BLOG-SERVICE

Presiden Donald Trump bersama dengan barisan pendukung Elon Musk, telah mulai melakukan perombakan pada birokrasi federal Amerika Serikat. Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin Musk telah menetapkan target untuk memangkas pengeluaran pemerintah sebesar US$ 2 triliun (Rp 32.600 triliun).

Dampaknya firma konsultan yang telah bergantung pada pemerintah federal dalam berbagai proyek tampak mulai gelisah. Tidak satu pun dari mereka tampaknya memiliki tempat di meja Musk. Mereka malah bisa menjadi korban dari proyek efisiensi.

Konsultan memiliki sejarah panjang dalam menguangkan proyek pemerintah. McKinsey, penasihat strategi paling bergengsi di dunia, setidaknya menurut perkiraannya sendiri, membantu Dwight Eisenhower mendirikan jabatan kepala staf Gedung Putih pada tahun 1953 dan merancang struktur organisasi pertama NASA pada tahun 1958.

Pada tahun 1977 Jimmy Carter menggerutu bahwa birokrasi federal mempekerjakan perusahaan konsultan “secara berlebihan, tidak perlu, dan tidak tepat”. Tahun itu Booz Allen Hamilton, sebuah perusahaan konsultan, dibayar $320.000 ($1,7 juta dengan harga saat ini) oleh Departemen Pertanian untuk mencari tahu berapa banyak ayam yang harus diperiksa oleh inspekturnya per menit. Kontrak seperti itu akan terlihat seperti uang receh saat ini. Perusahaan yang sama menerima US$ 9 miliar (Rp 146,7 triliun) dari birokrasi federal pada tahun fiskal terakhir, menurut data pemerintah.

Melansir laporan The Wall Street Journal, konsultan pemerintah papan atas lainnya – Accenture, BCG, Deloitte, EY, Guidehouse (sebelumnya bagian dari PWC), KPMG, dan McKinsey – angka proyeknya melebihi US$18 miliar, naik dari hanya $5 miliar satu dekade sebelumnya. 

Booz Allen Hamilton, yang berpisah dengan bisnis konsultasi sektor swasta pada tahun 2008, hampir sepenuhnya bergantung pada sektor publik.

Pemerintah federal menyumbang sekitar 8% dari total pendapatan McKinsey tahun lalu. Tidak ada klien tunggal yang lebih besar. Beberapa kontrak sangat besar. Mereka telah menghasilkan hampir US$ 70 juta sejak 2020 dengan mendukung rencana reformasi di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan.

BCG telah dialokasikan US$ 380 juta sejak 2022 oleh Badan Kesehatan Pertahanan, yang menyediakan perawatan medis untuk angkatan bersenjata, sebagai bagian dari inisiatif yang disebut “Tenaga Kerja 3.0”. Accenture telah menerima US$ 700 juta dari Departemen Pendidikan sejak 2019 untuk membangun dan mengelola situs web, aplikasi seluler, dan asisten virtual untuk bantuan siswa.

Pemerintah resmi membuka keran impor 200.000 ton gula meski sebelumnya menargetkan swasembada sudah tercapai di tahun 2025. Impor tersebut dalam bentuk gula mentah atau raw sugar untuk diproduksi jadi gula konsumsi di dalam negeri. Ditargetkan, impor gula ini harus segera masuk sebelum musim panen tebu – musim giling yang diprediksi mulai di April 2025 mendatang.

Lantas, apakah persetujuan impor (PI) gula sudah diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag)?

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan, jika data atau rekomendasi teknis (rekomtek) dari kementerian terkait sudah masuk, izin impor (PI) akan segera diterbitkan pihaknya.

“Ya kalau data (atau rekomtek dari kementerian teknisnya) sudah masuk, kami pasti akan segera keluarkan,” ujar Budi saat ditanya mengenai status izin impor gula di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Namun, saat ditanya lebih lanjut apakah PI gula sudah dikeluarkan, Budi masih belum bisa memberikan kepastian. “Sepertinya… nanti saya cek lagi ya. Tapi kalau sudah ditetapkan di rakortas dan sudah masuk ke kami (datanya), langsung kita keluarkan,” tambahnya.

