Proyek Jalan Tol Baru Bakal Disetop Sementara, Pengusaha Bilang Begini

Jalan Tol Betung – Jambi seksi IV (Interchange Tempino – Interchange Ness) sepanjang 18,49 Km. (Dok: HK)

Rencana pemerintah yang bakal menghentikan pembangunan proyek jalan tol yang masih dalam tahap perencanaan memunculkan reaksi investor. Badan usaha jalan tol (BUJT) melalui Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia Kris Ade Sudiyono menyebut, upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bakal menghentikan sementara pembangunan jalan tol merupakan domain dari pemerintah.

“Perencanaan jaringan jalan yang belum prioritas, mungkin itu yang istilahnya ditunda. Jadi kami lihat statement pemerintah prioritizing, supaya betul-betul perencanaan jaringan jalan yang dibutuhkan publik yang perlu didahulukan. Kalaupun saat ini ada beberapa ruas jaringan jalan yang sudah masuk dalam perencanaan kementerian PU dilanjutkan,” kata Kris kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/1/2025).

Salah satu alasan pemerintah berencana untuk menghentikan pembangunan jalan tol karena sumber dana. Padahal, Kris menyebut uang untuk pembangunan jalan tol berasal dari investor sendiri. Sehingga anggapan penghentian pembangunan jalan tol karena keterbatasan anggaran dirasa kurang tepat.

“Kita lihat pembangunan jalan tol semuanya menggunakan partisipasi badan usaha. Jadi kalau domain constraint anggaran pemerintah, bukannya saat ini yang digunakan untuk membangun jalan tol investor dengan kemitraan badan usaha? Jadi tidak menggunakan APBN,” sebut Kris.

“Ruas fiskal sempit memunculkan inisiatif kolaborasi dengan mengundang badan usaha kalau alasan keterbatasan kita selalu terbatas makanya muncul investor, kalau projek layak dan dibutuhkan publik harusnya perencanaan jaringan jalan jadi prioritas,” lanjutnya.

Maka ketika sudah masuk ke dalam perencanaan serta sudah uji kelayakan maka itu diteruskan, termasuk jalan yang sudah masuk ke dalam konstruksi, itu juga dilanjutkan. Apalagi jalan yang sudah masuk tahap operasi.

“Keterlibatan kami para investor untuk perencanaan jalan yang ditawarkan kepada investor. Jadi kami belum terlibat dan kita dorong perencanaan jaringan jalan adanya di kementerian pihak pemerintah bukan di kita,” kata Kris.

Adapun tahap perencanaan masuk ke dalam domain pemerintah, sehingga hak dan kewajiban pemerintah ketika memetakan jaringan jalan. Padahal jaringan jalan bukan hanya jalan tol, tapi juga integrasi moda transportasi lain seperti pengembangan wilayah, sedangkan jika hanya mengandalkan jaringan jalan tol maka hanya sepotong-sepotong.

“Adapun yang punya kapabilitas perencanaan itu pemerintah, sedangkan investor hanya melihat perspektif jalan tol semata,” kata Kris.

Sebelumnya Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan proyek tol yang belum berjalan akan ditunda dulu pembangunannya.

“Semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu. Sebenarnya ada beberapa yang masih kajian ya,” ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo di Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

“Tol-tol yang sekarang masih lelang seperti Gilimanuk-Mengwi, kemudian Tol Getaci itu tetap jalan. beberapa tol yang konstruksi itu tetap jalan,” sebutnya.

Minta Investasi Apple Dihitung Ulang, Menperin: Apa Sampai US$ 1 M?

Menperin Agus Gumiwang usai bertemu perwakilan Apple di Kantor Kemenperin. (CBC Indonesia/Intan Rakhmayanti)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa nilai dari investasi itu hanya dihitung berdasarkan capex suatu perusahaan.

Pernyataan ini berkaitan dengan komitmen investasi Apple yang akan membangun pabrik aksesori AirTag yang diklaim bernilai US$ 1 miliar (Rp 16,2 triliun) di Batam, Indonesia.

Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani usai bertemu dengan perwakilan Apple di kantornya, Selasa (7/1/2025).

