Mengutip Reuters, kesepakatan itu juga dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri Pakistan, bahwa kedua negara sudah menyetujui gencatan senjata segera. Adapun Kementerian Luar Negeri India menegaskan, gencatan senjata dimulai pada pukul 17.00 Waktu India.
“Setelah pembicaraan panjang yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), dengan bangga saya umumkan bahwa India dan Pakistan telah menyetujui ‘Gencatan senjatan lengkap dan segera’. Selamat kepada kedua Negara karena telah menggunakan Akal Sehat dan Kecerdasan yang luar biasa,” kata Trump dalam sebuah posting di Truth Social.
Pengumuman mendadak ini muncul pada hari ketika kekhawatiran meningkat bahwa persenjataan nuklir kedua negara mungkin akan digunakan karena militer Pakistan mengatakan bahwa badan militer dan sipil yang mengawasi persenjataan nuklirnya akan bertemu.
Namun, Menteri Pertahanan Pakistan kemudian mengatakan bahwa tidak ada pertemuan semacam itu yang dijadwalkan.
Pada saat yang sama, para pejabat dari kedua belah pihak menunjukkan kesediaan untuk mundur selangkah setelah pertukaran hari itu, karena jumlah korban tewas dari kedua belah pihak meningkat menjadi 66 orang.
“Pakistan dan India telah menyetujui gencatan senjata dengan segera,” Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar memposting di X. “Pakistan selalu berjuang untuk perdamaian dan keamanan di wilayah ini, tanpa mengorbankan kedaulatan dan integritas teritorialnya!”
Anggota parlemen AS dari Partai Demokrat, Bill Foster, tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) baru yang akan mewajibkan pelacakan lokasi chip AI usai penjualan. Tujuannya untuk mencegah chip-chip ini bocor ke China, negara yang sejak lama menjadi sasaran utama kontrol ekspor AS.
Langkah ini muncul karena adanya laporan penyelundupan besar-besaran chip Nvidia ke China, meski negara tersebut telah dibatasi aksesnya sejak era pemerintahan Donald Trump hingga Joe Biden.
Nvidia sendiri mengaku tak memiliki kemampuan untuk melacak chip-nya setelah berada di tangan konsumen, meski para ahli justru menyebut teknologi pelacakan sudah tertanam di dalam chip tersebut.
China merupakan pasar utama bagi Nvidia. Dalam laporan fiskal terakhir yang berakhir pada 26 Januari lalu, Negeri Tirai Bambu menyumbang US$17 miliar atau 13% dari total pendapatan perusahaan. Jika aksi blokir ekspor ini diperketat lagi, Nvidia terancam kehilangan salah satu sumber pemasukan utamanya.
The Information melaporkan Nvidia telah memberitahu beberapa klien besar di China bahwa perusahaan sedang merancang chip AI baru yang bisa dipasarkan tanpa melanggar aturan ekspor AS.
Beberapa klien besar yang sudah diberitahu Nvidia adalah Alibaba Group, ByteDance (TikTok), dan Tencent Holdings. Hal ini diungkap 3 sumber yang familiar dengan diskusi tersebut.
Namun, langkah keras AS terbukti justru jadi bumerang. Meski sudah bertahun-tahun memblokir akses China ke teknologi canggih, Beijing tetap bisa membangun sistem AI mutakhir seperti DeepSeek.
Bahkan, sistem tersebut disebut-sebut dirancang menggunakan chip Nvidia yang dilarang dijual ke China.
“Ini bukan masalah imajinatif di masa depan. Ini masalah nyata sekarang,” ujar Foster dikutip dari Reuters, Selasa (6/5/2025).
“Kita akan sadar bahwa Partai Komunis China, atau militernya, bisa saja sedang merancang senjata atau AI tingkat lanjut dengan chip-chip ini,” imbuhnya.
Namun, di balik semua rencana pemerintahan Trump, muncul ancaman yang menampar balik AS sendiri. Tanpa pasar China, perusahaan seperti Nvidia bukan hanya kehilangan miliaran dolar, tapi juga potensi dominasi global.
Sementara itu, China menunjukkan bahwa blokade Barat tak menghentikan ambisinya, malah mempercepat swasembada teknologinya.
Bisnis Nvidia mulai berdarah-darah gara-gara tarif dan pembatasan ekspor pemerintahan Trump. Sepanjang 2025, saham Nvidia sudah anjlok hampir 25%.
“Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman) menjadi 3.000,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam acara Program Rumah Untuk Karyawan Industri Media, di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (6/5/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Meutya mengatakan masih banyak wartawan yang belum mendapatkan rumah layak. Untuk itu negara hadir untuk bisa memberikan rumah bersubsidi.
“Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, jumlahnya ada kurang lebih 100 ribu, 70 persen belum memiliki rumah yang layak,” jelasnya.
Meutya yang juga mantan wartawan menjelaskan pekerjaan itu memiliki kewajiban menjaga demokrasi. Namun di sisi lain kadang melupakan memenuhi kewajiban pribadinya, seperti memiliki hunian yang layak.
Jadi kewajiban-kewajiban terhadap keluarga pemenuhan rumah yang layak bagi keluarganya kadang terlupa Atas nama kepentingan umum. atas nama semangat menulis yang baik. Atas nama semangat menyunting dan menghadirkan demokrasiz
Karena itu Ketika Pak Ara melepon saya Kurang lebih sebulan lalu Atau tempatnya kurang dari sebulan lalu, Saya sangat bergembira hati Dan langsung menyampaikan ke Pak WamenKita ditawari oleh Menteri Perumahan Untuk juga partisipasi Kita ini artinya karena kami juga ada wartawan Teman-teman wartawan Diminta berpartisipasi dalam rumah subsidi pemerintah.
Pemerintah sendiri mengalokasikan ribuan rumah bersubsidi untuk para pekerja media. Program ini juga dirasa tepat karena negara hadir untuk keberpihakan pada mereka.
“Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman) didetilkan. Dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki Rumah yang layak,” jelasnya.
Penerima rumah bersubsidi harus memenuhi persyaratan, salah satunya jumlah pemasukkan per bulan. Ini dibagi dalam beberapa zona berdasarkan daerah.
Berikut rinciannya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 5 Tahun 2025:
Trade Barrier Index atau TBI itu sendiri merupakan indeks global yang membandingkan antara tingkat keterbukaan dan hambatan perdagangan antarnegara. Indeks ini mengukur hambatan perdagangan langsung dan tidak langsung terhadap 122 negara yang mempengaruhi 97% PDB global dan 80% populasi dunia.
Hambatan perdagangan langsung yang dinilai oleh TBI terbagi dalam tiga kategori: Tarif, Hambatan Non-Tarif (NTB), dan Pembatasan Layanan. Sedangkan hambatan tidak langsung terkait kinerja logistik, hak cipta, pembatasan perdagangan digital, dan keanggotaan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA).
Dalam TBI itu, Indonesia masuk ke dalam peringkat terburuk, yakni peringkat 122 dari 122 yang masuk ke dalam peringkat indeks. Peringkat pertama TBI diduduki oleh Hong Kong, diikuti posisi kedua Singapura, ketiga Israel, empat ialah Kanada, dan lima ialah Jepang. Amerika Serikat duduk di peringkat ke 61, sedangkan China peringkat ke 114.
“Indonesia berada di peringkat terakhir, tapi justru ini menunjukkan potensi yang luar biasa. Ada harapan besar terhadap pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto,” kata Philip Thompson kata Policy Analyst Tholos Foundation Philip Thompson saat acara peluncuran indeks di sela acara Innovation Summit Southeast Asia 2025.
Buruknya peringkat Indonesia dalam indeks itu salah satunya disebabkan sorotan permasalahan hambatan perdagangan Iphone 16 di Indonesia yang membuat angka komponen indeks, yakni services restrictions atau pembatasan layanan yang diberlakukan terhadap penjualan Iphone 16.
“Indonesia berada di posisi terakhir dalam pilar ini (services restrictions) dan menjadi subjek studi kasus TBI 2025 tepatnya karena pembatasan Layanan yang diberlakukan pada iPhone, mencegah iPhone untuk masuk ke pasar karena persyaratan konten (TKDN),” dikutip dari dokumen International Trade Berrier Index 2025 yang disusun Philip Thompson.
Meski begitu, pemerintah Indonesia sebagaimana diketahui telah menyoroti masalah TKDN dan berbelitnya regulasi ini secara khusus. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menegaskan akan membentuk satgas deregulasi dan membuat kewajiban TKDN ke depan menjadi lebih fleksibel.
