BLOG-SERVICE

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) punya pejabat baru. Brigjen (Pol) Alexander Sabar ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kemkomdigi.

Salah satu informasi soal rekam jejaknya bisa ditemui dalam keterangan resmi Komdigi terkait penunjukkannya sebagai pejabat di kementerian tersebut.

Dalam keterangan resmi tersebut, Alexander disebut memiliki rekam jejak dalam penegakan hukum dan pengawasan dunia maya. Khususnya dalam bidang investigasi dan forensik digital.

Berbagai pelatihan juga telah diikuti. Misalnya Computer Investigation and Forensics dari Interpol Amerika Serikat, the VFC Method Training yang diselenggarakan oleh Cyber Crimes Investigation Center, serta Computer Investigation and Forensic Training oleh International Criminal Investigative Training Assistance.

Sementara itu, dalam laman The Conversation disebutkan dia tengah menjalani pendidikan Doktoral untuk program studi Studi Kriminologi Universitas Indonesia. Sebelumnya dia menempuh pendidikan pascasarjanan Kriminologi UI, Cyber Terorism.

Penunjukkan Alexander berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024 kepada Brigjen Pol Alexander Sabar, S.I.K., M.H. sebagai Pati Bareskrim Polri, yang sekarang bertugas pada BNN, untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid mengharapkan Alexander bisa mempercepat upaya bersih-bersih dalam tubuh kementeriannya, terkait ancaman kejahatan digital. Selain juga meningkatkan kepercayaan publik pada keamanan ruang digital tanah air.

Dia juga menyoroti kerja sama Komdigi dengan lembaga penegak hukum. Hal ini diperlukan, khususnya untuk merespon ancaman digital yang kian kompleks.

“Kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang makin kompleks, terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” ujar Meutya dalam keterangan resminya.

Terdapat tujuh saham berlabel bluechips yang memiliki kinerja mentereng kala musim musim window dressing pada akhir tahun. Istilah window dressing merujuk pada tindakan manajer investasi yang membeli atau menjual saham untuk meningkatkan performa portofolio sebelum laporan kepada klien.

Tujuan window dressing saham adalah membuat kinerja terlihat menjanjikan bagi manajer investasi dan mempercantik laporan keuangan bagi perusahaan atau emiten. Fenomena ini umumnya terjadi pada akhir tahun, terutama pada Desember atau awal tahun seperti Januari.

Saham bluechips menjadi emiten yang dipilih oleh banyak perusahaan investasi karena memiliki kinerja keuangan dan bisnis yang konsisten baik dan mampu bertahan serta bangkit dalam kondisi sulit. Selain itu saham bluechips juga menjadi pemimpin di setiap sektornya. Alasan lain adalah saham bluechips memiliki nilai kapitalisasi pasar yang besar sehingga mampu dibeli oleh investor dengan modal yang besar seperti perusahaan investasi atau investor individu baik dari dalam maupun luar negeri. 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi emiten yang memiliki kinerja harga saham dengan rata-rata kenaikan terbanyak pada Desember dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023).

Emiten dengan kode saham BBRi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan harga saham sebesar 3,98% dalam sepuluh tahun terakhir. Adapun BBRI mencatat 8 kenaikan harga saham pada Desember dan hanya dua kali berada di teritori negatif.

Pertumbuhan harga saham BBRi tertinggi terjadi pada 2017. Kala itu harga saham Bank yang berorientasi pada sektor UMKM tersebut melejit 13,4%. 

Tahun lalu kinerja saham BBRI juga signifikan, dengan pertumbuhan harga saham tercatat 8,53% dalam sebulan.

Sementara performa terburuk terjadi pada 2013, yakni melemah 2,68%. Penurunan lainnya terjadi pada 2022 hanya sebesar 0,8% saja.

Setelah BBRI ada PT Astra International (Tbk) yang memiliki kinerja harga saham terbaik tiap Desember dalam sepuluh tahun terakhir. Harga saham emiten yang memiliki beragam sektor bisnis tersebut rata-rata menguat 3,81% setiap akhir tahun sejak 2013 sampai 2023.

Dalam 10 tahun, emiten dengan kode ASII tersebut hanya 3 kali harga sahamnya berakhir di zona negatif dan 7 kali mampu menguat pada Desember.

Penguatan terbesar tercatat saat era pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 atau 2020 dengan penguatan sebesar 13,68%. Sementara kejatuhan harga saham paling dalam terjadi pada 2022 dengan kinerja negatif 5,79%.