Investasi yang digadang-gadang Apple tersebut ternyata bukan pembangunan pabrik baru. Apple ternyata menggandeng perusahaan di Batam untuk memproduksi Airtag. Menperin mengisyaratkan nilai investasi pembukaan fasilitas produksi tersebut tidak sebesar yang digaungkan sebelumnya.

“Yang menjadi catatan kepada kami, investasi pabrik yang sudah dikomitmenkan oleh Apple kepada kita, kepada Indonesia oleh Kementerian Investasi, nilai dari investasinya itu hanya bisa dihitung berdasarkan capex, berdasarkan fixed number,” ujar Agus saat konferensi pers di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

“Maksudnya begini, jadi jangan ada upaya menghitung nilai investasi di luar capex, misalnya memasukkan proyeksi nilai ekspor di dalam nilai investasi, itu enggak bisa. Kalau itu once itu kita entertain, kita akan sulit lagi, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain juga akan minta yang sama. Kalau kita masukkan komponen proyeksi nilai ekspor, itu enggak bisa,” imbuhnya.

Lalu kemudian, perusahaan juga tidak bisa memasukkan komponen atau variabel bahan baku menjadi nilai investasi. Perhitungan nilai investasi hanya bisa diukur lewat belanja modal perusahaan.

“Nah itu apakah sampai US$ 1 miliar? Silakan dihitung,” kata Menperin. “Jadi menurut pandangan kami, yang kami inginkan itu adalah perhitungan nilai investasi itu hanya berdasarkan Capex, tidak yang lain-lain,” lanjutnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa Kemenperin ingin agar komitmen Apple di Indonesia memenuhi prinsip keadilan. Prinsip berkeadilan itu adalah nilai investasi Apple di negara lain, investasi produsen-produsen di luar Apple yang ada di Indonesia, nilai tambah pendapatan untuk negara, dan berkeadilan keempat adalah penciptaan tenaga kerja.

Selain itu, Apple juga meraup pendapatan yang besar di Indonesia. “2023-2024 Rp 59 triliun bayangin saja. Sales Apple ini luar biasa besarnya,” jelas Menperin.

Mengenai sanksi dalam kasus Apple, di aturan Permenperin 29 Tahun 2017 Pasal 59 disampaikan bahwa sanksinya bisa berupa pencabutan nilai TKDN. Sanksinya khusus untuk skema ketiga, sanksinya bisa berupa penambahan modal, artinya penambahan investasi yang sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan pihak Apple.

“Oleh sebab itu kami keluar dengan satu angka tertentu yang sudah kami hitung secara hati-hati dan menurut kami angka tersebut angka yang memang kuat dasarnya sebagai counter proposal yang kami sudah sampaikan kepada Apple kemarin.” pungkasnya.

Apple Tawarkan Investasi Rp 16 Triliun di RI, Menperin: Tidak Cukup

Menperin Agus Gumiwang usai bertemu perwakilan Apple di Kantor Kemenperin, Selasa (7/1/2025).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan jika nilai investasi yang diajukan oleh Apple sebesar US$ 1 miliar (Rp 16,1 triliun), itu tidak cukup.

Meski demikian, ia tak menyebut berapa angka tepat untuk ditawarkan Apple di Indonesia. 

“Pokoknya saya nggak bisa bicara soal angka. Tapi kemarin saya sudah sampaikan bahwa dalam pandangan kami di Kemenperin, US$1 billion (Rp 16 triliun) itu tidak cukup,” kata Agus saat ditemui di Kantor Kemenperin usai pertemuan dengan pihak Apple, Selasa (7/1/2025).

Agus sendiri sempat bertemu dengan perwakilan Apple selama 30 menit, sebelum Apple melanjutkan negosiasi dengan tim teknis Kemenperin.

Adapun Apple mengirim 4 perwakilan untuk bernegosiasi, termasuk salah satunya Nick Amman, Vice President of Global Policy Apple. Sementara perwakilan Kemenperin berjumlah 6 orang.

Saat dikonfirmasi lagi soal hasil dari negosiasi, Agus hanya menjawab singkat.

“Doain aja good news,” tutup Agus sambil masuk ke mobilnya.