“Saat ini banyak perusahaan di AS dan Eropa yang tengah mencari alternatif rantai pasok di kawasan Asia. Common sense reform dapat membawa Indonesia melompat menuju era baru,” ujar Phillip Thompson.
Prabowo bercerita bahwa terkadang sebuah negara dipaksa untuk perang karena negara lain. Ia juga mencontohkan ketika era penjajahan, Belanda juga tidak mau memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
“Sama sekarang apa yang terjadi di dunia ini, yang kuat akan memaksa yang lemah. Karena itu saudara-saudara saya sampaikan dimana-mana bahwa kita harus sadar Indonesia akan diganggu dan sedang diganggu,” kata Prabowo, dalam Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI – Polri, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
“Kita tidak mau ganggu bangsa lain tapi bangsa lain ganggu kita karena kita kaya, kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, kita punya bauksit ke – 6 di dunia, kelapa sawit kita terbesar di dunia,” sambungnya.
Prabowo, mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya, dimana memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dan bauksit ke – 6 terbesar di dunia, termasuk kelapa sawit.
“Kelapa sawait kita sekarang sudah menjadi komoditas strategis, kritis strategis, Setiap saya kemana, negara-negara mana mereka ‘yang mulia tolong kepala sawit Indonesia prioritas kepada kami’. Mesir, Pakistan, India, bahkan Eropa,” ucap Prabowo.
Selain itu menurut Prabowo, negara yang tak mampu bertahan adalah negara yang tidak bisa mengamankan sumber kekayaan dalam negeri.
“Kalau suatu negara tidak bisa kuasai sumber kekayaan sendiri bangsa itu miskin, sangat sederhana,” tutur Prabowo.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kerja sama dalam memenuhi program rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan PANRB. Sesuai jadwal, harusnya Mou ketiganya dilakukan pada hari ini, Senin (5/5/2025).
Namun, Kementerian PANRB meminta untuk menunda penekanan MoU tersebut karena perlu didiskusikan lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional RI (ANRI).
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan hal ini karena Kementerian PANRB tidak bisa mendapatkan program rumah subsidi sendiri tanpa dukungan dari paguyuban PANRB seperti BKN, LAN, dan ANRI.
“Semula memang hari ini kita hanya akan membicarakan mengenai perumahan untuk para ASN di Kementerian PANRB, tapi kami melihat bahwa Kementerian PANRB tidak bisa sendiri tanpa dukungan dari paguyuban Kementerian PANRB seperti BKN, LAN, dan ANRI,” kata Rini saat konferensi pers terkait rumah subsidi bagi ASN di Kantor Kementerian PKP, Senin (5/5/2025).
Menanggapi permintaan Rini, Menteri PKP Maruarar Sirait pun mengiyakan dan akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan Kementerian PANRB.
“Jadi kami hari ini mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi ASN yang ada di lingkungan PANRB. Tapi dari diskusi tadi berlanjut ada ekosistem lain di PANRB seperti BKN, LAN, dan ANRI. Jadi kita memutuskan untuk mengkonsidasikan dulu ke empat lembaga ini,” ungkap Maruarar atau ARA.
“Dan kita akan bertemu lagi tanggal 21 Mei sore, untuk membuat MoU-nya. Supaya Ibu MenPANRB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dalam ekosistemnya. Jadi itu ya, jadi kenapa kita tunda dulu ya Ibu ya, supaya bisa sekalian nanti efektif,” tambah Ara.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa ia telah menginstruksikan Biro Penjara Federal untuk membangun ulang dan membuka kembali penjara legendaris Alcatraz di Teluk San Francisco. Penjara ini sebelumnya dikenal sebagai tempat bagi penjahat paling berbahaya di AS seperti Al Capone sebelum ditutup pada 1963.
“BANGUN KEMBALI, DAN BUKA ALCATRAZ!” tulis Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin (5/5/2025).
“Ketika kita adalah negara yang lebih serius di masa lalu, kita tidak ragu mengurung para kriminal paling berbahaya dan menjauhkan mereka dari siapa pun yang bisa mereka sakiti.”
Trump mengatakan bahwa ia mengarahkan Biro Penjara Federal bersama Departemen Kehakiman, FBI, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk membuka kembali Alcatraz dalam versi yang “dibangun ulang dan diperbesar secara substansial.”
“Ini hanya ide yang saya miliki,” kata Trump kepada wartawan saat kembali ke Gedung Putih dari Florida. “Dan saya putuskan untuk menjalankannya.” Ia menambahkan, “Ini adalah simbol hukum dan ketertiban.”
