BLOG-SERVICE

Pemerintah optimistis Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, tetapi ada satu syarat utama yang perlu dilakukan, yakni perbaikan sistem irigasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, tanpa perbaikan dan pembangunan irigasi baru, target swasembada akan sulit tercapai.

“Setelah kita lihat, ternyata luas existing sawah kita itu 7,4 juta hektare. Tapi luas pertaniannya rata-rata 10 juta hektare. Produksi kita 54 juta ton gabah, tapi sempat turun jadi 53 juta ton, karena El Niño,” kata Zulhas dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Ia menjelaskan, dari total lahan sawah yang ada, sebagian hanya bisa panen sekali dalam setahun karena mengandalkan curah hujan. Sementara yang bisa panen dua kali, itu karena irigasinya masih berfungsi dengan baik.

“Jadi selama 28 tahun, tidak ada irigasi baru. Ada yang rusak, ada yang belum dibangun. Inilah yang menjadi fokus kita,” ujarnya.

Menanggapi persoalan ini, kata Zulhas, pemerintah langsung menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari solusi. Hasilnya, dana sebesar Rp22 triliun telah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) khusus untuk perbaikan dan pembangunan irigasi.

“Kami rapat, minta ratas (rapat terbatas) dari Pak Presiden. Pak, ini ada masalah irigasi. Ada 2 juta hektare yang perlu kita perbaiki. Uangnya sudah ada di PU, Rp22 triliun. Yang 22 triliun itu, tolong kita bintangi dulu khusus untuk irigasi, jangan untuk jalan yang lain-lainnya. Sudah, putus Pak,” ungkap Zulhas.

Namun, pelaksanaan di lapangan ternyata masih menghadapi kendala birokrasi. Aturan yang ada membagi kewenangan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Ada jalan kabupaten, jalan kabupaten tidak boleh dibangun oleh pusat. Yang boleh dibangun pusat adalah jalan negara. Sementara kabupaten tidak membangun irigasi, yang dibangun malah jalan menuju irigasi. Tapi yang dibangun jalan, bukan irigasinya,” kata Zulhas.

Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi.

“Kalau irigasi tidak bisa dibangun oleh bupati atau gubernur, karena aturan seribu hektare oleh bupati, tiga ribu hektare oleh gubernur, yang primer baru pusat. Nah sekarang, mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000 hektare, kalau bupati dan gubernur tidak bangun, kita bisa bangun,” jelasnya.

Zulhas menargetkan, jika 2 juta hektare lahan sawah yang saat ini hanya panen sekali bisa ditingkatkan menjadi dua kali panen dalam setahun, maka produksi gabah akan naik signifikan.

“Kalau rata-rata 5 ton per hektare, tambah sekali panen, berarti kita bisa menambah 10 juta ton gabah. Jadi total produksi kita bisa menjadi 33 juta hingga 34 juta ton beras,” terang dia.

Lebih lanjut, menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kerja sama erat dengan pemerintah daerah. “Kata kunci, ini akan sukses kalau ada kerja sama antar bupati, gubernur, dan pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia bahkan menegaskan, saat ini pemerintah daerah perlu mendapat pengawasan ketat agar program ini berjalan lancar.

“Kami mandorin dulu, Pak. Jadi sementara ini dimandorin dulu pemerintah daerah. Mungkin kita ini terlibat, jadi kalau nnggak dimandorin itu nggak jalan,” pungkasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah mengembangkan kecerdasan buatan (AI) yang mirip dengan DeepSeek, sebuah model AI berbasis open-source yang tengah naik daun. Luhut menegaskan bahwa proyek ini sudah berjalan dan akan segera dipresentasikan ke Presiden.

“Ya saya rasa itu adalah open source ya. Jadi cost-nya tidak tinggi. Sekarang ada beberapa anak muda Indonesia yang kita rekrut. Dan mereka sedang bekerja, mungkin dalam 2 minggu ke depan mereka akan presentasi ke Presiden, yang mana itu anak-anak Indonesia. Ya kita akomodasi lah,” kata Luhut saat ditemui di Hotel Shangri-La Jakarta, pekan lalu.

Menanggapi rencana ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, semua pihak dapat berkolaborasi untuk pengembangan AI di Indonesia.