Industri otomotif RI tengah megap-megap dalam menghadapi kelesuan pasar belakangan ini. Situasinya makin sulit setelah pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025 mendatang. Bos pabrikan mobil menyebut perkiraan kenaikan harga yang bakal ditanggung konsumen.

Namun ternyata, pabrikan bukan hanya mengkhawatirkan kenaikan PPN 12%, namun juga regulasi Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang telah disahkan pada 5 Januari 2022 dan berlaku tiga tahun kemudian.

Artinya tambahan opsen pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) juga memicu kekhawatiran pengusaha mobil nasional. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi saat ditemui di lokasi GJAW 2024.

“Kalau Anda lihat, PPN 12% kita naik. Jadi per 1 persennya untuk mobil sekitar 200 juta, itu kira-kira dampaknya sekitar Rp2 juta. Terus untuk yang Rp400 juta, dampaknya Rp4 juta. Itu memang sangat berdampak,” kata dikutip Senin (25/11/2024).

“Tapi yang lebih berat buat kami, kami melihat itu adalah kenaikan daripada peraturan Nomor 1 tahun 2022 mengenai BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Karena itu kenaikannya akan sangat tinggi. Saat ini berlaku kira-kira sekitar 12% sampai 12,5%. Kalau dia berlaku sampai misalnya 19% atau 20%, dia naik 6% saja, itu untuk mobil Rp 200 juta, kira-kira dampaknya bisa sekitar Rp 12 juta. Tapi untuk mobil Rp 400 juta, dampaknya bisa kira-kira sekitar 24 juta. Ditambah PPN, ditambah segala macam, dampaknya akan berat,” sebut Nangoi.

Beberapa faktor tersebut masih menghambat pertumbuhan industri otomotif Indonesia. Seperti tingginya suku bunga serta adanya informasi mengenai rencana pertambahan pajak-pajak. Hal ini tentu akan mempengaruhi pertumbuhan industri otomotif yang sangat rentan mengalami perubahan harga

“Kami terus terang, peraturan ini kan dari tahun 2022, peraturan nomor 1. Kalau kita bisa bilang, disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini jangan terlalu drastis. Karena tadi Pak Menteri bilang, jangan sampai ada PHK ya. Jangan sampai ada begini. Nah ini yang kita coba tahan. Kalau dampak daripada kenaikan pajak, pasti akan memukul penjualan,” ujar Nangoi.

Padahal, untuk tahun ini saja, Gaikindo harus memangkas target penjualan mobil nasional yang sebelumnya dibidik 1,1 juta unit, menjadi 850-an ribu unit. Gaikindo mencatat, total akumulasi penjualan mobil nasional periode Januari-Oktober 2024 sudah mencapai 710.406 unit. Angka ini lebih rendah 125.722 unit atau 15,05% dibandingkan akumulasi penjualan mobil Januari-Oktober 2023 yang mencapai 836.128 unit.

Memang, penjualan di bulan Oktober 2024 berhasil cetak level tertinggi sejak awal tahun, mencapai 77.191 unit. Pencapaian ini melesat 4.525 unit atau 6,22% dibandingkan bulan September 2024 yang tercatat sebanyak 72.666 unit. Namun, masih lebih rendah 3.159 unit atau 3,93% dibandingkan Oktober 2023.

Anjlok Jadi Cuma 500-an Ribu Unit

Mengutip detikoto, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara bahkan menyatakan, PPN 12% dan kebijakan opsen pajak akan membuat penjualan mobil nasional ambruk jadi hanya 500-an unit per tahun.

Karena itu, imbuh dia, bukan tak mungkin gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri otomotif nasional akan terjadi.

“Kalau itu diberlakukan, pasti turunnya akan tajam. Pada tahun ini saja, kita sudah revisi target dari 1 juta unit ke 850 ribu unit. Kalau ada opsen pajak dan PPN 12 persen, bisa jadi kita akan sama dengan saat pandemi, yaitu sekitar 500 ribu,” katanya, dikutip dari detikoto, Senin (25/11/2024).

“Yang kita khawatirkan kan penurunan produksi, itu ujung-ujungnya juga tenaga kerja yang kena. Kita kan nggak mau arahnya ke sana. Kita nggak mau nasib kita seperti Thailand, padahal ada 1,5 juta orang (yang kerja) di sektor ini,” kata Kuhuh.

