Rencana pemerintah yang bakal menghentikan pembangunan proyek jalan tol yang masih dalam tahap perencanaan memunculkan reaksi investor. Badan usaha jalan tol (BUJT) melalui Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia Kris Ade Sudiyono menyebut, upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bakal menghentikan sementara pembangunan jalan tol merupakan domain dari pemerintah.
“Perencanaan jaringan jalan yang belum prioritas, mungkin itu yang istilahnya ditunda. Jadi kami lihat statement pemerintah prioritizing, supaya betul-betul perencanaan jaringan jalan yang dibutuhkan publik yang perlu didahulukan. Kalaupun saat ini ada beberapa ruas jaringan jalan yang sudah masuk dalam perencanaan kementerian PU dilanjutkan,” kata Kris kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/1/2025).
Salah satu alasan pemerintah berencana untuk menghentikan pembangunan jalan tol karena sumber dana. Padahal, Kris menyebut uang untuk pembangunan jalan tol berasal dari investor sendiri. Sehingga anggapan penghentian pembangunan jalan tol karena keterbatasan anggaran dirasa kurang tepat.
“Kita lihat pembangunan jalan tol semuanya menggunakan partisipasi badan usaha. Jadi kalau domain constraint anggaran pemerintah, bukannya saat ini yang digunakan untuk membangun jalan tol investor dengan kemitraan badan usaha? Jadi tidak menggunakan APBN,” sebut Kris.
“Ruas fiskal sempit memunculkan inisiatif kolaborasi dengan mengundang badan usaha kalau alasan keterbatasan kita selalu terbatas makanya muncul investor, kalau projek layak dan dibutuhkan publik harusnya perencanaan jaringan jalan jadi prioritas,” lanjutnya.
Maka ketika sudah masuk ke dalam perencanaan serta sudah uji kelayakan maka itu diteruskan, termasuk jalan yang sudah masuk ke dalam konstruksi, itu juga dilanjutkan. Apalagi jalan yang sudah masuk tahap operasi.
“Keterlibatan kami para investor untuk perencanaan jalan yang ditawarkan kepada investor. Jadi kami belum terlibat dan kita dorong perencanaan jaringan jalan adanya di kementerian pihak pemerintah bukan di kita,” kata Kris.
Adapun tahap perencanaan masuk ke dalam domain pemerintah, sehingga hak dan kewajiban pemerintah ketika memetakan jaringan jalan. Padahal jaringan jalan bukan hanya jalan tol, tapi juga integrasi moda transportasi lain seperti pengembangan wilayah, sedangkan jika hanya mengandalkan jaringan jalan tol maka hanya sepotong-sepotong.
“Adapun yang punya kapabilitas perencanaan itu pemerintah, sedangkan investor hanya melihat perspektif jalan tol semata,” kata Kris.
Sebelumnya Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan proyek tol yang belum berjalan akan ditunda dulu pembangunannya.
“Semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu. Sebenarnya ada beberapa yang masih kajian ya,” ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo di Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
“Tol-tol yang sekarang masih lelang seperti Gilimanuk-Mengwi, kemudian Tol Getaci itu tetap jalan. beberapa tol yang konstruksi itu tetap jalan,” sebutnya.