Menurutnya ada potensi besar dari rencana tersebut. Sebab Indonesia bisa menjadi pemain penting, setidaknya menjadi unggulan di Asia Tenggara

“Saya kira ide Pak Luhut juga sangat bagus sekali agar kita bisa menjadi pemain penting setidaknya champion di Asia Tenggara gitu menjadi AI hub center untuk pengembangan digital talentnya dan juga infrastrukturnya dan juga produknya,” ujar Nezat saat ditemui di peluncuran platform IC4 di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Ketika ditanya apakah aplikasi tersebut akan setara dengan OpenAI dan DeepSeek, ini sangat tergantung kepada talenta digital yang dimiliki Indonesia. Sebab jika berkaca pada DeepSeek, mereka dikembangkan oleh homegrown talent yang memang tumbuh dan besar di China.

“Tentu saja mereka belajar dari berbagai belahan dunia, tetapi mereka kemudian membawa ilmu itu mengembangkannya dan memecahkan masalah-masalah kritikal yang ada di dalam pengembangan AI di China sehingga dia bisa menghasilkan DeepSeek yang ternyata jauh lebih efisien ketimbang yang konvensional yang dipakai seperti OpenAI,” terangnya.

Soal AI buatan dalam negeri, Luhut menyampaikan, AI ini akan mampu berbahasa Inggris dan Indonesia. Ia juga menekankan, teknologi kecerdasan buatan adalah bagian dari upaya digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi negara.

“Ya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang penting, dengan digitalisasi ini, Indonesia akan jadi negara yang efisien,” kata Luhut.

Meskipun belum banyak detail teknis yang diungkap, rencana ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan teknologi AI dalam negeri. Jika berhasil, Indonesia bisa memiliki model AI sendiri yang dapat bersaing dengan teknologi global.

Pengoperasian LRT Jabodebek saat ini menggunakan teknologi yang cukup canggih, yakni menggunakan sistem otomatis tanpa ada masinis. Hal ini karena pengoperasian LRT Jabodebek menggunakan teknologi Communication-Based Train Control (CBTC) Grade of Automation 3 (GoA3), yang memungkinkan kereta beroperasi secara otomatis dengan kendali penuh melalui sistem terintegrasi.

Untuk memastikan kehandalan operasional LRT Jabodebek, perawatan pun dilakukan secara harian dan berkala, sesuau standar dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Adapun operasional LRT Jabodebek saat ini yakni dimulai pukul 04:00 hingga 23:59 WIB, sehingga perawatan dapat dilakukan mulai pukul 00:00 hingga 04:00 WIB.

Di depo LRT Jabodebek, memiliki pusat monitoring sistem persinyalan, power system, dan pusat telekomunikasi berbasis CCTV, di mana pusat kontrol ini dinamakan Operation Control Centre (OCC). Dalam pusat kontrol ini, selain untuk memonitor sarana dan prasarana, juga tersedia meja simulasi atau train simulator untuk digunakan para calon masinis untuk berlatih mengoperasikan LRT Jabodebek.

Meski teknologi LRT Jabodebek sudah cukup canggih, tetapi manajemen masih akan terus mengevaluasi dan terus mengupgrade sistem sarana dan prasarana agar perjalanan LRT Jabodebek semakin baik dan cepat. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan demi kepuasan para penumpangnya.

Adapun salah satu target LRT Jabodebek pada tahun ini yakni berupaya untuk menaikkan kecepatan kereta dan mempersingkat waktu tempuh serta jarak antar kereta (headway).

“Headway nya diharapkan semakin pendek, ini merupakan program stategi kami di 2025,” ujar Executive Vice President (EVP) LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, dalam konferensi pers acara Tour Depo LRT Jabodebek, Senin (24/2/2025).

Purnomo mengatakan bahwa untuk meningkatkan kecepatan dan waktu tempuh, perlu adanya komunikasi dengan stakeholder seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) selaku kontraktor fase 1 LRT Jabodebek, PT INKA (Persero) selaku penyedia sarana, PT Siemens Indonesia selaku penyedia prasarana, dan PT LEN (Persero) selaku penyedia persinyalan.

“Sehingga nantinya kecepatan akan bertambah, waktu tempuh jadi lebih pendek, dan headway juga makin rapat,” pungkasnya.

Presiden Donald Trump bersama dengan barisan pendukung Elon Musk, telah mulai melakukan perombakan pada birokrasi federal Amerika Serikat. Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin Musk telah menetapkan target untuk memangkas pengeluaran pemerintah sebesar US$ 2 triliun (Rp 32.600 triliun).

Dampaknya firma konsultan yang telah bergantung pada pemerintah federal dalam berbagai proyek tampak mulai gelisah. Tidak satu pun dari mereka tampaknya memiliki tempat di meja Musk. Mereka malah bisa menjadi korban dari proyek efisiensi.

Konsultan memiliki sejarah panjang dalam menguangkan proyek pemerintah. McKinsey, penasihat strategi paling bergengsi di dunia, setidaknya menurut perkiraannya sendiri, membantu Dwight Eisenhower mendirikan jabatan kepala staf Gedung Putih pada tahun 1953 dan merancang struktur organisasi pertama NASA pada tahun 1958.

Pada tahun 1977 Jimmy Carter menggerutu bahwa birokrasi federal mempekerjakan perusahaan konsultan “secara berlebihan, tidak perlu, dan tidak tepat”. Tahun itu Booz Allen Hamilton, sebuah perusahaan konsultan, dibayar $320.000 ($1,7 juta dengan harga saat ini) oleh Departemen Pertanian untuk mencari tahu berapa banyak ayam yang harus diperiksa oleh inspekturnya per menit. Kontrak seperti itu akan terlihat seperti uang receh saat ini. Perusahaan yang sama menerima US$ 9 miliar (Rp 146,7 triliun) dari birokrasi federal pada tahun fiskal terakhir, menurut data pemerintah.

Melansir laporan The Wall Street Journal, konsultan pemerintah papan atas lainnya – Accenture, BCG, Deloitte, EY, Guidehouse (sebelumnya bagian dari PWC), KPMG, dan McKinsey – angka proyeknya melebihi US$18 miliar, naik dari hanya $5 miliar satu dekade sebelumnya. 

Booz Allen Hamilton, yang berpisah dengan bisnis konsultasi sektor swasta pada tahun 2008, hampir sepenuhnya bergantung pada sektor publik.

Pemerintah federal menyumbang sekitar 8% dari total pendapatan McKinsey tahun lalu. Tidak ada klien tunggal yang lebih besar. Beberapa kontrak sangat besar. Mereka telah menghasilkan hampir US$ 70 juta sejak 2020 dengan mendukung rencana reformasi di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan.

BCG telah dialokasikan US$ 380 juta sejak 2022 oleh Badan Kesehatan Pertahanan, yang menyediakan perawatan medis untuk angkatan bersenjata, sebagai bagian dari inisiatif yang disebut “Tenaga Kerja 3.0”. Accenture telah menerima US$ 700 juta dari Departemen Pendidikan sejak 2019 untuk membangun dan mengelola situs web, aplikasi seluler, dan asisten virtual untuk bantuan siswa.

Pemerintah resmi membuka keran impor 200.000 ton gula meski sebelumnya menargetkan swasembada sudah tercapai di tahun 2025. Impor tersebut dalam bentuk gula mentah atau raw sugar untuk diproduksi jadi gula konsumsi di dalam negeri. Ditargetkan, impor gula ini harus segera masuk sebelum musim panen tebu – musim giling yang diprediksi mulai di April 2025 mendatang.

Lantas, apakah persetujuan impor (PI) gula sudah diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag)?

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan, jika data atau rekomendasi teknis (rekomtek) dari kementerian terkait sudah masuk, izin impor (PI) akan segera diterbitkan pihaknya.

“Ya kalau data (atau rekomtek dari kementerian teknisnya) sudah masuk, kami pasti akan segera keluarkan,” ujar Budi saat ditanya mengenai status izin impor gula di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Namun, saat ditanya lebih lanjut apakah PI gula sudah dikeluarkan, Budi masih belum bisa memberikan kepastian. “Sepertinya… nanti saya cek lagi ya. Tapi kalau sudah ditetapkan di rakortas dan sudah masuk ke kami (datanya), langsung kita keluarkan,” tambahnya.

Bapanas Dorong Kemenperin Percepat Rekomtek

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, izin impor gula sebanyak 200 ribu ton sudah mendapat persetujuan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas). Namun, hingga kini persetujuan impor (PI) dari Kemendag belum diterbitkan karena masih menunggu rekomtek dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

“Izin impornya sudah dari Rakortas. Rakortasnya sudah putuskan, 200 ribu ton. Tapi izin impor kalau sampai ke PI belum,” ujar Arief saat ditemui di kantornya, Rabu (19/2/2025).

Sejalan untuk mempercepat proses importasi, kata Arief, Bapanas berupaya mendorong Kemenperin agar segera mengeluarkan rekomtek guna mempercepat penerbitan izin impor oleh Kemendag.

