BLOG-SERVICE

Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump menunjuk Kash Patel sebagai pemimpin baru FBI. Keputusan ini diumumkan Trump pada Minggu (1/12/2024).

Patel akan menggantikan Christopher Wray sebagai kepala lembaga tersebut. Melansir Channel New Asia, Patel dikenal sebagai seorang loyalis Trump. Ia juga memberikan saran kepada menteri pertahanan dalam administrasi Trump sebelumnya, dan menyarankan untuk menghapus fungsi pengumpulan intelijen FBI dan membersihkan jajarannya dari karyawan yang tidak mendukung Trump.

“Masalah terbesar yang dihadapi FBI muncul dari pusat intelijennya. Saya akan menghancurkan komponen itu. Saya akan menutup gedung FBI Hoover pada hari pertama dan membukanya kembali keesokan harinya sebagai museum negara rahasia,” kata Patel dalam sebuah wawancara pada bulan September di Shawn Ryan Show beberapa waktu lalu.

“Dan saya akan mengambil 7.000 karyawan yang bekerja di gedung itu dan mengirim mereka ke seluruh Amerika untuk mengejar penjahat. Jadilah polisi. Kalian polisi. Jadilah polisi,” tambah Patel.

Dengan pencalonan Patel, Trump mengisyaratkan bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ancamannya untuk menggulingkan Wray, seorang Republikan yang pertama kali ditunjuk oleh Trump pada tahun 2017 dan masa jabatannya tidak akan habis hingga tahun 2027.

Menurut hukum, direktur FBI ditunjuk untuk masa jabatan 10 tahun, sebagai sarana untuk melindungi biro tersebut dari politik.

Wray, yang ditunjuk Trump setelah memecat James Comey pada tahun 2017 karena menyelidiki kampanyenya tahun 2016, telah sering menjadi sasaran kemarahan pendukung Trump.

Selama masa jabatan Wray, FBI melakukan penggeledahan yang disetujui pengadilan di perkebunan Trump di Mar-a-Lago untuk mencari dokumen rahasia dan ia juga menghadapi kritik atas peran pengawasannya terhadap arahan Jaksa Agung Merrick Garland yang bertujuan untuk melindungi dewan sekolah setempat dari ancaman kekerasan dan pelecehan.

Penasihat Khusus Jack Smith, yang memimpin dua penuntutan federal terhadap Trump atas perannya dalam menumbangkan pemilihan umum 2020 dan menyimpan dokumen rahasia, pada 25 November meminta para hakim yang mengawasi kasus-kasus tersebut untuk membatalkannya sebelum Trump menjabat pada 20 Januari, dengan mengutip kebijakan Departemen Kehakiman untuk tidak menuntut presiden yang sedang menjabat.

Kendati demikian, Wray belum juga memberi sinyal untuk mengundurkan diri lebih awal dan tengah sibuk merencanakan berbagai acara hingga kalender 2025-nya, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

Sementara itu, Patel yang sebelumnya bekerja sebagai pembela umum federal dan jaksa federal, muncul sebagai tokoh kontroversial selama masa jabatan pertama Trump di Gedung Putih.

Diketahui, Patel juga berperan penting dalam memimpin penyelidikan Partai Republik DPR terhadap investigasi FBI tahun 2016 terhadap kontak antara kampanye Trump tahun 2016 dan Rusia selama masa tugasnya sebagai ajudan mantan Ketua Komite Intelijen DPR Devin Nunes.

Kemudian, selama persidangan pemakzulan pertama Trump, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional Fiona Hill memberi tahu penyidik DPR bahwa dia khawatir Patel diam-diam bertindak sebagai penghubung antara Trump dan Ukraina tanpa izin.

Patel membantah tuduhan tersebut.

Setelah Trump meninggalkan jabatannya pada Januari 2021, Patel adalah salah satu dari beberapa orang yang ditunjuk Trump sebagai perwakilan untuk mengakses catatan kepresidenannya. Dia adalah salah satu dari sedikit mantan pejabat pemerintahan Trump yang mengklaim, tanpa bukti, bahwa Trump telah mendeklasifikasi semua catatan yang dipermasalahkan.