Bapanas Dorong Kemenperin Percepat Rekomtek

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, izin impor gula sebanyak 200 ribu ton sudah mendapat persetujuan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas). Namun, hingga kini persetujuan impor (PI) dari Kemendag belum diterbitkan karena masih menunggu rekomtek dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

“Izin impornya sudah dari Rakortas. Rakortasnya sudah putuskan, 200 ribu ton. Tapi izin impor kalau sampai ke PI belum,” ujar Arief saat ditemui di kantornya, Rabu (19/2/2025).

Sejalan untuk mempercepat proses importasi, kata Arief, Bapanas berupaya mendorong Kemenperin agar segera mengeluarkan rekomtek guna mempercepat penerbitan izin impor oleh Kemendag.

“Jadi nomor satu, rekomendasinya dari kementerian teknis. Kalau gula itu Kemenperin. Gini saja deh, Badan Pangan akan dorong Kemenperin sampai Kemendag untuk percepat keluarkan izin impor gula,” sebut Arief.

Sementara untuk asal gula impor, pemerintah sampai dengan saat ini masih belum menentukan negara pemasoknya. “Bisa dari India, Thailand, Brazil, tergantung harga dan perhitungan biaya impor,” sambungnya.

Satu hal yang ditekankan Arief adalah jangan sampai impor gula merugikan petani lokal. “Harga lelang gula sudah bagus, Rp15.700 per kg. Jadi impor harus masuk sebelum panen lokal agar harga petani tidak jatuh,” tegas dia.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik kepala daerah terpilih beserta wakilnya di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Kamis (20/2/2025).

Total kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang telah dilantik sebanyak 961 orang yang berasal dari 481 daerah, terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Gladi bersih pun telah dilaksanakan di kawasan Monas, Rabu (19/2/2025).

Dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, terpantau beberapa gubernur masih berusia muda sekitar 30 tahun.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution pada tahun ini akan berusia 34 tahun. Bobby menjadi gubernur termuda dalam pelantikan gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029.

Sementara gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menjadi gubernur tertua pada pelantikan gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029 dengan berusia 73 tahun pada tahun ini.

Dari wakil gubernur, Jihan Nurlela yang merupakan wakil gubernur Lampung menjadi wakil gubernur termuda pada periode 2024-2029 berusia 31 tahun pada tahun ini. Namun, bukan hanya Jihan yang menjadi wakil gubernur di usia 30 tahunan, Vasko Ruseimy yang merupakan wakil gubernur Sumatera Barat juga masih berusia 39 tahun ini.

Sementara itu wakil gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga menjadi wakil gubernur tertua pada pelantikan gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029 dengan berusia 74 tahun pada tahun ini.

Aksi demonstrasi kembali mengguncang Tanah Air dengan tajuk “Indonesia Gelap”, yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 17-19 Februari 2025. Demo ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada besok, Kamis (20/2/2025). Tagar #IndonesiaGelap mendominasi media sosial, mencerminkan keresahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan.

Koordinator BEM SI, Satria Naufal, menyebut bahwa Indonesia Gelap adalah simbol ketakutan dan kekhawatiran rakyat terhadap masa depan bangsa. Tuntutan utama dalam aksi ini mencakup efisiensi kabinet, penolakan revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, hingga evaluasi program makan bergizi gratis.

Gerakan Indonesia Gelap muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kebijakan kontroversial di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mahasiswa menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat dan justru memperkuat oligarki politik serta ekonomi.

Fenomena unjuk rasa bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, sejumlah demonstrasi besar mengguncang pemerintahan . Berikut adalah lima aksi terbesar yang terjadi sejak 2019:

1. Demo Peringatan Darurat (Agustus 2024)

Tagar #PeringatanDarurat mengguncang media sosial pada Agustus 2024, sebagai protes terhadap keputusan DPR dan pemerintah yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024. Keputusan ini dianggap memberi celah bagi pencalonan Kaesang Pangarep dalam Pilkada, meski sebelumnya aturan usia minimum telah ditetapkan MK.

Aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota, terutama di Jakarta, di mana ribuan massa mengepung gedung DPR RI. Berbagai spanduk bertuliskan “Indonesia Darurat Demokrasi” dan “Lawan Komplotan Pembegal Konstitusi” mewarnai demonstrasi. Tekanan publik akhirnya membuat DPR menunda pengesahan revisi UU Pilkada.

2. Demo Tolak RUU KUHP (September 2019)

Gelombang unjuk rasa terbesar di era Jokowi terjadi pada September 2019, ketika mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). RUU ini dianggap berisi pasal-pasal yang membatasi kebebasan sipil dan demokrasi.

Demonstrasi terbesar terjadi di Jakarta, di mana ribuan mahasiswa mengepung DPR RI. Bentrokan terjadi antara aparat dan massa aksi, menyebabkan puluhan orang terluka. Gerakan ini juga dikenal dengan tagar #ReformasiDikorupsi, yang menjadi simbol perlawanan terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan Jokowi.

3. Demo Tolak Omnibus Law (Oktober 2020)

Pada 2020, gelombang unjuk rasa kembali terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Buruh dan mahasiswa menganggap UU ini merugikan pekerja dengan menghapus sistem upah minimum sektoral, mengurangi pesangon, serta memperpanjang jam kerja.

Demonstrasi besar terjadi di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bentrokan pecah di ibu kota, dengan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Meski aksi berlangsung selama berhari-hari, pemerintah tetap mengesahkan UU Cipta Kerja.

4. Demo Tolak Presiden 3 Periode (April 2022)

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode memicu gelombang protes besar-besaran pada April 2022. Mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menolak rencana ini, yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Demonstrasi terbesar terjadi di depan Istana Negara dan DPR RI, di mana ribuan mahasiswa menyerukan penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Aksi ini berujung bentrokan, namun wacana presiden tiga periode akhirnya tidak terealisasi.

5. Demo Pemilu 2019 (Mei 2019)

Pemilu 2019 yang diwarnai sengketa hasil perhitungan suara memicu aksi demonstrasi besar pada 21-22 Mei 2019. Massa yang menolak hasil pemilu bentrok dengan aparat keamanan di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.

Kerusuhan terjadi selama dua hari, menyebabkan enam orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Demonstrasi ini menjadi salah satu yang paling berdarah di era Jokowi, dengan dampak sosial dan politik yang besar.

Dalam lima tahun terakhir, demonstrasi telah menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan kontroversial pemerintah. Dari  Indonesia Gelap hingga Peringatan Darurat, mahasiswa dan masyarakat terus menunjukkan bahwa suara mereka tidak bisa diabaikan.

Pengadilan Niaga telah mengabulkan permohonan pencabutan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atas PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT).

Dalam keterbukaan informasi, perusahaan BUMN Karya itu menyatakan bahwa pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu telah menetapkan putusan itu pada 17 Februari 2025.

Adapun putusan itu mencabut permohonan PKPU No. 376/Pdt.sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. terhadap Waskita. Putusan itu juga membebankan biaya perkara sebesar Rp2.150.000 kepada para pemohon PKPU.

Gugatan PKPU itu diajukan oleh PT Shimizu Global Indonesia atas permintaan pelunasan utang sebesar Rp976,76 juta. “Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya penetapan pencabutan PKPU tersebut, dapat memberikan dampak positif kepada kegiatan bisnis Perseroan,” kata Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ermy Puspa dalam keterbukaan informasi yang dikutip Selasa (18/2/2025).

Pada bulan September lalu, Waskita telah melakukan restrukturisasi penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) dengan 21 perbankan, baik bank BUMN maupun swasta dengan nilai outstanding sebesar Rp26,3 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Waskita Karya juga telah mendapat persetujuan terkait Pokok Perubahan Perjanjian fasilitas Kredit Modal Kerja Penjaminan (KMKP) yang dilakukan oleh lima kreditur perbankan dengan nilai outstanding sebesar Rp5,2 triliun.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan perusahaan menargetkan restrukturisasi mulai efektif pada September 2024. Setelah restrukturisasi efektif, artinya perusahaan bisa mendapatkan kestabilan finansial yang lebih kuat.