Serangan udara Israel dekat bangunan perumahan di pusat kota Beirut menewaskan sedikitnya 20 orang pada hari Sabtu (23/11/2024), kata Kementerian Kesehatan Lebanon. Serangan ini merupakan bagian dari agresi militer Israel yang semakin intensif untuk menekan Hizbullah agar melakukan perjanjian gencatan senjata.

Melansir laporan New York Times, serangan itu adalah upaya untuk membunuh seorang komandan militer utama Hizbullah, Mohammad Haidar, menurut pengakuan tiga pejabat pertahanan Israel yang meminta tidak disebutkan namanya untuk membahas operasi militer yang sensitif. Pejabat Hizbullah pada Sabtu sore mengatakan bahwa tidak ada pemimpin kelompok tersebut yang berada di lokasi serangan udara. Pejabat Israel juga mengkonfirmasi mengatakan Haidar tidak terbunuh.

Selama seminggu terakhir, pasukan darat Israel melakukan serangan lebih dalam ke Lebanon selatan sementara Israel mengintensifkan pemboman di Dahiya, daerah pinggiran selatan Beirut yang secara efektif diperintah oleh Hizbullah.

Jumlah korban tewas dalam serangan terbaru ini diperkirakan akan meningkat, dan sedikitnya 66 orang terluka, menurut Kementerian Kesehatan. Serangan tersebut terjadi tepat setelah pukul 4 pagi, mengejutkan warga Beirut dengan ledakan dahsyat yang menyebabkan sebagian besar kota diselimuti asap tajam. Ini adalah serangan ketiga pada minggu ini di pusat kota Beirut, sebuah wilayah yang sebagian besar tidak terkena serangan sejak perang antara Hizbullah dan Israel meningkat.

Menteri Kesehatan Lebanon, Firass Abiad, mengatakan serangan udara itu menghantam sebuah gedung bertingkat yang diyakini menampung sedikitnya 35 orang di lingkungan Basta di Beirut, sebuah daerah yang merupakan rumah bagi Muslim Sunni dan Syiah dan dekat dengan beberapa kedutaan besar negara-negara Barat. Hizbullah adalah kelompok militan Syiah dan komunitas Syiah di Lebanon selatan dan timur yang menjadi korban serangan Israel selama beberapa bulan terakhir.

Perang di Lebanon telah menewaskan lebih dari 3.500 orang dan memaksa hampir seperempat penduduknya meninggalkan rumah mereka. Beberapa warga Syiah yang melarikan diri dari Dahiya telah mengungsi di Basta, menurut warga di daerah tersebut.

Perang tersebut telah menjadi konflik paling berdarah di Lebanon sejak perang saudara selama 15 tahun di negara itu, yang berakhir pada tahun 1990.

Pengampunan pajak atau tax amnesty yang terus berulang, memunculkan rasa ketidakadilan. Terutama bagi pembayar pajak yang sudah patuh melakukan kewajibannya selama ini.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono kepada CNBC Indonesia, menjelaskan ketidakadilan tersebut muncul karena pengemplang pajak (tax evader) mendapatkan karpet merah untuk pengampunan.

Sementara itu, wajib pajak yang sudah patuh harus membayar pajak sesuai tarif normal. Kondisi itu tentu memunculkan antipati bagi Wajib Pajak patuh dengan mengatakan tidak perlu patuh bayar pajak karena nantinya juga akan ada tax amnesty jilid berikutnya.

“Pernyataan demikian sangat beralasan karena ada perlakuan tidak adil dari pemerintah ketika ada kebijakan TA,” ucap Prianto dikutip Jumat (22/11/2024)

Prianto juga mengingatkan, bila dilihat praktik di banyak negara lain, memang kebijakan tax amnesty itu berulang terjadi saat negara butuh uang, walaupun teoritis kebijakan tax amnestt seharusnya satu generasi satu kali.

“Akan tetapi, praktiknya berkata lain, logika sederhananya adalah ketika negara membutuhkan dana secara instan tanpa perlu penegakan hukum pajak, TA menjadi opsi paling rasional,” papar Priabto.

Hal senada juga disampaikan Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Ajib Hamdani.

Ajib mengungatkan, saat tax amnesty jilid I bergulir sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, negara mengumpulkan uang tebusan Rp 130 triliun, data deklarasi sebesar Rp 4.813,4 triliun dan repatriasi sebesar Rp 146 triliun.

