KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan

KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan

Dua Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan (foto: Okezone)

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengaturan pemenang proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Medan. Dua tersangka tersebut adalah Eddy Kurniawan (EKW), seorang wiraswasta, dan Muhlis Hanggani Capah (MHC), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian Medan periode 2021–Mei 2024.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang didukung kecukupan alat bukti.

“Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 1–20 Desember 2025,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (1/12/2025).

Keduanya ditahan di cabang rumah tahanan negara dari Rutan Klas I Jakarta Timur.

Asep menjelaskan, MHC bersama stafnya diduga melakukan pengaturan berbagai paket pekerjaan yang berada dalam kewenangannya. Salah satu yang dikondisikan adalah pembangunan emplasemen dan bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB). Pengkondisian tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan panitia kerja (pokja) serta kegiatan “asistensi” sebelum atau saat proses lelang.

“MHC selaku PPK sekaligus perpanjangan tangan dari saudara HT (Harno Trimadi), Direktur Prasarana, memberikan arahan kepada Ketua Pokja berupa daftar penyedia jasa yang akan dimenangkan,” jelas Asep.

Polri Terjunkan 87 Ribu Personel Tanggulangi Bencana di Seluruh Indonesia

Polri Terjunkan 87 Ribu Personel Tanggulangi Bencana di Seluruh Indonesia

Polri terjunkan 87 personel tanggulangi Bencana di Indonesia

Polri memastikan kesiapannya dalam upaya penanggulangan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Operasi bantuan darurat ini dipusatkan di Mako Polisi Udara Pondok Cabe dengan pemberangkatan pesawat CN dan Fokker yang membawa logistik serta personel.

“Polri diminta segera melakukan tindakan nyata dalam rangka mitigasi bencana, dan instruksi ini langsung ditindaklanjuti hari ini,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo, Sabtu (29/11/2025).

Ia menegaskan, Polri tidak hanya mengirim logistik, tetapi juga memastikan kesiapan kekuatan personel di lapangan. “Total keseluruhan 87.924 personel Polri disiagakan untuk mengantisipasi potensi bencana di seluruh Indonesia,” ujar Trunoyudo.

Bantuan yang dikirim mencakup ribuan paket kebutuhan anak dan ibu, obat-obatan, jas hujan, selimut, kasur lipat, makanan cepat saji, hingga peralatan khusus seperti genset, masker, serta teknologi pendukung seperti Techno WiFi dan portable solar generator. Sementara peralatan SAR yang digerakkan meliputi puluhan perahu karet, ratusan pelampung, tenda peleton, tenda dokas, fieldbed, MTP, hingga senso dan skop runcing.

Untuk memperkuat distribusi, armada laut dan udara digerakkan secara maksimal. “Kapal Polair seperti Jalak 5002, Kutilang 5005, dan Pinguin 5011 dikerahkan, serta helikopter bantuan dari berbagai polda,” ujar Trunoyudo.

Polri juga memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat terpenuhi melalui 28 dapur lapangan yang disiapkan di 22 polda.

Tragis, Alvaro Sempat Ditindih dan Dicekik Ayah Tirinya

Tragis, Alvaro Sempat Ditindih dan Dicekik Ayah Tirinya

Alvaro Kiano Nugroho (Foto: Ist)

Polisi mengungkapkan Alvaro Kiano Nugroho (6), bocah asal Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang hilang delapan bulan lalu, sempat dicekik dan ditindih ayah tirinya, Alex Iskandar, sebelum akhirnya meninggal dunia. 

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly menjelaskan, Alvaro dibunuh Alex di rumahnya di Tangerang, Banten. Sebelum dibunuh, Alvaro dijanjikan akan diajak Alex pergi ke mal untuk membeli mainan. Namun, Alex ingin pulang terlebih dahulu ke rumah untuk mandi.

“Dia (Alex) bawa AKN (Alvaro) ke rumahnya dia di Tangerang. Di situlah AKN rewel pingin pulang, dan dia tagih janji ke ayah tirinya ini mana mainannya. Di situlah dia emosi, jengkel, akhirnya dia sekap AKN di rak handuk, terus dia cekik dan dia tindih,” katanya, Kamis (27/11/2025).

Kemudian, Alex sempat panik ketika mendapati Alvaro sudah tidak lagi bernapas. Akhirnya, tubuh Alvaro yang sudah tak bernyawa dimasukkan ke dalam plastik dan disimpan di dalam mobil.

“Setelah itu karena panik, dia masih berusaha untuk bagaimana mencari supaya mau menghilangkan barang bukti korban AKN,” ucap Nicolas.

Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi

Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi

Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi (Jonathan Simanjuntak)

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah memeriksa sebanyak 40 saksi dalam kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2022.

1. Periksa 40 Saksi

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan, puluhan saksi itu berasal dari pihak birokrasi dan swasta.

