Foto: Foto udara menujukkan sejumlah perahu tongkang batu bara melintas di Sungai Mahakam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (24/7/2024). Sungai Mahakam berfungsi sebagai jalur pengangkutan batu bara. Setiap hari di sungai ini dipadati tongkang yang membawa muatan batu bara. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Aturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 24 Februari 2025, serta mulai berlaku pada 1 Maret 2025.
Aturan ini berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUP khusus tahap kegiatan operasi produksi, serta pemegang IUP khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, termasuk pemegang kontrak karya dan pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara.
Salah satu perubahan signifikan dalam aturan ini adalah penetapan Harga Mineral Acuan (HMA) dan HBA yang sebelumnya dilakukan setiap bulan, kini ditetapkan sebanyak dua kali dalam sebulan, yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 15.
“Penetapan harga mineral acuan dan harga batu bara acuan dilakukan pada tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan berjalan,” demikian bunyi poin kelima dalam aturan tersebut, dikutip Selasa (4/3/2025).
Selain itu, HBA terbaru juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 80.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Maret 2025.
Berdasarkan keputusan ini, HBA untuk batu bara kalori tinggi dengan kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar US$128,24 per ton. Sementara itu, HBA untuk batu bara dengan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR berada di level US$82,66 per ton.
Lebih lanjut, HBA untuk batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar US$50,70 per ton, sedangkan untuk batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR dipatok pada level US$34,16 per ton.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mewajibkan para eksportir menjual komoditas batu bara dengan menggunakan HBA. Hal ini ditujukan untuk menjaga harga batu bara asal Indonesia di pasar global tidak rendah.
Bahlil berharap para eksportir batu bara nasional dapat mengikuti kebijakan tersebut. Ia tak segan-segan memberikan rekomendasi pencabutan izin ekspor apabila terdapat perusahaan batu bara yang tak mau patuh pada aturan tersebut.
“Bila perlu, kalau tidak mau ya kita tidak usah izin ekspornya. Kira-kira begitu. Supaya masa harga batu bara di negara lain dengan negara kita dibuat kita lebih murah. Masa harga batu bara kita ditentukan oleh negara lain,” katanya.
Kabar PHK di Aruna diumumkan oleh CEO Aruna Farid Naufal Aslam di website resmi perusahaan. DealStreet Asia sebelumnya mengabarkan jumlah pegawai yang terdampak PHK di Aruna mencapai 40 persen dari jumlah pegawai.
Farid menyatakan ekosistem startup kini sedang menghadapi tantangan yang signifikan, terutama di sektor pertanian. Tantangan ini berpengaruh ke persepsi investor atas perusahaan yang bergerak di bidang agritech dan mempersulit atas akses permodalan dari investor.
“Ini berpengaruh ke persepsi investor dan memperketat akses ke modal di seluruh industri, termasuk perusahaan yang terus beroperasi dengan transparan dan bertanggung jawab,” katanya, Senin (3/3/2025).
Farid mengaku bahwa keputusan Aruna untuk mengurang jumlah pegawai adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis.
“Aruna, seperti banyak perusahaan lain di lanskap perekonomian saat ini, harus mengambil keputusan sulit untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja sebagai bagian dari restrukturisasi untuk memastikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang,” katanya.
Farid memastikan Aruna tetap berkomitmen atas transparansi dan praktik bisnis yang bertanggung jawab di tengah penyesuaian organisasi dengan fokus pada peningkatan produktivitas.
Aruna didirikan oleh Farid bersama Indraka Fadhlillah dan Utari Octavianty pada 2016. Pendanaan terakhir yang diterima Aruna adalah pendanaan Seri A senilai US$ 35 juta yang dipimpin oleh Prosus Ventures dan East Ventures. Pada 2023, Aruna dikabarkan nyaris menutup pendanaan senilai US$ 60 juta yang urung terlaksana di saat-saat terakhir.
Industri agritech di Indonesia kini sedang menjadi sorotan setelah kabar tidak sedap di eFishery. Pendiri eFishery dituduh melakukan upaya pemalsuan laporan keuangan dan dikabarkan dilaporkan oleh investor ke pihak berwajib. Sebelumnya, Tanihub Group mengakhiri operasinya setelah divisi fintech Tanifund terlilit kredit macet sehingga izinnya dicabut oleh OJK.