Selanjutnya, pada 2022 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang berlaku pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, sesuai dengan amanah dari Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP), negara mengumpulkan dana dari setoran PPh buat negara sebesar Rp. 61,01 triliun dan harta bersih yang diungkap sebesar Rp. 594,82 triliun.

“Tax amnesty jilid II memang tidak sesukses jilid I, diantaranya karena pembatasan peserta dan juga tarif yang cenderung kurang menarik,” tuturnya.

Ajih pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh. Karena masyarakat yang mengikuti program tax amnesty, berarti mengakui bahwa sebelumnya mereka tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan.

“Masyarakat akan cenderung meremehkan kebijakan-kebijakan umum tentang perpajakan karena secara rutin pemerintah mengeluarkan program tax amnesty. Kedua hal inilah yang membuat kebijakan tax amnesty ini adalah program yang kurang ideal,” pungkasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meyakini usulan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat membantu tambahan penerimaan negara, sehingga program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan.

“Negara memang lagi butuh cashflow,” ungkap Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI kepada wartawan, dikutip Jumat (22/11/2024)

Fauzi menyatakan, program pemerintahan baru membutuhkan dana yang besar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup mampu untuk membiayai program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur hingga penyediaan rumah. Sementara itu defisit APBN sudah mendekati batas 3% PDB.

“Kalau kita melihat secara objektif bagaimana sukses Tax Amnesty I, Tax Amnesty II kan berhasil menggaet wajib pajak yang dari luar menggait wajib pajak yang dari dalam negeri. Kesadaran pajak orang tumbuh,” paparnya.

Dalam 10 tahun terakhir, program tax amnesty sudah dilaksanakan sebanyak dua kali. Dalam periode pengampunan, penerimaan negara alami peningkatan. Meski demikian, rasio pajak tidak ada perkembangan yang signifikan, yaitu sekitar 10%.

“Mudah mudahan dengan tax amnesty ini pendapatan negara juga akan ada, sehingga defisit kita turun dan program pak Prabowo bisa maksimal,” jelas Fauzi.

Media ekonomi terbesar dan terintegrasi CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2024: Communication Strategist Awards sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku komunikasi di berbagai sektor industri. Mereka dinilai mampu mengukir kisah sukses dan menciptakan komunikasi di tengah ketidakpastian dan disrupsi teknologi serta mampu menyampaikan tujuannya pada khalayak melalui kesuksesan strategi komunikasi.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi salah satu penerima Communication Strategist Awards dari CNBC Indonesia. Adapun penghargaan ini diserahkan langsung kepada Sekretaris Perusahaan BSI Wisnu Sunandar.

“Terima kasih CNBC Indonesia atas award ini. Kami meyakini media memiliki peran penting di dalam meningkatkan publisitas positif, sehingga reputasi dan brand perusahaan semakin kuat dan tentunya kepercayaan masyarakat dan nasabah meningkat. Ke depan kami akan jaga amanah masyarakat untuk tumbuhkan kinerja yang sustain dan tingkatkan reputasi perusahaan hingga ke mancanegara. Kami ingin BSI jadi kebanggaan bangsa Indonesia,” kata dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024: Communication Strategist Awards, Kamis (21/11/2024).

BSI sendiri saat ini menjadi bank syariah dengan customer based terbesar di dunia dengan 19,65 juta nasabah pada 2023. Karena itu BSI selalu berkomitmen memprioritaskan kenyamanan nasabah dalam setiap transaksi.

Sementara itu, seiring dengan perkembangan teknologi, BSI juga mencoba mempermudah akses nasabah terhadap layanan perbankan. Dalam hal ini, BSI memanfaatkan aplikasi BSI Mobile yang saat ini sudah bertransformasi menjadi superapp bernama BYOND, BSI Net, Cash Management, dan internet banking sebagai sarana untuk memberikan kemudahan akses kepada nasabah.

Layanan berbasis digital itu pun terus mengalami perkembangan. Saat ini, jumlah pengguna BSI Mobile mencapai 6,3 juta orang. Pembukaan rekening online onboarding (OOB) mencapai 86%.

Sementara dari sisi jumlah transaksi tercatat mencapai 376,41 juta, atau tumbuh 41,28% year on year (yoy). Sedangkan volume transaksi mencapai Rp 476,42 triliun, atau tumbuh 39,26% yoy.

Grimes terang-terangan mengaku dirinya menuju kebangkrutan dalam menghadapi sengketa hak asuh anak dengan sang mantan, Elon Musk.

