Foto: Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
“Kenapa kami sangat bahagia ada Mas Gibran di sini? karena dengan undang-undang yang baru Wakil Presiden RI diberi tugas untuk mengkoordinasikan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya dan menurut kami ini sudah takdirnya,” ungkap Ridwan Kamil di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Berkaca kepada pengalaman Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, dia bilang untuk mengorganisasi pergerakan manusia, pergerakan barang, dan jasa itu tidak mudah karena dibatasi wilayah politik. Dia berharap dengan adanya Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bisa mempermudah aglomerasi Jakarta yang nantinya akan menjadi kawasan gabungan yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
Foto: Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
“Bapak Ibu, Jakarta ini mengalami banyak tantangan dari sisi global saya ingatkan krisis iklim harus kita respons, air laut sudah naik, banjir dari selatan juga masih mengancam, solusi teknis dipersiapkan. kedua tipikal kota besar isunya pekerjaan, stres karena mobilitas tidak produktif, rumah dan tempat kerja berjauhan, polusi yang akan menjadi komitmen kami baik faktor eksternal di luar wil jakarta maupun internal karena mobilitas,” bebernya.
Bukan hanya itu, Ridwan Kamil ke depan juga akan mengkedepankan hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat. Sebab ini penting untuk menjadi Jakarta Baru dan Maju.
“Dan terpenting juga, menurut kami dengan satu frekuensi gubernur Jakarta dengan presiden dan wapres di pemerintah pusat yang paling diuntungkan bukan kami, tapi warga Jakarta. Kami akan mudah berkomunikasi, kami akan taat program pusat sehingga saya bayangkan 5 tahun ke depan akselerasi pembangunan Jakarta akan berlipat karena satu frekuensi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Foto: Penjual menata pigura foto Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Kamis (25/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Centre of Strategic and International Studies (CSIS) menilai ruang fiskal untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka teramat sempit untuk menjalankan program-program unggulannya tahun depan. Lembaga tersebut menyarankan Prabowo-Gibran untuk melakukan efisiensi subsidi dan kompensasi energi, guna menjadi pembiayaan selain utang.
Peneliti CSIS, Ardhi Wardhana mengatakan anggaran pemerintah untuk biaya subsidi dan kompensasi terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2022 saja, kata dia, jumlah anggaran untuk subsidi mencapai lebih dari Rp 350 triliun.
Dia mengatakan anggaran untuk subsidi dan kompensasi itu akan terus meningkat di masa depan. Ardhi mencontohkan dalam RAPBN 2025 jumlah anggaran untuk subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp 525 triliun.
“Faktanya di RAPBN 2025 anggaran subsidi itu meningkat,” kata Ardhi dalam diskusi yang diselenggarakan di kantornya, Jakarta, Senin, (19/8/2024).
Ardhi menilai subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah itu memang membantu masyarakat. Namun, kekurangan dari pemberian subsidi dan kompensasi ini juga banyak.
Dia mencontohkan subsidi dan kompensasi amat volatil sebagai dampak dari naik turunnya harga minyak dan nilai tukar rupiah. Selain itu, kata dia, pemberian subsidi energi seperti BBM dan LPG 3 kilogram sering salah sasaran. “Bukan hanya mahal tapi juga tidak tepat sasaran,” kata dia.
Karena itu, dia menilai anggaran untuk subsidi itu perlu dikaji ulang dan direformasi. CSIS dalam risetnya membuat 3 skenario kompensasi BBM. Skenario efisiensi, ternyata bisa membuat negara berhemat sampai hampir Rp 100 triliun.
“Kami coba lakukan 3 skenario, yaitu business as usual, lalu skenario kedua dynamic pricing dan ketiga increasing administrated price,” katanya.
Ardhi menjelaskan skenario pertama dilakukan tanpa adanya perubahan kebijakan apapun. Sementara, skenario kedua yakni dynamic pricing dilakukan dengan cara pemerintah hanya memberikan subsidi sebesar Rp 3.000/liter untuk Pertalite dan Rp 1.000/liter untuk solar.
