Menhaj: Biaya Haji 2026 Sudah Disepakati, Tunggu Keputusan Presiden

Menhaj: Biaya Haji 2026 Sudah Disepakati, Tunggu Keputusan Presiden

Menhaj: Biaya Haji 2026 Sudah Disepakati, Tunggu Keputusan Presiden

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI bersama DPR telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026. Sebagai tindaklanjutnya, kini kesepakatan tersebut hanya tinggal menunggu keputusan Presiden (Keppres).

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pada hari ini, pihaknya akan mengirimkan penyusunan draf terkait BPIH kepada Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg).

“Nggak tau berapa lama (diterbitkannya), nanti keluar dari Setneg kembali ke kita,” kata pria yang akrab disapa Gus Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Biasanya, kata dia, Keppres tersebut akan selesai dalam kurun waktu 14 hari sejak dimasukkannya draf tersebut. Meski begitu, ia meyakini Keppres itu tak akan memakan waktu lama.

“Saya kira nggak akan lebih dari 14 hari. Mungkin kurang dari itu (sudah terbit),” ujarnya.

Saksi Ahli: Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan Bukan karena Naik Gaji

Saksi Ahli: Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan Bukan karena Naik Gaji

Sidang etik anggota DPR di MKD (Foto: Tangkapan layar)

Koordinator Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan (Unhan), Letkol TNI Suwarko, memastikan tidak ada pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kenaikan gaji anggota DPR RI dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.

Ia menekankan narasi yang beredar di media sosial mengenai anggota DPR RI yang berjoget dalam Sidang Tahunan Parlemen karena kenaikan gaji adalah tidak benar atau hoaks.

“Seingat saya, kebetulan saya ada di ruangan tersebut dari sebelum acara dimulai sampai selesai, saya tidak pernah mendengar ada informasi kenaikan gaji atau yang lain,” kata Suwarko saat memberikan keterangan di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas kasus lima anggota DPR RI nonaktif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Suwarko berpandangan, aksi joget dari peserta maupun tamu undangan Sidang Tahunan Parlemen merupakan respons atas penampilan timnya saat membawakan lagu Sajojo dan Gemu Famire, yang memang bernuansa kegembiraan.

“Pendapat kami, respons dari peserta sidang maupun penonton yang ada di sana saat itu adalah karena terhibur — murni terhibur dengan penampilan kami yang menampilkan, utamanya saat itu, dua lagu yaitu Sajojo dan Gemu Famire,” ujarnya.

Untuk itu, Suwarko menyatakan sangat wajar bila para peserta dan tamu Sidang Tahunan Parlemen memberikan respons dengan berjoget saat timnya tampil. Ia justru khawatir jika penampilan timnya tidak disambut dengan antusias.

“Kalau menurut saya, itu sangat wajar. Bahkan bagi saya, respons tersebut adalah bentuk atau jawaban bahwa para peserta memang terhibur,” ucapnya.

Berenang saat Kali Meluap, Seorang Bocah Hanyut di Kali Mampang

Berenang saat Kali Meluap, Seorang Bocah Hanyut di Kali Mampang

Bocah Hanyut di Kali Mampang

Seorang remaja berusia 16 tahun bernama MF Alfarizi dilaporkan hanyut di Kali Mampang, Jakarta Selatan. Korban diduga terseret arus saat berenang di kali yang tengah meluap.

“Korban bernama Alfarizi, yang hanyut di Kali Mampang kawasan Jalan Poncol Jaya, Kuningan Barat,” ujar Kapolsek Mampang, Kompol Wahid Key kepada wartawan, Sabtu (1/11/2025).

Menurut Wahid, peristiwa itu terjadi pada Rabu, 29 Oktober 2025, namun baru dilaporkan kepada pihak kepolisian pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Saat kejadian, korban diketahui mengenakan kaus jersey bola berwarna merah serta celana training panjang hitam bergaris kuning. Alfarizi memiliki tinggi badan sekitar 160 sentimeter, berbadan kurus, berambut ikal, dan memiliki bekas jahitan di bagian kepala.