Dia kemudian dipanggil untuk hadir di hadapan dewan juri agung sehubungan dengan penyelidikan tersebut.

Patel juga dikenal sebagai kritikus badan-badan pemerintah atas tindakan yang menurutnya secara tidak adil menargetkan Partai Republik.

Pria berusia 44 tahun itu juga menulis buku berjudul “Government Gangsters” pada tahun 2023 dan dinyatakan Trump akan digunakan sebagai “peta jalan untuk mengakhiri Pemerintahan Deep State.”

Nominasi Patel kemungkinan akan mendapat penolakan dari Senat Demokrat dan bahkan mungkin beberapa Republikan, meskipun Patel telah menerima dukungan publik dari beberapa Republikan terkemuka seperti Jaksa Agung Texas Ken Paxton.

Sebanyak 21 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban perdagangan orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Para WNI tersebut tiba di Tanah Air pada Jumat malam (29/11) menggunakan penerbangan Air Asia QZ 257 rute Bangkok-Jakarta dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 22.10 WIB.

“Awalnya para korban direkrut dengan janji pekerjaan di Thailand antara Maret hingga Juli 2024. Namun, sesampainya di lokasi, mereka disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scammer) dan judi daring di Myawaddy. Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik,” tulis Kemlu di situs resminya dikutip Sabtu (30/11/2024).

Kemlu menerima pengaduan kasus 21 WNI ini pertama kali pada Agustus 2024. Setelah itu, Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok untuk berbagai upaya pembebasan melalui kerja sama erat dengan otoritas terkait di Myanmar dan Thailand.

Langkah-langkah yang ditempuh meliputi Pengiriman nota diplomatik kepada Pemerintah Myanmar, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Myanmar, Pertemuan dengan otoritas setempat dan komunikasi intensif dengan jejaring lokal di Myawaddy. Kemlu juga mendorong kerja sama bilateral dan regional untuk memastikan keselamatan para korban.

“Akhirnya pada 15 Oktober 2024, ke-21 WNI ini berhasil bebas dan dibawa ke Thailand melalui jalur darat. Setibanya di Thailand, mereka menjalani proses screening melalui National Referral Mechanism (NRM) yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Thailand,” tulis Kemlu.

Pada pertengahan November, hasil proses tersebut menyatakan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai korban TPPO, memungkinkan mereka untuk dipulangkan ke Indonesia dengan pembiayaan negara.

Setibanya di Indonesia, para korban langsung diserahterimakan kepada Kementerian Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi lebih lanjut. Para korban diketahui berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat.

Sejak 2020 hingga November 2024, Kemlu bersama Perwakilan RI telah menyelesaikan 5.118 kasus online scam yang tersebar di sembilan negara.

Secara khusus untuk kasus di Myanmar, sejak 2023, Kemlu telah berhasil menyelesaikan 196 kasus WNI yang terjebak dalam perusahaan online scam di wilayah konflik Myawaddy. Namun, kasus baru terus bermunculan. Hingga saat ini, masih terdapat 129 kasus serupa yang tengah diupayakan penyelesaiannya.

Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau seluruh WNI untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selalu pastikan kebenaran lowongan pekerjaan yang diterima melalui instansi resmi dan hanya berangkat bekerja ke luar negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari risiko menjadi korban TPPO atau kerja paksa.

Girl grup K-pop, NewJeans baru saja mengumumkan bubar usai mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan ADOR, agensi di bawah naungan HYBE. Langkah ini diambil usai serangkaian tuntutan yang diajukan kepada agensi tidak mendapatkan respons yang memadai.

Terkait hal ini, sang agensi yakni ADOR mengonfirmasi bahwa kontrak grup tersebut tetap berlaku hingga 31 Juli 2029, Jumat (29/11).

ADOR, sub-label HYBE, mengatakan akan terus memenuhi tanggung jawabnya sebagai agensi manajemen untuk NewJeans, termasuk rencana untuk acara temu penggemar pada Maret, perilisan album baru untuk pertengahan 2025, dan tur dunia di paruh kedua.

