Trade Barrier Index atau TBI itu sendiri merupakan indeks global yang membandingkan antara tingkat keterbukaan dan hambatan perdagangan antarnegara. Indeks ini mengukur hambatan perdagangan langsung dan tidak langsung terhadap 122 negara yang mempengaruhi 97% PDB global dan 80% populasi dunia.
Hambatan perdagangan langsung yang dinilai oleh TBI terbagi dalam tiga kategori: Tarif, Hambatan Non-Tarif (NTB), dan Pembatasan Layanan. Sedangkan hambatan tidak langsung terkait kinerja logistik, hak cipta, pembatasan perdagangan digital, dan keanggotaan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA).
Dalam TBI itu, Indonesia masuk ke dalam peringkat terburuk, yakni peringkat 122 dari 122 yang masuk ke dalam peringkat indeks. Peringkat pertama TBI diduduki oleh Hong Kong, diikuti posisi kedua Singapura, ketiga Israel, empat ialah Kanada, dan lima ialah Jepang. Amerika Serikat duduk di peringkat ke 61, sedangkan China peringkat ke 114.
“Indonesia berada di peringkat terakhir, tapi justru ini menunjukkan potensi yang luar biasa. Ada harapan besar terhadap pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto,” kata Philip Thompson kata Policy Analyst Tholos Foundation Philip Thompson saat acara peluncuran indeks di sela acara Innovation Summit Southeast Asia 2025.
Buruknya peringkat Indonesia dalam indeks itu salah satunya disebabkan sorotan permasalahan hambatan perdagangan Iphone 16 di Indonesia yang membuat angka komponen indeks, yakni services restrictions atau pembatasan layanan yang diberlakukan terhadap penjualan Iphone 16.
“Indonesia berada di posisi terakhir dalam pilar ini (services restrictions) dan menjadi subjek studi kasus TBI 2025 tepatnya karena pembatasan Layanan yang diberlakukan pada iPhone, mencegah iPhone untuk masuk ke pasar karena persyaratan konten (TKDN),” dikutip dari dokumen International Trade Berrier Index 2025 yang disusun Philip Thompson.
Meski begitu, pemerintah Indonesia sebagaimana diketahui telah menyoroti masalah TKDN dan berbelitnya regulasi ini secara khusus. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menegaskan akan membentuk satgas deregulasi dan membuat kewajiban TKDN ke depan menjadi lebih fleksibel.
“Saat ini banyak perusahaan di AS dan Eropa yang tengah mencari alternatif rantai pasok di kawasan Asia. Common sense reform dapat membawa Indonesia melompat menuju era baru,” ujar Phillip Thompson.
Prabowo bercerita bahwa terkadang sebuah negara dipaksa untuk perang karena negara lain. Ia juga mencontohkan ketika era penjajahan, Belanda juga tidak mau memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
“Sama sekarang apa yang terjadi di dunia ini, yang kuat akan memaksa yang lemah. Karena itu saudara-saudara saya sampaikan dimana-mana bahwa kita harus sadar Indonesia akan diganggu dan sedang diganggu,” kata Prabowo, dalam Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI – Polri, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
“Kita tidak mau ganggu bangsa lain tapi bangsa lain ganggu kita karena kita kaya, kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, kita punya bauksit ke – 6 di dunia, kelapa sawit kita terbesar di dunia,” sambungnya.
Prabowo, mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya, dimana memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dan bauksit ke – 6 terbesar di dunia, termasuk kelapa sawit.
“Kelapa sawait kita sekarang sudah menjadi komoditas strategis, kritis strategis, Setiap saya kemana, negara-negara mana mereka ‘yang mulia tolong kepala sawit Indonesia prioritas kepada kami’. Mesir, Pakistan, India, bahkan Eropa,” ucap Prabowo.
Selain itu menurut Prabowo, negara yang tak mampu bertahan adalah negara yang tidak bisa mengamankan sumber kekayaan dalam negeri.
