BLOG-SERVICE

^{_{Tangkapan layar – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Philips Jusario Vermonte, saat menghadiri rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin (27/1/2025).}}

 Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Philips Jusario Vermonte, menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program struktural.

Philips menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons adanya ketidakpuasan responden dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mengenai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Karena bersifat struktural, nanti harus memenuhi kebutuhan 80 juta anak. Tentu saja harus dimulai dari pelan-pelan,” kata Philips saat menghadiri rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

Selain itu, dia berpendapat bahwa ketidakpuasan terjadi karena saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur produksi MBG baru berjalan sekitar 230 satuan untuk melayani kebutuhan kurang lebih 650 ribu anak.

“Nanti akhir Agustus diharapkan ada 5 ribuan dapur, dan lebih meng-cover (memenuhi kebutuhan, red.) lebih banyak anak, sehingga poinnya adalah sama seperti tadi, ini sifatnya struktural, bukan quick wins, yang harus dilihat hasilnya dalam tiga bulan pertama,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa salah satu tujuan strategis program MBG adalah untuk menumbuhkan rasa solidaritas nasional.

“Karena ada program Makan Bergizi Gratis ini, mereka (anak-anak, red.) akan tumbuh bersama-sama dengan kesadaran bahwa mereka makan makanan yang sama semuanya,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa tujuan strategis program MBG lainnya adalah adanya intervensi gizi dari pemerintah agar kebutuhan gizi anak-anak Indonesia tercukupi, sehingga performa di kelas hingga aspek sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) dapat berkembang.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16—21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan. Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan asumsi simple random sampling.

Berdasarkan survei tersebut, 64,6 dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG mengaku puas terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo. Adapun sebanyak 21,7 dari 91,3 persen responden mengaku tidak puas.

^{_{Suasana antusiasme warga negara Indonesia saat menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tempat penginapannya di Malaysia, Senin (27/1/2025). Presiden hadir di Malaysia dalam rangka memenuhi undangan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim.}}

Presiden RI Prabowo Subianto disambut antusias warga Indonesia yang sedang berada di Malaysia, salah satunya keluarga dari Azhui Zhan yang sedang berlibur dan kebetulan berada di hotel yang sama dengan Presiden Prabowo di Malaysia, Senin.

Sekretariat Presiden di Jakarta Senin, menginformasikan bahwa keluarga tersebut tengah berada di lobi hotel saat Prabowo hendak bergegas menghadiri pertemuan dengan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia.

“Presiden Prabowo orangnya ramah baik banget, pekerja keras banget. Kita semua bahagia banget bisa ketemu Bapak di sini,” kata Azhui.

“Bisa pegang tangannya,” sahut putra Azhui, Crystal.

Mereka pun bergabung di baris pertama kerumunan warga yang menanti Prabowo dan dihampiri Presiden untuk berfoto.

Selain keluarga Azhui, Presiden juga menghampiri beberapa warga lainnya dengan salam ramah dan hangat dengan sesekali melayani untuk berswafoto bersama.

Seperti diketahui, kedatangan Prabowo di Malaysia ini melanjutkan lawatan kunjungan kenegaraan setelah dari New Delhi, India untuk menghadiri undangan resmi Yang di-Pertuan Agong Raja Malaysia di Istana Negara Malaysia.

Prabowo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim di hari yang sama.

^{_{Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Djoko Setijowarno saat memberikan paparan pada awak media terkait transportasi di Jakarta, Kamis (23/1/2025).}} 

 Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai pemberian hak utama patroli dan pengawalan (patwal) kendaraan pimpinan lembaga negara RI agar dikhususkan hanya untuk presiden dan wakil presiden.

“Untuk kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia dikhususkan cukup bagi presiden dan wakil presiden,” kata Djoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya merespons patwal terhadap pejabat negara beberapa waktu belakangan yang menimbulkan persepsi kurang baik di masyarakat, menyusul kasus teranyar patwal terhadap mobil dinas RI 36 yang viral di media sosial.

Menurut dia, pejabat negara lain tidak perlu dikawal seperti halnya presiden dan wakil presiden sebab Jakarta dalam kesehariannya menghadapi hiruk pikuk kemacetan sehingga dapat berimbas kepada pengguna jalan lainnya

“Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal,” ujarnya.