Foto: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat membuka Rapat Evaluasi Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun Anggaran 2024 secara virtual, Rabu (13/11). (Dok. PANRB)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menjelaskan bahwa sistem kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, kesejahteraan pegawai, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman.
Menurut dia, implementasi FWA diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai yang dapat menerapkan fleksibilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“FWA telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN khususnya pada pasal 8. Peraturan tersebut memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (FWA), baik dalam bentuk fleksibilitas lokasi maupun fleksibilitas waktu,” kata Rini dikutip dikutip, Minggu (2/3/2025).
Rini menegaskan pelaksanaan FWA dapat dilakukan namun dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Meski begitu, FWA dipastikan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat.
Dia menyampaikan jika pola kerja kedinasan secara fleksibel (FWA) merupakan terminologi yang lebih lengkap dari Work From Anywhere (WFA). Dalam Perpres No. 21/ 2023 tidak mengenal WFA, tetapi pengaturannya bisa dikaitkan dengan fleksibel tempat yang berarti di tempat tinggal pegawai atau lokasi lain yang ditentukan/ditetapkan PPK.
Penerapan FWA diberlakukan oleh seluruh pegawai, namun terdapat beberapa kriteria pegawai yang perlu diperhatikan seperti tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin dan bukan pegawai baru.
Sementara itu, untuk kriteria pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan pola FWA adalah dapat dilakukan di luar kantor selain kantor, kemudian dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Selanjutnya memiliki interaksi tatap muka yang minimum, dan bersifat mandiri atau tidak memerlukan supervisi yang terus menerus.
“Yang terpenting dari pelaksanaan FWA adalah kualitas terhadap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat tidak berkurang. Jadi dukungan kemajuan teknologi kemudian juga mindset itu yang menjadi kekuatan untuk FWA ini bisa berjalan secara optimal,” ucapnya.
Aturan & Jadwal FWA
Dalam pelaksanaan FWA, pegawai harus memenuhi kewajiban hari dan jam kerja dalam 1 minggu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 21/2023, yaitu 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan akumulasi jam kerja sebanyak 37,5 jam tidak termasuk jam istirahat.
Selain itu setiap pegawai wajib melaporkan hasil kinerja hariannya saat melaksanakan FWA, serta dalam pelaksanaan FWA harus menjamin pencapaian target kinerja, efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
Selama bulan Ramadan, pengaturan hari dan jam kerja ASN dan instansi pemerintah juga diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Perpres No. 21/2023, yakni jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di Bulan Ramadan sebanyak 32,5 jam dalam satu minggu tidak termasuk jam istirahat.
Sementara terkait pengaturan FWA selama libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1446 H/2025, Kementerian PANRB bersama instansi terkait masih mengkaji dan membahas secara teknis.
Rini menyampaikan kebijakan tersebut akan mengikuti dinamika serta situasi saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Prinsipnya Kementerian PANRB siap berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam mengurangi potensi kepadatan lalu lintas.
“Nanti akan kami terbitkan Surat Edaran terkait pola kerja kedinasan secara fleksibel/FWA dan sistem kerja saat libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1446 H/2025. Itu sifatnya situasional, berdasarkan masukan dan pembahasan bersama instansi dan stakeholder terkait, yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Polri, TNI, Jasa Marga, dan stakeholder lainnya,” tegas Rini.
Seorang peneliti kesehatan asal Amerika Serikat, Dan Buettner, merekomendasikan pola makan yang mengacu pada wilayah di mana orang-orang biasanya berumur panjang dan sering kali melampaui ulang tahun ke-100 mereka. Kawasan tersebut termasuk desa-desa tertentu di Jepang.
Buettner mencatat bahwa penduduk di zona-zona ini biasanya hanya mengonsumsi jenis minuman seperti teh.
