarif “permanent normal trade relations” (PNTR) China, yang didukung oleh Jamieson Greer, calon perwakilan perdagangan AS yang diusulkan Trump.
Negosiasi atau Decoupling?
Seiring dengan makin banyaknya ancaman tarif, tujuan akhir pemerintahan yang akan datang masih belum jelas. Apakah Trump dan sekutunya menggunakan ancaman ini untuk menarik China ke meja perundingan, atau lebih bertujuan untuk memisahkan ekonomi terbesar di dunia.
Dilansir Foreign Policy, Scott Bessent, calon menteri keuangan Trump, menyarankan bahwa tarif dapat menjadi alat negosiasi penting. Sebaliknya, Greer lebih menekankan pada pentingnya “strategi decoupling dari China,” meskipun hal ini dapat menyebabkan “rasa sakit jangka pendek.”
Perjanjian perdagangan fase satu antara AS dan China yang ditandatangani selama masa jabatan pertama Trump menjadi bukti dari hubungan dagang yang memanas. Trump menyebut perjanjian tersebut sebagai “sejarah” dalam memperbaiki kesalahan masa lalu.
Perjanjian itu mengharuskan China untuk membeli barang dan jasa AS senilai setidaknya US$200 miliar dalam dua tahun, memperkuat rezim kekayaan intelektual, mengurangi persyaratan transfer teknologi, dan menghentikan manipulasi mata uang.
Namun, China gagal memenuhi komitmen pembeliannya, meskipun mematuhi sebagian besar persyaratan lainnya. Perundingan fase dua yang seharusnya menangani masalah yang belum terselesaikan seperti subsidi, perusahaan milik negara, dan transfer data lintas batas tidak pernah terlaksana karena pandemi Covid-19 yang memperburuk ketegangan antara kedua negara.
Masa Depan Perdagangan AS-China
Enam tahun kemudian, tantangan untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan baru menjadi makin berat. Kedua belah pihak telah memperluas pembatasan perdagangan dan teknologi sambil mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan mereka.
Beijing telah memperkuat peran negara dalam ekonominya dengan memberikan subsidi besar-besaran dan memperluas jangkauan perusahaan milik negara, serta membanjiri pasar luar negeri dengan kapasitas produksi yang berlebihan.
Trump, yang melihat dirinya sebagai pembuat kesepakatan, bersikeras bahwa ia memiliki keterampilan untuk mencapai apa yang sebelumnya tidak mungkin. Namun, dengan tantangan ekonomi yang dihadapi China, Beijing mungkin menyimpulkan bahwa kesepakatan dengan AS, meskipun dengan ketentuan yang tidak konvensional, lebih baik daripada mempertaruhkan hubungan dagang senilai US$600 miliar yang masih tersisa.
Lalu, apa yang sebaiknya harus diminta AS dari China?
Langkah pertama adalah meninjau kembali tuntutan awal Washington kepada Beijing selama perundingan fase satu dan mempertimbangkan untuk memasukkan beberapa permintaan tersebut kembali ke meja perundingan-atau memperbaruinya untuk 2025. Ini bisa mencakup perlindungan kekayaan intelektual yang lebih kuat, teknologi, dan transfer data lintas batas, serta menambahkan area fokus baru seperti komputasi awan.
Perjanjian baru juga harus berusaha untuk mengekang penggunaan subsidi oleh China dan menangani faktor-faktor yang menyebabkan produksi berlebih, seperti permintaan domestik yang terbatas. Namun, upaya ini mungkin tidak mudah diterima oleh Beijing.
Washington mungkin mempertimbangkan akomodasi yang bertujuan membatasi impor produk China yang tidak adil, dengan menetapkan batasan kuantitatif pada ekspor tertentu.
Kesepakatan yang hanya menangani aliran perdagangan antara AS dan China akan melewatkan pentingnya, mengingat banyak perusahaan China yang memindahkan operasinya ke Asia Tenggara, Meksiko, dan tempat lain untuk menghindari tarif AS.
Untuk menjadi tahan lama, perjanjian dengan Beijing harus mempertimbangkan investasi China yang berkembang di pasar negara ketiga, khususnya di sektor otomotif dan elektronik, serta memperkuat langkah-langkah anti-penyelundupan dan aturan asal yang lebih ketat.