“Kalau suatu negara tidak bisa kuasai sumber kekayaan sendiri bangsa itu miskin, sangat sederhana,” tutur Prabowo.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kerja sama dalam memenuhi program rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan PANRB. Sesuai jadwal, harusnya Mou ketiganya dilakukan pada hari ini, Senin (5/5/2025).
Namun, Kementerian PANRB meminta untuk menunda penekanan MoU tersebut karena perlu didiskusikan lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional RI (ANRI).
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan hal ini karena Kementerian PANRB tidak bisa mendapatkan program rumah subsidi sendiri tanpa dukungan dari paguyuban PANRB seperti BKN, LAN, dan ANRI.
“Semula memang hari ini kita hanya akan membicarakan mengenai perumahan untuk para ASN di Kementerian PANRB, tapi kami melihat bahwa Kementerian PANRB tidak bisa sendiri tanpa dukungan dari paguyuban Kementerian PANRB seperti BKN, LAN, dan ANRI,” kata Rini saat konferensi pers terkait rumah subsidi bagi ASN di Kantor Kementerian PKP, Senin (5/5/2025).
Menanggapi permintaan Rini, Menteri PKP Maruarar Sirait pun mengiyakan dan akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan Kementerian PANRB.
“Jadi kami hari ini mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi ASN yang ada di lingkungan PANRB. Tapi dari diskusi tadi berlanjut ada ekosistem lain di PANRB seperti BKN, LAN, dan ANRI. Jadi kita memutuskan untuk mengkonsidasikan dulu ke empat lembaga ini,” ungkap Maruarar atau ARA.
“Dan kita akan bertemu lagi tanggal 21 Mei sore, untuk membuat MoU-nya. Supaya Ibu MenPANRB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dalam ekosistemnya. Jadi itu ya, jadi kenapa kita tunda dulu ya Ibu ya, supaya bisa sekalian nanti efektif,” tambah Ara.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa ia telah menginstruksikan Biro Penjara Federal untuk membangun ulang dan membuka kembali penjara legendaris Alcatraz di Teluk San Francisco. Penjara ini sebelumnya dikenal sebagai tempat bagi penjahat paling berbahaya di AS seperti Al Capone sebelum ditutup pada 1963.
“BANGUN KEMBALI, DAN BUKA ALCATRAZ!” tulis Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin (5/5/2025).
“Ketika kita adalah negara yang lebih serius di masa lalu, kita tidak ragu mengurung para kriminal paling berbahaya dan menjauhkan mereka dari siapa pun yang bisa mereka sakiti.”
Trump mengatakan bahwa ia mengarahkan Biro Penjara Federal bersama Departemen Kehakiman, FBI, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk membuka kembali Alcatraz dalam versi yang “dibangun ulang dan diperbesar secara substansial.”
“Ini hanya ide yang saya miliki,” kata Trump kepada wartawan saat kembali ke Gedung Putih dari Florida. “Dan saya putuskan untuk menjalankannya.” Ia menambahkan, “Ini adalah simbol hukum dan ketertiban.”
Alcatraz, yang terletak di sebuah pulau kecil di Teluk San Francisco, terkenal sebagai penjara federal paling aman di Amerika Serikat karena letaknya yang terisolasi, suhu air yang dingin, dan arus laut yang kuat. Sejak beroperasi, tak pernah tercatat ada pelarian yang sukses dari penjara ini, meskipun lima tahanan dinyatakan “hilang dan diduga tenggelam.”
Trump menyatakan bahwa rencana membuka kembali Alcatraz bertujuan untuk menahan para pelanggar hukum “paling brutal dan berbahaya di Amerika.” Langkah ini disebut sebagai bagian dari pendekatannya terhadap hukum dan ketertiban, sebuah tema yang telah menjadi inti dari retorika kampanyenya.