Beragam macam teh memiliki banyak manfaat kesehatan alami. Teh tertentu bahkan dapat menurunkan kadar kolesterol, peningkatan kesehatan jantung, dan manfaat lainnya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Beberapa teh telah mendapatkan popularitas untuk meningkatkan kesehatan mental. Berikut adalah beberapa teh yang cocok untuk diet dilansir Eat This, Not That.
1. Teh Hijau
Teh hijau mungkin salah satu teh paling terkenal untuk membakar lemak perut. Menurut studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam International Journal of Environmental Research and Public Health, peserta yang mengonsumsi teh hijau dalam jumlah besar memiliki risiko 44% lebih rendah terkena obesitas dibandingkan peserta yang tidak minum teh hijau.
Sebuah studi tahun 2008 yang diterbitkan dalam Physiology & Behavior menemukan bahwa peserta obesitas yang secara teratur minum teh hijau kehilangan lebih banyak berat badan secara keseluruhan dibandingkan peserta yang tidak minum teh hijau sama sekali.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar khasiat penurunan berat badan disebabkan oleh kayanya polifenol, dan subkelompok polifenol yang dikenal sebagai katekin. Katekin paling melimpah yang ditemukan dalam teh hijau adalah ECGC, yang dikaitkan dengan percepatan metabolisme.
2. Teh Oolong
Teh lain yang terbukti membantu mengatasi lemak perut adalah teh oolong. Teh ini berasal dari daun yang sama dengan teh hijau dan teh hitam, tetapi teh tersebut teroksidasi sebagian, sedangkan teh hijau tidak teroksidasi, dan teh hitam mengalami oksidasi penuh.
Oolong dibuat dengan cara menjemur daun teh di bawah sinar matahari hingga layu dan menggulung.
Penelitian menunjukkan bahwa teh oolong juga mengandung polifenol yang dikaitkan dengan metabolisme lebih cepat dan mengurangi lemak perut. Sebuah penelitian pada hewan yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition menunjukkan bahwa polifenol dalam teh hijau, hitam, dan oolong semuanya memiliki kemampuan untuk membantu menurunkan jaringan lemak visceral.
Sebuah studi tahun 2020 dari Universitas Tsukuba bahkan menemukan bahwa teh oolong meningkatkan pemecahan lemak sekitar 20%, dan terus meningkat saat partisipan tidur.
3. Teh Hitam
Penggemar chai, teh sarapan ala Inggris, dan Earl Grey (semua jenis teh hitam) akan senang mengetahui bahwa penelitian telah menemukan hubungan teh hitam dengan penurunan berat badan dan pengurangan lemak visceral.
Laporan tahun 2016 yang diterbitkan dalam jurnal Molecules mengatakan bahwa polifenol yang ditemukan dalam teh hitam memiliki sifat anti-obesitas dan dapat membantu mengurangi berat badan dan lemak visceral, sedangkan penelitian pada hewan yang disebutkan sebelumnya dari The Journal of Nutrition mencakup teh hitam bersama oolong dan hijau karena pengaruhnya terhadap lemak perut.
Peserta dari studi tahun 2014 yang diterbitkan di Food & Function yang minum tiga cangkir teh hitam setiap hari selama tiga bulan mengalami lebih banyak penurunan berat badan dan pengurangan lingkar pinggang dibandingkan mereka yang tidak minum teh.
4. Teh Putih
Selanjutnya adalah teh putih, yang dikenal sebagai jenis teh yang paling lembut dan paling sedikit diproses.
Teh putih bersama dengan teh hijau dan oolong telah terbukti mempercepat metabolisme dan meningkatkan oksidasi lemak, yang dapat membantu penurunan atau pengelolaan berat badan secara keseluruhan.
Laporan tahun 2023 baru-baru ini yang diterbitkan di Food Safety & Health juga menyimpulkan bahwa teh putih memiliki dampak menguntungkan pada penurunan berat badan dan khususnya lemak visceral.
5. Teh Pu-erh
Teh pu-erh dibuat dari daun dan batang tanaman Camellia sinensis, yang merupakan tanaman yang sama untuk membuat teh hijau, oolong, dan hitam. Meskipun sumber tanaman yang digunakan sama, akan tetapi hasil teh yang diproduksi akan berbeda apabila menggunakan proses yang berbeda.