Melansir Korea Times, dilaporkan juga bahwa mereka sedang dalam proses mencari produser baru untuk NewJeans demi mempertahankan identitas artistik grup tersebut dan memastikan kesuksesannya di masa mendatang.

Sebelumnya pada Kamis (28/11), NewJeans yang beranggotakan lima orang mengadakan konferensi pers secara mendadak untuk mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri kontrak dengan ADOR, dengan alasan dugaan pelanggaran kontrak.

Adapun inti dari perselisihan tersebut adalah tuduhan perundungan dan klaim bahwa NewJeans diperlakukan sebagai anak tiri dalam keluarga besar HYBE.

NewJeans sebelumnya telah memperingatkan bahwa mereka akan meninggalkan agensi tersebut jika Min Hee-jin, mantan CEO ADOR dan kreator utama band tersebut, tidak diangkat kembali sebagai CEO label tersebut.

ADOR membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa banyak masalah yang diangkat oleh grup tersebut tidak terkait langsung dengan agensi dan tidak melanggar ketentuan kontrak.

“Kami telah dengan tekun memenuhi aspek-aspek penting dari kontrak tersebut,” katanya.

Terkait dengan pengangkatan kembali Min, ADOR menegaskan bahwa kontrak tersebut tidak mensyaratkan orang tertentu untuk menjabat sebagai CEO, yang menunjukkan bahwa hal itu bukan pelanggaran kontrak.

Ketegangan antara ADOR dan NewJeans dimulai pada April ketika HYBE meluncurkan penyelidikan internal terhadap Min. HYBE menuduh Min berusaha memisahkan ADOR dan NewJeans dari perusahaan induk. Hanya saja, Min membantah tuduhan tersebut.

Situasi semakin memanas ketika HYBE memecatnya sebagai CEO pada bulan Agustus. Situasi ini mendorong grup tersebut untuk menuntut pengangkatan Min kembali sebagai CEO. Awal bulan ini, Min mengundurkan diri sebagai anggota dewan direksi dan meninggalkan ADOR.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia perlu meningkatkan produksi minyak mentah di dalam negeri guna mewujudkan swasembada energi sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menyebut, setidaknya ada tiga cara agar Indonesia bisa meningkatkan produksi terangkut atau lifting minyak di dalam negeri.

Pertama, yaitu dengan cara intervensi teknologi pada sumur-sumur minyak, khususnya sumur minyak tua.

“Ada 3 pola untuk meningkatkan lifting kita. Yang pertama adalah sumur-sumur yang ada kita harus intervensi dengan teknologi. Saya tahu ini butuh capex (capital expenditure/ belanja modal) mahal. Nah, capex gak apa-apa. Saya katakan palingan kita akan sharing profit yang tidak maksimal,” jelasnya saat ditemui di kediamannya, di Jakarta Selatan, dikutip Kamis (28/11/2024).

Dia menyebut, saat ini banyak sumur minyak di Indonesia sudah ‘uzur’ atau sudah berkurang produksinya. Dengan begitu, dia menilai, butuh intervensi teknologi, setidaknya untuk menahan agar produksi minyak dalam negeri tidak ambrol.

“Nah, setelah saya cek, memang sumur-sumur kita ini sumur-sumur yang sudah uzur. Yang boleh dikatakan itu kalau usia manusia ini usianya sudah 60-70 tahun. Bahkan ada di Kalimantan itu yang sebelum Indonesia Merdeka,” tambahnya.

Salah satu perusahaan dalam negeri yang berperan besar dalam menyumbang produksi minyak di Tanah Air, sambung Bahlil, adalah PT Pertamina (Persero). Bahlil mengatakan bahwa Pertamina sendiri saat ini memegang hingga 65% lifting minyak dalam negeri.

Dengan begitu, pihaknya akan mendorong Pertamina untuk menggencarkan tambahan investasi sisi teknologi untuk bisa meningkatkan lifting minyak.

“Jadi sekarang kita minta K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), khususnya Pertamina yang menguasai 65% lifting minyak, dia harus membuka diri dan segera melakukan ekspansi untuk mengambil teknologi,” imbuhnya.