Dilema Beijing
Komunitas strategis di China memiliki pandangan yang beragam tentang hubungan AS-China dalam 4 tahun mendatang, mulai dari pesimisme tragis hingga optimisme tinggi. Beberapa mengantisipasi hubungan bilateral akan mengalami penurunan tajam, sementara yang lain berharap Trump sebagai “pembuat kesepakatan” akan menjalin perjanjian dengan China terkait isu sensitif seperti Taiwan. Namun, kedua skenario tersebut dianggap tidak realistis.
Mengutip laporan Chatam House, pemerintah Partai Komunis China telah mengubah pendekatan ekonominya dalam beberapa bulan terakhir dengan mendorong konsumsi domestik. Sejumlah kebijakan, termasuk pelonggaran moneter, dukungan fiskal untuk pemerintah daerah yang terlilit utang, dan subsidi konsumen, telah diperkenalkan untuk merangsang perekonomian.
Namun, banyak ekonom menilai langkah-langkah tersebut masih terlalu lambat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen yang sangat dibutuhkan.
Pembuat kebijakan China percaya bahwa mempercepat kemajuan teknologi dan mencapai swasembada adalah satu-satunya cara bagi CHina untuk bertahan dari upaya strategis AS yang membatasi. Namun, hal ini memerlukan pengalihan seluruh sumber daya nasional ke sektor strategis, dengan sedikit ruang untuk kebijakan fiskal dalam memberikan keringanan pajak dan stimulus konsumen.
Beijing pun menghadapi dilema antara memulihkan kepercayaan konsumen atau memperkuat keunggulan teknologinya.
Persiapan Perang Dagang Baru
Seperti halnya dunia lainnya, Beijing bersiap untuk menghadapi babak baru perang dagang dengan pemerintahan Trump yang akan datang. Mitra dagang utama China dan investor global bertanya-tanya sejauh mana China akan melancarkan pembalasan.
Taktik Beijing kemungkinan akan berbeda dari yang diterapkan pada masa jabatan pertama Trump, mengingat situasi makroekonomi China yang kurang kondusif untuk pembalasan yang lebih tegas di semua lini. Langkah-langkah hukuman kemungkinan akan menargetkan sektor-sektor seperti mineral kritis, di mana China memiliki monopoli global yang jelas.
Namun, China perlu menemukan keseimbangan yang tepat. Washington juga mampu memberlakukan kontrol ekspor yang sangat merugikan pada industri berteknologi tinggi seperti mesin penerbangan dan manufaktur chip warisan, atau mengeksploitasi keistimewaan luar biasa sebagai pemilik mata uang cadangan internasional, dolar AS.
Pembuat kebijakan China juga harus menyadari opini publik yang tidak menguntungkan terhadap AS dan akan berusaha menghindari persepsi lemah di mata rakyatnya.
Perubahan Kebijakan Luar Negeri China
Beberapa pergeseran dalam hubungan dengan negara-negara tetangga yang memiliki hubungan sulit dengan China, seperti India, Jepang, dan Korea Selatan, sudah mulai terlihat. Baik New Delhi maupun Tokyo, yang merupakan bagian dari Dialog Keamanan Kuadrilateral yang dipimpin AS, mulai melunak sikap dan pendekatan mereka terhadap China.
Sementara itu, Korea Selatan yang sedang dilanda krisis politik mungkin akan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap China di bawah pemerintahan baru.
Negara-negara Global South, yang sebagian besar bersikap netral terhadap perang di Ukraina dan mendukung Palestina dalam konflik Timur Tengah, cenderung melihat Barat yang dipimpin AS sebagai hipokrit. Kembalinya Trump memberikan kesempatan bagi Beijing untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara Global South.
Selain itu, seringnya Trump berbicara tentang menarik dukungan untuk Ukraina menciptakan mimpi buruk bagi Eropa, tetapi juga membuka peluang bagi Trump dan Presiden China Xi Jinping untuk menjajaki opsi mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina, meskipun opsi-opsi tersebut kemungkinan tidak sempurna di mata semua pihak.
Tujuan utama advokasi Beijing untuk mengakhiri perang di Ukraina adalah mencegah kemunduran yang terus-menerus dalam hubungannya dengan AS dan Eropa. Namun, upaya untuk membatasi kerusakan ini belum meyakinkan Washington atau ibu kota-ibu kota Eropa.
Penjelasan China justru memicu rasa ketidakpercayaan yang mendalam antara Beijing dan aliansi yang dipimpin AS.