Teh ini juga ampuh dalam penurunan berat badan atau pengurangan lemak dalam beberapa penelitian.
Sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan di Phytotherapy Research menemukan bahwa peserta pria dengan sindrom metabolik yang meminum teh pu-erh mengalami sedikit penurunan lemak tubuh dan BMI.
Studi lain dari Nutrition Research menemukan bahwa ekstrak teh pu-erh membantu menurunkan berat badan, BMI, dan lemak visceral pada orang dewasa Jepang.
Danantara merupakan superholding atau perusahaan induk yang mengendalikan berbagai perusahaan besar di sektor industri sekaligus manajer investasi dari tujuh BUMN untuk saat ini yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND, serta Indonesia Investment Authority (INA) yang didirikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam konteks ekonomi, superholding sering kali dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola aset negara.
Berkaca dari holding BUMN yang telah dilakukan oleh Jokowi mulai dari holding BUMN Pertambangan, yaitu MIND ID pada tahun 2017, holding BUMN Migas, yaitu Pertamina Group pada tahun 2018, holding BUMN Farmasi pada tahun 2020, holding BUMN Perkebunan yaitu PalmCo & SugarCo pada tahun 2023, dan holding BUMN Pariwisata & Aviasi, yaitu InJourney yang didirikan pada tahun 2022.
Secara garis besar, holding-holding tersebut sukses dalam akuisisi strategis dan peningkatan efisiensi tetapi masih belum optimal dalam menghadapi tantangan besar khususnya dalam pengelolaan keuangan dan daya saing internasional.
Misalnya, holding BUMN Pertambangan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan teknologi pengolahan, sementara holding BUMN Migas masih menghadapi masalah keuangan akibat subsidi BBM dan utang yang meningkat.
Sementara, holding BUMN Farmasi masih menghadapi tantangan dalam daya saing produk lokal dibandingkan impor dan holding BUMN Pariwisata dan Aviasi, yaitu belum mampu mengeluarkan Garuda Indonesia dari utang yang besar.
Oleh karena itu, tantangan terbesar dari kelima sektor tersebut masih berkutat pada tata kelola, utang yang besar dan persaingan global. Dan holding BUMN yang berfokus pada sumber daya alam seperti MIND ID dan PalmCo lebih stabil dibandingkan sektor energi dan investasi.
Hal pertama yang mengkhawatirkan dari superholding Danantara Indonesia menggabungkan empat karakteristik industri yang berbeda, yaitu industri perbankan, industri pertambangan, industri migas, dan industri teknologi dengan risiko bisnis yang jelas berbeda dan tantangan setiap industri yang berbeda.
Apakah memungkinkan perusahaan-perusahaan besar ini yang secara signifikan memiliki karakteristik industri yang berbeda bisa bersinergi secara optimal? Atau gabungan perusahaan dengan karakteristik industri yang terlalu berbeda secara signifikan akan melemahkan superholding karena perbedaan yang terlalu lebar.
Hal kedua yang menjadi catatan adalah meskipun Jokowi telah mendirikan Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi milik negara yang didirikan pada tahun 2020 ini, sangat berbeda dengan Danantara Indonesia.
INA beroperasi secara independen dan tidak mengelola perusahaan-perusahaan secara langsung, sementara Danantara Indonesia yang baru saja diluncurkan dirancang untuk mengelola dan mengonsolidasikan aset-aset dari tujuh BUMN. INA juga lebih berperan sebagai pengelola portofolio investasi tanpa kepemilikan langsung atas perusahaan-perusahaan tersebut.
Hal ketiga yang menjadi keraguan banyak pihak terkait dengan Danantara Indonesia adalah terburu-buru untuk menciptakan superholding tanpa merancang mekanisme pengendalian internal yang memadai dan menganalisis efek pascaintegrasi akan menyebabkan kegagalan proyek besar tersebut.
Pemerintah harusnya mempertimbangkan bagaimana cara menangani efek negatif dari mengintegrasikan perusahaan dengan karakteristik yang berbeda. Dan pemerintah seharusnya mempertimbangkan ulang jika Danantara Indonesia justru mengalami dis-sinergi.
Hal keempat yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah mengenai dana pihak ketiga milik depositor. Jika Danantara gagal, nasib depositor BNI, Bank Mandiri, dan BRI sangat tergantung pada bagaimana struktur keuangan dan perlindungan simpanan diatur.
Dalam konsep investasi, dana investasi merupakan dana lebih yang siap hilang kapan pun sehingga investasi tidak hanya mengantisipasi keuntungan tetapi juga kerugian atau kita katakan dana siap hilang. Jika Danantara Indonesia hanya gagal dalam pengelolaan aset atau mengalami kerugian investasi, simpanan deposan seharusnya tetap aman karena ketiga bank tersebut masih berdiri sebagai entitas terpisah dengan cadangan modal sendiri.
Namun, jika Danantara Indonesia menggunakan dana dari bank BUMN secara besar-besaran dan gagal, ada risiko bahwa profitabilitas dan likuiditas bank bisa terganggu. Saat ini, Lembaga Penjamin Simpanan hanya memberikan garansi simpanan sampai batas Rp 2 miliar per nasabah per bank sehingga depositor kecil terlindungi.
Namun, bagaimana dengan depositor bisnis UMKM yang memiliki dana terkait dengan penerimaan dan pembayaran gaji sejumlah pegawai di atas Rp 2 miliar? Siapa yang akan menanggung simpanan UMKM dan bisnis menengah di ketiga bank BUMN tersebut?
Maka langkah aman yang bisa diambil depositor secara umum adalah membatasi simpanan sampai Rp 2 miliar di masing-masing bank peserta Danantara Indonesia agar tetap dijamin oleh LPS dari risiko sistemik.
Hal kelima yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah tata kelola. Kisah sukses superholding yang ada adalah Temasek dan kisah gagal superholding yang terbesar adalah skandal 1MDB yang terjadi di Malaysia.
Skandal 1MDB adalah salah satu kasus korupsi dan pencucian uang terbesar dalam sejarah dunia, yang melibatkan dana miliaran dolar yang dicuri dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah dana investasi milik negara Malaysia.
Awalnya 1MDB dibentuk oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, sebagai dana investasi negara untuk pembangunan ekonomi. Dana ini awalnya bertujuan menarik investasi asing dan membiayai proyek infrastruktur.
Namun, dari tahun 2009-2015, terjadi penyelewengan dana sekitar US$4,5 miliar (sekitar Rp72 triliun) melalui transaksi keuangan yang kompleks. Uang ini dialihkan ke rekening pribadi pejabat tinggi dan digunakan untuk membeli properti mewah, karya seni, dan kapal pesiar.
Jho Low, seorang pengusaha Malaysia, berperan sebagai dalang di balik pencucian uang ini. Ia menggunakan jaringan global untuk menyalurkan dana ke berbagai negara seperti Swiss, AS, Singapura, dan UEA.
Oleh karena itu, jika secara desain melalui dipersulitnya pihak ketiga seperti BPK dan KPK mengaudit Danantara Indonesia, pengendalian internal dan pengawasan yang lemah terhadap dana investasi negara maka bisa membuka peluang korupsi besar-besaran.
Ditambah lagi kolaborasi global dalam pencucian uang dapat memperumit pelacakan dana yang dicuri. Kasus ini menjadi peringatan bagi negara lain agar lebih transparan dalam pengelolaan keuangan publik.
Struktur sektor BUMN Indonesia saat ini sudah kompleks. Sebagai akibat dari diversifikasi vertikal dan horizontal, banyak BUMN memiliki struktur kepemilikan piramida dengan banyak anak perusahaan.
Jumlah total anak perusahaan BUMN, yang sering disebut anak cucu, diperkirakan mencapai ratusan. Karena persyaratan untuk mengungkapkan informasi tentang anak perusahaan, yang secara teknis tidak diklasifikasikan sebagai BUMN, lemah, dan kapasitas pengawasan pemangku kepentingan terbatas, korupsi sering terjadi di anak perusahaan ini.
“Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api,” kata Wamen Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Adanya 1 juta rumah di wilayah kota bertujuan agar masyarakat bisa bekerja tanpa harus jauh-jauh dari tempat tinggalnya. Namun harganya diharapkan bisa lebih ditekan dengan adanya intervensi pemerintah.