Adapun pada strategi ketiga harga Pertalite dan solar dinaikkan 10% tiap tahun. Ardhi mengatakan penghematan yang terjadi pada skenario 2 dan 3 hasilnya lumayan.
Dia mengklaim pada 2025 saja, penerapan kebijakan dynamic pricing dan increasing administrated price mampu menghemat anggaran antara Rp 85,62 triliun sampai Rp 91,04 triliun. Pada 2026, realokasi subsidi BBM ini mampu menambah anggaran negara sebesar Rp 127,02 triliun dan Rp 130,33 triliun. Dia mengklaim anggaran tersebut bisa naik kembali dari tahun ke tahun.
“Jadi ada tambahan ruang fiskal Rp 85 hingga Rp 91 triliun, ini belum termasuk LPG dan listrik,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah Presiden Joko Widodo baru saja menyerahkan Rancangan UU APBN 2025 ke DPR. Rancangan UU ini kelak akan menjadi APBN tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam RAPBN tersebut pemerintah mematok belanja negara mencapai Rp 3.613,1 triliun. Adapun angka defisit dipatok mencapai 2,53%.
Di lain sisi, Prabowo-Gibran memiliki program-program yang dinilai akan memakan banyak anggaran, seperti Makan Bergizi Gratis dan melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengingat besarnya kebutuhan anggaran itu, muncul pertanyaan dari mana uangnya.
Peneliti senior CSIS Deni Friawan menilai efisiensi subsidi dapat menjadi alternatif ketika pemerintah Prabowo-Subianto tak punya banyak pilihan untuk meningkatkan penerimaan negara. Dia mengklaim efisiensi subsidi dan kompensasi juga lebih baik daripada pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.
“Dengan kondisi daya beli yang lemah saat ini ketika ada kenaikan PPN itu akan berdampak lebih parah pada perekonomian,” kata dia.
Dia menilai kenaikan PPN 12% berdampak lebih luas karena akan mengenai seluruh golongan masyarakat. “Menurut kami perlu di-review kembali karena adanya kondisi daya beli masyarakat yang melemah,” kata dia.
Deni menilai pemangkasan subsidi memang berpotensi menyebabkan inflasi. Namun, kata dia, dampak dari kenaikan BBM biasanya hanya terasa dalam tempo 2 sampai 3 bulan. Setelahnya, masyarakat dapat menyesuaikan pengeluarannya terhadap harga-harga baru.
“Kita perlu ingat subsidi akan berdampak pada inflasi, tapi ini diperlukan untuk menjaga defisit dan kebutuhan lainnya,” kata dia.
Fitur tersebut ditemukan dalam pembaruan WhatsApp beta untuk iOS 24.11.10.70, demikian dikutip dari laporan Wabetainfo, Senin (19/8/2024).
Dengan fitur ini, WhatsApp bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berkirim pesan dengan memberi pengguna kontrol yang lebih besar atas antarmuka visual mereka.
Fitur baru memungkinkan pengguna dapat memilih warna favorit untuk gelembung obrolan.
Meskipun fitur ini masih dalam tahap pengembangan pada WhatsApp beta untuk iOS, tampaknya WhatsApp juga berkomitmen untuk menghadirkan fitur yang sama ke aplikasi Android, seperti yang ditemukan dalam pembaruan WhatsApp beta terbaru untuk Android 2.24.17.19 dari Google Play Store.
Fitur ini masih dalam pengembangan, jadi pratinjau tema yang akan disertakan WhatsApp di masa mendatang belum tersedia.
Tapi setidaknya akan ada setidaknya 10 tema obrolan untuk memperkaya pengalaman pengguna.
Karena ini adalah tema obrolan default, tema ini akan diterapkan ke semua percakapan pengguna secara otomatis.
