Arifin Tasrif Penuhi Panggilan KPPU Terkait Kasus Cisem 2

KPPU

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) pada Kabinet Indonesia Maju, Arifin Tasrif, memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 18 Desember 2024 terkait penyelidikan kasus dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2024.

Dalam proses penyelidikan oleh Investigator yang dilaksanakan di Kantor KPPU tersebut, Arifin hadir sebagai Saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri ESDM Periode 2019 – 2024 yang menjabat pada periode saat tender berlangsung.Arifin dipanggil untuk diminta keterangannya mengenai pengadaan tersebut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Deswin Nur meminta semua pihak untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan KPPU dan menyerahkan alat bukti yang diperlukan.

“Bagi yang menolak, dapat dilakukan penyidikan dan diancam pidana denda atau pidana kurungan paling lama satu tahun sebagai pengganti pidana denda,” jelas Deswin dalam keterangan resmi, Kamis (19/12/2024).

Sebagai informasi, KPPU saat ini melaksanakan penyelidikan atas laporan yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (“Cisem 2”) dengan nilai pagu tender mendekati Rp 3 Triliun.

Tender yang diumumkan pada 23 April 2024 tersebut meliputi berbagai pekerjaan seperti pembuatan rancangan rinci, pengadaan material/komponen, manufaktur dan pabrikasi material/komponen, konstruksi dan instalasi jaringan pipa gas +245 km dan instalasi termasuk pembangunan stasiun/instalasi metering dan uji commissioning.

Instalasi baja karbon berdiameter 20 inchi tersebut bertujuan untuk mentransmisikan gas alam dengan kapasitas 183 MMscfd dari Batang ke Kandang Haur Timur. Tender pembangunan pipa gas bumi tersebut tersebut dimenangkan oleh KSO PT. Timas Suplindo – PT. Pratiwi Putri Sulung yang diumumkan pada tanggal 14 Juli 2024.

Tender tersebut dilaporkan terindikasi memuat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu sejak 4 September 2024, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut dan mengagendakan berbagai panggilan guna mengumpulkan minimal dua jenis alat bukti. Panggilan penyelidikan tersebut antara lain dialamatkan ke berbagai pihak terkait, termasuk mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam waktu dekat, KPPU juga akan meminta keterangan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tender tersebut.

DesCargaTon.com

Bauran Energi Terbarukan RI Capai 14,1%, Pembangkit Ini Mendominasi..

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ulumbu, Pembangkit EBT yang berlokasi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas total 10 MW. (Dok PLN)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sampai akhir tahun 2024 diperkirakan proporsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi mix nasional akan mencapai 14,1%, dengan panas bumi sebagai andalan utama.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiyani Dewi menyatakan, saat ini pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional sebesar 13,9%, dengan Commercial Operation Date (Tanggal Operasi Komersial) dan SLO (Sertifikat Laik Operasi) beberapa proyek panas bumi. “Di bulan Desember ini diharapkan akan terjadi peningkatan bauran ebt hingg tercapai 14,1%,” kata Eniya dalam acara peluncuran Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition 2025 (GHES2025) di Gedung Sarulla, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, dikutip Kamis (19/12/2024).

Beberapa proyek panas bumi yang diharapkan dapat beroperasi pada akhir tahun ini, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Merapi (41 MW), yang telah memperoleh SLO pada 15 Desember, serta PLTP Salak Binari (15 MW) dan PLTP Ijen (45 MW).

“Dengan masuknya PLTP Sorik Merapi, yang terdiri dari 91 MW–50 MW di antaranya sudah COD dan sisanya 41 MW tinggal menunggu Amdal–kami optimistis kontribusi bauran EBT akan meningkat secara signifikan,” ujar Eniya.

Eniya juga menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, sangat fokus pada peningkatan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi mix nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mendorong percepatan perizinan dan pengoperasian pembangkit energi terbarukan.

“Saya melihat potensi geothermal (panas bumi) masih sangat besar dan merupakan ‘low hanging fruit’ untuk mencapai lebih banyak COD, selain dari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang terus kami dorong. PLTS apung dan atap, serta pembangkit listrik tenaga air dan angin juga menjadi prioritas kami. Sudah ada 2-3 perusahaan yang berencana melanjutkan investasi di sektor energi angin di Indonesia. Kami sudah meminta mereka untuk melakukan studi lebih lanjut,” tambahnya.

