BLOG-SERVICE

Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan. Antar kementerian pun berkolaborasi melakukan percepatan.

Kementerian Pekerjaan Umum terus mematangkan program kerja bersama Kementerian Pertanian untuk percepatan pencapaian swasembada pangan melalui dukungan infrastruktur Sumber Daya Air.

Rapat koordinasi dilaksanakan antara Menteri PU Dody Hanggodo dengan Menteri Pertanian Andi Amran dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (5/12/2024).

Menteri Dody mengatakan pada prinsipnya Kementerian PU siap mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. “Dari awal kami sampaikan, Kementerian PU ini tukangnya, kita menyiapkan air irigasinya, Kementerian Pertanian yang menyiapkan sarana produksinya,” kata Menteri Dody.

Menteri Pertanian Andi Amran mengatakan rapat koordinasi ini untuk menindaklanjuti program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto melalui program-program Pertanian seperti cetak sawah, optimasi lahan (OPLAH), dan revitalisasi sistem irigasi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia mengatakan Kementerian PU dalam mendukung swasembada pangan pada tahun 2025 akan melakukan peningkatan luas tanam melalui optimalisasi IP salah satunya dengan penyediaan air irigasi dari bendungan eksisting dengan target seluas 8.994 Ha.

Tidak hanya itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) juga menargetkan 222.717 Ha peningkatan luas tanam yang dilakukan di daerah irigasi (DI) dari bendungan baru, 74.778 Ha melalui rehabilitasi DI yang dikelola Pusat, 43.975 Ha melalui rehabilitasi DI Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 133.100 Ha melalui rehabilitasi daerah irigasi desa/masyarakat melalui P3-TGAI. Sehingga total 483.563 Ha penambahan luas tanam di daerah irigasi yang ditargetkan oleh Ditjen SDA pada tahun 2025.

“Penambahan luas sawah di daerah irigasi ini sudah diverifikasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS),” kata Dirjen SDA.

Selain itu, penambahan luas tanam juga dilakukan melalui dukungan terhadap OPLAH dan pompanisasi, “Angka ini bertambah bila digabungkan dengan target penambahan luas tanam melalui dukungan terhadap OPLAH seluas 851.017 Ha dan melalui pompanisasi seluas 1.000.000 Ha. Total penambahan luas tanam yang ditargetkan oleh Ditjen SDA pada tahun 2025 adalah seluas 2.334.580 Ha,” jelas Dirjen Bob Arthur.

Pemerintah berencana untuk membuat penyesuaian harga tiket pesawat dalam periode lima tahunan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan membuat peta jalan atau roadmap untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, hal itu sesuai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak kenaikan harga tiket signifikan pada musim libur dengan trafik penumpang yang tinggi.

“Tiket seasonal ini kan ada high, ada low. Nah ini kita meminta bikin rencana lima tahun,” ujarnya di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (4/12).

Erick melanjutkan lebih jauh, rencana penyesuaian tiket 5 tahun juga dilakukan bersama dengan 4 Kementerian terkait yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Erick menambahkan, kebijakan harga tiket terjangkau bagi masyarakat tidak hanya dilakukan oleh BUMN namun juga oleh pihak swasta. 

Seperti diketahui, pemerintah resmi memberlakukan penurunan tarif bagi penumpang pesawat berupa potongan harga tarif sebesar 50% atas Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau juga dikenal dengan Passenger Service Charge (PSC).

Potongan tarif ini berlaku di seluruh bandara InJourney Airports yang berjumlah 37 bandara dan di seluruh rute penerbangan domestik kelas ekonomi untuk periode pemesanan tiket pada 1 Desember 2024 – 3 Januari 2025 dengan keberangkatan penerbangan pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 19 Desember 2024-3 Januari 2025.

Potongan harga tarif sebesar 50% atas PJP4U juga diberlakukan. Potongan harga tarif sebesar 50% atas PJP4U diterapkan untuk pendaratan (landing fee) dan penempatan pesawat (parking fee) saat berada di bandara sebagai bentuk dukungan InJourney Airports kepada maskapai. 

Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri demi penghematan anggaran. Termasuk melakukan acara seminar hingga rapat di hotel.

“Hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia, ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat US$ 3 miliar (Rp47 triliun). Saya minta dikurangi 50% saja, kalau bisa dikurangi 50%,” katanya Prabowo di acara Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke 112 Muhammadiyah di Kupang, Rabu (4/12/2024).

Sehingga, menurut Prabowo setidaknya negara bisa melakukan penghematan senilai Rp 15 triliun.

“Itu Rp 15 triliun, berapa bendungan? berapa irigasi, berapa SD yang bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan? tolonglah para menteri puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat satu setengah miliar dolar dari perjalanan saja saudara-saudara, bayangkan itu apa yang kita bisa,” kata Prabowo.

Untuk itu Prabowo mengaku sudah memerintahkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan untuk meneliti penghematan yang sudah dilakukan. Namun Prabowo belum mau mengungkapkan angka penghematan tersebut.

“diteliti ternyata cukup besar penghematan cukup besar tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas. Jadi saya mohon juga kepada Gubernur terpilih Bupati terpilih, ketat, efisien kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung nggak usah terlalu banyak seminar. Kita sudah tahu kesulitan rakyat iya kan?” kata Prabowo.

Nilai tukar rupiah terus melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) hingga penutupan perdagangan Selasa (3/12/2024) seiring dengan penantian investor terkait sinyal arah kebijakan suku bunga Bank sentral AS (The Fed).

Melansir data Refinitiv, pada penutupan perdagangan hari ini (3/12/2024) rupiah tertekan hingga 0,25% dan berakhir di level Rp15.935/US$. Sepanjang hari, nilai tukar rupiah berfluktuasi di rentang Rp15.958/US$ hingga Rp15.900/US$.

Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY) juga alami pelemahan tipis 0,05% tepat pukul 15.00 ke posisi 106,39.

Pelemahan nilai tukar rupiah bersamaan dengan sikap investor yang masih menunggu arah kebijakan moneter The Fed terkait pemangkasan suku bunga Bank sentral AS.

Gubernur The Fed, Christopher Waller, menyatakan dukungannya terhadap potensi pemotongan suku bunga lebih lanjut dalam pertemuan bulan Desember.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan moneter masih cukup ketat untuk menjaga stabilitas inflasi menuju target 2%. Ekspektasi pasar terhadap pemotongan suku bunga 25 basis poin kini mencapai 75%.

Sentimen lainnya datang dari pidato Jerome Powell yang dijadwalkan pada Kamis (5/12/2024) dini hari.

Investor menantikan arah kebijakan moneter The Fed setelah rilis notulen FOMC bulan November yang menunjukkan inflasi sedang melambat dan pasar tenaga kerja tetap solid. Hal ini semakin menguatkan keyakinan akan adanya pemotongan suku bunga lanjutan.

Dari sisi data, laporan pembukaan pekerjaan di AS yang diproyeksikan meningkat menjadi 7,49 juta lowongan juga memberikan tekanan tambahan pada rupiah.

Di sisi lain, sentimen eksternal lain turut menekan rupiah, termasuk rencana OPEC+ untuk memperpanjang pemotongan produksi minyak hingga akhir kuartal pertama 2024.

Langkah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak di tengah ketidakpastian geopolitik, khususnya akibat perang yang terus memanas di kawasan Timur Tengah.

Ketegangan di Suriah, dengan serangan intensif oleh Rusia, turut menciptakan ketidakpastian di pasar global.

Konflik ini dikhawatirkan dapat memicu lonjakan harga komoditas energi dan mempengaruhi aliran modal ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan kekhawatirannya terkait keberadaan kapal selam serang Rusia di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negaranya di Laut China Selatan (LCS).

“Itu sangat mengkhawatirkan. Setiap intrusi di Laut Filipina Barat, ZEE kami, atau batas maritim kami, sangat mencemaskan,” ujar Marcos, merujuk pada bagian Laut China Selatan yang termasuk dalam zona maritim Filipina, dilansir Reuters, Senin (2/12/2024).