Wabetainfo mengisyaratkan ada potensi opsi penggantian manual untuk obrolan tertentu di pembaruan mendatang.
Melalui opsi penyesuaian ini, pengguna dapat memilih warna baru untuk gelembung obrolan dan wallpaper untuk tema obrolan default dari berbagai pilihan.
Setelah dipilih, warna tersebut akan secara otomatis ditetapkan sebagai tema obrolan default, menyesuaikan wallpaper dan warna gelembung sesuai dengan itu.
Berdasarkan data Kemenkes RI hingga Sabtu (17/8/2024), total jumlah kasus Mpox di Tanah Air sejak 2022 telah mencapai 88 pasien terkonfirmasi. Secara rinci, total kasus terkonfirmasi Mpox terbagi atas satu orang pada 2022, 73 orang pada 2023, dan 14 orang pada 2024.
“Mpox di Indonesia pada 2022 ada satu kasus konfirmasi, 2023 ada 73 kasus konfirmasi, dan 2024 14 kasus konfirmasi. Total 2022 sampai 2024 ada 88 kasus,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Yudhi Pramono dalam konferensi pers daring, dikutip Senin (19/8/2024).
Yudhi mengatakan, 87 dari 88 kasus terkonfirmasi telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, satu pasien lainnya masih dalam proses penyembuhan karena baru terjangkit pada Juni 2024 lalu.
Secara rinci, kasus terkonfirmasi Mpox tersebar di enam provinsi, yakni Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 59 pasien.
Kemudian, Jawa Barat menjadi wilayah kedua dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 13 pasien. Sedangkan, Banten menjadi wilayah ketiga dengan kasus konfirmasi terbanyak, yakni sembilan pasien dan diikuti oleh Jawa Timur (tiga pasien), DIY (tiga pasien), dan Kepulauan Riau (satu pasien).
Terkait munculnya jenis Mpox baru di Afrika, Kemenkes menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia masih belum melakukan pembatasan pelaku perjalanan sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, pemerintah akan melakukan penguatan di pintu masuk ke Indonesia, yakni dengan mengawasi pelaku perjalanan dari negara terjangkit, identifikasi gejala, hingga komunikasi risiko.
Dalam kesempatan yang sama, Yudhi menjelaskan bahwa Mpox menular melalui kontak langsung dengan ruam bernanah di kulit, termasuk saat berhubungan seks.
Maka dari itu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak sering berganti pasangan seks, termasuk dengan pasangan yang menunjukkan gejala Mpox seperti ruam bernanah di kulit dan hubungan sesama jenis. Menurutnya, kelompok risiko utama terjangkit Mpox adalah laki-laki seks dengan laki-laki (LSL).
“Orang yang berhubungan seks dengan banyak pasangan dan berganti-ganti berisiko. Kelompok risiko utama adalah laki-laki yang melakukan seks dengan sejenis,” kata Yudhi.
“Jika merasa sakit dianjurkan menggunakan masker medis. Jika mengalami gejala Mpox, seperti muncul ruam bernanah atau keropeng di kulit, diharapkan periksa ke puskesmas atau rumah sakit dan menghindari aktivitas di luar rumah,” sambungnya.
Airlangga Hartarto dan Muhadjir Effendy tetap memegang jabatan mereka sebagai Menteri Koordinator sementara Prabowo Subianto tetap sebagai Menteri Pertahanan. Perubahan yang menonjol adalah penunjukan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna H. Laoly, serta Bahlil Lahadalia yang baru menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif.
Perubahan lainnya termasuk penunjukan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penenaman Modal (BKPM), menggantikan Bahlil Lahadalia. Walaupun ada beberapa perubahan di posisi menteri, banyak jabatan tetap diisi oleh para pejabat lama. Susunan Kabinet Indonesia Maju.
Apresiasi yang diberikan berupa dana bantuan pendidikan (beasiswa) bagi setiap anggota Paskibraka Tingkat Pusat dan dana apresiasi kepada Tenaga Pendukung Paskibraka Tingkat Pusat.
Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital Strategy BRI Steven Augustino Yudhiyantho, mengungkapkan bahwa BRI terus berusaha menyelaraskan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta memberikan pembiayaan yang berwawasan lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Menurut dia, pemberian beasiswa merupakan bentuk apresiasi BRI atas kerja keras dan dedikasi setiap anggota Paskibraka Tingkat Pusat dan Tenaga Pendukung Paskibraka yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024.
“Ini merupakan bentuk apresiasi dari BRI bagi adik-adik yang bekerja keras dengan maksimal untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Kami mengetahui bahwa seleksi untuk menjadi anggota Paskibraka Tingkat Pusat ini tidaklah mudah. Seleksi yang ketat dari berbagai macam tes harus dilalui oleh adik-adik, seleksi dilakukan dari sekolah, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat Provinsi”, ungkap Steven dikutip dari keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).
BRI juga memberikan apresiasi kepada 59 Tenaga Pendukung yang mendampingi 76 anggota paskibraka yang bertugas. Dalam pelaksanaannya, para tenaga pendukung memberikan kontribusi dalam membantu memberikan pendampingan bagi anggota Paskibraka sehingga dapat menyelesaikan tugasnya.
Perjuangan dalam mengembangkan tugas menjadi Anggota Paskibraka dirasakan oleh salah satu anggota Paskibraka Tingkat Pusat 2024 yang menerima Beasiswa Paskibraka dari BRI yaitu Livenia Evelyn Kurniawan (16). Sebagai anggota Paskibraka Tingkat Pusat 2024, Livenia bangga ditunjuk sebagai pembawa baki Bendera Pusaka Merah Putih.
Perempuan kelahiran Samarinda, 22 Juli 2008 ini merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini Ia menempuh pendidikan di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda dan mengikuti seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Steven menambahkan, komitmen BRI untuk terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan semata, namun juga tanggung jawab sosial BRI terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan dalam bentuk program BRI Peduli.
Ia berharap, anggota Paskibraka tetap menjaga semangat Paskibraka di semua lini kehidupan dan tugas-tugas selama belajar, selalu fokus pada tugas sebagai pelajar, dapat beradaptasi di berbagai macam lingkungan, dan pada akhirnya dapat menjadi kisah inspiratif bagi kaum muda.
“Apresiasi ini telah dilakukan oleh BRI selama 14 Tahun berturut-turut. Tentunya kami berharap dapat terus memberikan motivasi, karena kami tahu bahwa setelah penugasan ini adik adik Paskibraka harus mengemban tugas utama yaitu untuk belajar dan meraih cita-cita yang diinginkan,” tegasnya.
Foto: Pemenang Busana Terbaik dari Istana Ibukota Negara (IKN). (Tangkapan Layar Youtube)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan hadiah berupa unit sepeda kepada tiga pemenang busana terbaik yang dikenakan pada saat Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, berlangsung di Istana Negara (IKN) Kalimantan Timur.
Pemenang busana terbaik tersebut yakni tamu undangan atas nama Alpiansyah Rechza, Widia, kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan.
Nampak AHY dan sang istri mengenakan baju adat bernuansa merah merona. Di sela pembagian sepeda tersebut, terlihat salah satu pemenang yakni Widia, turut mengabadikan momen dengan foto selfie bareng bersama Jokowi.
Selain di IKN, Jokowi juga membagikan sepeda bagi pemenang busana terbaik yang dikenakan pada saat Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Pemenang busana terbaik tersebut yakni tamu undangan atas nama Stara Mutiara, Laode Riago, dan Eka Poedji Hartanto.
Sebagai informasi, Upacara penurunan Bendera Sang Merah Putih diadakan di dua tempat, yakni di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Negara IKN.