Melihat ke depan, kembalinya Trump akan membawa drama terus-menerus dalam hubungan AS-China. Yang pasti, dalam 8 tahun terakhir, Beijing telah bertahan dari strategi pembatasan yang berkelanjutan di bawah kepresidenan Trump pertama dan pemerintahan Biden.
Total pengiriman atau shipment smartphone global tercatat meningkat 6,4% menjadi 1,24 miliar unit sepanjang tahun lalu. Hal ini diungkapkan oleh firma riset pasar IDC.
Jumlah itu juga menandakan pemulihan yang kuat setelah dua tahun yang penuh tantangan pada shipment ponsel global..
“Pertumbuhan yang kuat yang disaksikan pada tahun 2024, ini membuktikan ketahanan pasar smartphone yang terjadi meskipun ada tantangan makro yang berkepanjangan, kekhawatiran valas di pasar negara berkembang, inflasi yang sedang berlangsung, dan permintaan yang lemah,” kata Nabila Popal, direktur riset senior untuk Worldwide Client Devices, IDC, dikutip Sabtu (18/1/2025).
Di antaranya, Apple menyumbang paling banyak dengan total pengiriman mencapai 232 juta unit (18,7%). Disusul oleh Samsung yang memiliki total pengapalan mencapai 223 juta unit (18%) di 2024.
Walaupun menjadi dua vendor terlaris di dunia pada 2024, kedua merek HP ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023.
Pada 2023 lalu, Apple dan Samsung mencatat total pengiriman masing-masing 234 juta unit (turun 0,9%) dan 226 juta unit (turun 1,4%).
Ketiga vendor ponsel asal China ini masing-masing memiliki total shipment mencapai 168,5 juta unit (13,6%), 106,9 juta unit (8,6%), dan 104,8 juta unit (8,5%).
Berbeda dengan Apple dan Samsung, ketiganya mengalami peningkatan pengiriman unit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada 2023 ketiga vendor masing-masing mengirimkan ponsel 146 juta unit, 94,9 juta unit, dan 103,4 juta unit. Ini membuktikan bahwa vendor ponsel asal China semakin agresif dan berkembang di tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Apple dan Samsung tadi.
Meskipun pertumbuhan terus berlanjut di 2025, di beberapa wilayah, IDC telah melihat adanya penurunan permintaan untuk perangkat yang dapat dilipat di pasar, meskipun promosi dan pemasaran semakin gencar dilakukan.
Para vendor mulai mengalihkan R&D dari perangkat yang dapat dilipat karena minat konsumen tidak menunjukan peningkatan.
Selain itu, banyak vendor yang memprioritaskan inovasi AI baru dengan mengorbankan perangkat yang dapat dilipat karena AI semakin banyak ditampilkan di lebih banyak perangkat, terutama di eselon atas pasar berkat GenAI.
Di Kobe, Jepang, bunga ini tak hanya menjadi pengingat kehilangan, tetapi juga simbol keberanian untuk bangkit.
Haruka Kato adalah salah satu dari 6.434 korban gempa bumi besar yang mengguncang Kobe pada 17 Januari 1995. Gempa bermagnitudo 7,3 tersebut menewaskan lebih dari 6.400 dan menimbulkan kerugian US$ 100 miliar.
Dilansir dari Japan Times Ia meninggal di usia 11 tahun, meninggalkan adiknya, Itsuka Kikuchi, yang selamat dari kehancuran rumah mereka. Bagi Kikuchi, bunga matahari yang mekar di bekas rumah mereka awalnya menjadi beban emosional, seperti kenangan yang terus menuntut perhatian.
Namun, seiring waktu, bunga-bunga itu berubah menjadi simbol penyembuhan. Kini, Kikuchi membagikan kisahnya kepada generasi muda, menjadikan bunga matahari bukan hanya pengingat, tetapi juga pelajaran tentang keberanian menghadapi kehilangan.
Kisah serupa terulang pada 2011, ketika gempa bumi dan tsunami melanda Fukushima, disusul bencana nuklir di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi. Dalam upaya merawat lingkungan yang tercemar radioaktif, bunga matahari kembali memainkan peran.
Di Joenji, sebuah kuil Buddha di Fukushima, ratusan ribu bunga matahari ditanam sebagai bagian dari phytoremediasi metode menggunakan tanaman untuk menyerap zat berbahaya dari tanah dan air. “Sunflowers are really good at taking up certain radioactive isotopes,” jelas Michael Blaylock, seorang ahli tanah, dalam wawancara dengan Reuters (2011).