Padahal, lanjut dia, jalan yang dibangun melalui pungutan pajak sudah semestinya semua masyarakat berhak menikmatinya, kecuali ada kekhususan bagi kendaraan tertentu seusai Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Adapun pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ, dengan urutan: (a) kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; (b) ambulans yang mengangkut orang sakit; (c) kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas; (d) kendaraan pimpinan lembaga negara RO; (e) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; (f) iring-iringan pengantar jenazah; dan (g) konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri.

“Pada dasarnya menggunakan sarana dan prasarana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Untuk itu, dia menilai pejabat negara bisa menggunakan fasilitas angkutan umum di Jakarta yang sudah memberikan pelayanan dengan cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta.

“Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum di Jakarta sudah sedemikian merata tidak jauh berbeda dengan kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia di Jakarta sudah beragam, seperti ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT hingga MRT,” katanya

Menurut dia, pejabat negara semestinya membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, dengan demikian akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat.

^{_{Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani}}

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan kepada setiap kepala daerah terpilih, khususnya yang diusung oleh Partai Gerindra agar menunaikan janji-janji politik yang diusung pada masa kampanye.

Dia mengatakan bahwa janji politik dalam kampanye adalah hal utama yang harus dituntaskan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Adapun Partai Gerindra mengumpulkan kepala daerah terpilih se Provinsi Jawa Timur yang diusung.

“Yang saya ingin ingatkan adalah apa yang sudah pernah diucapkan dalam janji kampanye kepada konstituen, tolong dikerjakan, tolong ditepati, ditunaikan. Karena itu tugas seorang pemimpin,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia juga mengingatkan agar setiap kepala daerah pro terhadap program pemerintah pusat, utamanya terhadap program Makan Bergizi Gratis sebagai program unggulan demi mewujudkan generasi emas menuju Indonesia maju. Maka untuk menyukseskan itu, perlu koordinasi dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah.

“Kami merasa semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka itu, pertemuan ini sebagai awalan yang baik agar hubungan pusat dan daerah harmonis dalam upaya mensejahterakan rakyat,” kata dia.

Dia pun mengaku siap menjembatani setiap kepala daerah untuk berkomunikasi dengan kementerian terkait guna menyelesaikan masalah kemasyarakatan, sebagai komitmen Partai Gerindra untuk membantu kepala daerah menunaikan janji politiknya.

“Jadi nanti ketika Bapak Ibu Bupati Walikota di Jakarta jangan ragu untuk berkomunikasi dengan kami,” kata Ketua MPR RI itu.

Dia mengatakan bahwa pertemuan kepala daerah tersebut selain sebagai ajang silaturahmi, juga sebagai diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Di antaranya masalah defisit anggaran, infrastruktur jalan, irigasi, investasi, dan kesehatan masyarakat.

“Kami mengerti di kabupaten kota itu banyak masalah. Siapa tahu kami bisa urun rembuk dan siapa tahu kami bisa membantu dari masalah-masalah masyarakat di kabupaten kota,” katanya.

^{_{Presiden RI Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim memberikan pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025).}}

 Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap, kedekatan dua pemimpin, yakni Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, terjalin sejak lama, salah satunya saat Prabowo kerap mengunjungi PM Anwar yang kala itu dipenjara.

Pernyataan Seskab Teddy itu berkaitan dengan pernyataan PM Anwar Ibrahim yang menilai bahwa Presiden Prabowo ialah sosok sahabat setia yang menemaninya dalam masa senang, maupun susah, yang disampaikan dalam pernyataan pers bersama usai keduanya menggelar pertemuan bilateral di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1).

“Pak Prabowo dan PM Anwar itu teman di saat senang dan saat sulit. Keduanya adalah sahabat lama. Maksud (pernyataan) Pak Anwar, karena Pak Prabowo tetap terus mengunjungi Pak Anwar saat beliau dipenjara,” kata Mayor Teddy, sapaan akrabnya, kepada Antara melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa dini hari.

Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo terus mengunjungi Anwar saat Mantan Wakil PM Malaysia itu difitnah dan dipenjara pada 1998.

Pun akhirnya setelah Anwar bebas dari penjara, dan kembali ditahan, Prabowo disebut terus setia menjadi sahabatnya.

Bahkan hingga Anwar menjadi oposisi pemerintahan, melalui Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpinnya kala itu, Prabowo juga beberapa kali menyambangi kediaman Anwar.

