DPR: Pemberian modal usaha bagi UMKM tuk mitra MBG harus tepat sasaran

DPR: Pemberian modal usaha bagi UMKM tuk mitra MBG harus tepat sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mengingatkan pemerintah untuk memastikan distribusi modal usaha awal (bridging) kepada UMKM yang menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara tepat sasaran, dengan proses yang cermat dan transparan, tanpa membebani pelaku usaha.

“Pemerintah perlu memastikan proses seleksi UMKM untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis hingga distribusi modal usaha dapat tepat sasaran dan tidak memberatkan pelaku usaha. Jangan sampai persyaratan administratif dan lain-lainnya menjadi rumit karena ditakutkan dapat menghambat UMKM untuk berkontribusi dalam program ini,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menilai modal usaha ini diharapkan dapat membantu UMKM mengatasi tantangan pembiayaan bahan baku selama tujuh hari pertama pelaksanaan program.

“Saya mendukung penuh langkah pemerintah dalam memberikan bantuan modal awal kepada UMKM. Ini adalah upaya nyata untuk mendongkrak peran UMKM dalam mendukung program penting seperti Makan Bergizi Gratis, yang tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan makanan sehat, tetapi juga memberdayakan sektor ekonomi mikro,” ujarnya.

Selain itu, Chusnunia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang efektif antara Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian UMKM, dan pihak perbankan seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) – BRI, BNI, Mandiri, dan BTN – dalam memfasilitasi pencairan modal usaha melalui dokumen yang telah ditentukan.

“Saya harap pemerintah tidak hanya mempermudah akses permodalan, tetapi juga memastikan kelancaran teknis di lapangan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi UMKM dan masyarakat luas,” pungkas dia.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk memastikan akses makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat, sekaligus memberdayakan UMKM sebagai mitra strategis dalam pelaksanaannya.

Dengan kolaborasi yang baik dan kebijakan yang berpihak, diharapkan program ini mampu memberikan dampak signifikan bagi ketahanan pangan nasional dan penguatan ekonomi rakyat.

DPR minta pemerintah lindungi PMI korban penembakan di Malaysia

DPR minta pemerintah lindungi PMI korban penembakan di Malaysia

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.

 Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal meminta Pemerintah Republik Indonesia memberikan pelindungan terhadap PMI korban kasus dugaan penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau Coast Guard Malaysia, yang saat ini masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Malaysia.

Dia mengungkapkan PMI yang terluka masih dalam pengawasan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Untuk itu, dia harap para PMI tersebut segera mendapat bantuan dari Pemerintah Indonesia.

“Baik untuk mengawasi PMI yang terluka, maupun pendampingan terkait permasalahan hukum bagi mereka. PMI kita harus mendapat perlindungan dari negara,” kata Cucun di Jakarta, Selasa.

Dia pun mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force dalam kasus ini.

Kementerian Luar Negeri bersama KBRI dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) serta atase kepolisian pun diminta untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia terkait penanganan bagi para korban.

Dia pun mengecam penembakan terhadap sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh otoritas Malaysia hingga menyebabkan 1 orang tewas. Dia menilai penggunaan senjata api oleh APMM tidak dapat dibenarkan dan terlalu berlebihan.

“Kalau memang harus dilakukan peringatan dan tindakan, semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh aparat kepada warga sipil sangat berlebihan,” kata dia.

Di samping itu, dia pun menyoroti masalah banyaknya PMI yang tidak resmi. Dia pun meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Dia menilai dibentuknya kementerian khusus terkait PMI menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang jumlahnya sangat besar.

“Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga kekerasan,” kata dia.

Anggota DPR minta Kemenlu-KBRI usut kasus penembakan PMI di Malaysia

Anggota DPR minta Kemenlu-KBRI usut kasus penembakan PMI di Malaysia

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini di Kompleks Parlemen, Jakarta. 

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia untuk menyelidiki kasus dugaan penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI), mengakibatkan satu WNI tewas.

Dia menilai bahwa hal tersebut merupakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM atau Coast Guard Malaysia. Menurut dia, kasus tersebut harus diselidiki secara mendalam dan transparan.

“Saya ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi,” kata Amelia di Jakarta, Senin.

Jangan sampai, kata dia, insiden penembakan tersebut mengganggu hubungan diplomatik kedua negara yang telah terbangun secara baik.