Udah 40-an. 40 lebih mungkin, hampir 40-an [saksi],” kata Anang kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).

Meski begitu, Anang tidak mengungkap secara detail siapa saja saksi yang telah diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dalam perkara pajak ini.

Ini termasuk ketika dikonfirmasi apakah ada pejabat tinggi Kementerian Keuangan yang sudah dimintai keterangan dalam kasus itu.

“Pokoknya dari birokrasi ada, unsur birokrasi ada, dari unsur swasta juga ada,” ujarnya.

Kejagung mengusut kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Anang menyebut dalam kasus ini terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan yang kongkalikong dengan wajib pajak.

Produksi Emas dan Tembaga Freeport 2026 Diprediksi Turun Tajam di Tengah Kenaikan Harga

Produksi Emas dan Tembaga Freeport 2026 Diprediksi Turun Tajam di Tengah Kenaikan Harga

Produksi Emas dan Tembaga Freeport 2026 Diprediksi Turun Tajam di Tengah Kenaikan Harga (Foto: Freepik)

 PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan penurunan signifikan pada produksi emas dan tembaga sepanjang 2026. Pada periode tersebut, diproyeksikan harga emas dan tembaga tengah mengalami penguatan yang signifikan.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan, volume penjualan tembaga diperkirakan hanya mencapai 478 ribu ton, atau 68 persen dari rencana awal 703 ribu ton. Artinya, produksi tembaga akan turun sekitar 32 persen dari target sebelumnya.
 
Sementara untuk produksi emas diperkirakan turun lebih dalam, dari rencana awal 45 ton, proyeksi terbaru menunjukkan penjualan hanya 26 ton, atau 57 persen dari target, sehingga terjadi penurunan sebesar 43 persen.

“Sementara untuk emas, dari rencana kita 45 ton, ini RKAB yang baru tahun 2026 hanya memproduksi 26 ton, ini semua akan dikonsumsi oleh PT Antam, tidak ada rencana untuk mengekspor emas,” ujarnya dalam RDP Bersama Komisi VI DPR RI, Senin (24/11/2025).

Di tengah proyeksi penurunan produksi emas dan tembaga, harga kedua komoditas tersebut diperkirakan bakal menguat tajam di tahun 2026 mendatang. Harga emas diproyeksikan tembus USD4.000/oz, naik dari proyeksi awal USD1.900/oz. Sementara untuk harga tembaga global, pada tahun 2026 diproyeksikan tembus USD4,75/lb (pon) atau lebih tinggi dari target sebelumnya USD3,75/lb.

Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Pencekalan Roy Suryo Cs Diperpanjang 6 Bulan

Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Pencekalan Roy Suryo Cs Diperpanjang 6 Bulan

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto

 Polda Metro Jaya mengajukan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo Cs, tersangka dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Masa pencekalan diperpanjang dari sebelumnya 20 hari menjadi 6 bulan.

“Jadi, pencekalan oleh penyidik itu dilakukan, dikirimkan untuk delapan orang yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari, dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

Budi menjelaskan, bahwa pencekalan ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan yang masih berjalan.

“Proses pencekalan ini adalah untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi, untuk mempermudah sehingga dilakukan pencekalan, karena dari tersangka sendiri pada saat pemeriksaan terakhir itu mengajukan saksi dan ahli yang meringankan sehingga proses ini juga berjalan,” ujarnya.

Diketahui, Roy Suryo Cs tidak ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka pada Kamis (13/11/2025). Mereka tidak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli yang meringankan.

Cak Imin: Panji Bangsa Berkontribusi dalam Pengamanan saat Demo Ricuh Agustus

Cak Imin: Panji Bangsa Berkontribusi dalam Pengamanan saat Demo Ricuh Agustus

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan, kehadiran Panji Bangsa sebagai bagian upaya kolektif mewarnai hidupan sosial, ideologi, dan politik bangsa. Panji Bangsa didirikan untuk memberikan kontribusi nyata.

“Panji Bangsa dirintis untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik kita,’’ ujar Cak Imin saat membuka Munas Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa di kantor DPP PKB, Rabu (19/11/2025).

Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) ini melanjutkan, Panji Bangsa juga berkontribusi dalam pengamanan ketika demo ricuh akhir Agustus.

‘’Terima kasih atas kontribusi maksimal terutama saat krisis 25 Agustus lalu dalam menjaga objek vital PKB dan mengawal para tokoh,”ucapnya.

Dikatakan Cak Imin, Panji Bangsa harus berorientasi pada demokrasi, yakni demokrasi yang berpihak pada rakyat.

“Demokrasi kita adalah kerakyatan, terwujudnya sistem yang adil. Tidak ada jalan lain kecuali mengubah orientasi ekonomi kita agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, bahwa Panji Bangsa dan PKB sama-sama lahir dari kekuatan sosial yang berpihak pada kelompok paling lemah.