“Dan juga setelah bebas, Pak Prabowo beberapa kali datang ke rumah Pak Anwar saat menjadi oposisi Pemerintahan yang memimpin saat itu,” kata Teddy.

Dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, PM Anwar Ibrahim menceritakan bahwa Prabowo merupakan satu dari sahabat yang senantiasa mendampinginya melalui masa duka yang panjang.

“Sekali lagi, saya dan keluarga, ucapkan terima kasih kepada sahabat dan saudara saya, saudara Prabowo Subianto, yang dekat dalam masa senang dan susah. Di antara sahabat setia saya yang senantiasa memerhatikan dalam masa duka lara saya yang panjang, tidak ramai, yang kita boleh catat kehebatan dan keikhlasan mereka,” kata Anwar.

^{_{Presiden Prabowo Subianto dan PM Anwar Ibrahim saat memberikan pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025)}}

Beberapa peristiwa politik kemarin Senin (27/1) menjadi sorotan, di antaranya lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Malaysia dalam rangka kunjungan kenegaraan (state visit), dan hasil terbaru survei Indikator Politik Indonesia mengenai kinerja pemerintah.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Presiden Prabowo dianugerahi tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor di Malaysia

Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) dalam kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Senin.

2. Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.

“Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

3. Survei: 64,6 persen responden puas program MBG pada 100 hari kerja

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

4. MTI: Pemberian hak utama patwal dikhususkan untuk presiden-wapres

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai pemberian hak utama patroli dan pengawalan (patwal) kendaraan pimpinan lembaga negara RI agar dikhususkan hanya untuk presiden dan wakil presiden.

“Untuk kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia dikhususkan cukup bagi presiden dan wakil presiden,” kata Djoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

5. Anggota DPR minta Kemenlu-KBRI usut kasus penembakan PMI di Malaysia

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia untuk menyelidiki kasus dugaan penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI), mengakibatkan satu WNI tewas.

Dia menilai bahwa hal tersebut merupakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM atau Coast Guard Malaysia. Menurut dia, kasus tersebut harus diselidiki secara mendalam dan transparan.

^{_{Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh.}} 

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

“Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan, dan tentu hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dia meminta semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Polri, dan TNI diminta untuk dapat bergerak bersama.

Selain itu, pemerintah harus mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

Menurut dia, Kemenlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.

“Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban, serta mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Selain itu, korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air.

Soleh menyampaikan duka yang mendalam kepada lima orang korban penembakan yang dilakukan petugas maritim Malaysia hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia serta tiga orang luka-luka.

Ia juga mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima orang pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” katanya.

^{_{Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.}} 

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta semua otoritas terkait mengusut tuntas insiden penembakan pekerja migran Indonesia oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), yang mengakibatkan satu korban jiwa dan empat orang lainnya terluka pada Jumat (24/1).

“PAN mendesak semua otoritas terkait untuk segera mengusut tuntas tragedi ini. Pemerintah Indonesia diminta untuk memantau secara seksama penanganan kasus ini oleh pihak Malaysia,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia pun meminta agar pengusutan dilakukan secara transparan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sehingga tidak ada hal-hal yang ditutupi.

“Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini,” ucapnya.

Dia mengatakan bahwa PAN melalui anggota DPR RI yang duduk di komisi terkait dipastikan akan ikut mengawasi penanganan insiden penembakan PMI tersebut.

“Tidak hanya di dalam negeri, kalau dibutuhkan PAN siap berangkat ke Malaysia. Pengawasan seperti ini sangat penting untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” katanya.

Menurut dia, insiden tersebut menjadi tugas khusus bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang baru saja dinaikkan status kelembagaannya sehingga saat ini memiliki kewenangan yang lebih besar.

“KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas,” tuturnya.

Untuk itu, dia menyebut PAN mengecam keras insiden berdarah yang menambah daftar buruknya penanganan PMI di negeri jiran tersebut.

“PAN mengucapkan duka cita dan belasungkawa yang mendalam atas ditembaknya lima PMI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada hari Jumat, 24 Januari 2024,” ucapnya.