Tanaman ini secara ilmiah terbukti efektif menyerap isotop radioaktif seperti cesium dan strontium. Proses ini berhasil diterapkan di Chernobyl, di mana bunga matahari membantu membersihkan kontaminasi di air dan sebagian tanah setelah bencana nuklir pada 1986.
Namun, di Fukushima, keberhasilannya terbatas oleh perbedaan kondisi tanah. Kandungan mika dan tanah liat di Fukushima membuat cesium lebih sulit terlepas dari ikatan tanah, menantang efektivitas phytoremediasi di sana.
Meski begitu, bunga matahari tetap membawa harapan bagi masyarakat Fukushima. Penduduk setempat, seperti Tomoe, merasa terbantu secara emosional dengan menanam dan merawat bunga matahari.
Bunga matahari kini menjadi simbol ganda, keberanian untuk sembuh dan teknologi alam yang menjanjikan. Di masa depan, metode phytoremediasi mungkin akan terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks.
Dia pun mengeluarkan sentilan kepada pihak-pihak yang nyinyir akan targetnya itu. Di saat bersamaan, dia mengingatkan para pelaku pemborosan dan praktik akal-akalan. Dan mengajak pengusaha agar ikut berperan dalam mengelola kekayaan Indonesia dengan efisien dan logika sehat, tanpa pemborosan.
Di sisi lain, Prabowo mengakui, memang butuh waktu untuk mewujudkan target-target demi bangkitnya ekonomi Indonesia. Saat ini, tegasnya, pemerintah tengah bersiap, dan tidak berniat menjalankan pemerintahan yang apa adanya alias business as usual.
“Kita akan investasi besar-besaran saat ini. Saya kira itu yang mau saya sampaikan, baru 3 bulan, sabar sedikit. Bulan kelima, keenam, saudara akan merasakan. Kita mau bukan jalan as usual, there is no business as usual,” tegasnya.
“Kita sekarang lari, kita cepat, akan bergerak secepat-cepatnya. Masalahnya sekarang adalah kita harus siapkan sumber daya manusia, kita harus siapkan awaknya. Kita harus siapkan manajer-manajer muda, anak-anak muda yang pintar-pintar. Pintar otak, hatinya bersih. Jangan pintar otak hatinya nggak bersih, bahaya itu. Kita mau anak muda yang pintar, hatinya Merah Putih, bekerja keras, bangkit semuanya,” kata Prabowo.
Diketahui, Musk, yang juga CEO Tesla dan SpaceX, membeli Twitter senilai US$44 miliar pada akhir 2022 lalu dan mengubah namanya menjadi X pada tahun berikutnya.
Sebelum akuisisi, ia telah menggenggam posisi di perusahaan lebih dari 5%, sehingga perlu untuk mengungkapkan kepemilikannya kepada publik dalam waktu 10 hari kalender setelah mencapai ambang batas tersebut.
Menurut pengaduan perdata SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS di Washington, D.C., Musk terlambat lebih dari 10 hari dalam melaporkan informasi material tersebut. Hal itu memungkinkan untuk membayar kurang dari US$150 juta untuk saham yang dibelinya setelah laporan kepemilikan manfaat keuangannya jatuh tempo.
“Para investor mungkin akan menawar saham tersebut seandainya mereka tahu tentang pembelian dan ketertarikan Musk terhadap perusahaan tersebut,” mengutip CNBC International, Rabu (15/1).
SEC telah menyelidiki apakah Musk, atau siapa pun yang bekerja dengannya, melakukan penipuan sekuritas pada tahun 2022 pada saat pengumuman kepemilikan Twitter.
Musk mengatakan dalam sebuah posting di X bulan lalu bahwa SEC mengeluarkan permintaan penyelesaian, menekannya untuk menyetujui kesepakatan, termasuk denda dalam waktu 48 jam atau menghadapi tuntutan atas berbagai tuduhan terkait pembelian saham.
Pengacara Musk, Alex Spiro mengatakan dalam sebuah pernyataan melalui email pada hari Selasa bahwa tindakan SEC adalah pengakuan bahwa mereka tidak dapat mengajukan kasus yang sebenarnya.
Spiro, seorang mitra di Quinn Emanuel, menambahkan bahwa Musk tidak melakukan kesalahan apa pun dan menyebut gugatan itu palsu dan merupakan hasil dari kampanye pelecehan selama beberapa tahun, yang berpuncak pada satu keluhan yang tidak masuk akal.