Panas bumi memang memiliki potensi besar untuk mempercepat tercapainya target bauran energi terbarukan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan memiliki tingkat keandalan tertinggi.

Hingga saat ini, kontribusi listrik yang dihasilkan dari panas bumi telah mencapai 5% dari total bauran energi nasional, atau sekitar 40% dari bauran energi baru terbarukan (EBT). Energi panas bumi juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Sejak 2014, kapasitas terpasang PLTP telah meningkat sebesar 1,2 GW, sehingga total kapasitas terpasang panas bumi Indonesia kini mencapai 2,6 GW. Hal ini setara dengan 11% dari total potensi panas bumi Indonesia, menjadikannya sebagai produsen listrik panas bumi terbesar kedua di dunia, dengan kontribusi sebesar 5,3% terhadap bauran energi nasional.

Hingga 2024, pemerintah telah mengidentifikasi 362 titik potensi panas bumi dengan kapasitas total 23,6 GW. Selain itu, telah disiapkan sebanyak 62 Wilayah Kerja Panas Bumi dan 12 Wilayah Penugasan untuk Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi yang masih aktif hingga saat ini. Ini menjadi landasan strategis dalam mendorong lebih banyak investasi dan pengembangan energi panas bumi di Indonesia.

https://abhishekarora.com/

Indomie Tanggapi Produknya Ditarik dari Pasaran di Australia

A worker holds instant noodle packs at a market in Jakarta, Indonesia, March 12, 2018. Picture taken March 12, 2018. REUTERS/Beawiharta

Indofood, produsen Indomie, buka suara untuk menanggapi soal penarikan produknya di Australia. Manajemen mengatakan produk-produk yang ditarik dari peredaran itu dibawa ke Australia oleh importir tidak resmi.

“Ada importir tidak resmi yang membawa Produk Indomie Rasa Ayam Bawang, Rasa Soto Mi, dan Mi Goreng Rendang ke Australia,” kata manajemen, seperti dikutip dari detikcom, Kamis (19/12/2024).

Indomie ditarik dari peredarannya dari Australia karena alasan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Pihak distributor, Grant Eastern Trading pun mengeluarkan perintah penarikan untuk produk Indomie Rasa Soto Mie dan Indomie Rasa Ayam Bawang, dengan peringatan adanya alergen yang tidak dicantumkan.

Indomie Rasa Soto Mie disebut tidak menyatakan kandungan alergen susu, sedangkan Indomie Ayam Bawang tidak mencantumkan kandungan alergen telur.

“Setiap konsumen yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap susu dan telur mungkin akan mengalami reaksi jika mengonsumsi produk ini,” kata Food Standards Australia dikutip dari laman news.com.au.

“Konsumen harus mengembalikan produk tersebut ke tempat pembelian untuk mendapatkan pengembalian dana penuh. Setiap konsumen yang khawatir tentang kesehatan mereka harus mencari nasihat medis,” lanjut isi pernyataan lembaga itu.

https://iatalvoyage.com/

Pameran Baja Terbesar Bakal Digelar di JCC, Catat Tanggalnya!

ISSEI

Iron-Steel Summit & Exhibition (ISSEI) dipastikan akan digelar pada 21-23 Mei 2025 mendatang di Jakarta Convention Center (JCC). ISSEI merupakan pameran dan seminar tahunan baja terbesar di Indonesia yang sudah diselenggarakan sejak 2022 oleh The Indonesian Iron Steel Industry Association (IISIA).

Ketua Pelaksana ISSEI, Noor Fuad mengatakan, ISSEI 2025 diharapkan menjadi platform untuk menjalin kerja sama strategis antara pelaku industri baja. Bukan hanya itu, ajang tersebut dapat menjadi sarana berkomunikasi antara pelaku industri maupun regulator.

“Sarana untuk berkomunikasi, untuk mendapatkan pengetahuan dari pelaku industri,” ujar dia dalam acara Launching Ceremonial ISSEI 2025, Rabu (18/12/2024).

Perlu diketahui, ISSEI 2025 akan membahas tantangan industri baja serta mencari solusi berkelanjutan sekaligus menciptakan sinergi kuat untuk mendukung perkembangan industri baja demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, peningkatan kemampuan dan pengembangan industri baja nasional berbasis teknologi maju 4.0 dengan dukungan infrastruktur yang baik diharapkan akan meningkatkan daya saing dan kualitas produk industri serta memiliki kemampuan bersaing di pasar global.