Alcatraz, yang terletak di sebuah pulau kecil di Teluk San Francisco, terkenal sebagai penjara federal paling aman di Amerika Serikat karena letaknya yang terisolasi, suhu air yang dingin, dan arus laut yang kuat. Sejak beroperasi, tak pernah tercatat ada pelarian yang sukses dari penjara ini, meskipun lima tahanan dinyatakan “hilang dan diduga tenggelam.”
Trump menyatakan bahwa rencana membuka kembali Alcatraz bertujuan untuk menahan para pelanggar hukum “paling brutal dan berbahaya di Amerika.” Langkah ini disebut sebagai bagian dari pendekatannya terhadap hukum dan ketertiban, sebuah tema yang telah menjadi inti dari retorika kampanyenya.
Namun, ide ini segera memicu respons skeptis, terutama dari kalangan Demokrat. Nancy Pelosi, mantan Ketua DPR dan politisi senior dari negara bagian California, mengecam ide tersebut.
“Alcatraz ditutup sebagai penjara federal lebih dari enam dekade lalu. Sekarang ini merupakan taman nasional yang sangat populer dan destinasi wisata utama,” ujar Pelosi melalui unggahan di platform X. “Usulan Presiden ini bukanlah sesuatu yang serius.”
Menurut situs resmi Biro Penjara Federal (BOP), alasan utama ditutupnya Alcatraz adalah karena biaya operasional yang sangat tinggi, yang hampir tiga kali lipat dari penjara federal lainnya akibat lokasinya di pulau terpencil.
Penjara ini saat ini beroperasi sebagai salah satu objek wisata paling terkenal di San Francisco, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Mengubahnya kembali menjadi fasilitas penahanan bukan hanya akan mengubah wajah kawasan tersebut, tapi juga membutuhkan investasi besar dan kemungkinan menghadapi penolakan publik serta masalah legal.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) buka suara soal jumlah kuota rumah bersubsidi yang kabarnya akan ditambah pada tahun ini. Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan kuota rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2025 sudah ditambahkan oleh Kementerian Keuangan hingga mencapai 350.000, dari sebelumnya sebanyak 220.000.
“Kuota untuk rumah subsidi kembali bertambah ya, sekarang jadi 350.000, sebelumnya 220.000 hunian, ini kita sudah dapat restu dari Kemenkeu,” kata Maruarar yang kerap disapa Ara saat konferensi pers program rumah subsidi bagi ASN Kementerian PAN-RB, Senin (5/5/2025).
Bahkan, Ara mengklaim jumlah ini menjadi rekor yang tercipta di era Presiden Prabowo Subianto, di mana rekor sebelumnya dicetak pada 2019 silam yang mencapai 260.000 hunian.
“Mungkin ini rekor sepanjang sejarah Indonesia, di masa Pak Prabowo pertama ini 350.000 ya. Tahun 2019 saja paling besar 260.000. Periode pertama Pak Prabowo ini, langsung melepaskan rekor,” imbuhnya.
Adapun angka ini kembali bertambah didasarkan pada rencana pemerintah yang juga akan memberikan rumah subsidi bagi para pegawai lembaga pemasyarakatan (lapas).
“Pegawai lapas rencananya juga akan diberikan rumah subsidi, jumlahnya juga cukup besar,” ungkap Ara.
Sebagai catatan, pada tahun ini kuota rumah subsidi yang disediakan pemerintah yakni sebesar 220.000 unit dengan total guyuran APBN sebesar Rp 18,7 triliun.
Dalam pernyataannya, Lavrov menyatakan kesediaan Moskow untuk mendukung upaya damai guna meredakan ketegangan. Disebutkan juga bahwa panggilan telepon tersebut dilakukan atas permintaan Pakistan.
“Pihak Rusia menekankan kesiapannya untuk membantu penyelesaian politik atas situasi yang muncul setelah serangan teroris 22 April di wilayah Pahalgam, jika ada kepentingan bersama dari Islamabad dan New Delhi,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia, dikutip RT.
Menurut Kementerian Luar Negeri Pakistan, selama panggilan telepon tersebut, Dar menolak “tuduhan tak berdasar dan retorika menghasut India terhadap Pakistan”. Ia juga mengutuk “langkah ilegal” New Delhi untuk menunda perjanjian air.