Namun, ide ini segera memicu respons skeptis, terutama dari kalangan Demokrat. Nancy Pelosi, mantan Ketua DPR dan politisi senior dari negara bagian California, mengecam ide tersebut.
“Alcatraz ditutup sebagai penjara federal lebih dari enam dekade lalu. Sekarang ini merupakan taman nasional yang sangat populer dan destinasi wisata utama,” ujar Pelosi melalui unggahan di platform X. “Usulan Presiden ini bukanlah sesuatu yang serius.”
Menurut situs resmi Biro Penjara Federal (BOP), alasan utama ditutupnya Alcatraz adalah karena biaya operasional yang sangat tinggi, yang hampir tiga kali lipat dari penjara federal lainnya akibat lokasinya di pulau terpencil.
Penjara ini saat ini beroperasi sebagai salah satu objek wisata paling terkenal di San Francisco, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Mengubahnya kembali menjadi fasilitas penahanan bukan hanya akan mengubah wajah kawasan tersebut, tapi juga membutuhkan investasi besar dan kemungkinan menghadapi penolakan publik serta masalah legal.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) buka suara soal jumlah kuota rumah bersubsidi yang kabarnya akan ditambah pada tahun ini. Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan kuota rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2025 sudah ditambahkan oleh Kementerian Keuangan hingga mencapai 350.000, dari sebelumnya sebanyak 220.000.
“Kuota untuk rumah subsidi kembali bertambah ya, sekarang jadi 350.000, sebelumnya 220.000 hunian, ini kita sudah dapat restu dari Kemenkeu,” kata Maruarar yang kerap disapa Ara saat konferensi pers program rumah subsidi bagi ASN Kementerian PAN-RB, Senin (5/5/2025).
Bahkan, Ara mengklaim jumlah ini menjadi rekor yang tercipta di era Presiden Prabowo Subianto, di mana rekor sebelumnya dicetak pada 2019 silam yang mencapai 260.000 hunian.
“Mungkin ini rekor sepanjang sejarah Indonesia, di masa Pak Prabowo pertama ini 350.000 ya. Tahun 2019 saja paling besar 260.000. Periode pertama Pak Prabowo ini, langsung melepaskan rekor,” imbuhnya.
Adapun angka ini kembali bertambah didasarkan pada rencana pemerintah yang juga akan memberikan rumah subsidi bagi para pegawai lembaga pemasyarakatan (lapas).
“Pegawai lapas rencananya juga akan diberikan rumah subsidi, jumlahnya juga cukup besar,” ungkap Ara.
Sebagai catatan, pada tahun ini kuota rumah subsidi yang disediakan pemerintah yakni sebesar 220.000 unit dengan total guyuran APBN sebesar Rp 18,7 triliun.
Dalam pernyataannya, Lavrov menyatakan kesediaan Moskow untuk mendukung upaya damai guna meredakan ketegangan. Disebutkan juga bahwa panggilan telepon tersebut dilakukan atas permintaan Pakistan.
“Pihak Rusia menekankan kesiapannya untuk membantu penyelesaian politik atas situasi yang muncul setelah serangan teroris 22 April di wilayah Pahalgam, jika ada kepentingan bersama dari Islamabad dan New Delhi,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia, dikutip RT.
Menurut Kementerian Luar Negeri Pakistan, selama panggilan telepon tersebut, Dar menolak “tuduhan tak berdasar dan retorika menghasut India terhadap Pakistan”. Ia juga mengutuk “langkah ilegal” New Delhi untuk menunda perjanjian air.
Pada Sabtu, Lavrov berbicara dengan mitranya dari India S. Jaishankar. Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov mendesak juga mendesak jalur-jalur diplomatik sebagai penyelesaian atas ketegangan dua kekuatan nuklir Asia itu.
Adapun “penyelesaian perselisihan antara New Delhi dan Islamabad melalui cara politik dan diplomatik” secara bilateral sesuai dengan ketentuan Perjanjian Simla 1972 dan Deklarasi Lahore 1999, yang merupakan kerangka kerja historis di mana kedua negara Asia Selatan sebelumnya sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara diplomatis,” tambah pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Senada, juru bicara KremlinDmitry Peskov menyerukan de-eskalasi antara India dan Pakistan.