“Jadi nomor satu, rekomendasinya dari kementerian teknis. Kalau gula itu Kemenperin. Gini saja deh, Badan Pangan akan dorong Kemenperin sampai Kemendag untuk percepat keluarkan izin impor gula,” sebut Arief.

Sementara untuk asal gula impor, pemerintah sampai dengan saat ini masih belum menentukan negara pemasoknya. “Bisa dari India, Thailand, Brazil, tergantung harga dan perhitungan biaya impor,” sambungnya.

Satu hal yang ditekankan Arief adalah jangan sampai impor gula merugikan petani lokal. “Harga lelang gula sudah bagus, Rp15.700 per kg. Jadi impor harus masuk sebelum panen lokal agar harga petani tidak jatuh,” tegas dia.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik kepala daerah terpilih beserta wakilnya di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Kamis (20/2/2025).

Total kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang telah dilantik sebanyak 961 orang yang berasal dari 481 daerah, terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Gladi bersih pun telah dilaksanakan di kawasan Monas, Rabu (19/2/2025).

Dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, terpantau beberapa gubernur masih berusia muda sekitar 30 tahun.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution pada tahun ini akan berusia 34 tahun. Bobby menjadi gubernur termuda dalam pelantikan gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029.

Sementara gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menjadi gubernur tertua pada pelantikan gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029 dengan berusia 73 tahun pada tahun ini.

Dari wakil gubernur, Jihan Nurlela yang merupakan wakil gubernur Lampung menjadi wakil gubernur termuda pada periode 2024-2029 berusia 31 tahun pada tahun ini. Namun, bukan hanya Jihan yang menjadi wakil gubernur di usia 30 tahunan, Vasko Ruseimy yang merupakan wakil gubernur Sumatera Barat juga masih berusia 39 tahun ini.

Sementara itu wakil gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga menjadi wakil gubernur tertua pada pelantikan gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029 dengan berusia 74 tahun pada tahun ini.

Aksi demonstrasi kembali mengguncang Tanah Air dengan tajuk “Indonesia Gelap”, yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 17-19 Februari 2025. Demo ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada besok, Kamis (20/2/2025). Tagar #IndonesiaGelap mendominasi media sosial, mencerminkan keresahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan.

Koordinator BEM SI, Satria Naufal, menyebut bahwa Indonesia Gelap adalah simbol ketakutan dan kekhawatiran rakyat terhadap masa depan bangsa. Tuntutan utama dalam aksi ini mencakup efisiensi kabinet, penolakan revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, hingga evaluasi program makan bergizi gratis.

Gerakan Indonesia Gelap muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kebijakan kontroversial di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mahasiswa menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat dan justru memperkuat oligarki politik serta ekonomi.

Fenomena unjuk rasa bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, sejumlah demonstrasi besar mengguncang pemerintahan . Berikut adalah lima aksi terbesar yang terjadi sejak 2019:

1. Demo Peringatan Darurat (Agustus 2024)

Tagar #PeringatanDarurat mengguncang media sosial pada Agustus 2024, sebagai protes terhadap keputusan DPR dan pemerintah yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024. Keputusan ini dianggap memberi celah bagi pencalonan Kaesang Pangarep dalam Pilkada, meski sebelumnya aturan usia minimum telah ditetapkan MK.

Aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota, terutama di Jakarta, di mana ribuan massa mengepung gedung DPR RI. Berbagai spanduk bertuliskan “Indonesia Darurat Demokrasi” dan “Lawan Komplotan Pembegal Konstitusi” mewarnai demonstrasi. Tekanan publik akhirnya membuat DPR menunda pengesahan revisi UU Pilkada.

2. Demo Tolak RUU KUHP (September 2019)

Gelombang unjuk rasa terbesar di era Jokowi terjadi pada September 2019, ketika mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). RUU ini dianggap berisi pasal-pasal yang membatasi kebebasan sipil dan demokrasi.

Demonstrasi terbesar terjadi di Jakarta, di mana ribuan mahasiswa mengepung DPR RI. Bentrokan terjadi antara aparat dan massa aksi, menyebabkan puluhan orang terluka. Gerakan ini juga dikenal dengan tagar #ReformasiDikorupsi, yang menjadi simbol perlawanan terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan Jokowi.