Juru bicara Angkatan Laut Filipina, Roy Vincent Trinidad, mengonfirmasi laporan bahwa kapal selam Kilo-class milik Rusia terlihat sejauh 80 mil laut dari Provinsi Occidental Mindoro pada 28 November.

Fregat Angkatan Laut Filipina BRP Jose Rizal melakukan kontak radio dengan kapal selam tersebut, yang mengidentifikasi dirinya sebagai UFA 490. Kapal tersebut menyatakan tengah menunggu kondisi cuaca membaik sebelum melanjutkan perjalanan menuju Vladivostok, Rusia.

“Pasukan Angkatan Laut Filipina mengawal kapal selam itu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan maritim,” kata Trinidad tanpa menjelaskan lebih lanjut alasan kapal selam itu berada di wilayah tersebut.

Kapal selam Kilo-class dikenal sebagai salah satu kapal selam paling senyap di dunia dan terus disempurnakan sejak 1980-an. Kehadirannya di wilayah ZEE Filipina menimbulkan pertanyaan besar terkait tujuan dan motifnya.

Ketegangan di LCS

Ketegangan antara Filipina dan China telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir akibat klaim tumpang tindih di LCS. Filipina, sebagai sekutu perjanjian Amerika Serikat, terus bersitegang dengan Beijing, terutama setelah keputusan arbitrase 2016 yang menolak klaim historis China di kawasan tersebut. Beijing tetap menolak keputusan tersebut.

Sementara itu, hubungan Rusia dan China makin erat, terutama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping mendeklarasikan kemitraan “tanpa batas” pada 2022.

Kedua negara bahkan melakukan latihan militer dengan tembakan langsung di Laut China Selatan pada Juli lalu.

Kehadiran kapal selam Rusia ini, di tengah hubungan strategis Rusia dan China, makin memperumit situasi geopolitik di kawasan tersebut. Adapun Marcos menegaskan komitmen Filipina untuk menjaga kedaulatan wilayahnya sesuai dengan hukum internasional.

Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump menunjuk Kash Patel sebagai pemimpin baru FBI. Keputusan ini diumumkan Trump pada Minggu (1/12/2024).

Patel akan menggantikan Christopher Wray sebagai kepala lembaga tersebut. Melansir Channel New Asia, Patel dikenal sebagai seorang loyalis Trump. Ia juga memberikan saran kepada menteri pertahanan dalam administrasi Trump sebelumnya, dan menyarankan untuk menghapus fungsi pengumpulan intelijen FBI dan membersihkan jajarannya dari karyawan yang tidak mendukung Trump.

“Masalah terbesar yang dihadapi FBI muncul dari pusat intelijennya. Saya akan menghancurkan komponen itu. Saya akan menutup gedung FBI Hoover pada hari pertama dan membukanya kembali keesokan harinya sebagai museum negara rahasia,” kata Patel dalam sebuah wawancara pada bulan September di Shawn Ryan Show beberapa waktu lalu.

“Dan saya akan mengambil 7.000 karyawan yang bekerja di gedung itu dan mengirim mereka ke seluruh Amerika untuk mengejar penjahat. Jadilah polisi. Kalian polisi. Jadilah polisi,” tambah Patel.

Dengan pencalonan Patel, Trump mengisyaratkan bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ancamannya untuk menggulingkan Wray, seorang Republikan yang pertama kali ditunjuk oleh Trump pada tahun 2017 dan masa jabatannya tidak akan habis hingga tahun 2027.

Menurut hukum, direktur FBI ditunjuk untuk masa jabatan 10 tahun, sebagai sarana untuk melindungi biro tersebut dari politik.

Wray, yang ditunjuk Trump setelah memecat James Comey pada tahun 2017 karena menyelidiki kampanyenya tahun 2016, telah sering menjadi sasaran kemarahan pendukung Trump.

