BLOG-SERVICE

Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) akhirnya diperluas. Apabila sebelumnya hanya mencakup komoditas batu bara, kini menjadi termasuk nikel dan timah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sistem ini terus dikembangkan menjadi lebih baik agar mampu mencakup berbagai komoditas.

“Saya terima kasih ke seluruh pihak yang kerja sama terutama dalam hal ini pak menko pak Luhut sangat berapi-api dan semangat sejak awal beliau dapat briefing dibangunnya Simbara,” ungkapnya dalam acara Peluncuran Simbara yang digelar di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Aplikasi SIMBARA yang dibangun melalui integrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia, merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga Mineral dan Batubara (Minerba).

Aplikasi ini juga merupakan rangkaian proses tata kelola Minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan.

Di dalamnya terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

SIMBARA mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor

“Dalam hal ini sinergi untuk SDA dilakukan dengan mempertimbangkan 5 komponen utama atau pilar utama yaitu dokumennya, tadi yang disampaikan dari mulai RKAB sampai ke seluruh proses penambangan hingga dia gunakan ekspornya,” ungkapnya.

Pilar kedua, kata Sri Mulyani adalah pergerakan uang, pengangkutan, sumber daya manusia (SDM) dan barangnya dengan menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet.

“Tapi memudahkan masing-masing KL tidak buat aturan sinergi melainkan sinergi karena kita pada akhirnya berhadapan pada perusahaan yang sama untuk komoditas yang sama orang yang sama dengan dokumentasi dan aliran uang yang sama,” terangnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan realisasi anggaran tahun 2023 telah terserap hampir sepenuhnya, yaitu mencapai Rp 238 miliar. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, realisasi anggaran tersebut terserap 98,57%, dari pagu yang sebesar Rp 241 miliar.

“Yang bisa kita serap 238 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/5/2024).

Erick menyebut, Kementerian BUMN akan berupaya menjaga penyerapan anggaran tahun 2024 yang mana hingga bulan Juni telah terserap 35%, yaitu senilai Rp 99,68 miliar dari pagu yang sudah di-adjust oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di mana sebelumnya harusnya Rp 308 miliar menjadi Rp 284 miliar.

“Jadi kita coba pastikan di tahun 2024 ini kita bisa jaga konsistensi dari serapan tentu di angka 98 persen sampai 99 persen lebih yang kurang bisa coba lakukan,” sebutnya.

Selain itu, Erick juga menyampaikan, pada pagu tahun 2025 juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 277 miliar. Ia mengaku, angka tersebut lebih rendah sebesar 16% dari pagu yang sebelumnya yang sebesar Rp 328 miliar atau juga lebih rendah 10% daripada pagu tahun 2024.

“Karena itu terima kasih atas dukungan komisi VI yang bisa mendorong ada penambahan kurang lebih Rp 66 miliar yang bisa kita dapatkan, sehingga pagu indikatif yang kita harapkan di tahun 2025 itu di angka Rp 344 miliar,” pungkasnya.