Lebih lanjut, penguatan kemampuan pasokan industri baja nasional akan mendorong pertumbuhan industri konstruksi dan manufaktur nasional serta menjadi infrastruktur pendukung kekuatan ekonomi Indonesia serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi mewujudkan kemandirian bangsa dengan memperkokoh industri dalam negeri.

Adapun tujuan gelaran ISSEI 2025 ini untuk meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kemudian, membangun kerja sama antar industri nasional dalam penggunaan material konstruksi produksi dalam negeri.

Tak hanya itu, forum ini juga ditujukan sebagai ajang pertemuan antara produsen industri baja dalam negeri dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan utilisasi kapasitas industri baja nasional.

Dengan begitu, ia menargetkan 10.000 pengunjung untuk menghadiri acara ISSEI 2025 dan minimal 200 perusahaan berpartisipasi dalam acara ini.

Sementara itu, Secretary General of South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI), Yeoh Wee Jin mengatakan, melalui partisipasi pejabat pemerintah, pembicara ahli berpotensi mendukung berbagai menuju low carbon future bagi industri baja di Asia.

“Acara ini (ISSEI 2025) akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center dari 21-23 Mei 2025. Ini akan menjadikan platform unik untuk membahas isu-isu, mengeksplorasi teknologi inovatif, dan mendiskusikan solusi untuk masa depan,” jelasnya.

Chairman Indonesian Iron Steel Industry Association (IISIA), Muhammad Akbar menambahkan, ISSEI 2025 menjadi ajang krusial yang akan membuktikan bahwa industri baja nasional masih eksis di tengah kondisi geopolitik yang ada saat ini.

“Dengan dampak ekonomi, multiplier effect daripada dukungan daripada negara, multiplier effect daripada industri manufacturing, mewujudkan ketahanan industri, ini tidak kalah besarnya, tidak kalah cepatnya dibanding industri-industri lain,” ungkap dia.

Di samping itu, sosok Direktur Utama Krakatau Steel yang baru diangkat ini juga berharap ada regulasi yang bisa membantu menyehatkan iklim ekosistem baja nasional.

“Yang paling perlu adalah dukungan bagaimana mengatur ekosistem tata niaga impor itu paling utama sehingga kami yakin kolaborasi kementerian teknis, perindustrian, perdagangan, dan Kemenko Ekuin bisa mengeluarkan satu regulasi untuk bisa menyehatkan iklim ekosistem baja nasional ini harapan kami,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, pihaknya berharap agar ISSEI 2025 bisa mengidentifikasi peluang-peluang baru untuk mencapai pertumbuhan industri baja nasional. Melalui acara ini, semua pihak dapat mendiskusikan berbagai macam solusi yang inovatif untuk menjawab tantangan global serta mempercepat penguatan ekosistem industri baja di Indonesia.

“Kami berharap Iron-Steel Summit & Exhibition ini dapat menjadi pelakon strategis berbagi pengetahuan dan memperkenalkan teknologi terbaru, mendorong menciptakan kemitraan kuat antara industri, pemerintah, agrisisi, dan masyarakat, mengidentifikasi peluang-peluang baru untuk mencapai pertumbuhan industri baja nasional,” tandas Faisol Riza.

Tiru China-Korea Selatan, Menteri Maman Mau Bikin Holding UMKM

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman saat Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan di Kantor Menkoperekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pemerintah saat ini tengah merencanakan pembentukan holding UMKM untuk membuat rantai pasok UMKM di dalam negeri.

Mencontoh apa yang sudah dilakukan di negara-negara lain, kata Maman, seperti India, China, Korea Selatan, hingga Jepang, dia menilai holding UMKM perlu dibentuk di Indonesia untuk memajukan sektor tersebut yang sejalan pula dengan industri besar.

“Kami ingin membangun sebuah ekosistem UMKM yang menyatu antara UMKM dengan industri besarnya dalam konteks rantai pasoknya. Nah, salah satu mediasinya untuk mendorong itu semua dengan membuat yang namanya holding UMKM,” katanya saat ditemui di sela acara Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, Maman mengatakan nantinya holding UMKM di Indonesia akan berkaitan dengan setidaknya 10 sektor strategis. Namun, dia mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji sektor mana saja yang akan berafiliasi dengan rencana pembentukan holding UMKM tersebut.