Pada Sabtu, Lavrov berbicara dengan mitranya dari India S. Jaishankar. Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov mendesak juga mendesak jalur-jalur diplomatik sebagai penyelesaian atas ketegangan dua kekuatan nuklir Asia itu.
Adapun “penyelesaian perselisihan antara New Delhi dan Islamabad melalui cara politik dan diplomatik” secara bilateral sesuai dengan ketentuan Perjanjian Simla 1972 dan Deklarasi Lahore 1999, yang merupakan kerangka kerja historis di mana kedua negara Asia Selatan sebelumnya sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara diplomatis,” tambah pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Senada, juru bicara KremlinDmitry Peskov menyerukan de-eskalasi antara India dan Pakistan.
“Kami berharap para pihak dapat mengambil langkah-langkah … yang akan mengurangi ketegangan. Kami mengikuti dengan penuh perhatian suasana tegang yang telah berkembang di perbatasan,” katanya.
India dan Pakistan menyaksikan penurunan tajam dalam hubungan yang sudah tegang setelah serangan teroris di Kashmir selatan yang menewaskan 26 warga sipil. Serangan teroris itu terjadi di Lembah Baisaran dekat Pahalgam di wilayah persatuan Jammu dan Kashmir India pada 22 April.
India menuduh Pakistan mendukung kelompok militan yang diduga berada di balik serangan Kashmir, menegaskan kembali klaimnya yang sudah lama bahwa Islamabad mendukung terorisme lintas batas dan menggunakan terorisme sebagai alat.
Di sisi lain, Islamabad membantah klaim India. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mengklaim bahwa negaranya sendiri merupakan korban terorisme di wilayah tersebut yang berasal dari kebijakan pemerintah Barat, khususnya AS, yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Sementara itu, setelah serangan itu, India mengambil serangkaian tindakan terhadap negara tetangga itu, termasuk mengusir beberapa diplomat Pakistan, membatalkan visa warga negara Pakistan, dan menutup perbatasan darat.
India juga menangguhkan sebagian Perjanjian Air Indus 1960 yang mengatur pembagian air dengan Pakistan. Pada hari Sabtu, New Delhi mengumumkan serangkaian tindakan lebih lanjut yang bertujuan untuk menurunkan hubungan dagang yang sudah terputus dengan Pakistan.
Pakistan telah menanggapi dengan tindakan balasannya sendiri dan memperingatkan akan adanya eskalasi lebih lanjut. Islamabad minggu lalu mengklaim bahwa mereka memiliki “intelijen yang kredibel” bahwa India bermaksud untuk melancarkan tindakan militer terhadapnya, dan telah mengatakan bahwa mereka siap untuk menanggapinya. Kedua negara juga dilaporkan telah mengadakan baku tembak selama sepuluh malam berturut-turut di sepanjang Garis Kontrol di Kashmir.
“Saudara-saudara, pengendalian manajemen ekonomi kita cukup prudent, cukup hati-hati, dalam kehati-hatian itu salah satu juga yang bisa dan boleh dan bangga kita lakukan, penghematan besar-besaran ini memungkinkan kita melaksanakan program strategis,” kata Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).
Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan program MBG pada 6 Januari 2025 lalu, dan terus bergulir hingga saat ini. Jumlah titik pemberian juga terus bertambah hingga 1.286 titik dengan total penerima manfaat hingga 3,4 juta orang.
“Diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta, dan akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta, sehingga di akhir November akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya.
“Ini dari segi manajemen fisik adalah upaya yang luar biasa,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu ia juga mengungkapkan pengelolaan ekonomi Indonesia sudah dilakukan secara hati-hati. Sebagai salah satu contohnya rasio utang Indonesia yang menjadi salah satu terendah di dunia, juga defisit APBN RI yang tetap di bawah 3%.
“Pertama kita disiplin dengan kita sendiri, bahwa kita pelihara bahwa defisit kita tetap 2,5% dari GDP,” katanya.
Padahal, ada Maastricht Treaty yang disepakati negara Eropa yang memiliki ketentuan negara yang meyepakati perjanjian ini, menjaga defisit fiskal tidak boleh lewat dari 3%.
Kita karena ingin menjadi nice boy, kita ikut Maastricht Treaty, untuk kita. Kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%, padahal saudara-saudara Jerman, Perancis, Italia, mereka sudah jauh di atas 3%, mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri,” kata Prabowo.