“Korban dan temannya pada sore hari sedang berenang dengan kondisi kali sedang meluap,” tuturnya.

Prabowo Tiba di Korea Selatan Hadiri KTT APEC

Prabowo Tiba di Korea Selatan Hadiri KTT APEC

Presiden Prabowo Subianto tiba di Korsel (foto: Biro Pers)

Presiden Prabowo Subianto tiba di Republik Korea pada Kamis (30/10/2025), untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 yang digelar di Gyeongju. 

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Prabowo beserta rombongan mendarat di Pangkalan Udara Gimhae, Busan pada pukul 22.20 waktu setempat (WS).

Di bawah tangga pesawat, ketibaan Presiden di Republik Korea disambut oleh Menteri Defense Acquisition Program Administration Republik Korea, Mayjen (Purn) Seok Jong Gun, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongju Song Ho-Jun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Cecep Herawan, dan Athan KBRI Seoul Kolonel Pnb Muhammad Arief. Presiden kemudian berjalan melewati pasukan jajar kehormatan.

Rangkaian KTT APEC 2025 dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. Rangkaian konferensi ini diagendakan menghadirkan para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia-Pasifik.

Di bawah keketuaan Republik Korea, KTT APEC tahun ini mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper” yang mencerminkan komitmen bersama anggota APEC untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. 

DPD RI Award Digelar Perdana, Ajang Penghargaan untuk Tokoh Daerah

DPD RI Award Digelar Perdana, Ajang Penghargaan untuk Tokoh Daerah

Ketua DPD RI Sultan Najamudin

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menggelar DPD Award di The Tribrata Hotel, Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (28/10) malam.

Penghargaan tersebut akan diberikan kepada sejumlah tokoh masyarakat di daerah yang selama ini dianggap berkontribusi pada sejumlah sektor di wilayahnya. 

“DPD Award ini digelar untuk pertama kalinya setelah DPD berumur 21 tahun,” kata Ketua DPD RI, Sultan Najamudin, Selasa (28/10/2025)

Sultan mengatakan, lewat acara itu pihaknya ingin merangkum berbagai aspirasi dan permintaan dari daerah. Sebab, para anggota DPD pada prinsipnya merupakan perwakilan dari seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Sultan, pihaknya selama ini banyak melihat tokoh masyarakat yang berperang di daerah mereka masing-masing. Mereka berkontribusi di banyak sektor mulai pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata, maupun kebudayaan namun tak terpotret.

“Beberapa kategori pantas diberikan kepada orang daerah, atau tokoh-tokoh daerah yang memang kontribusinya memang cukup signifikan,” katanya.

Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok

Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok

LRT Jabodebek

Layanan LRT Jabodebek mengalami gangguan operasional pada Sabtu (25/10/2025). 

Gangguan tersebut menyebabkan sejumlah rangkaian kereta terhenti di jalur dan memaksa ratusan penumpang dievakuasi ke stasiun terdekat.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan bahwa gangguan disebabkan oleh kendala pada sistem tertrail yang berfungsi sebagai penyuplai listrik untuk rangkaian LRT.

Gangguan tersebut disebabkan adanya kendala pada sistem tertrail sebagai penyuplai listrik untuk tren set LRT Jabodebek. Sehingga semua perjalanan pada lintas pelayanan LRT Jabodebek pada pagi hari tadi sempat mengalami kendala,” ujar Mahendro dalam keterangan resminya.

Akibat dari masalah yang terjadi, lima tren set LRT Jabodebek terpaksa berhenti di petak jalur, dan seluruh 653 penumpang yang berada di dalamnya harus dievakuasi ke stasiun terdekat. 

Bahas Pemangkasan TKD, Sekda dan Bappeda se-Indonesia Dikumpulkan di Kampus IPDN

Bahas Pemangkasan TKD, Sekda dan Bappeda se-Indonesia Dikumpulkan di Kampus IPDN

Kapuspen Kemendagri Benni Irwan/ist

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26 hingga 29 Oktober 2025.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, menjelaskan, mereka dikumpulkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah.