“Kami berharap para pihak dapat mengambil langkah-langkah … yang akan mengurangi ketegangan. Kami mengikuti dengan penuh perhatian suasana tegang yang telah berkembang di perbatasan,” katanya.
India dan Pakistan menyaksikan penurunan tajam dalam hubungan yang sudah tegang setelah serangan teroris di Kashmir selatan yang menewaskan 26 warga sipil. Serangan teroris itu terjadi di Lembah Baisaran dekat Pahalgam di wilayah persatuan Jammu dan Kashmir India pada 22 April.
India menuduh Pakistan mendukung kelompok militan yang diduga berada di balik serangan Kashmir, menegaskan kembali klaimnya yang sudah lama bahwa Islamabad mendukung terorisme lintas batas dan menggunakan terorisme sebagai alat.
Di sisi lain, Islamabad membantah klaim India. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mengklaim bahwa negaranya sendiri merupakan korban terorisme di wilayah tersebut yang berasal dari kebijakan pemerintah Barat, khususnya AS, yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Sementara itu, setelah serangan itu, India mengambil serangkaian tindakan terhadap negara tetangga itu, termasuk mengusir beberapa diplomat Pakistan, membatalkan visa warga negara Pakistan, dan menutup perbatasan darat.
India juga menangguhkan sebagian Perjanjian Air Indus 1960 yang mengatur pembagian air dengan Pakistan. Pada hari Sabtu, New Delhi mengumumkan serangkaian tindakan lebih lanjut yang bertujuan untuk menurunkan hubungan dagang yang sudah terputus dengan Pakistan.
Pakistan telah menanggapi dengan tindakan balasannya sendiri dan memperingatkan akan adanya eskalasi lebih lanjut. Islamabad minggu lalu mengklaim bahwa mereka memiliki “intelijen yang kredibel” bahwa India bermaksud untuk melancarkan tindakan militer terhadapnya, dan telah mengatakan bahwa mereka siap untuk menanggapinya. Kedua negara juga dilaporkan telah mengadakan baku tembak selama sepuluh malam berturut-turut di sepanjang Garis Kontrol di Kashmir.
“Saudara-saudara, pengendalian manajemen ekonomi kita cukup prudent, cukup hati-hati, dalam kehati-hatian itu salah satu juga yang bisa dan boleh dan bangga kita lakukan, penghematan besar-besaran ini memungkinkan kita melaksanakan program strategis,” kata Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).
Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan program MBG pada 6 Januari 2025 lalu, dan terus bergulir hingga saat ini. Jumlah titik pemberian juga terus bertambah hingga 1.286 titik dengan total penerima manfaat hingga 3,4 juta orang.
“Diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta, dan akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta, sehingga di akhir November akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya.
“Ini dari segi manajemen fisik adalah upaya yang luar biasa,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu ia juga mengungkapkan pengelolaan ekonomi Indonesia sudah dilakukan secara hati-hati. Sebagai salah satu contohnya rasio utang Indonesia yang menjadi salah satu terendah di dunia, juga defisit APBN RI yang tetap di bawah 3%.
“Pertama kita disiplin dengan kita sendiri, bahwa kita pelihara bahwa defisit kita tetap 2,5% dari GDP,” katanya.
Padahal, ada Maastricht Treaty yang disepakati negara Eropa yang memiliki ketentuan negara yang meyepakati perjanjian ini, menjaga defisit fiskal tidak boleh lewat dari 3%.
Kita karena ingin menjadi nice boy, kita ikut Maastricht Treaty, untuk kita. Kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%, padahal saudara-saudara Jerman, Perancis, Italia, mereka sudah jauh di atas 3%, mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri,” kata Prabowo.