“Jadi kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi pada dasarnya. Karena kan begini, kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah,” kata Fahri.
Upaya pemerintah untuk mengintervensi harga diantaranya melalui penyediaan lahan. Solusi ini diharapkan dapat lebih menekan harga rumah karena harga lahan di tengah kota menjadi salah satu biaya paling besar, bahkan dibanding konstruksinya.
“Harga tanah itu adalah instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga bagi masyarakat. Karena kita juga nggak mau itu mengikuti pasar. Padahal tanahnya tanah pemerintah,” paparnya.
Biaya lain yakni dari sisi konstruksi, saat ini pemerintah sedang menghitung biaya yang pas, sehingga nantinya bisa dapat perhitungan dari harga jual unit per meternya. Nantinya harga rumah susun ini bakal bervariasi tergantung tipenya.
“Kita lagi negosiasi biaya konstruksinya. Jadi nanti lain harganya plus keuntungan yang mereka miliki. Jadi itu menjadi harga dasar,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S Djojohadikusumo menyebut Qatar sebagai salah satu investor siap membangun 1 juta uni apartemen usai Lebaran.
“Bulan April setelah Lebaran, investor dari Qatar mau bangun 1 juta apartemen. Nilainya US$ 18-20 miliar,” ungkap Hashim dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Tidak berhenti sampai 1 juta apartemen, Qatar juga berkomitmen untuk membangun lagi hingga 5 juta unit apartemen dan rumah perdesaan.
“Nanti akan dibawa lagi untuk pemerintah Qatar 3-5 juta apartemen dan rumah di perdesaan,” imbuhnya.
“Setelah kita lihat, ternyata luas existing sawah kita itu 7,4 juta hektare. Tapi luas pertaniannya rata-rata 10 juta hektare. Produksi kita 54 juta ton gabah, tapi sempat turun jadi 53 juta ton, karena El Niño,” kata Zulhas dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Ia menjelaskan, dari total lahan sawah yang ada, sebagian hanya bisa panen sekali dalam setahun karena mengandalkan curah hujan. Sementara yang bisa panen dua kali, itu karena irigasinya masih berfungsi dengan baik.
“Jadi selama 28 tahun, tidak ada irigasi baru. Ada yang rusak, ada yang belum dibangun. Inilah yang menjadi fokus kita,” ujarnya.
Menanggapi persoalan ini, kata Zulhas, pemerintah langsung menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari solusi. Hasilnya, dana sebesar Rp22 triliun telah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) khusus untuk perbaikan dan pembangunan irigasi.
“Kami rapat, minta ratas (rapat terbatas) dari Pak Presiden. Pak, ini ada masalah irigasi. Ada 2 juta hektare yang perlu kita perbaiki. Uangnya sudah ada di PU, Rp22 triliun. Yang 22 triliun itu, tolong kita bintangi dulu khusus untuk irigasi, jangan untuk jalan yang lain-lainnya. Sudah, putus Pak,” ungkap Zulhas.
Namun, pelaksanaan di lapangan ternyata masih menghadapi kendala birokrasi. Aturan yang ada membagi kewenangan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Ada jalan kabupaten, jalan kabupaten tidak boleh dibangun oleh pusat. Yang boleh dibangun pusat adalah jalan negara. Sementara kabupaten tidak membangun irigasi, yang dibangun malah jalan menuju irigasi. Tapi yang dibangun jalan, bukan irigasinya,” kata Zulhas.
Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi.
“Kalau irigasi tidak bisa dibangun oleh bupati atau gubernur, karena aturan seribu hektare oleh bupati, tiga ribu hektare oleh gubernur, yang primer baru pusat. Nah sekarang, mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000 hektare, kalau bupati dan gubernur tidak bangun, kita bisa bangun,” jelasnya.
Zulhas menargetkan, jika 2 juta hektare lahan sawah yang saat ini hanya panen sekali bisa ditingkatkan menjadi dua kali panen dalam setahun, maka produksi gabah akan naik signifikan.