Selama masa jabatan Wray, FBI melakukan penggeledahan yang disetujui pengadilan di perkebunan Trump di Mar-a-Lago untuk mencari dokumen rahasia dan ia juga menghadapi kritik atas peran pengawasannya terhadap arahan Jaksa Agung Merrick Garland yang bertujuan untuk melindungi dewan sekolah setempat dari ancaman kekerasan dan pelecehan.

Penasihat Khusus Jack Smith, yang memimpin dua penuntutan federal terhadap Trump atas perannya dalam menumbangkan pemilihan umum 2020 dan menyimpan dokumen rahasia, pada 25 November meminta para hakim yang mengawasi kasus-kasus tersebut untuk membatalkannya sebelum Trump menjabat pada 20 Januari, dengan mengutip kebijakan Departemen Kehakiman untuk tidak menuntut presiden yang sedang menjabat.

Kendati demikian, Wray belum juga memberi sinyal untuk mengundurkan diri lebih awal dan tengah sibuk merencanakan berbagai acara hingga kalender 2025-nya, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

Sementara itu, Patel yang sebelumnya bekerja sebagai pembela umum federal dan jaksa federal, muncul sebagai tokoh kontroversial selama masa jabatan pertama Trump di Gedung Putih.

Diketahui, Patel juga berperan penting dalam memimpin penyelidikan Partai Republik DPR terhadap investigasi FBI tahun 2016 terhadap kontak antara kampanye Trump tahun 2016 dan Rusia selama masa tugasnya sebagai ajudan mantan Ketua Komite Intelijen DPR Devin Nunes.

Kemudian, selama persidangan pemakzulan pertama Trump, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional Fiona Hill memberi tahu penyidik DPR bahwa dia khawatir Patel diam-diam bertindak sebagai penghubung antara Trump dan Ukraina tanpa izin.

Patel membantah tuduhan tersebut.

Setelah Trump meninggalkan jabatannya pada Januari 2021, Patel adalah salah satu dari beberapa orang yang ditunjuk Trump sebagai perwakilan untuk mengakses catatan kepresidenannya. Dia adalah salah satu dari sedikit mantan pejabat pemerintahan Trump yang mengklaim, tanpa bukti, bahwa Trump telah mendeklasifikasi semua catatan yang dipermasalahkan.

Dia kemudian dipanggil untuk hadir di hadapan dewan juri agung sehubungan dengan penyelidikan tersebut.

Patel juga dikenal sebagai kritikus badan-badan pemerintah atas tindakan yang menurutnya secara tidak adil menargetkan Partai Republik.

Pria berusia 44 tahun itu juga menulis buku berjudul “Government Gangsters” pada tahun 2023 dan dinyatakan Trump akan digunakan sebagai “peta jalan untuk mengakhiri Pemerintahan Deep State.”

Nominasi Patel kemungkinan akan mendapat penolakan dari Senat Demokrat dan bahkan mungkin beberapa Republikan, meskipun Patel telah menerima dukungan publik dari beberapa Republikan terkemuka seperti Jaksa Agung Texas Ken Paxton.

Sebanyak 21 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban perdagangan orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Para WNI tersebut tiba di Tanah Air pada Jumat malam (29/11) menggunakan penerbangan Air Asia QZ 257 rute Bangkok-Jakarta dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 22.10 WIB.

“Awalnya para korban direkrut dengan janji pekerjaan di Thailand antara Maret hingga Juli 2024. Namun, sesampainya di lokasi, mereka disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scammer) dan judi daring di Myawaddy. Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik,” tulis Kemlu di situs resminya dikutip Sabtu (30/11/2024).

Kemlu menerima pengaduan kasus 21 WNI ini pertama kali pada Agustus 2024. Setelah itu, Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok untuk berbagai upaya pembebasan melalui kerja sama erat dengan otoritas terkait di Myanmar dan Thailand.