Terkait dengan implementasi KRIS ini, pemerintah belum memastikan perihal kenaikan biaya iuran. Adapun, besaran nominal iuran BPJS Kesehatan masih sama karena landasan hukumnya belum ada perubahan, yakni masih tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.
“Memang sampai sekarang belum ada peraturan, kebijakan, yang disampaikan ketua dewan tarif, kelas berapa, itu belum ada,” ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dikutip Sabtu (3/5/2024).
Menilik laman BPJS Kesehatan juga masih tertera ketentuan tarif iuran yang lama alias belum berubah. Iuran ini dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN mulai dari ASN, pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah.
Dikutip dari BPJS Kesehatan, iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, sisanya sebesar Rp 16.500, akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
Per 1 Januari 2021, iuran peserta dengan fasilitas ruang perawatan kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Peserta kelas II sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, dan sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
Kemudian, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Lalu, bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah. Sedangkan, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
“Yang jelas kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Rp 70.000 (untuk) miskin dan kaya Rp 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial,” kata Prof Ghufron.
Ghufron mengatakan jika iurannya sama, bagi orang kaya jelas tidak memberatkan, tetapi bagi orang miskin malah akan menyulitkan. Dirinya kembali menekankan jaminan kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan menggunakan konsep gotong royong.
Perbedaan BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3
Perbedaan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 dapat dilihat dari besaran iuran yang dibayar setiap bulannya. Mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, berikut ini rincian iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kelasnya. BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp 150.000 per bulan BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp 100.000 per bulan BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp 35.000 per bulan
Sebagai informasi, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat setor ke kantor cabang BPJS terdekat, melalui aplikasi Mobile JKN, M-Banking, dompet digital, hingga minimarket.
Fasilitas Rawat Inap
BPJS Kesehatan Kelas 1: Peserta BPJS kelas 1 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 2-4 orang. Bila diperlukan, pasien juga dapat mengajukan untuk pindah ke ruang VIP. Akan tetapi, jika melakukan itu, pasien harus membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 2: Peserta BPJS kelas 2 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 3-5 orang. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pindah kamar ke kelas yang lebih tinggi, seperti kelas 1 atau VIP. Hal ini dapat dilakukan asalkan peserta mau membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 3: Peserta BPJS kelas 3 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 4-6 orang. Jika ruang rawat inap kelas 3 rujukan penuh, pihak faskes dapat merujuk pasien ke faskes lain yang ruang inap kelas 3-nya masih tersedia.
Manfaat Kacamata
Perbedaan BPJS kelas 1, 2, dan 3 selanjutnya yang perlu diketahui adalah besaran biaya kacamata yang ditanggung. Perlu diketahui, BPJS Kesehatan memberikan subsidi kacamata yang besaran harganya telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, berikut rinciannya: Hak rawat kelas 3: Rp 165.000 Hak rawat kelas 2: Rp 220.000 Hak rawat kelas 1: Rp 330.000 Nilai subsidi kacamata tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 10% di masing-masing kelas. Sebelumnya, subsidi kacamata untuk kelas 3 hanya Rp 150.000. Adapun subsidi untuk kelas 2 Rp 200.000. Sedangkan subsidi untuk kelas 1 Rp 300.000.
Sebagai informasi, ada ketentuan yang mengikat tentang berapa kali peserta dapat memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan untuk membeli kacamata. Hal ini ditujukan untuk membatasi pembelian kacamata menggunakan subsidi biaya yang telah disediakan.
Secara khusus, BPJS Kesehatan menetapkan waktu pembelian setiap dua tahun sekali untuk setiap peserta. Dengan demikian, pembelian kacamata di luar ketentuan tersebut akan ditanggung sendiri oleh peserta.
Perlu diketahui, hanya ada segelintir orang di bumi yang mencapai usia 100 tahun atau lebih. Golongan orang ini punya julukan khusus. Mereka disebut centenarian.
