BLOG-SERVICE

_{Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi (Jonathan Simanjuntak)}

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah memeriksa sebanyak 40 saksi dalam kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2022.

1. Periksa 40 Saksi

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan, puluhan saksi itu berasal dari pihak birokrasi dan swasta.

Udah 40-an. 40 lebih mungkin, hampir 40-an [saksi],” kata Anang kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).

Meski begitu, Anang tidak mengungkap secara detail siapa saja saksi yang telah diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dalam perkara pajak ini.

Ini termasuk ketika dikonfirmasi apakah ada pejabat tinggi Kementerian Keuangan yang sudah dimintai keterangan dalam kasus itu.

“Pokoknya dari birokrasi ada, unsur birokrasi ada, dari unsur swasta juga ada,” ujarnya.

Kejagung mengusut kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Anang menyebut dalam kasus ini terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan yang kongkalikong dengan wajib pajak.

_{Produksi Emas dan Tembaga Freeport 2026 Diprediksi Turun Tajam di Tengah Kenaikan Harga (Foto: Freepik)}

 PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan penurunan signifikan pada produksi emas dan tembaga sepanjang 2026. Pada periode tersebut, diproyeksikan harga emas dan tembaga tengah mengalami penguatan yang signifikan.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan, volume penjualan tembaga diperkirakan hanya mencapai 478 ribu ton, atau 68 persen dari rencana awal 703 ribu ton. Artinya, produksi tembaga akan turun sekitar 32 persen dari target sebelumnya.
 
Sementara untuk produksi emas diperkirakan turun lebih dalam, dari rencana awal 45 ton, proyeksi terbaru menunjukkan penjualan hanya 26 ton, atau 57 persen dari target, sehingga terjadi penurunan sebesar 43 persen.

“Sementara untuk emas, dari rencana kita 45 ton, ini RKAB yang baru tahun 2026 hanya memproduksi 26 ton, ini semua akan dikonsumsi oleh PT Antam, tidak ada rencana untuk mengekspor emas,” ujarnya dalam RDP Bersama Komisi VI DPR RI, Senin (24/11/2025).

Di tengah proyeksi penurunan produksi emas dan tembaga, harga kedua komoditas tersebut diperkirakan bakal menguat tajam di tahun 2026 mendatang. Harga emas diproyeksikan tembus USD4.000/oz, naik dari proyeksi awal USD1.900/oz. Sementara untuk harga tembaga global, pada tahun 2026 diproyeksikan tembus USD4,75/lb (pon) atau lebih tinggi dari target sebelumnya USD3,75/lb.

_{Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto}

 Polda Metro Jaya mengajukan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo Cs, tersangka dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Masa pencekalan diperpanjang dari sebelumnya 20 hari menjadi 6 bulan.

“Jadi, pencekalan oleh penyidik itu dilakukan, dikirimkan untuk delapan orang yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari, dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

Budi menjelaskan, bahwa pencekalan ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan yang masih berjalan.

“Proses pencekalan ini adalah untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi, untuk mempermudah sehingga dilakukan pencekalan, karena dari tersangka sendiri pada saat pemeriksaan terakhir itu mengajukan saksi dan ahli yang meringankan sehingga proses ini juga berjalan,” ujarnya.

Diketahui, Roy Suryo Cs tidak ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka pada Kamis (13/11/2025). Mereka tidak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli yang meringankan.

_{Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar}

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan, kehadiran Panji Bangsa sebagai bagian upaya kolektif mewarnai hidupan sosial, ideologi, dan politik bangsa. Panji Bangsa didirikan untuk memberikan kontribusi nyata.

“Panji Bangsa dirintis untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik kita,’’ ujar Cak Imin saat membuka Munas Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa di kantor DPP PKB, Rabu (19/11/2025).

Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) ini melanjutkan, Panji Bangsa juga berkontribusi dalam pengamanan ketika demo ricuh akhir Agustus.

‘’Terima kasih atas kontribusi maksimal terutama saat krisis 25 Agustus lalu dalam menjaga objek vital PKB dan mengawal para tokoh,”ucapnya.

Dikatakan Cak Imin, Panji Bangsa harus berorientasi pada demokrasi, yakni demokrasi yang berpihak pada rakyat.