Dia pun sangat mengecam peristiwa penembakan tersebut oleh aparat Malaysia, karena masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran.

Selain itu, dia mengatakan bahwa insiden ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengimbau agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk melintas melalui jalur resmi guna menghindari risiko serupa.

“Kami juga mengimbau kepada pemerintah Indonesia, insiden ini menjadi sorotan publik, terutama terkait perlindungan WNI di luar negeri dan memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan,” kata dia.

Sebelumnya, insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia.

Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Siap-Siap! 1.000 UMKM Akan Ramaikan BRI UMKM EXPO(RT) 2025

Dok BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI kembali akan menggelar ajang BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Acara ini merupakan pameran yang mewadahi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mitra bisnis BRI untuk memasarkan sekaligus mempromosikan produk-produknya.

Rencananya, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 akan diikuti oleh 1.000 pelaku UMKM dari berbagai sektor bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelumnya, terdapat 3.006 UMKM yang mendaftarkan BRI UMKM EXPO(RT) 2025.

Setelah melalui proses seleksi selama satu bulan (4 November-7 Desember 2024), sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan mengikuti pameran dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, Amam Sukriyanto berharap kegiatan ini dapat menciptakan lokal heroes dan dampak kepada masyarakat atas upaya yang dilakukannya. Local heroes ini akan dikembangkan, sehingga banyak pengusaha di daerah akan termotivasi untuk bisa mengakses pasar global.

“Kalau ini kita lakukan akan banyak UMKM naik kelas dan semakin mampu produk UMM menembus pasar global. Kalau ini terjadi pasti penyerapan tenaga kerja itu akan semakin meningkat,” ungkap dia, Senin (27/1/2025).

Menurutnya, peningkatan penyerapan tenaga kerja akan membuat semakin banyak waktu yang tersedia untuk hal-hal yang produktif. Dengan kata lain, surplus neraca jam kerja Indonesia akan meningkat.

“Kita memang ditantang untuk me-reach out UMKM lebih banyak jadi peserta. Kalau tahun 2023 ada 750 UMKM, tahun ini 1000 UMKM yang akan menjadi peserta di pameran termasuk di business matching. Kemudian 1000 UMKM terdiri dari 5 kategori, karena 5 ketegori ini pelakunya banyak dan pasarnya terbuka luas,” pungkas dia.

Sebagai informasi, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 juga menyajikan berbagai rangkaian acara, seperti UMKM Expo, Partner Gathering, Talkshow, Workshop, hingga kompetisi seperti Indonesia Barista Championship dan Indonesia Brewers Cup Championship yang diselenggarakan oleh SCAI. Selain itu, acara ini juga menampilkan Nusantara Culinary dan Fashion Show.

Pada acara ini BRI turut menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025, seminar internasional yang membahas peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive and Sustainable Growth”, forum ini akan fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.

Acara ini akan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, termasuk para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator.

ladangtoto

Perang Saudara Menggila, Rumah Sakit Diserang Drone-70 Orang Tewas

Foto satelit dari Planet Labs PBC ini menunjukkan Rumah Sakit Pendidikan Ibu Saudi, di tengah El Fasher, Sudan, Sabtu, 25 Januari 2025. (Planet Labs PBC via AP)

Sebuah tragedi kemanusiaan kembali mengguncang Sudan setelah serangan terhadap Rumah Sakit Pengajaran Maternal Saudi di El Fasher, yang merupakan satu-satunya rumah sakit yang masih berfungsi di kota tersebut, menewaskan setidaknya 70 orang pada Jumat (24/1/2025). Serangan ini terjadi di tengah perang yang sedang berlangsung antara militer Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF), yang telah memicu krisis kemanusiaan besar-besaran sejak April 2023.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengonfirmasi serangan tersebut melalui unggahan di media sosial.

“Rumah sakit ini dipenuhi pasien yang sedang menerima perawatan ketika serangan terjadi,” ungkap Tedros. “Akses ke layanan kesehatan di negara bagian ini sudah sangat terbatas karena penutupan fasilitas kesehatan akibat pemboman yang intens.”

Rumah Sakit Pengajaran Maternal Saudi menjadi satu-satunya harapan bagi warga El Fasher, menyediakan layanan kritis seperti ginekologi-obstetri, pengobatan internal, bedah, pediatri, serta pusat stabilisasi gizi. Namun, dengan serangan ini, layanan tersebut terhenti.