Dia juga menyayangkan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dengan penembakan yang dilakukan terhadap PMI di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

“PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Dia menambahkan agar pemerintah segera menemukan dan memberikan perhatian kepada keluarga korban guna memberikan informasi dan bantuan secara langsung, sembari menunggu penyelesaian kasus tersebut.

“PAN berharap kasus ini cepat dituntaskan. Apalagi, persahabatan Indonesia-Malaysia saat ini sangat baik-baiknya karena itu jangan biarkan dinodai dengan tindakan tidak profesional oleh pihak mana pun,” kata dia.

^{_{Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma membuka kegiatan APCD di Bogor, Jawa Barat, Senin (27/1/2025).}} 

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma memperkuat komitmen untuk menciptakan perdamaian dunia dengan mengikuti forum-forum internasional, seperti Asia Pasific Chaplaincy Symposium (APCS) 2025.

Hal tersebut dikatakan Erwin kala membuka kegiatan APCD di Bogor, Jawa Barat pada Senin (27/1).

“TNI AL selalu memegang komitmen teguh untuk mendukung stabilitas daerah dan perdamaian dunia. Pendekatan kami terhadap pembangunan mental dan spiritual di dalam TNI AL bertujuan untuk mewujudkan prajurit TNI yang profesional dan berintegritas” kata Erwin dalam siaran pers resmi TNI AL yang diterima di Jakarta, Selasa.

Untuk diketahui, APCS merupakan forum internasional yang bertujuan untuk mempertemukan para Perwira Pembina Mental (Pabintal) dan rohaniawan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya.

Tercatat ada puluhan perwira dari 28 negara yang hadir dalam acara yang berlangsung selama tiga hari mulai 27 Januari 2025 hingga 29 Januari 2025.

Melalui forum ini, Erwin mengatakan seluruh perwira pembina mental dapat saling berbagi ilmu dan pemahaman tentang pembangunan mental prajurit.

Pembangunan mental prajurit tersebut perlu dilakukan guna menciptakan personel yang memiliki visi dalam menciptakan perdamaian dunia.

“Diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih baik diantara para pemimpin agama, serta memberikan rekomendasi dan solusi yang konkrit untuk perdamaian global melalui pendekatan spiritual, dan membangun hubungan yang solid antarnegara sahabat,” kata dia.

Erwin menambahkan, pertemuan tingkat internasional ini juga dapat menjadi panggung untuk setiap negara dalam menjalin hubungan baik antara negara-negara lainnya.

Erwin berharap forum ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang konkrit untuk mendukung terjadinya perdamaian dunia.

^{_{Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia.}} 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mengingatkan pemerintah untuk memastikan distribusi modal usaha awal (bridging) kepada UMKM yang menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara tepat sasaran, dengan proses yang cermat dan transparan, tanpa membebani pelaku usaha.

“Pemerintah perlu memastikan proses seleksi UMKM untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis hingga distribusi modal usaha dapat tepat sasaran dan tidak memberatkan pelaku usaha. Jangan sampai persyaratan administratif dan lain-lainnya menjadi rumit karena ditakutkan dapat menghambat UMKM untuk berkontribusi dalam program ini,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menilai modal usaha ini diharapkan dapat membantu UMKM mengatasi tantangan pembiayaan bahan baku selama tujuh hari pertama pelaksanaan program.

“Saya mendukung penuh langkah pemerintah dalam memberikan bantuan modal awal kepada UMKM. Ini adalah upaya nyata untuk mendongkrak peran UMKM dalam mendukung program penting seperti Makan Bergizi Gratis, yang tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan makanan sehat, tetapi juga memberdayakan sektor ekonomi mikro,” ujarnya.

Selain itu, Chusnunia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang efektif antara Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian UMKM, dan pihak perbankan seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) – BRI, BNI, Mandiri, dan BTN – dalam memfasilitasi pencairan modal usaha melalui dokumen yang telah ditentukan.

“Saya harap pemerintah tidak hanya mempermudah akses permodalan, tetapi juga memastikan kelancaran teknis di lapangan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi UMKM dan masyarakat luas,” pungkas dia.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk memastikan akses makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat, sekaligus memberdayakan UMKM sebagai mitra strategis dalam pelaksanaannya.

Dengan kolaborasi yang baik dan kebijakan yang berpihak, diharapkan program ini mampu memberikan dampak signifikan bagi ketahanan pangan nasional dan penguatan ekonomi rakyat.