Langkah-langkah yang ditempuh meliputi Pengiriman nota diplomatik kepada Pemerintah Myanmar, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Myanmar, Pertemuan dengan otoritas setempat dan komunikasi intensif dengan jejaring lokal di Myawaddy. Kemlu juga mendorong kerja sama bilateral dan regional untuk memastikan keselamatan para korban.

“Akhirnya pada 15 Oktober 2024, ke-21 WNI ini berhasil bebas dan dibawa ke Thailand melalui jalur darat. Setibanya di Thailand, mereka menjalani proses screening melalui National Referral Mechanism (NRM) yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Thailand,” tulis Kemlu.

Pada pertengahan November, hasil proses tersebut menyatakan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai korban TPPO, memungkinkan mereka untuk dipulangkan ke Indonesia dengan pembiayaan negara.

Setibanya di Indonesia, para korban langsung diserahterimakan kepada Kementerian Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi lebih lanjut. Para korban diketahui berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat.

Sejak 2020 hingga November 2024, Kemlu bersama Perwakilan RI telah menyelesaikan 5.118 kasus online scam yang tersebar di sembilan negara.

Secara khusus untuk kasus di Myanmar, sejak 2023, Kemlu telah berhasil menyelesaikan 196 kasus WNI yang terjebak dalam perusahaan online scam di wilayah konflik Myawaddy. Namun, kasus baru terus bermunculan. Hingga saat ini, masih terdapat 129 kasus serupa yang tengah diupayakan penyelesaiannya.

Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau seluruh WNI untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selalu pastikan kebenaran lowongan pekerjaan yang diterima melalui instansi resmi dan hanya berangkat bekerja ke luar negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari risiko menjadi korban TPPO atau kerja paksa.

Girl grup K-pop, NewJeans baru saja mengumumkan bubar usai mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan ADOR, agensi di bawah naungan HYBE. Langkah ini diambil usai serangkaian tuntutan yang diajukan kepada agensi tidak mendapatkan respons yang memadai.

Terkait hal ini, sang agensi yakni ADOR mengonfirmasi bahwa kontrak grup tersebut tetap berlaku hingga 31 Juli 2029, Jumat (29/11).

ADOR, sub-label HYBE, mengatakan akan terus memenuhi tanggung jawabnya sebagai agensi manajemen untuk NewJeans, termasuk rencana untuk acara temu penggemar pada Maret, perilisan album baru untuk pertengahan 2025, dan tur dunia di paruh kedua.

Melansir Korea Times, dilaporkan juga bahwa mereka sedang dalam proses mencari produser baru untuk NewJeans demi mempertahankan identitas artistik grup tersebut dan memastikan kesuksesannya di masa mendatang.

Sebelumnya pada Kamis (28/11), NewJeans yang beranggotakan lima orang mengadakan konferensi pers secara mendadak untuk mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri kontrak dengan ADOR, dengan alasan dugaan pelanggaran kontrak.

Adapun inti dari perselisihan tersebut adalah tuduhan perundungan dan klaim bahwa NewJeans diperlakukan sebagai anak tiri dalam keluarga besar HYBE.

NewJeans sebelumnya telah memperingatkan bahwa mereka akan meninggalkan agensi tersebut jika Min Hee-jin, mantan CEO ADOR dan kreator utama band tersebut, tidak diangkat kembali sebagai CEO label tersebut.

ADOR membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa banyak masalah yang diangkat oleh grup tersebut tidak terkait langsung dengan agensi dan tidak melanggar ketentuan kontrak.

“Kami telah dengan tekun memenuhi aspek-aspek penting dari kontrak tersebut,” katanya.

Terkait dengan pengangkatan kembali Min, ADOR menegaskan bahwa kontrak tersebut tidak mensyaratkan orang tertentu untuk menjabat sebagai CEO, yang menunjukkan bahwa hal itu bukan pelanggaran kontrak.

Ketegangan antara ADOR dan NewJeans dimulai pada April ketika HYBE meluncurkan penyelidikan internal terhadap Min. HYBE menuduh Min berusaha memisahkan ADOR dan NewJeans dari perusahaan induk. Hanya saja, Min membantah tuduhan tersebut.