Kedua, Bahlil menyebutkan pemerintah akan menggencarkan produksi sumur-sumur minyak di dalam negeri yang sudah terdeteksi jumlah cadangannya.

Masalahnya, Bahlil mengatakan, sejatinya sudah ada ratusan sumur minyak di Indonesia yang sudah terdeteksi memiliki kandungan minyak di dalamnya. Sayang, Bahlil menyebutkan sumur-sumur tersebut justru dibiarkan selama bertahun-tahun tanpa adanya produksi melalui rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD).

“Yang kedua adalah sumur-sumur yang sudah selesai eksplorasi yang sudah PoD selama ini belum jalan. Saya minta mereka segera PoD, segera jalan,” bebernya.

“Sudah selesai eksplorasi, sudah dapat cadangan, tapi belum membangun konstruksi untuk produksi. Ini kita dorong. Makanya apapun yang mereka minta, selama tidak menabrak aturan, saya oke-in,” imbuhnya.

Bahkan, Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah mendorong PoD sebanyak 301 lapangan minyak di Indonesia. Khusus tahun ini, Bahlil mengatakan dirinya sudah meneken sebanyak 50-an lapangan minyak untuk bisa segera produksi.

“301 lapangan yang sudah selesai eksplorasi. Ada 301. Tahun ini, kemarin saya baru teken itu, ada sekitar 50-60. Ini yang kita dorong,” tegasnya.

Ketiga, Bahlil menyebutkan hal terakhir yang menjadi upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan lifting minyak dalam negeri adalah dengan melakukan eksplorasi sumur-sumur minyak baru di dalam negeri.

“Nah yang ketiga, adalah eksplorasi,” ujarnya singkat.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan eksplorasi sumur minyak dalam negeri adalah dengan mengundang investor masuk di dalam negeri.

Bahkan, Bahlil mengatakan pemerintah akan memberikan berbagai sweetener atau kemudahan kepada para investor yang tertarik untuk melakukan eksplorasi sumur minyak baru di Indonesia.

“Dan skemanya kita sekarang, adalah kita kasih pilihan kepada mereka. Mau gross split oke, mau cost recovery oke. Jadi nggak ada lagi alasan untuk orang mengatakan kepada kita bahwa kita tidak kompetitif,” katanya.

Dia menegaskan, selama kerja sama yang dilakukan bisa sama-sama menguntungkan bagi pemerintah maupun investor, maka pemerintah tidak akan ‘mempersulit’ masuknya investor khususnya sektor minyak di Tanah Air.

“Sweetener kita kasih. Saya memberikan sweetener. Selama betul-betul itu kebutuhannya untuk bagaimana membuat FS-nya itu bernilai yang win-win antara investor dengan pemerintah,” tutupnya.

Perlu diketahui, lifting minyak RI sampai saat ini bahkan masih di bawah 600.000 barel per hari (bph), sementara target lifting minyak pada tahun 2024 ini mencapai 635.000 bph. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), produksi minyak per Oktober 2024 berada di kisaran 577.4000 bph. Adapun data produksi minyak bulanan selama Januari-Oktober 2024 ini terpantau di bawah 600.000 bph, yakni di kisaran 570.000-580.000 bph.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara perihal insiden polisi tembak polisi yang terjadi di Solok Selatan. Adapun, penembakan tersebut berkaitan dengan aksi seorang polisi yang ingin memberantas tambang ilegal di wilayah tersebut.

Menurut Bahlil hingga kini pihaknya belum mengetahui secara jelas duduk perkara tersebut. Namun yang pasti, ia menegaskan bahwa persoalan polisi tembak polisi berada di luar ranah kementerian ESDM.

“Saya belum tahu apa masalahnya. Dan urusan tembang-menembak ini kan urusan polisi. Bukan urusan ESDM. Belum tahu saya tambang apa,” kata dia di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Bahlil lantas menjelaskan bahwa tidak semua izin tambang berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Salah satu contohnya yakni tambang galian C, yang meliputi material seperti pasir, batu, dan kerikil.