3. Demo Tolak Omnibus Law (Oktober 2020)

Pada 2020, gelombang unjuk rasa kembali terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Buruh dan mahasiswa menganggap UU ini merugikan pekerja dengan menghapus sistem upah minimum sektoral, mengurangi pesangon, serta memperpanjang jam kerja.

Demonstrasi besar terjadi di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bentrokan pecah di ibu kota, dengan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Meski aksi berlangsung selama berhari-hari, pemerintah tetap mengesahkan UU Cipta Kerja.

4. Demo Tolak Presiden 3 Periode (April 2022)

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode memicu gelombang protes besar-besaran pada April 2022. Mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menolak rencana ini, yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Demonstrasi terbesar terjadi di depan Istana Negara dan DPR RI, di mana ribuan mahasiswa menyerukan penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Aksi ini berujung bentrokan, namun wacana presiden tiga periode akhirnya tidak terealisasi.

5. Demo Pemilu 2019 (Mei 2019)

Pemilu 2019 yang diwarnai sengketa hasil perhitungan suara memicu aksi demonstrasi besar pada 21-22 Mei 2019. Massa yang menolak hasil pemilu bentrok dengan aparat keamanan di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.

Kerusuhan terjadi selama dua hari, menyebabkan enam orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Demonstrasi ini menjadi salah satu yang paling berdarah di era Jokowi, dengan dampak sosial dan politik yang besar.

Dalam lima tahun terakhir, demonstrasi telah menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan kontroversial pemerintah. Dari  Indonesia Gelap hingga Peringatan Darurat, mahasiswa dan masyarakat terus menunjukkan bahwa suara mereka tidak bisa diabaikan.

Pengadilan Niaga telah mengabulkan permohonan pencabutan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atas PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT).

Dalam keterbukaan informasi, perusahaan BUMN Karya itu menyatakan bahwa pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu telah menetapkan putusan itu pada 17 Februari 2025.

Adapun putusan itu mencabut permohonan PKPU No. 376/Pdt.sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. terhadap Waskita. Putusan itu juga membebankan biaya perkara sebesar Rp2.150.000 kepada para pemohon PKPU.

Gugatan PKPU itu diajukan oleh PT Shimizu Global Indonesia atas permintaan pelunasan utang sebesar Rp976,76 juta. “Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya penetapan pencabutan PKPU tersebut, dapat memberikan dampak positif kepada kegiatan bisnis Perseroan,” kata Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ermy Puspa dalam keterbukaan informasi yang dikutip Selasa (18/2/2025).

Pada bulan September lalu, Waskita telah melakukan restrukturisasi penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) dengan 21 perbankan, baik bank BUMN maupun swasta dengan nilai outstanding sebesar Rp26,3 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Waskita Karya juga telah mendapat persetujuan terkait Pokok Perubahan Perjanjian fasilitas Kredit Modal Kerja Penjaminan (KMKP) yang dilakukan oleh lima kreditur perbankan dengan nilai outstanding sebesar Rp5,2 triliun.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan perusahaan menargetkan restrukturisasi mulai efektif pada September 2024. Setelah restrukturisasi efektif, artinya perusahaan bisa mendapatkan kestabilan finansial yang lebih kuat.

Setelah MRA itu disetujui, Manajemen Waskita berkeyakinan suspensi saham akan dibuka, dan terhindar dari ancaman delisting. Waskita diketahui telah disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 8 Mei 2023 lalu dan terancam didepak dari bursa atau mengalami delisting apabila masih belum menyelesaikan permasalahan dan kembali diperdagangkan secara reguler.

Adapun Waskita disuspensi karena tak mampu membayar sejumlah tagihan bunga surat utang. Saham WSKT digembok di harga Rp202 per saham.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengungkapkan salah satu kebijakan keliru yang membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5% selama satu dekade terakhir, yaitu luputnya kebijakan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) tiap tahun.

Selama masa periode 2014-2024, SBY mencatat, kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri hanya tiga kali, padahal tiap tahunnya inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa selalu terjadi. Kenaikan gaji ASN tercatat hanya terjadi pada 2015, 2019, dan 2024.

“Saya harus mengatakan, gaji ASN itu jangan diabaikan. Alhamdulillah dulu, meskipun juga tidak selalu mudah, setiap tahun gaji saya naikkan. Mengapa? Setiap tahun ada inflasi,” kata SBY saat sesi wawancara khusus dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (17/2/2025).