“Demokrasi kita adalah kerakyatan, terwujudnya sistem yang adil. Tidak ada jalan lain kecuali mengubah orientasi ekonomi kita agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, bahwa Panji Bangsa dan PKB sama-sama lahir dari kekuatan sosial yang berpihak pada kelompok paling lemah.

Karena itu, ia berharap Munas pertama ini mampu memperkuat fungsi dan peran strategis Panji Bangsa. “Ideologi kita satu, membela yang paling lemah,” tutup Cak Imin.

Komandan Nasional DKP Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, menegaskan pentingnya kesetaraan dan kedisiplinan dalam proses kaderisasi.  “Tidak ada perlakuan istimewa bagi anggota Panji Bangsa,” tegasnya.

Rivqy meminta kader Panji Bangsa melepaskan ‘baju kebesaran’ Panji Bangsa, karena di sini Panji Bangsa “satu rata satu rasa’’.

_{Ilustrasi penculikan (Foto: Dok )}

Penculikan dan perdagangan anak bernama Bilqis (4) memantik sorotan publik. Bilqis ternyata bukan satu-satunya korban penculikan di tahun ini.

Bilqis hilang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Empat hari kemudian, anak itu ditemukan ratusan kilometer dari tempat awal hilang, di Jambi.

Seiring dengan ditemukannya Bilqis, polisi pun membongkar jaringan penculikan dan tindak pidana perdagangan anak. Polisi juga memastikan kejadian ini bukan peristiwa tunggal, para pelaku ternyata pernah melakukan tindak pidana perdagangan orang bermodus adopsi.

“Kasus ini menunjukkan adanya praktik jual beli anak yang dikamuflase sebagai adopsi. Kami akan mengusut jaringan ini sampai ke akar,” ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro beberapa waktu lalu.

Berdasarkan catatan Pusat Kriminal Nasional Bareskrim Polri, ternyata ada ratusan orang yang menjadi korban penculikan. Data ini dihimpun berdasarkan Januari–November 2025.

hipmibelu.org

_{Kompolnas: Polri Masih Boleh Duduki Jabatan Sipil!}

 Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Polisi diperbolehkan menjabat di luar institusi sesuai dengan Undang-Undang ASN.

“Menurut Undang-Undang Kepolisian itu memang dilarang yang tak berkaitan, kalau berkaitan boleh. Dan itu ada aturan UU ASN di PP, saya lupa nomor PP-nya dan itu jika dibuka berkaitan memang dibolehkan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).

Anam menerangkan, anggota polisi memang diperbolehkan menjabat di luar institusi asalkan masih berkaitan dengan penegakan hukum. Di antaranya BNN, KPK hingga BNPT.

“Berkaitan ini salah satunya terkait penegakkan hukum. Butuh keterampilan khusus kepolisian. Misalnya kayak BNN, BNPT, KPK atau lembaga-lembaga lain yang erat kaitannya dengan kerja-kerja kepolisian khususnya penegakkan hukum yang tak tergantikan,” ujar dia.

Dia menegaskan, kepolisian masih erat kaitannya dengan Polri. Ia menilai beda dengan TNI, yang jika bermasalah akan disidang di peradilan khusus.

_Kejagung

Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, mengatakan keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap kasus besar sangat mempengaruhi persepsi publik. 

Hal itu diungkapkan menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan Korps Adhiyaksa menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. “Keberanian Kejagung menetapkan tersangka terhadap para pelaku Tipikor yang memiliki jabatan dan pengaruh tinggi, sangat mempengaruhi persepsi publik,” ujar Ikhwan, dikutip Kamis (13/11/2025).

Diakui Ikhwan, survei itu menggambarkan persepsi subjektif masyarakat yang terbentuk dari  hal yang tampak di permukaan. Dari penampakan itu, Kejagung menunjukkan kinerja profesional dalam penanganan kasus-kasus megakorupsi.

Ikhwan menekankan, penilaian positif ini harus diiringi dengan reformasi sistemik sehingga pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penindakan saja. Reformasi sistem itu diperlukan agar pemberantasan korupsi jangan sampai hanya bongkar pasang aktor. Presiden Prabowo, menurutnya, harus memprioritaskan upaya reformasi terhadap sistem yang masih menimbulkan praktik korupsi. 