“Tentunya akan melibatkan beberapa pihak-pihak tertentu seperti akademisi, teman-teman dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), pengusaha Apindo segala macam, itu akan kita kaji supaya di dalam holding UMKM itu akan melibatkan satu super ekosistem besar, UMKM kurang lebih sekitar 3.000-4.000 UMKM, dikonsolidasikan oleh satu holding UMKM agar rantai pasoknya terbangun,” tambahnya.

Menjawab pertanyaan perihal lembaga pembiayaan untuk holding UMKM yang direncanakan tersebut, Maman mengatakan kemungkinan lembaga tersebut bisa melalui pemerintah maupun swasta untuk dibangun Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan holding UMKM.

“Sedang kami bicarakan, itu nanti bisa melalui pembiayaan dari pemerintah, melalui tadi yang akan kita bangun, BLU Pembiayaan, bisa juga dari pihak swasta, karena kan prinsipnya kan ini B to B dan transparan tentunya, jadi kita akan melibatkan semua pihak,” tandasnya.

bina4d

Prabowo Ngaku Heran Bahlil Bisa Jadi Menteri, Begini Ceritanya

Presiden Prabowo Subianto di acara puncak HUT ke-60 Golkar. (Dok. Istimewa via Detikcom)

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sempat heran Bahlil Lahadalia bisa menjabat sebagai Menteri Investasi pada kabinet kepemimpinan Joko Widodo. Namun, pandangannya berubah setelah ia mengenal Bahlil lebih jauh.

Prabowo mengaku saat pertama kali melihat Bahlil ditunjuk sebagai Menteri Investasi Ia sempat terkejut karena pada umumnya Menteri Investasi adalah lulusan luar negeri. Hal ini berbeda dengan Bahlil yang merupakan lulusan universitas di dalam negeri.

Namun setelah berbincang lebih jauh dengan Bahlil, Prabowo menilai Bahlil merupakan sosok yang pintar. Bahkan, menilai Bahlil merupakan sosok menteri yang berhasil dalam kinerjanya.

“Ketemu investor-investor asing gimana? Saya nggak mau tanya Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Dia bilang ke saya, Pak nggak ada masalah lah itu,” cerita Prabowo saat memberikan pidato di acara HUT ke-60 Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024)

Prabowo mengatakan Bahlil tidak perlu andal dalam bahasa Inggris karena memiliki 4 penerjemah yang membantunya. “Itu pengusaha pejabat dari Korea juga enggak bisa bahasa Inggris. Dari Jepang juga enggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya empat penerjemah, dia bilang,” ungkapnya.

“Satu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi ke mana-mana penerjemahnya empat, pintar juga orang ini. Pintar juga, jadi Google,” sebutnya.

Prabowo terkesan pada strateginya dalam berinteraksi dengan perwakilan negara lain. “Ternyata saya lihat, boleh juga orang ini,” pungkasnya.

200 Investor Lirik Proyek Ini di Kawasan Industri Batang

Direktur KITB Indri Septa Respati

PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) meluncurkan zona komersial dan residensial terbaru. Langkah ini membuka peluang baru bagi para investor masuk ke kawasan ini. Dalam perjalanannya, dikatakan sudah ada 200 investor yang melirik untuk berinvestasi di kawasan ini.

Zona baru yang diperkenalkan ini adalah hasil dari pendekatan strategis dalam memanfaatkan lahan industri untuk fungsi yang lebih luas. Beberapa area strategis telah diubah menjadi zona komersial dan residensial yang memiliki potensi besar untuk berkembang.

Inisiatif ini bertujuan menciptakan pusat komersial modern yang berkelanjutan, kawasan hunian yang terintegrasi, serta membuka lapangan kerja baru di wilayah sekitar. Selain itu, kawasan ini dirancang untuk memastikan peningkatan konektivitas yang aman dan nyaman, menjadikannya lingkungan yang ideal untuk berbagai aktivitas.

“Kami ingin menjadikan KITB sebagai magnet investasi, tempat di mana peluang bertemu dengan potensi. Selama empat tahun terakhir, kami telah berhasil menjual lahan seluas 339 hektar dengan total nilai investasi mencapai Rp18,7 triliun. Para tenant kami berasal dari berbagai negara seperti China, Korea Selatan, Chili, Thailand, Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Taiwan, Singapura, dan tentunya Indonesia, ungkap Indri Septa Respati, Direktur Pemasaran dan Pengembangan KITB, Jumat (13/12/2024).