Tarik Pembiayaan Anggaran Berlebih, APBN 2024 Tersisa Rp 45,4 T

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Konferensi Pers APBN 2024. (Tangkapan Layar Youtube  Ministry of Finance Republic of Indonesia)

Pembiayaan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 lebih tinggi ketimbang target yang dirancang untuk keseluruhan tahun ini.

Total pembiayaan anggaran sepanjang tahun ini realisasinya sebesar Rp 553,2 triliun, yang terdiri dari pembiayaan utang senilai Rp 556,6 triliun dikurangi pembiayaan non utang yang minus Rp 3,4 triliun.

Namun, pembiayaan anggaran itu lebih tinggi Rp 30,4 triliun dari target tahun ini yang senilai Rp 522,8 triliun, terdiri dari anggaran pembiayaan utang yang targetnya sebarnya Rp 648,1 triliun sedangkan pembiayaan non utang minus Rp 125,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan, dari sisi pembiayaan utang maka mengalami penurunan dari target awal senilai Rp 91,5 triliun, karena dari Rp 648,1 triliun dan Rp 556,6 triliun.

“Pembiayaan utang berhasil turun, lebih rendah sebesar Rp 91,5 triliun,” kata Thomas saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Thomas menjelaskan, turunnya realisasi pembiayaan utang itu disebabkan dukungan pengelolaan pembiayaan utang yang terukur didukung pembiayaan non utang yang lebih produktif dan efektif.

Namun, naiknya pembiayaan anggaran itu terjadi tatkala defisit APBN 2024 realisasinya malah turun dari target Rp 522,8 triliun menjadi hanya Rp 507,8 triliun. Meski persentase terhadap PDB nya sama-sama 2,29% antara target dan realisasi.

Kondisi ini yang pada akhirnya membuat realisasi APBN 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA 2024 menjadi sebesar Rp 45,4 triliun, karena pembiayaan anggaran realisasinya Rp 553,2 triliun sedangkan defisit APBN hanya terealisasi Rp 507,8 triliun.

“Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA berhasil mencapai Rp 45,4 triliun. SiLPA ini akan menjadi bantalan yang penting dalam memperkuat buffer fiskal di APBN 2025, memberi ruang lebih luas untuk menghadapi berbagai dinamika yang bisa terjadi di 2025,” kata Thomas.

15 Pekerjaan Rawan PHK Massal, Bersiap Ganti Profesi di 2025

Daftar Pekerjaan yang Terancam Punah, Harus Siap Ganti Profesi

Riset Forum Ekonomi Dunia (WEF) periode 2023-2027 menyebutkan sekitar 83 juta lapangan pekerjaan akan menghilang. Sejumlah profesi diperkirakan punah dan pekerjanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tergerus perkembangan teknologi yang semakin masif.

Dalam risetnya berjudul Future of Work 2023, terungkap bahwa 23% tenaga kerja pada sejumlah industri diperkirakan akan berubah. Semua itu terjadi hanya dalam kurun waktu lima tahun saja.

Risiko perkembangan teknologi tak hanya terkait hilangnya pekerjaan. Namun, bakal ada beberapa pekerjaan baru yang akan muncul selama periode tersebut.

Salah satu industri yang akan mengalami perubahan drastis adalah media, hiburan, dan olahraga. Sekitar 23% pekerjaan bakal lenyap karena tergantikan dengan kemunculan profesi baru.

Hal serupa juga akan terjadi pada lebih 23% pekerjaan di bidang pemerintahan, komunikasi digital dan teknologi informasi, real estat, layanan keuangan, serta transportasi dan rantai pasok.

Berdasarkan laporan WEF, dikutip Minggu (5/1/2025), berikut 15 daftar pekerjaan yang perlahan menuju punah hingga periode 2027 mendatang:

1. Teller bank

2. Petugas pos

3. Kasir dan loket

4. Data entry

5. Sekretaris dan administrasi

6. Staf pencatat stok (stock-keeping)

7. Staf akuntansi, pembukuan, dan payroll

8. Legislator dan pejabat pemerintahan

9. Staf statistik, asuransi, dan keuangan

10. Sales door-to-door, pedagang kaki lima, dan penjual koran

11. Satpam

12. Manajer kredit dan pinjaman

13. Penyelidik dan pemeriksa klaim

14. Penguji software

15. Relationship manager

Tol Ini Rampung 2026, Palembang-Betung Terasa Sejengkal

Jalan Tol Palembang - Betung yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. (Dok: PUPR)

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) terus berupaya mendorong percepatan penyelesaian Jalan Tol Palembang – Betung yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.