Setelah MRA itu disetujui, Manajemen Waskita berkeyakinan suspensi saham akan dibuka, dan terhindar dari ancaman delisting. Waskita diketahui telah disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 8 Mei 2023 lalu dan terancam didepak dari bursa atau mengalami delisting apabila masih belum menyelesaikan permasalahan dan kembali diperdagangkan secara reguler.

Adapun Waskita disuspensi karena tak mampu membayar sejumlah tagihan bunga surat utang. Saham WSKT digembok di harga Rp202 per saham.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengungkapkan salah satu kebijakan keliru yang membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5% selama satu dekade terakhir, yaitu luputnya kebijakan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) tiap tahun.

Selama masa periode 2014-2024, SBY mencatat, kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri hanya tiga kali, padahal tiap tahunnya inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa selalu terjadi. Kenaikan gaji ASN tercatat hanya terjadi pada 2015, 2019, dan 2024.

“Saya harus mengatakan, gaji ASN itu jangan diabaikan. Alhamdulillah dulu, meskipun juga tidak selalu mudah, setiap tahun gaji saya naikkan. Mengapa? Setiap tahun ada inflasi,” kata SBY saat sesi wawancara khusus dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (17/2/2025).

“Kalau dari 10 tahun ASN kita, TNI, Polri, hanya naik 3 kali, ada 7 tahun, harga naik, penghasilan tetap. Overall selama 10 tahun, daya beli mereka menurun, ini jangan diabaikan” tegasnya.

Saat pendapatan ASN tak terurus, sialnya iklim ketenagakerjaan di sektor swasta juga menurut SBY selama periode itu bermasalah. Mulai dari maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menyebabkan pengangguran secara riil marak, hingga sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan kerja yang terbatas.

“Oleh karena itu, menurut saya, kembali utamakan penciptaan lapangan pekerjaan, cegah PHK, duduk bersama dengan dunia usaha, insentif fiskal apa yang bisa kita berikan pada mereka, agar tidak lakukan PHK, dan kemudian bantu yang sungguh miskin,” papar SBY.

SBY pun menegaskan, dengan kebijakan itu, selama masa pemerintahannya ekonomi mampu tumbuh hingga 6%. Selama satu dekade kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi mampu tembus 6,35% pada 2007 dengan catatan terendah pada 2009 sebesar 4,63%.

Sementara itu, selama 10 tahun terakhir, yakni 2004-2014, puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,31% yang terjadi pada 2022, dengan catatan terendah terjadi pada 2020 saat ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 2,07%.

“Kalau kita bicara menjaga pertumbuhan dari sisi konsumsi rumah tangga, itu yang paling penting dan sudah pernah kita praktekkan dan hasilnya nyata,” ucap SBY.

SBY pun mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Prabowo terkait ini. Ia mengklaim Prabowo juga telah menaruh perhatian terkait kesejahteraan ASN selama 5 tahun pemerintahannya.

“Saya pernah berdiskusi dengan Pak Prabowo beberapa kali dan belum mengerti pentingnya job creation ini, pentingnya menjaga daya beli. Kita harapkan pemerintahan beliau segera keluarkan policy menteri-menterinya yang klop untuk menuju ke penjagaan konsumsi rumah tangga ini,” ungkap SBY.

kas138

Sinyal pelemahan daya beli masyarakat Indonesia semakin terlihat. Hal tersebut seperti yang sedang terjadi di sektor otomotif. Adapun, kondisi ini membuat para pelaku usaha perusahaan pembiayaan atau multifinance mulai mengalihkan fokus dari pembiayaan kendaraan bermotor baru ke sektor lain akibat menurunnya penjualan mobil di awal tahun 2025.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil nasional pada Januari 2025 tercatat hanya mencapai 61.849 unit. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 7.909 unit atau sekitar 11,33%.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan, perusahaan multifinance mulai mengalihkan fokus bisnis ke pembiayaan dana tunai di tengah lesunya penjualan kendaraan sejak tahun lalu.