Pihaknya membuka peluang besar bagi para investor untuk berinvestasi di berbagai sektor, mulai dari hotel, zona edukasi, premium outlet, SPBU, lapangan golf internasional, hingga kawasan hunian premium. “Ini adalah kesempatan untuk menjadi bagian dari pembangunan kota mandiri yang terintegrasi,” jelasnya.

Menaker Terbitkan Aturan Baru Cuti Bersama-Libur Nasional, Ini Isinya

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memberikan pemaparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta pada Selasa, (3/12/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor t4/6/HK.04/xrr/2024 tentang pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama pada perusahaan. Aturan yang terbit 6 Desember 2024 itu mengganti Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/IV/2022 tanggal 14 April 2022.

Dalam salinan surat tersebut, ada beberapa poin yang harus dicermati perusahaan soal cuti bersama dan libur nasional. Berikut ini isinya:

1. Hari libur nasional merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Pekerja/Buruh tidak wajib bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi.

3. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.

4. Dalam keadaan tertentu pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur nasional atau hari libur resmi berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

5. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur nasional atau hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.


B. Pelaksanaan Cuti Bersama

1. Cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.

2. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh danlatau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

3. Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.

4. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.

“Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/IV/2022 tanggal 14 April 2022 lenlang Pelaksanaan Cuti Bersama pada Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara/Saudari untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan di wilayah Saudara/Saudari,” tulis Yassierli dalam salinan surat edaran tersebut dikutip Kamis (12/12/2024).

Warning Xi Jinping untuk Trump, Blak-blakan Perang Dagang AS-China

Presiden Tiongkok Xi Jinping menghadiri konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron (tidak ada dalam foto) di Beijing pada 6 April 2023. (LUDOVIC MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

Presiden China Xi Jinping telah memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak memulai kembali perang dagang. Ia mengatakan bahwa “tidak akan ada pemenang” dalam perang tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Xi selama pertemuan dengan para pimpinan beberapa lembaga keuangan global, termasuk Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Selasa (10/12/2024).

“Perang tarif, perang dagang, dan perang teknologi bertentangan dengan tren historis dan hukum ekonomi, dan tidak akan ada pemenang,” kata Xi menurut penyiar negara CCTV, seperti dikutip CNN International.

“Membangun ‘halaman kecil dengan tembok tinggi’ dan ‘memisahkan dan memutus rantai’ akan merugikan orang lain dan tidak menguntungkan diri sendiri. China selalu percaya bahwa hanya ketika China baik, dunia dapat menjadi baik. Hanya ketika dunia dalam keadaan baik, China dapat menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Minggu lalu, pemerintahan Joe Biden mengumumkan putaran ketiga pembatasan ekspor dalam beberapa tahun terakhir yang membatasi akses Beijing ke dua lusin jenis peralatan pembuatan semikonduktor dan chip memori canggih, serta memberlakukan kontrol pada lebih dari 100 perusahaan China.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan telah menggunakan frasa “halaman kecil dan pagar tinggi” untuk menggambarkan strategi yang memungkinkan sebagian besar perdagangan dengan China berjalan normal sambil memberlakukan pembatasan pada beberapa barang, khususnya produk berteknologi tinggi seperti semikonduktor, yang dianggap memiliki aplikasi militer.

Bulan lalu, Donald Trump mengatakan China akan menghadapi tarif yang lebih tinggi atas barang-barangnya, sebesar 10% di atas tarif yang ada, hingga negara itu mencegah aliran obat-obatan terlarang ke AS.

Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan pada Minggu di NBC, presiden terpilih tersebut mengatakan bahwa ia dan Xi telah “berkomunikasi satu sama lain” beberapa hari sebelumnya. Ketika ditanya tentang diskusi tersebut pada pengarahan rutin, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China tidak secara langsung mengonfirmasi atau membantahnya.

China mengandalkan ekspor, khususnya ke mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, sebagai mesin utama pertumbuhan karena permintaan domestik merosot akibat sejumlah masalah ekonomi. Pada Selasa, data resmi menunjukkan bahwa ekspor turun tajam, dan impor secara tak terduga menyusut bulan lalu.