“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” ujar Benni, Jumat (24/10/20245).

Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal waktu, target, dan kualitas program. 

Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. 

Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ujar Benni.

Dia menegaskan, Rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan.

Rincian Tarif Listrik Subsidi per kWh Terbaru Periode Oktober hingga Desember 2025

 Rincian Tarif Listrik Subsidi per kWh Terbaru Periode Oktober hingga Desember 2025

Rincian Tarif Listrik Subsidi per kWh Terbaru Periode Oktober hingga Desember 2025

Rincian tarif listrik subsidi per kWh terbaru periode Oktober hingga Desember 2025. Pemerintah memutuskan tarif listrik untuk pelanggan non subsidi dan pelanggan listrik subsidi tidak mengalami kenaikan alias tetap di Oktober hingga Desember 2025. Dengan demikian tarif listrik untuk pelanggan non subsidi dan pelanggan listrik subsidi sama seperti bulan sebelumnya hingga akhir tahun 2025.

Tarif tenaga listrik untuk pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

“Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan tarif tenaga listrik untuk pelanggan PT PLN (Persero) pada triwulan IV yakni Oktober-Desember tahun 2025 tetap. Tarif listrik tidak naik untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

“Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk tariff adjustment triwulan IV tahun 2025 di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” katanya.

Prabowo Bakal Bagikan Layar 72 Inci ke Sekolah, Ini Fungsinya

Prabowo Bakal Bagikan Layar 72 Inci ke Sekolah, Ini Fungsinya

Presiden Prabowo Subianto (foto: biro pers)

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk membagikan perangkat digital interaktif berukuran 72 inci atau interactive flat panel (IFP) ke seluruh sekolah di Indonesia, termasuk wilayah terpencil.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya transformasi digital pendidikan nasional serta solusi untuk mengatasi keterbatasan tenaga pengajar di sejumlah daerah.

“Tahun ini kita memberikan satu interactive flat panel, layar digital 75 inci di tiap sekolah SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya.

Prabowo menyebut pemerintah telah menyalurkan lebih dari 50.000 unit perangkat tersebut dan menargetkan 288.000 unit IFP didistribusikan tahun ini. Setiap perangkat dilengkapi komputer berkapasitas besar yang memuat seluruh silabus dan konten pembelajaran nasional, memungkinkan siswa dan guru mengakses materi pelajaran kapan pun.

“Semua silabus kita akan ada di situ. Jadi sekolah-sekolah yang tidak punya guru Bahasa Inggris, Mandarin, atau Matematika bisa tetap belajar dengan kualitas terbaik,” kata Prabowo.

Daftar PO Bus yang Ternyata Punya Bisnis SPBU

Daftar PO Bus yang Ternyata Punya Bisnis SPBU

Daftar PO Bus yang Ternyata Punya Bisnis SPBU (Foto: Freepik)

Perusahaan otobus (PO) bus yang ternyata punya SPBU. PO bus tidak hanya bersaing dalam layanan bus AKAP atau pariwisata, namun juga punya lini bisnis lainnya seperti SPBU.

Bisnis SPBU di Indonesia menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan memberikan keuntungan besar. Tak heran, banyak pihak menggeluti bisnis SPBU termasuk PO bus.

Langkah ini bukan sekadar diversifikasi bisnis, melainkan strategi yang mampu memangkas biaya operasional. Dengan SPBU pribadi, mereka bisa lebih leluasa mengelola pengeluaran bahan bakar, memastikan pasokan BBM tanpa harus antre serta menjaga kualitas bahan bakar yang digunakan.

Berikut ini PO bus yang ternyata punya SPBU seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (19/1/2025)

1. PO Haryanto memiliki SPBU di beberapa lokasi, salah satunya di Jalan Raya Pantura Jenarsari, Kendal, Jawa Tengah.  SPBU milik PO asal Kudus, Jawa Tengah tersebut juga melayani untuk PO bus lain dan juga jenis kendaraan lain.