“Agar penindakan terhadap kasus-kasus megakorupsi berdampak secara substansi dan mendongkrak kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Prabowo, tergantung dari upaya reformasi yang berhasil dilakukan pasca penindakan,” imbuhnya.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 76 persen, terdiri dari 10 persen sangat percaya dan 66 persen cukup percaya. Lebih tinggi dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

_{Pertemuan DJKI dan APKI bahas potensi indikasi geografis kelapa. (Foto: dok DJKI)}

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memperkuat langkah hilirisasi komoditas kelapa nasional melalui pelindungan indikasi geografis. Upaya ini dibahas dalam pertemuan bersama Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) di Gedung DJKI, Jakarta pada Rabu (5/11/2025).

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar menegaskan, indikasi geografis menjadi strategi penting untuk mengangkat nilai tambah komoditas kelapa Indonesia. Selain memberikan peningkatan nilai jual dan akses pasar, salah satu manfaatnya adalah memberikan penguatan posisi petani kelapa dan kelembagaannya. 

“Indonesia adalah penghasil kelapa terbesar kedua di dunia, serta eksportir terbesar gula kelapa dan briket arang shisha. Dengan indikasi geografis, produk kelapa kita tidak hanya diakui karena kualitasnya, tetapi juga karena reputasi dan keunikan daerah asalnya,” ujar Hermansyah.

Lebih lanjut, Hermansyah menyampaikan, hilirisasi kelapa merupakan Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Sinergi antara hilirisasi dan pelindungan indikasi geografis diyakini dapat memperkuat branding daerah, memastikan standar mutu, serta membuka peluang ekspor yang lebih berkelanjutan.

Hingga saat ini, Hermansyah menyebutkan, Indonesia telah memiliki satu produk kelapa yang terdaftar sebagai indikasi geografis, yakni Kelapa Babasal Taima dari Sulawesi Tengah dan satu produk olahan kelapa, yaitu Gula Kelapa Kulonprogo dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

_{Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno}

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno (atau akrab disapa Bang Doel), menjenguk siswa yang menjadi korban insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. Kunjungan terhadap para korban ini dilakukan di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rano Karno menyambangi ruang ICU sebelum menuju ke ruang rawat inap. Menurutnya, ada sekitar 16 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi.

“Kalau di Rumah Sakit Islam, tadi ada beberapa. Dan di Yarsi ada 19 orang… eh, 16 masih dirawat, kira-kira itu,” ujar Rano Karno kepada wartawan, Minggu (9/11/2025).

Mantan Gubernur Banten itu menerangkan kondisi pasien yang dirawat di RS Yarsi mayoritas masih dalam pemulihan. Kebanyakan korban merupakan siswa yang mengalami masalah pada pendengaran

“Alhamdulillah, walaupun tentu memerlukan waktu pemulihan. Kalau di Yarsi ini, lebih banyak kepada pendengaran. Apa istilahnya? (Hearing loss) kalau bahasa Betawinya Budeg mendadak, supaya kita bisa segera paham artinya,” jelas Rano.

Rano juga mengungkap bahwa ada satu orang yang masih menjalani perawatan di ICU. Korban yang dirawat di ICU ini akan menjalani operasi lanjutan dalam waktu dekat.

_{Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie (foto: dok ist)}

Komisi Reformasi Polri menargetkan akan menyerahkan laporan, dan rekomendasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu tiga bulan setelah resmi dilantik.

“Komisi ini diharapkan bekerja secepatnya, meskipun Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu tertentu. Minimal tiga bulan sudah ada laporan awal, walaupun bisa berkembang sesuai kebutuhan,” ujar Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, usai menerima arahan dari Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).

Jimly mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar komisi tersebut responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya terkait berbagai isu seputar kepolisian. Ia menambahkan, evaluasi yang dilakukan tidak menutup kemungkinan meluas ke lembaga lain.

“Bahkan beliau menyampaikan kepada kami, bukan hanya kepolisian yang perlu dievaluasi, tetapi juga semua kelembagaan yang dibangun setelah reformasi perlu dikaji. Salah satunya adalah kepolisian, sesuai aspirasi yang berkembang di masyarakat,” jelas Jimly.