Selama menjalin hubungan dengan tanpa terikat pernikahan, Grimes dan Musk dikaruniai tiga anak. Masing-masing bernama X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl, dan Techno Mechanicus.

Sengketa hak asuh anak antara keduanya sudah berlangsung sejak 2023 lalu. Grimes dan Musk secara terpisah melayangkan gugatan hukum melawan satu sama lain di California dan Texas.

Menurut laporan Business Insider pada pekan ini, keduanya akhirnya mengakhiri sengketa tersebut di Texas.

Grimes dan Musk cenderung bungkam terkait sengketa hak asuh anak. Namun, pada Rabu (20/11) pekan ini, Grimes akhirnya menceritakan beberapa informasi detail terkait apa yang terjadi di persidangan dan bagaimana dampaknya kepada dirinya.

Ketika ditanya melalui media sosial X terkait alasan Grimes yang lama tak merilis album baru, musisi tersebut mengatakan “ancaman kehilangan anak sembari menghadapi kebangkrutan melawan mereka sangat tidak kondusif dalam proses kreatif,” kata Grimes, melalui akun X personalnya.

“Saya hanya bisa tidur dan menangis setiap menit,” ia menuturkan, dikutip dari YahooNews, Jumat (22/11/2024).

Dalam unggahan lain, Grimes mengatakan tak mampu berkarya selama 4 tahun terakhir karena memiliki anak dan menghabiskan setahun penuh di persidangan, yang diasumsikan terkait kasus sengketa anak bersama Musk.

Sementara unggahan lainnya mengungkapkan bahwa Grimes hanya bisa mengakses secuil dari harta kekayaan Musk. Musk diketahui sebagai orang terkaya di dunia dengan harta diestimasikan sebesar US$315 miliar (Rp 5.009 triliun).

“Menghabiskan setahun penuh dalam pertarungan mendapatkan hak asuh anak, ditambah banyaknya ibu-ibu yang menilai saya tak berhak memiliki anak karena post Instagram dan pekerjaan saya, membuat hidup saya terpuruk,” Grimes menjelaskan.

Perwakilan Grimes dan Musk tak segera merespons permintaan komentar.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong sertifikasi halal di Indonesia demi mengembangkan daya saing produk lokal Indonesia. Dia pun berencana bakal menggandeng Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Berdasarkan data aplikasi SiHalal BPJHP telah mengeluarkan total sertifikat halal sebanyak 5,5 juta. Adapun dalam rangka waktu sebulan sejak Oktober 2024, BPJHP telah mengeluarkan sebanyak 24.000 sertifikat.

Melihat data tersebut, Kepala BPJHP Ahmad Haikal Hassan alias Babe Haikal mengatakan, prospek pemberian sertifikasi halal ke pelaku usaha masih terbuka lebar. Ia pun mendorong para pelaku untuk segera mendaftarkan produknya.

“Produk lokal yang dihasilkan oleh pelaku UMK kita harus bersertifikat halal, sehingga memiliki nilai tambah dan lebih berdaya bersaing di pasar,” ucap Haikal di acara Coffe Morning di Gedung BPJHP di Jakarta, Jumat, (22/11/2024).

Untuk mencapai targetnya tersebut, Haikal mengatakan pihaknya telah menggandeng sejumlah kementerian lembaga. Diantaranya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Bank Indonesia.

“Kita lagi buat Zoom dengan semua kepala daerah. Rencananya sebentar lagi kita buat Zoom dengan semua kepala daerah. Itu akan diprakarsai oleh Menteri Dalam Negeri oleh Pak Tito,” tuturnya.

Selain itu, BPJPH juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengembangkan Halal Super App. Aplikasi ini akan membuat masyarakat bisa mendeteksi kehalalan suatu produk lewat ponselnya.

Seperti diketahui, wajib sertifikasi halal telah resmi berlaku mulai tanggal 18 Oktober 2024. Ketentuan ini berlaku wajib bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia telah dimulai. Kewajiban ini sesuai Undang-undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan PP Nomor 39/2021.

WhatsApp memiliki fitur yang berguna untuk menghindari kejahatan lewat telepon. Bernama Silence Unknown Callers, telepon dari orang yang tidak dikenal akan dibisukan atau dimatikan nada deringnya.

Saat diaktifkan, telepon yang masuk tidak akan berdering sama sekali. Telepon yang masuk hanya akan berupa notifikasi atau pemberitahuan. Begitu juga akan ada pemberitahuan pada tab Calls.

