BLOG-SERVICE

_{Pertemuan DJKI dan APKI bahas potensi indikasi geografis kelapa. (Foto: dok DJKI)}

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memperkuat langkah hilirisasi komoditas kelapa nasional melalui pelindungan indikasi geografis. Upaya ini dibahas dalam pertemuan bersama Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) di Gedung DJKI, Jakarta pada Rabu (5/11/2025).

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar menegaskan, indikasi geografis menjadi strategi penting untuk mengangkat nilai tambah komoditas kelapa Indonesia. Selain memberikan peningkatan nilai jual dan akses pasar, salah satu manfaatnya adalah memberikan penguatan posisi petani kelapa dan kelembagaannya. 

“Indonesia adalah penghasil kelapa terbesar kedua di dunia, serta eksportir terbesar gula kelapa dan briket arang shisha. Dengan indikasi geografis, produk kelapa kita tidak hanya diakui karena kualitasnya, tetapi juga karena reputasi dan keunikan daerah asalnya,” ujar Hermansyah.

Lebih lanjut, Hermansyah menyampaikan, hilirisasi kelapa merupakan Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Sinergi antara hilirisasi dan pelindungan indikasi geografis diyakini dapat memperkuat branding daerah, memastikan standar mutu, serta membuka peluang ekspor yang lebih berkelanjutan.

Hingga saat ini, Hermansyah menyebutkan, Indonesia telah memiliki satu produk kelapa yang terdaftar sebagai indikasi geografis, yakni Kelapa Babasal Taima dari Sulawesi Tengah dan satu produk olahan kelapa, yaitu Gula Kelapa Kulonprogo dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

_{Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno}

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno (atau akrab disapa Bang Doel), menjenguk siswa yang menjadi korban insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. Kunjungan terhadap para korban ini dilakukan di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rano Karno menyambangi ruang ICU sebelum menuju ke ruang rawat inap. Menurutnya, ada sekitar 16 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi.

“Kalau di Rumah Sakit Islam, tadi ada beberapa. Dan di Yarsi ada 19 orang… eh, 16 masih dirawat, kira-kira itu,” ujar Rano Karno kepada wartawan, Minggu (9/11/2025).

Mantan Gubernur Banten itu menerangkan kondisi pasien yang dirawat di RS Yarsi mayoritas masih dalam pemulihan. Kebanyakan korban merupakan siswa yang mengalami masalah pada pendengaran

“Alhamdulillah, walaupun tentu memerlukan waktu pemulihan. Kalau di Yarsi ini, lebih banyak kepada pendengaran. Apa istilahnya? (Hearing loss) kalau bahasa Betawinya Budeg mendadak, supaya kita bisa segera paham artinya,” jelas Rano.

Rano juga mengungkap bahwa ada satu orang yang masih menjalani perawatan di ICU. Korban yang dirawat di ICU ini akan menjalani operasi lanjutan dalam waktu dekat.

_{Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie (foto: dok ist)}

Komisi Reformasi Polri menargetkan akan menyerahkan laporan, dan rekomendasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu tiga bulan setelah resmi dilantik.

“Komisi ini diharapkan bekerja secepatnya, meskipun Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu tertentu. Minimal tiga bulan sudah ada laporan awal, walaupun bisa berkembang sesuai kebutuhan,” ujar Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, usai menerima arahan dari Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).

Jimly mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar komisi tersebut responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya terkait berbagai isu seputar kepolisian. Ia menambahkan, evaluasi yang dilakukan tidak menutup kemungkinan meluas ke lembaga lain.

“Bahkan beliau menyampaikan kepada kami, bukan hanya kepolisian yang perlu dievaluasi, tetapi juga semua kelembagaan yang dibangun setelah reformasi perlu dikaji. Salah satunya adalah kepolisian, sesuai aspirasi yang berkembang di masyarakat,” jelas Jimly.

_{Menhaj: Biaya Haji 2026 Sudah Disepakati, Tunggu Keputusan Presiden}

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI bersama DPR telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026. Sebagai tindaklanjutnya, kini kesepakatan tersebut hanya tinggal menunggu keputusan Presiden (Keppres).

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pada hari ini, pihaknya akan mengirimkan penyusunan draf terkait BPIH kepada Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg).

“Nggak tau berapa lama (diterbitkannya), nanti keluar dari Setneg kembali ke kita,” kata pria yang akrab disapa Gus Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Biasanya, kata dia, Keppres tersebut akan selesai dalam kurun waktu 14 hari sejak dimasukkannya draf tersebut. Meski begitu, ia meyakini Keppres itu tak akan memakan waktu lama.

“Saya kira nggak akan lebih dari 14 hari. Mungkin kurang dari itu (sudah terbit),” ujarnya.

_{Sidang etik anggota DPR di MKD (Foto: Tangkapan layar)}

Koordinator Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan (Unhan), Letkol TNI Suwarko, memastikan tidak ada pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kenaikan gaji anggota DPR RI dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.

Ia menekankan narasi yang beredar di media sosial mengenai anggota DPR RI yang berjoget dalam Sidang Tahunan Parlemen karena kenaikan gaji adalah tidak benar atau hoaks.

“Seingat saya, kebetulan saya ada di ruangan tersebut dari sebelum acara dimulai sampai selesai, saya tidak pernah mendengar ada informasi kenaikan gaji atau yang lain,” kata Suwarko saat memberikan keterangan di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas kasus lima anggota DPR RI nonaktif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Suwarko berpandangan, aksi joget dari peserta maupun tamu undangan Sidang Tahunan Parlemen merupakan respons atas penampilan timnya saat membawakan lagu Sajojo dan Gemu Famire, yang memang bernuansa kegembiraan.