“Jadi izinnya itu galian C itu di daerah. Sehingga saya tidak boleh mengomentari sesuatu yang saya tidak tahu dan apalagi izinnya bukan diterbitkan oleh ESDM. Karena galian C itu diserahkan. Memang awalnya sekarang undang-undang itu di pusat. Tapi pusat berpandangan bahwa harus ada pembagian tugas ke daerah juga,” ujar Bahlil.

Sebagaimana diketahui, Polda Sumbar sendiri telah mengambil langkah tegas dengan menutup lokasi praktek tambang ilegal galian C di Solok Selatan, yang diduga memicu aksi Kabag Ops Solok Selatan AKP Dadang menembak Kasat Reskrim Kompol Anumerta Ryanto.

Lokasi tambang tersebut berada di Batang Bangko, tepatnya di Jorong Bangko Bentiang Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Dalam video, terlihat ada juga gundukan galian C yang sudah diberi garis polisi.

“Setelah terjadi peristiwa penembakan, dari Polda dan Polres langsung menyikapi dengan menutup lokasi galian C tersebut,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan, dikutip dari Detik.com, Selasa (26/11/2024).

Meskipun sudah menutup lokasi tambang, Polda Sumbar belum mengetahui siapa pemilik tambang tersebut. Polda Sumbar masih mendalami kasus ini.

“Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan kepemilikan tambang tersebut. Sampai saat ini masih didalami (pemiliknya). Semoga dalam waktu dekat bisa terungkap,” katanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) punya pejabat baru. Brigjen (Pol) Alexander Sabar ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kemkomdigi.

Salah satu informasi soal rekam jejaknya bisa ditemui dalam keterangan resmi Komdigi terkait penunjukkannya sebagai pejabat di kementerian tersebut.

Dalam keterangan resmi tersebut, Alexander disebut memiliki rekam jejak dalam penegakan hukum dan pengawasan dunia maya. Khususnya dalam bidang investigasi dan forensik digital.

Berbagai pelatihan juga telah diikuti. Misalnya Computer Investigation and Forensics dari Interpol Amerika Serikat, the VFC Method Training yang diselenggarakan oleh Cyber Crimes Investigation Center, serta Computer Investigation and Forensic Training oleh International Criminal Investigative Training Assistance.

Sementara itu, dalam laman The Conversation disebutkan dia tengah menjalani pendidikan Doktoral untuk program studi Studi Kriminologi Universitas Indonesia. Sebelumnya dia menempuh pendidikan pascasarjanan Kriminologi UI, Cyber Terorism.

Penunjukkan Alexander berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024 kepada Brigjen Pol Alexander Sabar, S.I.K., M.H. sebagai Pati Bareskrim Polri, yang sekarang bertugas pada BNN, untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid mengharapkan Alexander bisa mempercepat upaya bersih-bersih dalam tubuh kementeriannya, terkait ancaman kejahatan digital. Selain juga meningkatkan kepercayaan publik pada keamanan ruang digital tanah air.

Dia juga menyoroti kerja sama Komdigi dengan lembaga penegak hukum. Hal ini diperlukan, khususnya untuk merespon ancaman digital yang kian kompleks.

“Kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang makin kompleks, terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” ujar Meutya dalam keterangan resminya.

Terdapat tujuh saham berlabel bluechips yang memiliki kinerja mentereng kala musim musim window dressing pada akhir tahun. Istilah window dressing merujuk pada tindakan manajer investasi yang membeli atau menjual saham untuk meningkatkan performa portofolio sebelum laporan kepada klien.

Tujuan window dressing saham adalah membuat kinerja terlihat menjanjikan bagi manajer investasi dan mempercantik laporan keuangan bagi perusahaan atau emiten. Fenomena ini umumnya terjadi pada akhir tahun, terutama pada Desember atau awal tahun seperti Januari.

Saham bluechips menjadi emiten yang dipilih oleh banyak perusahaan investasi karena memiliki kinerja keuangan dan bisnis yang konsisten baik dan mampu bertahan serta bangkit dalam kondisi sulit. Selain itu saham bluechips juga menjadi pemimpin di setiap sektornya. Alasan lain adalah saham bluechips memiliki nilai kapitalisasi pasar yang besar sehingga mampu dibeli oleh investor dengan modal yang besar seperti perusahaan investasi atau investor individu baik dari dalam maupun luar negeri. 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi emiten yang memiliki kinerja harga saham dengan rata-rata kenaikan terbanyak pada Desember dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023).