Tedros menyerukan penghentian serangan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Sudan.

“Kami terus menyerukan penghentian semua serangan terhadap layanan kesehatan di Sudan, dan mendesak akses penuh untuk memulihkan fasilitas yang telah rusak. Yang paling penting, rakyat Sudan membutuhkan perdamaian. Obat terbaik adalah perdamaian,” tegasnya.

Selain serangan di El Fasher, fasilitas kesehatan lain di Al Malha, Darfur Utara, juga dilaporkan diserang, yang memaksa penghentian layanan medis di sana.

Krisis Kemanusiaan yang Memburuk

Menurut data PBB, Sudan saat ini menghadapi krisis kemanusiaan yang memburuk dengan lebih dari 24 juta orang – setengah dari populasi negara tersebut – berada dalam kondisi “kerawanan pangan akut”. Selain itu, sekitar 80% fasilitas kesehatan di Sudan telah berhenti beroperasi akibat konflik yang berkepanjangan.

Jutaan orang telah mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Chad, Ethiopia, dan Sudan Selatan. Di wilayah sekitar El Fasher, kelaparan telah melanda tiga kamp pengungsi, yaitu Zamzam, Abu Shouk, dan Al-Salam, dan diperkirakan akan menyebar ke lima lokasi lain, termasuk kota El Fasher sendiri, pada Mei 2024.

Pejabat PBB, Clementine Nkweta-Salami, yang mengoordinasikan upaya kemanusiaan di Sudan, memperingatkan bahwa RSF telah memberikan ultimatum 48 jam kepada pasukan yang bersekutu dengan Angkatan Bersenjata Sudan untuk meninggalkan El Fasher, mengindikasikan akan adanya serangan besar-besaran.

“Sejak Mei 2024, El Fasher telah berada di bawah pengepungan RSF,” ujar Salami.

“Warga sipil di El Fasher telah mengalami berbulan-bulan penderitaan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Hidup mereka kini berada di ujung tanduk akibat situasi yang semakin genting.”

Namun, hingga kini, RSF belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan di El Fasher.

Kas138

Bakal Ramai, Transaksi di BRI UMKM EXPO(RT) Diproyeksi Capai Segini!

Konferensi Pers BRI UMKM EXPO(RT) 2025/Khoirul Anam

Pameran BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang digelar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan kembali hadir dengan mengusung tema “Broadening MSME’s Global Outreach“.

Gelaran yang berlangsung pada 30 Januari sampai 2 Februari 2025 di ICE BSD City Nusantara Hall ini diproyeksikan diramaikan oleh 50 ribu pengunjung.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, Amam Sukriyanto menjelaskan sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dari 3.006 UMKM yang mendaftar BRI UMKM EXPO(RT) 2025. UMKM tersebut akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor and Craft (153 UMKM), Food and Beverage (358 UMKM), Accessories and Beauty (181 UMKM), Fashion and Wastra (273 UMKM), dan Healthcare and Wellness (35 UMKM).

“Dari jumlah UMKM yang mengikuti showcase lebih banyak, kita menargetkan pengunjung lebih banyak karena ada 4 hari, mulai 30 Januari sampai 2 Februari nanti. Kita targetkan 50 ribu pengunjung. Jadi kita harapkan memang mencapai transaksi selama masa pameran lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” ungkap Amam dalam Press Conference BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Jumat (24/1/2025).

Amam menyebut dari jumlah pengunjung itu, diharapkan akan terjadi transaksi lebih tinggi dari gelaran BRI UMKM EXPO(RT) tahun sebelumnya. Adapun transaksi ditargetkan mencapai Rp 50 miliar.

“Kita di luar itu memberikan model penjualan secara online kepada peserta yang 1.000 itu melalui e-commerce khusus terkait BRI UMKM EXPO(RT), maka target Rp 50 miliar transaksi khusus hanya untuk pameran, saya pikir itu hal yang gampang di-achieve,” jelas Amam.

Dia menjelaskan dalam kesempatan ini, pengunjung dapat mengikuti berbagairangkaian acara, seperti UMKM Expo, Partner Gathering, Talkshow, Workshop, hingga kompetisi seperti Indonesia Barista Championship dan Indonesia Brewers Cup Championship yang diselenggarakan oleh SCAI. Selain itu, acara ini juga menampilkan Nusantara Culinary dan Fashion Show.

Direktur Utama BRI, Sunarso mengungkapkan bahwa tujuan dari BRI UMKM EXPO(RT) 2025 adalah untuk mendukung peningkatan kapasitas UMKM Indonesia, mendorong mereka naik kelas, dan membuka peluang ekspor produk berkualitas ke pasar internasional.

“Dengan membuka akses UMKM ke pasar global, kita dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkuat perekonomian nasional,” ujar Sunarso.

Selain pameran produk unggulan, pada acara ini BRI turut menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025, seminar internasional yang membahas peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive and Sustainable Growth”, forum ini akan fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.

Acara ini akan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, termasuk para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator.BRI Microfinance Outlook 2025 akan menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Di antaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Rachmat Pambudy, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.

Selain itu, penerima Nobel Ekonomi Paul Romer dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking Harsha Rodrigues akan berbagi pandangan terkait strategi untuk memperkuat keuangan inklusif.

Kas138

Penjualan Lesu-Anjlok Sampai 10%, Bos Perusahaan Ban Bilang Gini

Ban Wuling dan Ban Ioniq 5

Anjloknya penjualan mobil tahun 2024 berdampak pada menurunnya penjualan suku cadang atau sparepart. Tahun lalu, terjadi penurunan penjualan mobil sebesar hampir 14% dari 1 juta unit di 2023 menjadi 865 ribu unit di 2024. Nasib sparepart seperti ban juga ternyata sama.

“Ya, market ban di Indonesia tahun lalu turun 10%. Di waktu bersamaan ada deflasi juga di 5 bulan dari Mei-September 2024, jadi ada penurunan daya beli,” kata President Director Bridgestone Tire Indonesia Mukiat Sutikno kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/1/2025).

Menurunnya daya beli berdampak pada keputusan masyarakat dalam berbelanja, termasuk mengganti ban yang biasa digunakannya. Namun, harapan pabrik ban bukan hanya pada penjualan mobil baru, namun juga populasi mobil yang mengaspal di jalanan sejak beberapa tahun silam.

“Jumlah kendaraan di Indonesia itu sekitar 24 juta kendaraan, jadi market yang ada sekarang berpotensi untuk tumbuh lebih besar lagi,” kata Mukiat.

Berharap pada Mobil Listrik dan Momen Liburan

Momentum libur panjang seperti saat ini juga berdampak pada meningkatnya penjualan ban. Biasanya masyarakat melakukan pergantian ketika akan melakukan perjalanan jauh, khususnya untuk ban dengan umur lebih dari ketentuan yakni 5 tahun sejak produksi. Seperti diketahui, ban yang terlalu lama bisa menjadi getas.

Pabrikan juga harus melihat peluang lain dari semakin berkembangnya kendaraan listrik (electric vehicle), yakni mengambil pasar di segmen tersebut, di antaranya Bridgestone yang memiliki Turanza 6 yang bisa untuk mobil listrik.

“Saat ini sedang study juga untuk OEM (Original Equipment Manufacture) mobil listrik di mana market share EV juga semakin besar,” sebutnya.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik pada tahun 2024 lalu mencatatkan sejarah baru, yakni menguasai pangsa pasar terbesar sepanjang sejarah yakni mencapai 5%. Penjualan mobil Battery electric vehicle (BEV) di 2024 mencapai 43.188 unit atau menguasai 5% pangsa pasar, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terjual 17.051 unit atau menguasai 1,7%.

Prabowo Pangkas Belanja Rp306 T, Sri Mulyani-Tito Dapat Tugas Khusus

Presiden Prabowo sampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, Kantor Presiden, 22 Januari 2025. (Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran menteri hingga kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Presiden Prabowo ternyata mempunyai instruksi khusus.

Instruksi tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Inpres ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan, 22 Januari 2025.

Dalam inpres itu juga termuat tentang besaran efisiensi anggaran yang harus dilakukan oleh para menteri dan pimpinan lembaga lainnya senilai Rp 306,69 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2025 Rp256,1 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp50,59 triliun..

Dalam diktum kelima Inpres 1/2025 tertera instruksi khusus kepada Sri Mulyani untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing K/L Tahun Anggaran 2025.

“Khusus kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a,” sebagaimana tertulis dalam Inpres yang ditandatangani dan dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari 2025, dikutip Kamis (23/1/2025).