Seorang juru bicara SEC menolak berkomentar di luar rilis litigasi dan pengaduan, yang secara harfiah merupakan kasus aktual yang diajukan oleh SEC.
Dalam sebuah posting di X setelah pengaduan diajukan, Musk menyebut SEC sebagai organisasi yang benar-benar merusak yang berfokus pada hal-hal seperti ini ketika ada begitu banyak kejahatan yang tidak dihukum.
Musk memiliki waktu sepekan lagi untuk memiliki pengaruh yang tak tertandingi di Gedung Putih, seiring dengan dimulainya masa jabatan kedua Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari mendatang. Musk sendiri merupakan pendukung keuangan utama Trump pada tahap akhir kampanye, siap untuk memimpin sebuah kelompok penasihat yang akan fokus pada pengurangan regulasi, termasuk yang mempengaruhi berbagai perusahaan Musk.
Pada bulan Juli, Trump bersumpah untuk memecat ketua SEC Gary Gensler, yang masa jabatannya dimulai pada tahun 2021 di bawah Presiden Joe Biden. Setelah kemenangan Trump dalam pemilu, Gensler mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya. Trump berencana untuk mencalonkan Paul Atkins sebagai ketua SEC berikutnya.
SEC mengatakan, Musk telah melewati batas kepemilikan 5% dalam kepemilikan Twitter-nya pada bulan Maret 2022, dan akan diminta untuk mengungkapkan kepemilikannya pada tanggal 24 Maret 2025.
SEC menuduh bahwa Musk menghabiskan lebih dari US$500 juta untuk membeli lebih banyak saham Twitter selama periode antara pengungkapan yang diwajibkan dan hari pengajuan yang sebenarnya.
Dalam pengaduan tersebut, SEC mengatakan bahwa mereka meminta pengadilan juri dan meminta agar Musk dipaksa untuk membayar ganti rugi atas pengayaannya yang tidak adil serta hukuman perdata.
Tuntutan ini merupakan babak terbaru dari saga yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menegaskan langkah ini dilakukan untuk mempercepat penurunan harga beras di wilayah yang disebut sebagai “daerah merah.” Salah satu contohnya adalah Papua, yang sebagian besar wilayahnya masih memerlukan intervensi besar-besaran.
“Papua seluruhnya merah. Sehingga target utamanya, kalau di daerah lain, misalkan dia (disalurkan) 1.000 ton beras SPHP, maka daerah yang merah bisa 2 kali lipat. Sehingga percepatan penurunan harga beras di daerah tersebut bisa kita laksanakan,” kata Ketut di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Kendati demikian, kondisi geografis Papua menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran beras, baik beras SPHP maupun beras komersial.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menjelaskan, meski Merauke sebagai sentra produsen memiliki pasokan beras yang cukup bahkan berlebih, pengiriman ke daerah lain di Papua tidak mudah.
“Lahan di Merauke luas dan produksinya banyak. Sebagian beras dari sana memang dikirim ke wilayah lain. Tapi karena wilayah Papua sangat luas dan aksesnya sulit, distribusi jadi tantangan besar,” ujarnya.
Kata Maino, pengiriman antar kabupaten hingga antar distrik di Papua sering kali harus menggunakan pesawat karena tidak ada akses jalan darat. Biaya transportasi yang tinggi membuat harga beras di wilayah tersebut tetap stabil tinggi meski ada suplai tambahan.
“Untuk kirim antardistrik saja harus pakai pesawat. Bahkan ongkos pesawatnya bisa hampir sama dengan harga berasnya sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, dalam upaya menjaga pasokan sekaligus menstabilkan harga beras di wilayah-wilayah “merah”, Bapanas mengubah pola distribusi beras SPHP. Yang mana tidak lagi menerapkan pola pembagian yang merata seperti pada 2023-2024, pada 2025 ini Bulog diminta menggandakan penyaluran untuk daerah atau wilayah yang memang harga berasnya tinggi melampaui HET.
Bapanas meminta Bulog untuk fokus memantau harga di tiap daerah dan mengutamakan pasokan ke wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan intervensi mendesak.
“Kita tidak bisa sekadar menjalankan program tanpa hasil. Targetnya jelas, harga harus turun di daerah-daerah merah itu,” tegasnya.