Emiten dengan kode saham BBRi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan harga saham sebesar 3,98% dalam sepuluh tahun terakhir. Adapun BBRI mencatat 8 kenaikan harga saham pada Desember dan hanya dua kali berada di teritori negatif.

Pertumbuhan harga saham BBRi tertinggi terjadi pada 2017. Kala itu harga saham Bank yang berorientasi pada sektor UMKM tersebut melejit 13,4%. 

Tahun lalu kinerja saham BBRI juga signifikan, dengan pertumbuhan harga saham tercatat 8,53% dalam sebulan.

Sementara performa terburuk terjadi pada 2013, yakni melemah 2,68%. Penurunan lainnya terjadi pada 2022 hanya sebesar 0,8% saja.

Setelah BBRI ada PT Astra International (Tbk) yang memiliki kinerja harga saham terbaik tiap Desember dalam sepuluh tahun terakhir. Harga saham emiten yang memiliki beragam sektor bisnis tersebut rata-rata menguat 3,81% setiap akhir tahun sejak 2013 sampai 2023.

Dalam 10 tahun, emiten dengan kode ASII tersebut hanya 3 kali harga sahamnya berakhir di zona negatif dan 7 kali mampu menguat pada Desember.

Penguatan terbesar tercatat saat era pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 atau 2020 dengan penguatan sebesar 13,68%. Sementara kejatuhan harga saham paling dalam terjadi pada 2022 dengan kinerja negatif 5,79%.

Industri otomotif RI tengah megap-megap dalam menghadapi kelesuan pasar belakangan ini. Situasinya makin sulit setelah pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025 mendatang. Bos pabrikan mobil menyebut perkiraan kenaikan harga yang bakal ditanggung konsumen.

Namun ternyata, pabrikan bukan hanya mengkhawatirkan kenaikan PPN 12%, namun juga regulasi Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang telah disahkan pada 5 Januari 2022 dan berlaku tiga tahun kemudian.

Artinya tambahan opsen pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) juga memicu kekhawatiran pengusaha mobil nasional. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi saat ditemui di lokasi GJAW 2024.

“Kalau Anda lihat, PPN 12% kita naik. Jadi per 1 persennya untuk mobil sekitar 200 juta, itu kira-kira dampaknya sekitar Rp2 juta. Terus untuk yang Rp400 juta, dampaknya Rp4 juta. Itu memang sangat berdampak,” kata dikutip Senin (25/11/2024).

“Tapi yang lebih berat buat kami, kami melihat itu adalah kenaikan daripada peraturan Nomor 1 tahun 2022 mengenai BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Karena itu kenaikannya akan sangat tinggi. Saat ini berlaku kira-kira sekitar 12% sampai 12,5%. Kalau dia berlaku sampai misalnya 19% atau 20%, dia naik 6% saja, itu untuk mobil Rp 200 juta, kira-kira dampaknya bisa sekitar Rp 12 juta. Tapi untuk mobil Rp 400 juta, dampaknya bisa kira-kira sekitar 24 juta. Ditambah PPN, ditambah segala macam, dampaknya akan berat,” sebut Nangoi.

Beberapa faktor tersebut masih menghambat pertumbuhan industri otomotif Indonesia. Seperti tingginya suku bunga serta adanya informasi mengenai rencana pertambahan pajak-pajak. Hal ini tentu akan mempengaruhi pertumbuhan industri otomotif yang sangat rentan mengalami perubahan harga

“Kami terus terang, peraturan ini kan dari tahun 2022, peraturan nomor 1. Kalau kita bisa bilang, disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini jangan terlalu drastis. Karena tadi Pak Menteri bilang, jangan sampai ada PHK ya. Jangan sampai ada begini. Nah ini yang kita coba tahan. Kalau dampak daripada kenaikan pajak, pasti akan memukul penjualan,” ujar Nangoi.