“Jalan Tol Palembang – Betung sepanjang 69,19 Km yang saat ini dalam tahap penyelesaian konstruksi merupakan bagian dari konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang nantinya juga akan tersambung dari Lampung hingga ke Aceh,” ungkap Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2025).

Selain itu dikatakan Munir, kehadiran Jalan Tol ini juga akan memberikan kemudahan pendistribusian logistik, hasil pertanian seperti karet, kelapa sawit, serta komoditas unggulan Sumatra lainnya akan lebih lancar.

Jalan Tol Palembang – Betung terbagi menjadi 3 Seksi pekerjaan yakni, Seksi I Palembang – Rengas (21,5 km), Seksi II Rengas – Pangkalan Balai (33 km), dan Seksi III Pangkalan Balai – Betung (14,69 km).

Ditargetkan untuk penyelesaian konstruksi Seksi 1 sampai dengan Triwulan II tahun 2026, lalu seksi 2 pada Triwulan III tahun 2025. Kemudian, untuk Seksi 3, ditargetkan akan selesai konstruksinya pada Triwulan I tahun 2026.

Jalan Tol yang menghubungkan Kota Palembang dengan Betung ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan antar wilayah dari yang sebelumnya 3,5 jam menjadi 1 jam saja.

Nantinya Jalan Tol ini akan memiliki 2 Gerbang Tol (GT) yakni GT Rengas dan GT Pangkalan Balai, serta memiliki 2 Simpang Susun (SS) yakni SS Gandus dan SS Pulau Rimo.

Jalan Tol Palembang – Betung merupakann bagian dari Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung sepanjang 111,6 km yang saat ini sudah beroperasi yakni Seksi 1 dan 2A dari Kayu Agung hingga Kramasan sepanjang 42,5 km.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menambahkan bahwa Hutama Karya berkomitmen untuk tidak hanya memastikan pembangunan berjalan sesuai target, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Kami percaya bahwa kehadiran jalan tol ini akan meningkatkan efisiensi logistik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekitar.

“Setelah Jalan Tol ini tersambung sepenuhnya, maka akan terhubung langsung dengan Ruas Betung – Tempino – Jambi, sehingga akan membuka konektivitas baru dari Palembang ke Jambi, guna memperkuat jaringan transportasi serta membuka peluang ekonomi baru yang akan semakin berkembang di Pulau Sumatera,” timpal Adjib.

Jelang derbi lawan Lazio, Ranieri bahagia dengan penampilan Dybala

Jelang derbi lawan Lazio, Ranieri bahagia dengan penampilan Dybala

Penyerang AS Roma Paulo Dybala menggiring bola pada pertandingan pekan ke-10 Liga Italia kontra Torino di Stadion Olimpico, Roma, Kamis (31/10/2024). ANTARA/AFP/Alberto Pizzoli/am.

 Pelatih AS Roma Claudio Ranieri bahagia dengan penampilan pemainnya Paulo Dybala menjelang derbi della Capitale melawan Lazio di Stadion Olimpico pada Senin (6/1) pukul 02.45 WIB.

Penampilan Dybala menjadi angin segar bagi Ranieri setelah pemain asal Argentina itu tampil gemilang pada dua laga terakhir dengan mencetak tiga gol dan satu assist.

“Ini membuat kami bahagia karena ketika Paulo berada dalam performa seperti ini, layak untuk membayar harga tiket untuk melihat pesepakbola dengan kualitas bintang seperti itu,” kata Ranieri, dikutip dari AFP, Jumat.

Ranieri memiliki awal yang beragam sebagai pelatih ketiga Roma musim ini, namun jika Giallorossi menang dalam derbi, maka ini akan menjadi sesuatu yang spesial bagi para penggemar.