Foto: Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep tiba di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadiri pengundian nomor urut Capres-Cawapres pada Selasa (14/11/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Dalam kesempatan itu, Dasco menyampaikan terkait dinamika yang terjadi untuk pilgub DKI Jakarta. Saat ditanya soal pasangan Ridwan Kamil-Suswono, Dasco menjawab bahwa pihaknya bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah sepakat untuk mengusung calon tersebut.
“Iya dan akan diumumkan tanggal 19 Agustus,” kata Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Diketahui, untuk Pilgub DKI, sejumlah partai yang awalnya tidak merapat dalam KIM telah menjalin komunikasi dengan koalisi pengusung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden Februari lalu. Salah satu partai di luar KIM, Nasdem, bahkan sudah memutuskan untuk bergabung dengan koalisi itu dan tidak jadi mengusung Anies Baswedan di gelaran Pilgub DKI.
Sementara untuk Pilgub Jawa Tengah (Jateng), Dasco menyebut KIM telah memiliki calon yang akan dimajukan. Ia menyebut figur yang akan dicalonkan akan diumumkan pada saatnya.
“Untuk pilkada Jateng sudah putus, dan nanti juga akan diumumkan pada waktunya,” katanya.
Ketika ditanya bahwa figur itu adalah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, Dasco mengiyakannya.
Menurut laporan firma riset IDC, TP-Link merupakan perusahaan penyedia router WiFi untuk konsumen yang terbesar di dunia, dilihat dari volume penjualannya.
Di Indonesia, router WiFi TP-Link juga cukup banyak digunakan di rumah atau perkantoran.
Anggota DPR asal Republik, John Moolenaar, dan anggota DPR asal Demokrat, Raja Krishnamoorthi, mewanti-wanti pemerintah untuk menelusuri potensi bahaya yang disebabkan produk TP-Link. Mereka mengklaim produk itu marak digunakan di Amerika Serikat (AS).
Dalam surat ke Kementerian Perdagangan, dua pemangku kebijakan tersebut meminta dilakukan penyelidikan lebih lanjut ke TP-Link, dikutip dari Reuters, Jumat (16/8/2024).
Moolenaar dan Krishnamoorthi mengatakan ada kelemahan pada firmware TP-Link yang memungkinkan router-nya dieksploitasi untuk menargetkan pemerintah di negara-negara Eropa.
“Kami meminta Kementerian Perdagangan memverifikasi potensi ancaman dari router-router China. Terutama untuk produk-produk yang di bawah manufaktur besar TP-Link,” tertera dalam surat tersebut.
Kementerian Perdagangan mengatakan akan merespons surat tersebut. Kedutaan Besar China mengatakan pihaknya berharap otoritas AS memiliki “bukti kuat untuk mengidentifikasi adanya bahaya siber yang nyata, ketimbang membuat spekulasi dan tuduhan tak berdasar”.
TP-Link didirikan pada 1996 oleh dua saudara di Shenzhen, China. Dalam pernyataan resminya, perusahaan mengatakan tak menjual produk router-nya di AS.
Selain itu, TP-Link juga membantah tuduhan yang menyebut router-nya memiliki celah keamanan.
Pada tahun lalu, AS, para sekutu, dan Microsoft, menyebut ada ancaman serangan siber yang dibekingi pemerintah China dengan nama ‘Volt Typhoon’. Modus serangannya adalah mengontrol pemilik router privat untuk menyerang infrastruktur krusial di AS.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan pada Januari lalu bahwa router-router yang terdampak mayoritas berasal dari Cisco dan NetGear.
Tahun lalu, Lembaga Keamanan Siber dan Infrastruktur AS mengatakan router TP Link memiliki celah keamanan yang bisa digunakan untuk mengeksploitasi korban.
Pada kurun waktu bersamaan, perusahaan keamanan siber AS Check Point melaporkan para hacker yang terafiliasi dengan pemerintah China menggunakan firmware berbahaya yang ditanam dalam produk TP-Link untuk menargetkan Eropa.