Situasi semakin memanas ketika HYBE memecatnya sebagai CEO pada bulan Agustus. Situasi ini mendorong grup tersebut untuk menuntut pengangkatan Min kembali sebagai CEO. Awal bulan ini, Min mengundurkan diri sebagai anggota dewan direksi dan meninggalkan ADOR.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia perlu meningkatkan produksi minyak mentah di dalam negeri guna mewujudkan swasembada energi sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menyebut, setidaknya ada tiga cara agar Indonesia bisa meningkatkan produksi terangkut atau lifting minyak di dalam negeri.

Pertama, yaitu dengan cara intervensi teknologi pada sumur-sumur minyak, khususnya sumur minyak tua.

“Ada 3 pola untuk meningkatkan lifting kita. Yang pertama adalah sumur-sumur yang ada kita harus intervensi dengan teknologi. Saya tahu ini butuh capex (capital expenditure/ belanja modal) mahal. Nah, capex gak apa-apa. Saya katakan palingan kita akan sharing profit yang tidak maksimal,” jelasnya saat ditemui di kediamannya, di Jakarta Selatan, dikutip Kamis (28/11/2024).

Dia menyebut, saat ini banyak sumur minyak di Indonesia sudah ‘uzur’ atau sudah berkurang produksinya. Dengan begitu, dia menilai, butuh intervensi teknologi, setidaknya untuk menahan agar produksi minyak dalam negeri tidak ambrol.

“Nah, setelah saya cek, memang sumur-sumur kita ini sumur-sumur yang sudah uzur. Yang boleh dikatakan itu kalau usia manusia ini usianya sudah 60-70 tahun. Bahkan ada di Kalimantan itu yang sebelum Indonesia Merdeka,” tambahnya.

Salah satu perusahaan dalam negeri yang berperan besar dalam menyumbang produksi minyak di Tanah Air, sambung Bahlil, adalah PT Pertamina (Persero). Bahlil mengatakan bahwa Pertamina sendiri saat ini memegang hingga 65% lifting minyak dalam negeri.

Dengan begitu, pihaknya akan mendorong Pertamina untuk menggencarkan tambahan investasi sisi teknologi untuk bisa meningkatkan lifting minyak.

“Jadi sekarang kita minta K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), khususnya Pertamina yang menguasai 65% lifting minyak, dia harus membuka diri dan segera melakukan ekspansi untuk mengambil teknologi,” imbuhnya.

Kedua, Bahlil menyebutkan pemerintah akan menggencarkan produksi sumur-sumur minyak di dalam negeri yang sudah terdeteksi jumlah cadangannya.

Masalahnya, Bahlil mengatakan, sejatinya sudah ada ratusan sumur minyak di Indonesia yang sudah terdeteksi memiliki kandungan minyak di dalamnya. Sayang, Bahlil menyebutkan sumur-sumur tersebut justru dibiarkan selama bertahun-tahun tanpa adanya produksi melalui rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD).

“Yang kedua adalah sumur-sumur yang sudah selesai eksplorasi yang sudah PoD selama ini belum jalan. Saya minta mereka segera PoD, segera jalan,” bebernya.

“Sudah selesai eksplorasi, sudah dapat cadangan, tapi belum membangun konstruksi untuk produksi. Ini kita dorong. Makanya apapun yang mereka minta, selama tidak menabrak aturan, saya oke-in,” imbuhnya.

Bahkan, Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah mendorong PoD sebanyak 301 lapangan minyak di Indonesia. Khusus tahun ini, Bahlil mengatakan dirinya sudah meneken sebanyak 50-an lapangan minyak untuk bisa segera produksi.

“301 lapangan yang sudah selesai eksplorasi. Ada 301. Tahun ini, kemarin saya baru teken itu, ada sekitar 50-60. Ini yang kita dorong,” tegasnya.

Ketiga, Bahlil menyebutkan hal terakhir yang menjadi upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan lifting minyak dalam negeri adalah dengan melakukan eksplorasi sumur-sumur minyak baru di dalam negeri.