Keinginan Roma untuk memberikan kemenangan untuk penggemarnya mungkin terkabul karena performa Lazio sedang goyah dalam sebulan terakhir setelah hanya meraup tujuh poin dari kemungkinan 15 poin yang bisa didapatkan di Liga Italia.

Hasil buruk ini membuat Lazio berada di posisi keempat dengan 35 poin atau terpaut enam poin dari pemimpin klasemen Atalanta.

Poin yang diraih Lazio masih lebih baik dari Roma yang memiliki 20 poin di posisi kesepuluh. Mereka hanya mengumpulkan tujuh poin dalam enam pertandingan terakhir sejak Ranieri yang berusia 73 tahun keluar dari masa pensiunnya pada pertengahan November lalu.

“Ini saatnya untuk mengertakkan gigi dan mengakui betapa sulitnya masa yang kita alami,” kata pelatih Lazio Marco Baroni.

“Kami akan menghadapi pertandingan ini dengan semangat yang baik dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan yang kami tahu sangat berarti,” tambah dia.

Roma memenangkan derbi terakhir dengan skor 1-0. Namun, hasil ini masih tak menutup fakta bahwa Serigala Roma masih tertinggal dari Lazio yang mengoleksi empat kemenangan dari 10 pertemuan terakhir di liga.

YLKI imbau masyarakat tidak “panic buying” token listrik karena diskon

YLKI imbau masyarakat tidak "panic buying" token listrik karena diskon

Arsip foto – Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kedua dari kiri) saat memaparkan diskon tarif listrik 50 persen untuk rumah tangga dengan daya listrik 2.200 VA ke bawah pada periode Januari hingga Februari 2025 di konferensi pers bertajuk “Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan masyarakat” di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, 16 Desember 2024. ANTARA/HO-PLN UID Kalselteng/pri.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta masyarakat untuk tidak panic buying atau melakukan pembelian secara berlebihan terhadap token listrik di tengah diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah hingga Februari mendatang.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menyikapi program diskon tarif listrik yang diberikan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah sebagai insentif kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Belilah token (listrik) sesuai kebutuhan, tidak perlu panic buying walaupun ada diskon listrik. Penghematan yang diperoleh masyarakat dari program diskon tersebut baiknya digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif,” ujar Tulus Abadi, di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa insentif tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok, sehingga sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk memborong token listrik yang sudah diberikan diskon 50 persen.

“Masyarakat harus bijak memanfaatkan diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah. Penghematan tersebut bisa kita gunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau jadi modal usaha sehingga berdampak positif bagi perekonomian. Jangan malah konsumtif dengan memborong listrik,” katanya lagi.

Tulus pun mengapresiasi pemerintah yang telah menyasar masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam memberikan diskon tarif listrik tersebut, mengingat jumlah dan daya beli kalangan tersebut yang semakin menurun.

“Diskon 50 persen listrik ini hanya diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 Volt Ampere ke bawah. Artinya yang disasar adalah kelompok pelanggan menengah ke bawah. Jadi pelanggan menengah atas jangan komplain dong, karena mereka merupakan golongan yang mampu,” katanya pula.

Pemerintah memberikan diskon listrik 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA dan 2.200 VA yang berlaku sejak Januari hingga Februari 2025. Pemberian diskon tersebut dilaksanakan secara otomatis melalui sistem PT PLN (Persero).

Pelanggan pascabayar mendapatkan diskon 50 persen dari rekening biaya listrik untuk pemakaian bulan Januari 2025 (yang akan dibayarkan pada bulan Februari 2025) dan untuk pemakaian bulan Februari 2025 (yang akan dibayarkan pada rekening bulan Maret 2025).

Sedangkan, pelanggan prabayar diberikan diskon secara langsung ketika pembelian token listrik pada bulan Januari dan Februari 2025, sehingga masyarakat cukup membayar harga token sebesar setengah dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan kWh yang sama.

Sementara pelanggan PLN dengan daya 3.500-6.600 VA akan tetap dikenakan PPN sebesar 12 persen.

Jenis-jenis kendaraan yang terkena PPN 12 persen

Jenis-jenis kendaraan yang terkena PPN 12 persen

Ilustrasi – Konvoi kendaraan mewah. ANTARA/Polda Metro Jaya.

Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun ini secara resmi telah mengesahkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen untuk barang-barang dan juga jasa yang masuk dalam kategori mewah.

Kenaikan PPN 12 persen ini juga berdampak pada kendaraan-kendaraan yang dijual di pasar otomotif Indonesia. Meski begitu, terdapat beberapa spesifikasi khusus yang terdampak kenaikan PPN 12 persen tersebut.

Hal tersebut sudah termaktub di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam Permen tersebut jika melihat pasal 2 ayat 1, terdapat beberapa spesifikasi yang mendetail untuk kendaraan-kendaraan yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif yang berbeda-beda.

Tarif tersebut tersedia mulai dari 15 persen, 20 persen, 25 persen, hingga 40 persen. Hal tersebut tergantung jenis dan juga spesifikasinya.

Sementara pada ayat 2 juga dijelaskan dengan adanya tarif yang berbeda-beda, seperti 40 persen, 50 persen, 60 persen dan juga 70 persen. Hal ini juga sesuai dengan jenis dan spesifikasinya mulai dari 3.000 cc sampai dengan 4.000 cc.

Tidak hanya roda empat, kendaraan berjenis motor juga dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda sesuai dengan yang termaktub di pasal 22 dan juga 23.

Pasal 22 berbunyi, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) cc sampai dengan 500 (lima ratus) cc; atau kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis, yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 60 persen.

Selanjutnya, pada pasal 23 juga dijelaskan kendaraan-kendaraan yang terkena pajak seperti kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 (empat ribu) cc; kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 (lima ratus) cc; atau trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah, yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 95 persen.

“Hari ini pemerintah memutuskan kenaikan tarif PPN 11 persen jadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Saya ulangi supaya jelas, kenaikan PPN dari 11 persen jadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).

“Contoh, pesawat jet pribadi. Itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan atau digunakan masyarakat papan atas. Kapal pesiar, yacht, motor yacht, rumah yang sangat mewah. Artinya, untuk barang jasa selain tergolong barang mewah tidak ada kenaikan PPN. Tetap sebesar berlaku sekarang, yang sejak 2022,” kata Prabowo. 

Partai Buruh akan usulkan capres-cawapres pada Pemilu 2029 pascaputusan MK

Partai Buruh akan usulkan capres-cawapres pada Pemilu 2029 pascaputusan MK

Arsip foto – Ketua Tim Pemenangan Pilkada Partai Buruh Said Salahudin (tengah) di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza.

Partai Buruh akan mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2029 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahuddin mengatakan capres dan cawapres untuk Pemilu 2029 yang diusulkan berasal dari tokoh internal Partai Buruh dengan membuka peluang koalisi dengan partai politik lain.

“Karena MK telah menetapkan pada Pemilu 2029 tidak ada lagi aturan presidential threshold dan ditegaskan pula bahwa partai politik yang tidak mengusulkan capres-cawapres akan dikenakan sanksi dilarang mengikuti pemilu berikutnya,” kata Said dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Partai Buruh tetap membuka peluang koalisi dengan partai politik lain sepanjang bersedia memperjuangkan kesejahteraan buruh, petani, dan orang-orang kecil sesuai dengan platform Partai Buruh.

Dengan putusan yang menghapus presidential threshold, Partai Buruh menilai Mahkamah Konstitusi telah berhasil melaksanakan fungsinya sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara sekaligus pelindung hak asasi manusia.


Dia juga menilai bahwa MK terlihat mulai gerah dengan perilaku partai-partai politik di Senayan yang dianggap terlalu mendominasi proses pencalonan capres-cawapres untuk pemilu.

Oleh karena itu, menurut dia, MK telah kembali kepada khitahnya sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi, sebagaimana pernah ditunjukkan pada masa-masa awal saat dipimpin Profesor Jimly Asshiddiqie dan Profesor Mahfud Md.

“MK sudah mulai memberikan perhatian secara proporsional dan adil kepada parpol non-parlemen,” katanya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1).

Pasal yang dihapus itu berisi tentang syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di DPR RI, atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota legislatif (pileg) sebelumnya.