“Kalau rata-rata 5 ton per hektare, tambah sekali panen, berarti kita bisa menambah 10 juta ton gabah. Jadi total produksi kita bisa menjadi 33 juta hingga 34 juta ton beras,” terang dia.
Lebih lanjut, menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kerja sama erat dengan pemerintah daerah. “Kata kunci, ini akan sukses kalau ada kerja sama antar bupati, gubernur, dan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia bahkan menegaskan, saat ini pemerintah daerah perlu mendapat pengawasan ketat agar program ini berjalan lancar.
“Kami mandorin dulu, Pak. Jadi sementara ini dimandorin dulu pemerintah daerah. Mungkin kita ini terlibat, jadi kalau nnggak dimandorin itu nggak jalan,” pungkasnya.
“Ya saya rasa itu adalah open source ya. Jadi cost-nya tidak tinggi. Sekarang ada beberapa anak muda Indonesia yang kita rekrut. Dan mereka sedang bekerja, mungkin dalam 2 minggu ke depan mereka akan presentasi ke Presiden, yang mana itu anak-anak Indonesia. Ya kita akomodasi lah,” kata Luhut saat ditemui di Hotel Shangri-La Jakarta, pekan lalu.
Menanggapi rencana ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, semua pihak dapat berkolaborasi untuk pengembangan AI di Indonesia.
Menurutnya ada potensi besar dari rencana tersebut. Sebab Indonesia bisa menjadi pemain penting, setidaknya menjadi unggulan di Asia Tenggara
“Saya kira ide Pak Luhut juga sangat bagus sekali agar kita bisa menjadi pemain penting setidaknya champion di Asia Tenggara gitu menjadi AI hub center untuk pengembangan digital talentnya dan juga infrastrukturnya dan juga produknya,” ujar Nezat saat ditemui di peluncuran platform IC4 di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Ketika ditanya apakah aplikasi tersebut akan setara dengan OpenAI dan DeepSeek, ini sangat tergantung kepada talenta digital yang dimiliki Indonesia. Sebab jika berkaca pada DeepSeek, mereka dikembangkan oleh homegrown talent yang memang tumbuh dan besar di China.
“Tentu saja mereka belajar dari berbagai belahan dunia, tetapi mereka kemudian membawa ilmu itu mengembangkannya dan memecahkan masalah-masalah kritikal yang ada di dalam pengembangan AI di China sehingga dia bisa menghasilkan DeepSeek yang ternyata jauh lebih efisien ketimbang yang konvensional yang dipakai seperti OpenAI,” terangnya.
Soal AI buatan dalam negeri, Luhut menyampaikan, AI ini akan mampu berbahasa Inggris dan Indonesia. Ia juga menekankan, teknologi kecerdasan buatan adalah bagian dari upaya digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi negara.
“Ya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang penting, dengan digitalisasi ini, Indonesia akan jadi negara yang efisien,” kata Luhut.
Meskipun belum banyak detail teknis yang diungkap, rencana ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan teknologi AI dalam negeri. Jika berhasil, Indonesia bisa memiliki model AI sendiri yang dapat bersaing dengan teknologi global.
Foto: Ruang simulator LRT Jabodebek. (CNBC Indonesia/Chandra)
Pengoperasian LRT Jabodebek saat ini menggunakan teknologi yang cukup canggih, yakni menggunakan sistem otomatis tanpa ada masinis. Hal ini karena pengoperasian LRT Jabodebek menggunakan teknologi Communication-Based Train Control (CBTC) Grade of Automation 3 (GoA3), yang memungkinkan kereta beroperasi secara otomatis dengan kendali penuh melalui sistem terintegrasi.
Untuk memastikan kehandalan operasional LRT Jabodebek, perawatan pun dilakukan secara harian dan berkala, sesuau standar dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Adapun operasional LRT Jabodebek saat ini yakni dimulai pukul 04:00 hingga 23:59 WIB, sehingga perawatan dapat dilakukan mulai pukul 00:00 hingga 04:00 WIB.