Foto: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Budi menyebut bahwa praktik perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran, termasuk bagi peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) alias calon dokter spesialis memang sudah lama terjadi, bahkan merupakan “rahasia umum”.
Ia mengungkapkan, hasil penelusuran Kemenkes RI bahkan menunjukkan bahwa banyak calon dokter spesialis yang merasa tertekan selama pendidikan dan ingin bunuh diri.
“Kami pernah melakukan screening (pemindaian) mental terhadap para PPDS ini. Hasilnya banyak memang yang ingin bunuh diri. Jadi ini sudah fenomena besar yang terjadi,” ungkap Budi di Istana Wakil Presiden, dikutip Jumat (16/8/2024).
Dalam kesempatan yang berbeda, Budi mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya kesulitan untuk menangani hingga menindaklanjuti kasus perundungan di sejumlah rumah sakit pendidikan. Sebab, tak semua rumah sakit di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) alias rumah sakit vertikal Kemenkes RI.
“Kita juga megangnya agak susah kalau bukan bagian dari RS Kemenkes,” ujar Budi usai Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
“Kalau ada apa-apa kita terjadi di sana, kita enggak bisa ngapa-ngapain karena kita gak ada secara legal. Kemenkes enggak punya jangkauan ke PPDS itu,” imbuhnya.
Budi mengatakan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Nadiem Makarim untuk membenahi tata kelola serta sistem di rumah sakit pendidikan. Namun, ia menyebut masih ada “bentrok” dari berbagai pihak.
“Nah, sekarang kita lagi ingin memperbaiki tata kelolanya. Aaya sudah bilang sama Pak Nadiem, Pak Nadiem sudah setuju. Tinggal di bawahnya saja masih ngotot-ngototan,” kata Budi.
Menurut Budi, kerja sama antara rumah sakit Kemenkes dengan Fakultas Kedokteran (FK) universitas sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para calon dokter dan spesialis.
“Kalau si PPDS ini tanda tangan kontrak dengan RS Kemenkes, kan, jadi kayak pegawai kita. Kita bisa atur. Jamnya akan kita atur, yang hospital based, kan, gitu, jam kerja kita akan atur, dan kita juga akan disiplin,” papar Budi.
“Kemudian kita akan gaji, kita akan bayar gajinya kalau dia kerja buat kita. Kemudian juga kalau ada BPJS, ya, kita harus cover. Jadi hak-hak mereka sebagai orang yang bekerja bisa kita berikan,” lanjutnya.
Sebagai informasi, peserta didik PPDS FK Universitas Diponegoro (UNDIP), dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri di Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/8/2024). Sejauh ini, dr. Aulia diduga merupakan korban perundungan di RSUP Dr. Kariadi.
Menanggapi hal tersebut, UNDIP menegaskan bahwa dr. Aulia tidak melakukan bunuh diri akibat perundungan senior, melainkan karena masalah kesehatan mental lainnya. UNDIP mengatakan, hal ini berdasarkan hasil investigasi internal universitas.
“Mengenai pemberitaan meninggalnya Almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari investigasi internal kami, hal tersebut TIDAK BENAR,” tulis UNDIP melalui pernyataan resmi yang diterima CNBC Indonesia.
“Namun demikian, Almarhumah mempunyai masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai konfidensialitas medis dan privasi Almarhumah, kami tidak dapat menyampaikan detail masalah kesehatan yang dialami selama proses pendidikan,” lanjut pernyataan tersebut.
Menanggapi pernyataan tertulis tersebut, Menkes hanya tersenyum dan meminta masyarakat untuk memercayai pihak Kepolisian serta Kemenkes RI dalam menelusuri kasus ini.
“Nanti polisi, kan, akan bekerja, Kemenkes juga bekerja. Biarkan mereka bekerja dengan tenang tanpa ada intervensi-intervensi. Saya rasa biarkan penyidik-penyidik ini secara profesional bekerja,” pungkas Budi.