“Pendapat kami, respons dari peserta sidang maupun penonton yang ada di sana saat itu adalah karena terhibur — murni terhibur dengan penampilan kami yang menampilkan, utamanya saat itu, dua lagu yaitu Sajojo dan Gemu Famire,” ujarnya.

Untuk itu, Suwarko menyatakan sangat wajar bila para peserta dan tamu Sidang Tahunan Parlemen memberikan respons dengan berjoget saat timnya tampil. Ia justru khawatir jika penampilan timnya tidak disambut dengan antusias.

“Kalau menurut saya, itu sangat wajar. Bahkan bagi saya, respons tersebut adalah bentuk atau jawaban bahwa para peserta memang terhibur,” ucapnya.

_{Bocah Hanyut di Kali Mampang}

Seorang remaja berusia 16 tahun bernama MF Alfarizi dilaporkan hanyut di Kali Mampang, Jakarta Selatan. Korban diduga terseret arus saat berenang di kali yang tengah meluap.

“Korban bernama Alfarizi, yang hanyut di Kali Mampang kawasan Jalan Poncol Jaya, Kuningan Barat,” ujar Kapolsek Mampang, Kompol Wahid Key kepada wartawan, Sabtu (1/11/2025).

Menurut Wahid, peristiwa itu terjadi pada Rabu, 29 Oktober 2025, namun baru dilaporkan kepada pihak kepolisian pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Saat kejadian, korban diketahui mengenakan kaus jersey bola berwarna merah serta celana training panjang hitam bergaris kuning. Alfarizi memiliki tinggi badan sekitar 160 sentimeter, berbadan kurus, berambut ikal, dan memiliki bekas jahitan di bagian kepala.

“Korban dan temannya pada sore hari sedang berenang dengan kondisi kali sedang meluap,” tuturnya.

_{Presiden Prabowo Subianto tiba di Korsel (foto: Biro Pers)}

Presiden Prabowo Subianto tiba di Republik Korea pada Kamis (30/10/2025), untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 yang digelar di Gyeongju. 

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Prabowo beserta rombongan mendarat di Pangkalan Udara Gimhae, Busan pada pukul 22.20 waktu setempat (WS).

Di bawah tangga pesawat, ketibaan Presiden di Republik Korea disambut oleh Menteri Defense Acquisition Program Administration Republik Korea, Mayjen (Purn) Seok Jong Gun, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongju Song Ho-Jun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Cecep Herawan, dan Athan KBRI Seoul Kolonel Pnb Muhammad Arief. Presiden kemudian berjalan melewati pasukan jajar kehormatan.

Rangkaian KTT APEC 2025 dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. Rangkaian konferensi ini diagendakan menghadirkan para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia-Pasifik.

Di bawah keketuaan Republik Korea, KTT APEC tahun ini mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper” yang mencerminkan komitmen bersama anggota APEC untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. 

^{Ketua DPD RI Sultan Najamudin}

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menggelar DPD Award di The Tribrata Hotel, Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (28/10) malam.

Penghargaan tersebut akan diberikan kepada sejumlah tokoh masyarakat di daerah yang selama ini dianggap berkontribusi pada sejumlah sektor di wilayahnya. 

“DPD Award ini digelar untuk pertama kalinya setelah DPD berumur 21 tahun,” kata Ketua DPD RI, Sultan Najamudin, Selasa (28/10/2025)

Sultan mengatakan, lewat acara itu pihaknya ingin merangkum berbagai aspirasi dan permintaan dari daerah. Sebab, para anggota DPD pada prinsipnya merupakan perwakilan dari seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Sultan, pihaknya selama ini banyak melihat tokoh masyarakat yang berperang di daerah mereka masing-masing. Mereka berkontribusi di banyak sektor mulai pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata, maupun kebudayaan namun tak terpotret.

“Beberapa kategori pantas diberikan kepada orang daerah, atau tokoh-tokoh daerah yang memang kontribusinya memang cukup signifikan,” katanya.

_{LRT Jabodebek}

Layanan LRT Jabodebek mengalami gangguan operasional pada Sabtu (25/10/2025). 

Gangguan tersebut menyebabkan sejumlah rangkaian kereta terhenti di jalur dan memaksa ratusan penumpang dievakuasi ke stasiun terdekat.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan bahwa gangguan disebabkan oleh kendala pada sistem tertrail yang berfungsi sebagai penyuplai listrik untuk rangkaian LRT.

Gangguan tersebut disebabkan adanya kendala pada sistem tertrail sebagai penyuplai listrik untuk tren set LRT Jabodebek. Sehingga semua perjalanan pada lintas pelayanan LRT Jabodebek pada pagi hari tadi sempat mengalami kendala,” ujar Mahendro dalam keterangan resminya.

Akibat dari masalah yang terjadi, lima tren set LRT Jabodebek terpaksa berhenti di petak jalur, dan seluruh 653 penumpang yang berada di dalamnya harus dievakuasi ke stasiun terdekat. 

_{Kapuspen Kemendagri Benni Irwan/ist}

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26 hingga 29 Oktober 2025.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, menjelaskan, mereka dikumpulkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah.

“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” ujar Benni, Jumat (24/10/20245).

Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal waktu, target, dan kualitas program. 

Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. 

Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ujar Benni.

Dia menegaskan, Rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan.