Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar mengatakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) harus bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap hasil produksi BUMDes.
Menurut Ade, Kemendes dapat bersinergi dengan BGN dalam menentukan harga bahan baku MBG, mengingat saat ini program tersebut belum benar-benar menyerap hasil produksi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seperti beras karena persoalan harga yang belum disepakati oleh kedua pihak.
“Contoh satu, beras. Ketika BUMDes menjual dengan harga Rp11.000, SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) bisa membeli Rp10.500 jadi ada selisih harga yang menyebabkan SPPG tidak bisa menerima dari usaha BUMDes itu,” ucap Ade dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Sinergi serupa, ujar dia, berlaku pula untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ade berharap Kemendes dan BGN dapat menjalin sinergisitas guna memastikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menyerap beragam hasil produksi BUMDes dan Kopdes Merah Putih.
Dengan demikian, kata dia, Program MBG dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
“Jadi harapan saya, harus ada sinergisitas antara Kemendes dan BGN melalui kesepakatan dalam menentukan harga bahan baku makanan kebutuhan SPPG sehingga SPPG dapat menyerap hasil produksi BUMDes ataupun Kopdes ke depan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah bersepakat menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (18/2).
Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dilakukan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut, kata dia, akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa untuk menyediakan bahan baku makanan. Dengan demikian, menurut Yandri, perekonomian desa dapat ditingkatkan sekaligus pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi,” kata mantan Wakil Ketua MPR itu.
Ke depan, Yandri mengatakan bahwa Kementerian Desa dan PDT akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa,” kata dia.