Padahal, untuk tahun ini saja, Gaikindo harus memangkas target penjualan mobil nasional yang sebelumnya dibidik 1,1 juta unit, menjadi 850-an ribu unit. Gaikindo mencatat, total akumulasi penjualan mobil nasional periode Januari-Oktober 2024 sudah mencapai 710.406 unit. Angka ini lebih rendah 125.722 unit atau 15,05% dibandingkan akumulasi penjualan mobil Januari-Oktober 2023 yang mencapai 836.128 unit.

Memang, penjualan di bulan Oktober 2024 berhasil cetak level tertinggi sejak awal tahun, mencapai 77.191 unit. Pencapaian ini melesat 4.525 unit atau 6,22% dibandingkan bulan September 2024 yang tercatat sebanyak 72.666 unit. Namun, masih lebih rendah 3.159 unit atau 3,93% dibandingkan Oktober 2023.

Anjlok Jadi Cuma 500-an Ribu Unit

Mengutip detikoto, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara bahkan menyatakan, PPN 12% dan kebijakan opsen pajak akan membuat penjualan mobil nasional ambruk jadi hanya 500-an unit per tahun.

Karena itu, imbuh dia, bukan tak mungkin gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri otomotif nasional akan terjadi.

“Kalau itu diberlakukan, pasti turunnya akan tajam. Pada tahun ini saja, kita sudah revisi target dari 1 juta unit ke 850 ribu unit. Kalau ada opsen pajak dan PPN 12 persen, bisa jadi kita akan sama dengan saat pandemi, yaitu sekitar 500 ribu,” katanya, dikutip dari detikoto, Senin (25/11/2024).

“Yang kita khawatirkan kan penurunan produksi, itu ujung-ujungnya juga tenaga kerja yang kena. Kita kan nggak mau arahnya ke sana. Kita nggak mau nasib kita seperti Thailand, padahal ada 1,5 juta orang (yang kerja) di sektor ini,” kata Kuhuh.

Serangan udara Israel dekat bangunan perumahan di pusat kota Beirut menewaskan sedikitnya 20 orang pada hari Sabtu (23/11/2024), kata Kementerian Kesehatan Lebanon. Serangan ini merupakan bagian dari agresi militer Israel yang semakin intensif untuk menekan Hizbullah agar melakukan perjanjian gencatan senjata.

Melansir laporan New York Times, serangan itu adalah upaya untuk membunuh seorang komandan militer utama Hizbullah, Mohammad Haidar, menurut pengakuan tiga pejabat pertahanan Israel yang meminta tidak disebutkan namanya untuk membahas operasi militer yang sensitif. Pejabat Hizbullah pada Sabtu sore mengatakan bahwa tidak ada pemimpin kelompok tersebut yang berada di lokasi serangan udara. Pejabat Israel juga mengkonfirmasi mengatakan Haidar tidak terbunuh.

Selama seminggu terakhir, pasukan darat Israel melakukan serangan lebih dalam ke Lebanon selatan sementara Israel mengintensifkan pemboman di Dahiya, daerah pinggiran selatan Beirut yang secara efektif diperintah oleh Hizbullah.

Jumlah korban tewas dalam serangan terbaru ini diperkirakan akan meningkat, dan sedikitnya 66 orang terluka, menurut Kementerian Kesehatan. Serangan tersebut terjadi tepat setelah pukul 4 pagi, mengejutkan warga Beirut dengan ledakan dahsyat yang menyebabkan sebagian besar kota diselimuti asap tajam. Ini adalah serangan ketiga pada minggu ini di pusat kota Beirut, sebuah wilayah yang sebagian besar tidak terkena serangan sejak perang antara Hizbullah dan Israel meningkat.

Menteri Kesehatan Lebanon, Firass Abiad, mengatakan serangan udara itu menghantam sebuah gedung bertingkat yang diyakini menampung sedikitnya 35 orang di lingkungan Basta di Beirut, sebuah daerah yang merupakan rumah bagi Muslim Sunni dan Syiah dan dekat dengan beberapa kedutaan besar negara-negara Barat. Hizbullah adalah kelompok militan Syiah dan komunitas Syiah di Lebanon selatan dan timur yang menjadi korban serangan Israel selama beberapa bulan terakhir.