“Kalau dari 10 tahun ASN kita, TNI, Polri, hanya naik 3 kali, ada 7 tahun, harga naik, penghasilan tetap. Overall selama 10 tahun, daya beli mereka menurun, ini jangan diabaikan” tegasnya.

Saat pendapatan ASN tak terurus, sialnya iklim ketenagakerjaan di sektor swasta juga menurut SBY selama periode itu bermasalah. Mulai dari maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menyebabkan pengangguran secara riil marak, hingga sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan kerja yang terbatas.

“Oleh karena itu, menurut saya, kembali utamakan penciptaan lapangan pekerjaan, cegah PHK, duduk bersama dengan dunia usaha, insentif fiskal apa yang bisa kita berikan pada mereka, agar tidak lakukan PHK, dan kemudian bantu yang sungguh miskin,” papar SBY.

SBY pun menegaskan, dengan kebijakan itu, selama masa pemerintahannya ekonomi mampu tumbuh hingga 6%. Selama satu dekade kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi mampu tembus 6,35% pada 2007 dengan catatan terendah pada 2009 sebesar 4,63%.

Sementara itu, selama 10 tahun terakhir, yakni 2004-2014, puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,31% yang terjadi pada 2022, dengan catatan terendah terjadi pada 2020 saat ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 2,07%.

“Kalau kita bicara menjaga pertumbuhan dari sisi konsumsi rumah tangga, itu yang paling penting dan sudah pernah kita praktekkan dan hasilnya nyata,” ucap SBY.

SBY pun mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Prabowo terkait ini. Ia mengklaim Prabowo juga telah menaruh perhatian terkait kesejahteraan ASN selama 5 tahun pemerintahannya.

“Saya pernah berdiskusi dengan Pak Prabowo beberapa kali dan belum mengerti pentingnya job creation ini, pentingnya menjaga daya beli. Kita harapkan pemerintahan beliau segera keluarkan policy menteri-menterinya yang klop untuk menuju ke penjagaan konsumsi rumah tangga ini,” ungkap SBY.

kas138

Sinyal pelemahan daya beli masyarakat Indonesia semakin terlihat. Hal tersebut seperti yang sedang terjadi di sektor otomotif. Adapun, kondisi ini membuat para pelaku usaha perusahaan pembiayaan atau multifinance mulai mengalihkan fokus dari pembiayaan kendaraan bermotor baru ke sektor lain akibat menurunnya penjualan mobil di awal tahun 2025.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil nasional pada Januari 2025 tercatat hanya mencapai 61.849 unit. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 7.909 unit atau sekitar 11,33%.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan, perusahaan multifinance mulai mengalihkan fokus bisnis ke pembiayaan dana tunai di tengah lesunya penjualan kendaraan sejak tahun lalu.

“Pinjaman dana ini yang boleh kita kenal dana tunai. Dana tunai itu untuk kebutuhan masyarakat karena kan sekarang dananya juga terbatas. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan di mana dia juga sudah lunas pinjamannya, (menjaminkan) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman,” ungkap Suwandi kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (16/2/2025).

Ia menegaskan, pembiayaan dana tunai ini tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan konsumtif tetapi juga produktif. Dengan adanya aturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjaman dana tunai untuk sektor produktif dapat mencapai Rp10 miliar sementara konsumtif maksimal sebesar Rp500 juta.

Sebelumnya, Suwandi tak menampik bahwa pembiayaan kendaraan baru pada Januari 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyebab utama penurunan ini akibat banyak masyarakat yang menunda pembelian atau malah sudah membeli kendaraan lebih awal pada Desember 2024 akibat adanya prediksi kenaikan harga mobil akibat opsen pajak baru dan perubahan tarif pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di tahun 2025.

“Nah, tapi kan ternyata tidak terjadi. Karena juga Gaikindo melobi Menteri Dalam Negeri terkait dengan pajak opsennya. Ini juga ada urusannya dengan pajak STNK, dimana pemerintah daerah melalui gubernur-gubernurnya juga disampaikan bahwa jangan sampai ada kenaikan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Diketahui, penjualan mobil nasional tengah berada dalam tren penurunan. Sepanjang tahun 2024 lalu, penjualan mobil nasional ambruk dari tahun 2023 yang mencapai 1,1 juta unit jadi hanya 865 ribu unit.

Sementara pada Januari 2024 lalu, penjualan mobil nasional secara wholesales turun dari 94.270 unit di Januari 2023 menjadi hanya sebanyak 69.619 unit. Ada penurunan 24.651 unit atau 35,40%.