“Pinjaman dana ini yang boleh kita kenal dana tunai. Dana tunai itu untuk kebutuhan masyarakat karena kan sekarang dananya juga terbatas. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan di mana dia juga sudah lunas pinjamannya, (menjaminkan) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman,” ungkap Suwandi kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (16/2/2025).

Ia menegaskan, pembiayaan dana tunai ini tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan konsumtif tetapi juga produktif. Dengan adanya aturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjaman dana tunai untuk sektor produktif dapat mencapai Rp10 miliar sementara konsumtif maksimal sebesar Rp500 juta.

Sebelumnya, Suwandi tak menampik bahwa pembiayaan kendaraan baru pada Januari 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyebab utama penurunan ini akibat banyak masyarakat yang menunda pembelian atau malah sudah membeli kendaraan lebih awal pada Desember 2024 akibat adanya prediksi kenaikan harga mobil akibat opsen pajak baru dan perubahan tarif pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di tahun 2025.

“Nah, tapi kan ternyata tidak terjadi. Karena juga Gaikindo melobi Menteri Dalam Negeri terkait dengan pajak opsennya. Ini juga ada urusannya dengan pajak STNK, dimana pemerintah daerah melalui gubernur-gubernurnya juga disampaikan bahwa jangan sampai ada kenaikan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Diketahui, penjualan mobil nasional tengah berada dalam tren penurunan. Sepanjang tahun 2024 lalu, penjualan mobil nasional ambruk dari tahun 2023 yang mencapai 1,1 juta unit jadi hanya 865 ribu unit.

Sementara pada Januari 2024 lalu, penjualan mobil nasional secara wholesales turun dari 94.270 unit di Januari 2023 menjadi hanya sebanyak 69.619 unit. Ada penurunan 24.651 unit atau 35,40%.

Diskon tarif listrik sebesar 50% sangat disambut baik oleh masyarakat. Potongan tarif ini diberikan secara otomatis bagi pelanggan pascabayar saat membayar tagihan listrik bulanan.

Adapun, pelanggan prabayar cukup membeli token dengan harga setengahnya untuk mendapatkan jumlah kWh yang sama seperti sebelumnya.

Terbaru, Pemerintah memutuskan tarif listrik PT PLN (Persero) untuk 13 golongan pelanggan non subsidi tidak mengalami perubahan, khususnya untuk Triwulan I 2025, yaitu periode Januari hingga Maret 2025.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu mengatakan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Adapun, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Jisman menilai bahwa tarif listrik Triwulan I 2025 ditetapkan menggunakan realisasi parameter ekonomi makro bulan Agustus hingga Oktober tahun 2024, di mana secara akumulasi seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik, namun diputuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2025 adalah tetap yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode Triwulan IV Tahun 2024 sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah.

Selain itu, untuk menjaga daya beli serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga memberikan stimulus biaya listrik yang merupakan bagian dari paket insentif di bidang ekonomi berupa diskon 50% tarif listrik kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang listrik sampai dengan daya 2.200 VA yang menyasar 81,42 juta pelanggan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025.

Pemberian diskon biaya listrik dilaksanakan secara otomatis melalui sistem PLN. Pelanggan pascabayar mendapatkan diskon 50% dari rekening biaya listrik untuk pemakaian bulan Januari 2025 (yang akan dibayar pada bulan Februari 2025) dan untuk pemakaian bulan Februari 2025 (yang akan dibayar pada rekening bulan Maret 2025).

Sedangkan pelanggan prabayar diberikan diskon secara langsung ketika pembelian token listrik pada bulan Januari dan Februari 2025, sehingga masyarakat cukup membayar harga token sebesar setengah dari pembelian bulanan biasanya untuk mendapatkan kWh yang sama.

“Masyarakat juga diharapkan menggunakan energi listrik dengan lebih hemat dan bijak untuk mendukung kemandirian energi,” ujar Jisman dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (15/2/2025).

Selama pelaksanaan pemberian diskon biaya listrik, Jisman menegaskan bahwa pemerintah meminta kepada PT PLN (Persero) untuk tetap wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen dan tetap menjaga efisiensi operasi.