Ekspor tumbuh hanya 6,7% pada November. Angka tersebut jauh lebih lemah dari perkiraan 8,5% oleh sekelompok ekonom yang disurvei oleh Reuters dan jauh lebih rendah dari peningkatan 12,7% pada Oktober.

Bukan Masalah Pasokan, Listrik Energi Terbarukan RI Terkendala Isu Ini

PLTA Jatigede milik PT PLN. (CNBC Indonesia/Verda Nano Setiawan)

Di tengah gempuran banyaknya negara di dunia yang mendorong program transisi energi, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberkahi oleh sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang mumpuni untuk mendorong program tersebut.

Bukan tanpa alasan, Indonesia kaya sumber energi baru terbarukan, mulai dari panas bumi, surya, angin, hidro, bahkan nuklir untuk mencapai transisi energi yang digembar-gemborkan dunia.

Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menilai, Indonesia tidak terkendala pasokan sumber EBT. Melainkan, hanya satu hal yang menjadi masalah bagi Indonesia untuk mengembangkan berbagai sumber EBT yakni perihal investasi dan pendanaan.

Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang mengatakan, Indonesia bak harus ‘putar otak’ untuk membuat proyek EBT di Tanah Air bisa dilirik oleh sumber pendanaan, baik dari bank komersial maupun lembaga pendanaan internasional.

“Dari sisi supply bukan menjadi masalah di Indonesia, yang kita perlu tingkatkan adalah bagaimana supaya proyek-proyek yang ada itu menjadi bankable atau financeable,” kata Arthur kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Selasa (10/12/2024).

Seperti diketahui, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 75 Giga Watt (GW) hingga 2040. Untuk mencapai target tersebut, menurutnya tentunya membutuhkan biaya yang besar.

Oleh karena itu, pendanaan dari lembaga internasional juga dibutuhkan.

“Jadi dalam hal ini, kita tentunya membutuhkan dukungan lembaga pendanaan supaya proyek-proyek tersebut menjadi semakin atraktif sehingga lembaga pendana dan sponsor baik dari Indonesia maupun lembaga-lembaga sponsor dari dunia bisa melihat ini sebagai sesuatu yang bisa menjadi low hanging fruit,” jelasnya.

Jika Indonesia dinilai sudah membuat rencana proyek pengembangan EBT yang bankable, Arthur mengatakan, hal tersebut bisa membuat proyek EBT dalam negeri bisa dikembangkan dengan cepat.

Namun, hal yang perlu digarisbawahi untuk bisa membuat rencana proyek-proyek tersebut dilirik dunia, Arthur menilai perlu adanya peningkatan iklim investasi hingga peningkatan di sisi regulasinya.

“Bagaimana kita bisa mendukung program yang sudah dicanangkan di Azerbaijan kemarin agar 75 GW itu yang berbasis energi terbarukan itu bisa ditingkatkan lebih masif lagi,” tutupnya.

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, sejatinya Indonesia memiliki potensi EBT yang berlimpah mencapai 3.687 GW, terdiri dari potensi surya sebesar 3.294 GW, potensi hidro 95 GW, potensi bioenergi 57 GW, potensi bayu 155 GW, potensi panas bumi 23 GW, potensi laut 63 GW.

Di luar itu, terdapat potensi uranium 89.483 ton dan Thorium 143.234 ton. Potensi EBT tersebut sangat besar, tersebar, dan beragam.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memperkirakan membutuhkan dana hingga US$ 235 miliar atau sekitar Rp 3.689 triliun (asumsi kurs Rp 15.700 per US$) untuk membangun 75 Giga Watt (GW) pembangkit listrik berbasis energi terbarukan hingga 2040 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo saat menjadi pembicara kunci pada panel diskusi Paviliun Indonesia COP29 di Baku, Azerbaijan, Senin (11/11/2024).

Hashim menyebut, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat transisi energi nasional dan mengurangi emisi karbon. Oleh karena itu, pemerintah akan mengerahkan kebijakan dan sumber daya untuk mewujudkan transisi energi dan menerjemahkannya pada operasional yang efektif di lapangan.

“Transisi energi bukan hanya terkait pengurangan emisi gas rumah kaca, tapi juga menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Indonesia akan mencapai energi yang bersih, hijab, dan terjangkau, sambil mempercepat pertumbuhan ekonomi 8%,” ungkap Hashim.