Karena itu, ia berharap Munas pertama ini mampu memperkuat fungsi dan peran strategis Panji Bangsa. “Ideologi kita satu, membela yang paling lemah,” tutup Cak Imin.

Komandan Nasional DKP Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, menegaskan pentingnya kesetaraan dan kedisiplinan dalam proses kaderisasi.  “Tidak ada perlakuan istimewa bagi anggota Panji Bangsa,” tegasnya.

Rivqy meminta kader Panji Bangsa melepaskan ‘baju kebesaran’ Panji Bangsa, karena di sini Panji Bangsa “satu rata satu rasa’’.

Kasus Bilqis Disorot, Terungkap Ada 221 Korban Penculikan di 2025

Kasus Bilqis Disorot, Terungkap Ada 221 Korban Penculikan di 2025

Ilustrasi penculikan (Foto: Dok )

Penculikan dan perdagangan anak bernama Bilqis (4) memantik sorotan publik. Bilqis ternyata bukan satu-satunya korban penculikan di tahun ini.

Bilqis hilang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Empat hari kemudian, anak itu ditemukan ratusan kilometer dari tempat awal hilang, di Jambi.

Seiring dengan ditemukannya Bilqis, polisi pun membongkar jaringan penculikan dan tindak pidana perdagangan anak. Polisi juga memastikan kejadian ini bukan peristiwa tunggal, para pelaku ternyata pernah melakukan tindak pidana perdagangan orang bermodus adopsi.

“Kasus ini menunjukkan adanya praktik jual beli anak yang dikamuflase sebagai adopsi. Kami akan mengusut jaringan ini sampai ke akar,” ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro beberapa waktu lalu.

Berdasarkan catatan Pusat Kriminal Nasional Bareskrim Polri, ternyata ada ratusan orang yang menjadi korban penculikan. Data ini dihimpun berdasarkan Januari–November 2025.

hipmibelu.org

Kompolnas: Polri Masih Boleh Duduki Jabatan Sipil!

Kompolnas: Polri Masih Boleh Duduki Jabatan Sipil!

Kompolnas: Polri Masih Boleh Duduki Jabatan Sipil!

 Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Polisi diperbolehkan menjabat di luar institusi sesuai dengan Undang-Undang ASN.

“Menurut Undang-Undang Kepolisian itu memang dilarang yang tak berkaitan, kalau berkaitan boleh. Dan itu ada aturan UU ASN di PP, saya lupa nomor PP-nya dan itu jika dibuka berkaitan memang dibolehkan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).

Anam menerangkan, anggota polisi memang diperbolehkan menjabat di luar institusi asalkan masih berkaitan dengan penegakan hukum. Di antaranya BNN, KPK hingga BNPT.

“Berkaitan ini salah satunya terkait penegakkan hukum. Butuh keterampilan khusus kepolisian. Misalnya kayak BNN, BNPT, KPK atau lembaga-lembaga lain yang erat kaitannya dengan kerja-kerja kepolisian khususnya penegakkan hukum yang tak tergantikan,” ujar dia.

Dia menegaskan, kepolisian masih erat kaitannya dengan Polri. Ia menilai beda dengan TNI, yang jika bermasalah akan disidang di peradilan khusus.

Kejagung Ungkap Megakorupsi, LBH Muhammadiyah: Keberaniannya Pengaruhi Persepsi Publik

Kejagung Ungkap Megakorupsi, LBH Muhammadiyah: Keberaniannya Pengaruhi Persepsi Publik

Kejagung

Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, mengatakan keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap kasus besar sangat mempengaruhi persepsi publik. 

Hal itu diungkapkan menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan Korps Adhiyaksa menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. “Keberanian Kejagung menetapkan tersangka terhadap para pelaku Tipikor yang memiliki jabatan dan pengaruh tinggi, sangat mempengaruhi persepsi publik,” ujar Ikhwan, dikutip Kamis (13/11/2025).

Diakui Ikhwan, survei itu menggambarkan persepsi subjektif masyarakat yang terbentuk dari  hal yang tampak di permukaan. Dari penampakan itu, Kejagung menunjukkan kinerja profesional dalam penanganan kasus-kasus megakorupsi.

Ikhwan menekankan, penilaian positif ini harus diiringi dengan reformasi sistemik sehingga pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penindakan saja. Reformasi sistem itu diperlukan agar pemberantasan korupsi jangan sampai hanya bongkar pasang aktor. Presiden Prabowo, menurutnya, harus memprioritaskan upaya reformasi terhadap sistem yang masih menimbulkan praktik korupsi. 

“Agar penindakan terhadap kasus-kasus megakorupsi berdampak secara substansi dan mendongkrak kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Prabowo, tergantung dari upaya reformasi yang berhasil dilakukan pasca penindakan,” imbuhnya.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 76 persen, terdiri dari 10 persen sangat percaya dan 66 persen cukup percaya. Lebih tinggi dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).