“Nah yang ketiga, adalah eksplorasi,” ujarnya singkat.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan eksplorasi sumur minyak dalam negeri adalah dengan mengundang investor masuk di dalam negeri.

Bahkan, Bahlil mengatakan pemerintah akan memberikan berbagai sweetener atau kemudahan kepada para investor yang tertarik untuk melakukan eksplorasi sumur minyak baru di Indonesia.

“Dan skemanya kita sekarang, adalah kita kasih pilihan kepada mereka. Mau gross split oke, mau cost recovery oke. Jadi nggak ada lagi alasan untuk orang mengatakan kepada kita bahwa kita tidak kompetitif,” katanya.

Dia menegaskan, selama kerja sama yang dilakukan bisa sama-sama menguntungkan bagi pemerintah maupun investor, maka pemerintah tidak akan ‘mempersulit’ masuknya investor khususnya sektor minyak di Tanah Air.

“Sweetener kita kasih. Saya memberikan sweetener. Selama betul-betul itu kebutuhannya untuk bagaimana membuat FS-nya itu bernilai yang win-win antara investor dengan pemerintah,” tutupnya.

Perlu diketahui, lifting minyak RI sampai saat ini bahkan masih di bawah 600.000 barel per hari (bph), sementara target lifting minyak pada tahun 2024 ini mencapai 635.000 bph. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), produksi minyak per Oktober 2024 berada di kisaran 577.4000 bph. Adapun data produksi minyak bulanan selama Januari-Oktober 2024 ini terpantau di bawah 600.000 bph, yakni di kisaran 570.000-580.000 bph.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara perihal insiden polisi tembak polisi yang terjadi di Solok Selatan. Adapun, penembakan tersebut berkaitan dengan aksi seorang polisi yang ingin memberantas tambang ilegal di wilayah tersebut.

Menurut Bahlil hingga kini pihaknya belum mengetahui secara jelas duduk perkara tersebut. Namun yang pasti, ia menegaskan bahwa persoalan polisi tembak polisi berada di luar ranah kementerian ESDM.

“Saya belum tahu apa masalahnya. Dan urusan tembang-menembak ini kan urusan polisi. Bukan urusan ESDM. Belum tahu saya tambang apa,” kata dia di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Bahlil lantas menjelaskan bahwa tidak semua izin tambang berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Salah satu contohnya yakni tambang galian C, yang meliputi material seperti pasir, batu, dan kerikil.

“Jadi izinnya itu galian C itu di daerah. Sehingga saya tidak boleh mengomentari sesuatu yang saya tidak tahu dan apalagi izinnya bukan diterbitkan oleh ESDM. Karena galian C itu diserahkan. Memang awalnya sekarang undang-undang itu di pusat. Tapi pusat berpandangan bahwa harus ada pembagian tugas ke daerah juga,” ujar Bahlil.

Sebagaimana diketahui, Polda Sumbar sendiri telah mengambil langkah tegas dengan menutup lokasi praktek tambang ilegal galian C di Solok Selatan, yang diduga memicu aksi Kabag Ops Solok Selatan AKP Dadang menembak Kasat Reskrim Kompol Anumerta Ryanto.

Lokasi tambang tersebut berada di Batang Bangko, tepatnya di Jorong Bangko Bentiang Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Dalam video, terlihat ada juga gundukan galian C yang sudah diberi garis polisi.

“Setelah terjadi peristiwa penembakan, dari Polda dan Polres langsung menyikapi dengan menutup lokasi galian C tersebut,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan, dikutip dari Detik.com, Selasa (26/11/2024).

Meskipun sudah menutup lokasi tambang, Polda Sumbar belum mengetahui siapa pemilik tambang tersebut. Polda Sumbar masih mendalami kasus ini.

“Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan kepemilikan tambang tersebut. Sampai saat ini masih didalami (pemiliknya). Semoga dalam waktu dekat bisa terungkap,” katanya.