Di depo LRT Jabodebek, memiliki pusat monitoring sistem persinyalan, power system, dan pusat telekomunikasi berbasis CCTV, di mana pusat kontrol ini dinamakan Operation Control Centre (OCC). Dalam pusat kontrol ini, selain untuk memonitor sarana dan prasarana, juga tersedia meja simulasi atau train simulator untuk digunakan para calon masinis untuk berlatih mengoperasikan LRT Jabodebek.
Meski teknologi LRT Jabodebek sudah cukup canggih, tetapi manajemen masih akan terus mengevaluasi dan terus mengupgrade sistem sarana dan prasarana agar perjalanan LRT Jabodebek semakin baik dan cepat. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan demi kepuasan para penumpangnya.
Adapun salah satu target LRT Jabodebek pada tahun ini yakni berupaya untuk menaikkan kecepatan kereta dan mempersingkat waktu tempuh serta jarak antar kereta (headway).
“Headway nya diharapkan semakin pendek, ini merupakan program stategi kami di 2025,” ujar Executive Vice President (EVP) LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, dalam konferensi pers acara Tour Depo LRT Jabodebek, Senin (24/2/2025).
Purnomo mengatakan bahwa untuk meningkatkan kecepatan dan waktu tempuh, perlu adanya komunikasi dengan stakeholder seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) selaku kontraktor fase 1 LRT Jabodebek, PT INKA (Persero) selaku penyedia sarana, PT Siemens Indonesia selaku penyedia prasarana, dan PT LEN (Persero) selaku penyedia persinyalan.
“Sehingga nantinya kecepatan akan bertambah, waktu tempuh jadi lebih pendek, dan headway juga makin rapat,” pungkasnya.
Dampaknya firma konsultan yang telah bergantung pada pemerintah federal dalam berbagai proyek tampak mulai gelisah. Tidak satu pun dari mereka tampaknya memiliki tempat di meja Musk. Mereka malah bisa menjadi korban dari proyek efisiensi.
Konsultan memiliki sejarah panjang dalam menguangkan proyek pemerintah. McKinsey, penasihat strategi paling bergengsi di dunia, setidaknya menurut perkiraannya sendiri, membantu Dwight Eisenhower mendirikan jabatan kepala staf Gedung Putih pada tahun 1953 dan merancang struktur organisasi pertama NASA pada tahun 1958.
Pada tahun 1977 Jimmy Carter menggerutu bahwa birokrasi federal mempekerjakan perusahaan konsultan “secara berlebihan, tidak perlu, dan tidak tepat”. Tahun itu Booz Allen Hamilton, sebuah perusahaan konsultan, dibayar $320.000 ($1,7 juta dengan harga saat ini) oleh Departemen Pertanian untuk mencari tahu berapa banyak ayam yang harus diperiksa oleh inspekturnya per menit. Kontrak seperti itu akan terlihat seperti uang receh saat ini. Perusahaan yang sama menerima US$ 9 miliar (Rp 146,7 triliun) dari birokrasi federal pada tahun fiskal terakhir, menurut data pemerintah.
Melansir laporan The Wall Street Journal, konsultan pemerintah papan atas lainnya – Accenture, BCG, Deloitte, EY, Guidehouse (sebelumnya bagian dari PWC), KPMG, dan McKinsey – angka proyeknya melebihi US$18 miliar, naik dari hanya $5 miliar satu dekade sebelumnya.
Booz Allen Hamilton, yang berpisah dengan bisnis konsultasi sektor swasta pada tahun 2008, hampir sepenuhnya bergantung pada sektor publik.
Pemerintah federal menyumbang sekitar 8% dari total pendapatan McKinsey tahun lalu. Tidak ada klien tunggal yang lebih besar. Beberapa kontrak sangat besar. Mereka telah menghasilkan hampir US$ 70 juta sejak 2020 dengan mendukung rencana reformasi di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan.
BCG telah dialokasikan US$ 380 juta sejak 2022 oleh Badan Kesehatan Pertahanan, yang menyediakan perawatan medis untuk angkatan bersenjata, sebagai bagian dari inisiatif yang disebut “Tenaga Kerja 3.0”. Accenture telah menerima US$ 700 juta dari Departemen Pendidikan sejak 2019 untuk membangun dan mengelola situs web, aplikasi seluler, dan asisten virtual untuk bantuan siswa.