Pada 2021, diperkirakan ada 573.000 orang berusia 100 tahun di seluruh dunia. PBB memperkirakan jumlah tersebut akan melonjak pesat, dengan perkiraan 3,7 juta orang pada tahun 2050.
Salah satu rahasia umur panjang yang telah dibuktikan oleh banyak penelitian ternyata terletak pada dua sifat yang nampaknya sederhana. Dan sifat itu adalah selalu berpikir positif dan optimistis.
“Kekuatan berpikir positif” bermanfaat bagi kesehatan mental secara keseluruhan. Namun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sikap positif bahkan dapat membantu seseorang hidup lebih lama.
Sebuah penelitian yang diterbitkan pada Agustus 2019 menemukan bahwa sikap optimis dikaitkan dengan seseorang yang hidup 11-15% lebih lama dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk hidup hingga usia 85 tahun atau lebih.
Penelitian lain yang diterbitkan pada bulan Oktober 2022 menunjukkan bahwa wanita yang berpikiran positif dalam populasi Amerika Serikat yang beragam etnis hidup rata-rata 4,4 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang tidak berpikir positif.
“Memiliki pandangan yang positif dan optimis mengurangi risiko kita terkena penyakit kronis dan memberi kita peluang lebih besar untuk hidup melewati usia 85 tahun,” kata Dr. Karen D. Sullivan, neuropsikolog bersertifikat, seperti dikutip dari Medical News Today.
Selain itu, Dr. Karen Miller, seorang neuropsikolog, geropsikolog, dan direktur senior Program Kesehatan Otak dan Gaya Hidup di Pacific Neuroscience Institute di Santa Monica, California, mencatat bahwa peradangan yang disebabkan oleh stres adalah salah satu penyebab penuaan yang lebih cepat, masalah fisik, dan gangguan kognitif.
“Jadi ketika kita berpikir positif dan terlibat dalam perilaku positif, seperti […] meditasi, yoga, berpartisipasi dalam praktik keagamaan, keluar dan berjalan-jalan, berolahraga, [atau] menikmati udara segar, semua itu hal yang menurunkan stres kita dan menurunkan tingkat peradangan kita,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, aturan itu sebelumnya telah diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 55/2022. Dalam beleid itu, insentif PPh Final UMKM 0,5% yang berlaku sejak 2018, seharusnya sudah selesai menikmati insentif pada 2025.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, selama masa penyusunan regulasi tersebut, pelaku UMKM masih tetap dapat menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% sepanjang tahun ini.
“Saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah, tetapi sepanjang PP nya sedang disiapkan sebenarnya UMKM untuk 2025 pun masih boleh menggunakan tarif 0,5%,” tegas Febrio saat konferensi pers APBN di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Ia menekankan, relaksasi bagi para UMKM yang masih bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% ini ditujukan supaya keberlangsungan usaha mereka tidak mengalami gangguan dan dapat terus berjalan sebagaimana mestinya.
“Sehingga ini tidak mengganggu kelanjutan usaha UMKM,” ucap Febrio.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga telah mengungkapkan, sudah mencapai kesepahaman dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM.
“Pembicaraan di level teknis sudah ada kesepahaman tinggal nanti saya tindaklanjuti dengan Ibu SMI,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Secara prinsip, Maman mengatakan, Kementerian UMKM dan Kementerian Keuangan sudah memiliki semangat untuk meringankan beban para pelaku UMKM di tengah kondisi tekanan ekonomi saat ini melalui kebijakan insentif fiskal tersebut.
Oleh sebab itu, berbagai kebijakan yang diperuntukkan untuk membantu aktivitas UMKM kata dia akan diutamakan kedua belah pihak. Namun, Maman menekankan, kebijakan itu belum ada perincian sebab ia belum mengadakan pertemuan resmi dengan Sri Mulyani.
“Jadi nanti concern-nya bagaimana kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan teman-teman UMKM,” ungkap Maman.