Perang di Lebanon telah menewaskan lebih dari 3.500 orang dan memaksa hampir seperempat penduduknya meninggalkan rumah mereka. Beberapa warga Syiah yang melarikan diri dari Dahiya telah mengungsi di Basta, menurut warga di daerah tersebut.

Perang tersebut telah menjadi konflik paling berdarah di Lebanon sejak perang saudara selama 15 tahun di negara itu, yang berakhir pada tahun 1990.

Pengampunan pajak atau tax amnesty yang terus berulang, memunculkan rasa ketidakadilan. Terutama bagi pembayar pajak yang sudah patuh melakukan kewajibannya selama ini.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono kepada CNBC Indonesia, menjelaskan ketidakadilan tersebut muncul karena pengemplang pajak (tax evader) mendapatkan karpet merah untuk pengampunan.

Sementara itu, wajib pajak yang sudah patuh harus membayar pajak sesuai tarif normal. Kondisi itu tentu memunculkan antipati bagi Wajib Pajak patuh dengan mengatakan tidak perlu patuh bayar pajak karena nantinya juga akan ada tax amnesty jilid berikutnya.

“Pernyataan demikian sangat beralasan karena ada perlakuan tidak adil dari pemerintah ketika ada kebijakan TA,” ucap Prianto dikutip Jumat (22/11/2024)

Prianto juga mengingatkan, bila dilihat praktik di banyak negara lain, memang kebijakan tax amnesty itu berulang terjadi saat negara butuh uang, walaupun teoritis kebijakan tax amnestt seharusnya satu generasi satu kali.

“Akan tetapi, praktiknya berkata lain, logika sederhananya adalah ketika negara membutuhkan dana secara instan tanpa perlu penegakan hukum pajak, TA menjadi opsi paling rasional,” papar Priabto.

Hal senada juga disampaikan Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Ajib Hamdani.

Ajib mengungatkan, saat tax amnesty jilid I bergulir sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, negara mengumpulkan uang tebusan Rp 130 triliun, data deklarasi sebesar Rp 4.813,4 triliun dan repatriasi sebesar Rp 146 triliun.

Selanjutnya, pada 2022 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang berlaku pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, sesuai dengan amanah dari Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP), negara mengumpulkan dana dari setoran PPh buat negara sebesar Rp. 61,01 triliun dan harta bersih yang diungkap sebesar Rp. 594,82 triliun.

“Tax amnesty jilid II memang tidak sesukses jilid I, diantaranya karena pembatasan peserta dan juga tarif yang cenderung kurang menarik,” tuturnya.

Ajih pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh. Karena masyarakat yang mengikuti program tax amnesty, berarti mengakui bahwa sebelumnya mereka tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan.

“Masyarakat akan cenderung meremehkan kebijakan-kebijakan umum tentang perpajakan karena secara rutin pemerintah mengeluarkan program tax amnesty. Kedua hal inilah yang membuat kebijakan tax amnesty ini adalah program yang kurang ideal,” pungkasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meyakini usulan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat membantu tambahan penerimaan negara, sehingga program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan.

“Negara memang lagi butuh cashflow,” ungkap Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI kepada wartawan, dikutip Jumat (22/11/2024)

Fauzi menyatakan, program pemerintahan baru membutuhkan dana yang besar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup mampu untuk membiayai program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur hingga penyediaan rumah. Sementara itu defisit APBN sudah mendekati batas 3% PDB.

“Kalau kita melihat secara objektif bagaimana sukses Tax Amnesty I, Tax Amnesty II kan berhasil menggaet wajib pajak yang dari luar menggait wajib pajak yang dari dalam negeri. Kesadaran pajak orang tumbuh,” paparnya.

Dalam 10 tahun terakhir, program tax amnesty sudah dilaksanakan sebanyak dua kali. Dalam periode pengampunan, penerimaan negara alami peningkatan. Meski demikian, rasio pajak tidak ada perkembangan yang signifikan, yaitu sekitar 10%.

“Mudah mudahan dengan tax amnesty ini pendapatan negara juga akan ada, sehingga defisit kita turun dan program pak Prabowo bisa maksimal,” jelas Fauzi.