Lantas, berapa tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi selama Triwulan I 2025 ini? Berikut daftarnya:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

Bank Mandiri melalui berbagai inovasi pada skills and knowledge development training bagi pegawai berhasil mengantongi sertifikat internasional ISO 21001:2018 Educational Organization Management Systems for Educational Organizations dan ISO 30422:2022 Human Resources-Learning & Development. Bahkan, bank berlogo pita emas ini mampu menjadi pelopor penerapan ISO 30422 pertama di tanah air.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyatakan sertifikasi ini menjadi bukti Bank Mandiri dalam memberikan standar terbaik dalam pengelolaan pendidikan dan pengembangan. Hal ini selaras dengan upaya untuk mengakselerasi prestasi pegawai Bank Mandiri atau Mandirian.

“Penerapan standar ISO 21001:2018 dan ISO 30422:2022 yang dilakukan oleh Mandiri Corporate University menunjukkan komitmen kami dalam memastikan pengembangan pegawai sebagai prioritas utama. Fakta bahwa Bank Mandiri menjadi pelopor dalam penerapan ISO 30422:2022 di bidang Human Resources-Learning and Development merupakan refleksi dari visi besar kami untuk terus berinovasi dan memimpin transformasi di sektor perbankan Indonesia,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (14/2/2025).

Adapun ISO 21001:2018 merupakan standar internasional yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam secara efektif dan efisien. Sementara itu, ISO 30422:2022 menjadi bukti bahwa Mandiri Corporate University berhasil menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan pembelajaran dan pengembangan pegawai yang selaras dengan konteks dan strategi organisasi.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya, menyampaikan, pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh Bank Mandiri yang berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan berkualitas dan mendukung keberlanjutan pengembangan Mandirian.

“Kami optimis, dengan standar internasional ini, Mandiri Corporate University dapat terus memberikan kontribusi strategis dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pegawai, sehingga mampu menjawab tantangan bisnis di masa depan. Hingga, mempertahankan posisi Bank Mandiri sebagai talent pool unggulan di tanah air,” jelasnya.

Hasilnya, Mandirian mampu berkontribusi pada pencapaian finansial perseroan pada tahun lalu yang tumbuh ekspansif. Pada Kuartal IV-2024, Bank Mandiri membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 55,78 triliun yang ditopang oleh pendapatan bunga bersih (NII) mencapai Rp 75,83 triliun. Hal ini juga didukung oleh realisasi kredit Bank Mandiri secara konsolidasi mencapai Rp 1.670,55 triliun atau naik 19,5% secara year on year (YoY), dengan pertumbuhan positif di beberapa segmen utama.

Realisasi tersebut, sekaligus menjadikan Bank Mandiri sebagai bank dengan loan market share terbesar di industri.

Sementara itu, kualitas kredit tetap menjadi perhatian utama Bank Mandiri. Hal ini tercermin dari upaya perseroan dalam menjaga rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tetap terkendali di level 0,97% pada akhir 2024, turun 5 basis poin (bps) dari periode tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tercatat tumbuh sebesar 7,73% YoY menjadi Rp 1.699 triliun, didorong oleh kenaikan signifikan pada segmen giro dan tabungan. Porsi CASA mencapai 80,3% dari total DPK juga mencerminkan efektivitas strategi perseroan dalam mengoptimalkan pendanaan berbasis dana murah.

Besaran efisiensi anggaran yang telah Presiden Prabowo Subianto lakukan untuk belanja kementerian atau lembaga (K/L) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 akan menjadi acuan penyusunan belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (13/2/2025).

“Akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” ucap Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta.

Ia mengatakan, dengan mekanisme pemangkasan anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun ini senilai Rp 306,69 triliun, maka ke depan pola belanja pemerintah pusat akan lebih efisien dan terukur.

Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran senilai Rp 306,69 triliun itu tidak akan mengubah postur APBN 2025 yang nilai belanjanya sebesar Rp 3.621,3 triliun. Sebab, belanja pemerintah pusat yang terpangkas itu diarahkan untuk program-program prioritas pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan,” tuturnya.