Dengan notifikasi itu, pengguna tetap bisa mengetahui ada telepon masuk. Jadi telepon penting masih bisa diketahui oleh pengguna.

Fitur telah tersedia untuk pengguna WhatsApp di Android dan iPhone. Berikut cara menggunakannya:

1. Buka WhatsApp
2. Masuk ke menu Settings
3. Pilih Privacy
4. Klik Calls
5. Aktifkan fitur dengan menggeser toggle pada pilihan Silence Unknown Callers

Fitur Filter Chat

WhatsApp juga telah meluncurkan fitur Filter Chat. Selama beberapa waktu terakhir, fitur itu terus dikembangkan oleh perusahaan.

Filter Chat tersedia dalam bentuk beberapa tab yang berada di atas kolom pesan. Terdapat tiga tab yang tersedia sejak awal yakni Semua, Belum Dibaca dan Grup.

Semua artinya menampilkan seluruh pesan yang masuk. Sementara Belum Dibaca untuk pesan yang belum dibuka dan dibaca dan semua grup WhatsApp masuk dalam tab Grup.

“Kami yakin bahwa filter akan memudahkan orang-orang untuk tetap tertata dan menemukan percakapan yang paling penting, sembari membantu menavigasi pesan secara lebih efisien. Kami akan terus mengembangkan lebih banyak opsi untuk membantu Anda fokus pada hal yang paling penting. Fitur-fitur ini mulai diluncurkan kepada pengguna hari ini, dan akan tersedia bagi semua orang dalam beberapa minggu mendatang,” kata WhatsApp dalam keterangannya yang diterima CNBC Indonesia.

WhatsApp juga menambahkan tab Favourites. Jadi Anda bisa memasukkan beberapa kontak yang mungkin sering dihubungi atau dekat dengan Anda agar lebih mudah menemukannya.

Terakhir adalah simbol plus (+). Jadi pengguna bisa menambahkan filter chat nya sendiri.

Pengguna bisa memasukkan nama filter yang diinginkan. Berikutnya tambahkan akun perseorangan dan grup yang ingin dimasukkan dalam tab khusus tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan tantangan besar dalam menindak kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia. Terutama di wilayah yang terpencil.

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda menyebut bahwa aktivitas PETI sering kali terjadi di lokasi terpencil atau remote area dan banyak dengan mata-mata. Sehingga informasi penindakan sering bocor terlebih dahulu.

“Cuman kadang-kadang kalau PETI ini di kawasan hutan, biasanya memang di tempat yang remote area dan banyak matanya, jadi kadang-kadang kalau kita pakai operasi intelijen sudah bocor di lapangan,” ujar Yazid dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Kamis (21/11/2024).

Yazid menilai tambang ilegal menjadi salah satu tantangan utama bagi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, penanganan PETI dilakukan melalui pendekatan menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, hingga proses pidana.

“Jadi, dari hulu sampai ini sampai ke hilir, kami juga memiliki pasukan untuk melakukan operasi di lapangan,” katanya.

Sementara, Direktur Teknik & Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Hendra Gunawan mengatakan bahwa aktivitas PETI telah berlangsung sangat lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Adapun, kegiatan PETI semakin meningkat seiring naiknya harga komoditas.

“PETI sudah ada sejak lama ini, baru 2 bulan terakhir kami ke sana ke Sulawesi utara di sana kami diundang oleh Polda di sana ada PETI yang menurut dinas di sana sebelum ada kemerdekaan sudah ada, dan itu sudah ramai sekali jumlah yang terlibat meningkat bila ada kenaikan harga komoditas,” ujar Hendra.

Hendra menjelaskan bahwa aktivitas PETI sering kali terjadi di daerah terpencil dan kawasan hutan, yang membuat penindakan menjadi lebih sulit. Selain itu, informasi tentang rencana penindakan kerap bocor sebelum operasi dilakukan.

“Jauhnya lokasi PETI dan ketika dilakukan penindakan beritanya sudah bocor terlebih dahulu,” tambahnya.

Ia juga membeberkan bahwa salah satu kasus baru-baru ini yang terjadi di Kalimantan Timur, di mana aktivitas PETI dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan alat berat di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang belum aktif.

Oleh sebab itu, ia berharap dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM bisa mengatasi persoalan tambang ilegal yang masih marak di Indonesia.