Instruksi kedua yang disampaikan khusus oleh Prabowo kepada Sri Mulyani ialah menetapkan penyesuaian alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari enam aspek, yaitu kurang bayar dana bagi hasil sebesar Rp 13,90 triliun, hingga dana alokasi umum (DAU) yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp 15,67 triliun.

Adapula yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 18,30 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 509,45 miliar, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 200 miliar, dan Dana Desa Rp 2 triliun.

Prabowo juga menginstruksikan Sri Mulyani untuk melakukan revisi anggaran K/L dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halam IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

“Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan instruksi presiden ini,” tulis Presiden dalam Inpres 1/2025.

Sementara kepada Menteri Tito, Prabowo menginstruksikan agar melakukan pemanfaatan efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur dan bupati atau walikota dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan Inpres ini.

Instruksi kepada Tito itu diberikan karena dalam Inpres 1/2025 Prabowo telah meminta kepada para kepala daerah untuk ikut serta melakukan efisiensi anggaran, sebagaimana tertera dalam diktum keempat.

Bunyi diktum itu ialah meminta gubernur dan bupati atau walikota untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau FGD. Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.

Para kepala daerah itu juga Prabowo haruskan untuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional. Selanjutnya mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

Mereka juga diharuskan untuk memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antara perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Instruksi kepada para kepala daerah juga Prabowo sampaikan supaya mereka lebih selektif dan memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada K/L, serta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD.

Kredit BNI (BBNI) Tumbuh Dua Digit Sepanjang 2024, Jadi Rp775,87 T

Gedung Bank Negara Indonesia (BNI). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencatat kinerja intermediasi tumbuh, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. BNI membukukan penyaluran kredit tumbuh 11,6% yoy menjadi Rp775,87 triliun dari Rp695,09 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan kredit ini didukung oleh segmen korporasi yang naik 17,6% yoy dan konsumer yang meningkat 14,5% yoy. Perusahaan anak juga mencatatkan pertumbuhan kredit signifikan sebesar 79,7% yoy dengan profitabilitas tetap terjaga.

Ekspansi kredit yang prudent diikuti dengan penguatan kualitas aset, tercermin dari non-performing loan (NPL) yang turun menjadi 2%, serta loan at risk (LaR) dan credit cost masing-masing turun menjadi 10,3% dan 1,1%.

“Meskipun kualitas aset kami kuat, BNI tetap berhati-hati dan bertumbuh secara konservatif di tengah ketidakpastian global,” ujar Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini dalam Public Expose BNI secara virtual, Rabu (22/1/2025).

Dia memaparkan, dengan adanya pertumbuhan kredit yang sehat dibarengi oleh efisiensi operasional, pendapatan sebelum pencadangan atau pre-provisioning Income (PPOP) mampu menunjukkan perbaikan. Secara kuartalan, PPOP periode tiga bulan di Kuartal IV-2024 menyentuh angka tertinggi sebesar Rp9,5 triliun, sehingga total PPOP sepanjang 2024 mencapai Rp34,83 triliun.

Di samping itu, BNI telah melakukan pembentukan pencadangan atau CKPN secara memadai selama tahun 2024, tercermin dari loan at risk coverage yang mencapai 48,8% serta NPL coverage yang terjaga di level 255,8%. Fundamental yang solid ini menjadi landasan bagi BNI untuk dapat tumbuh secara prudent pada tahun 2025.

BNI juga mendapatkan tambahan likuiditas dari Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia sebesar 2,6% pada tahun 2024.

“Insentif KLM tersebut memungkinkan kami untuk tetap mencatat pertumbuhan kredit yang sehat pada 2024 dengan rasio LDR di level 96%,” ungkap Novita.

Kinerja intermediasi yang positif ini mendorong BNI untuk menutup tahun 2024 dengan fundamental yang kuat. Laba bersih BNI naik menjadi Rp21,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan perolehan pada tahun sebelumnya sebesar Rp20,9 triliun.

Pertumbuhan ini didorong oleh transformasi digital yang berhasil meningkatkan tabungan sebesar 11% secara tahunan (yoy), dari Rp232 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp258 triliun pada tahun 2024.

Ekonomi RI Sulit Nyata, Bisa Dilihat dari Sikap Bankir

Foto dari udara Kawasan SCBD Sudirman. (Dok. SCBD)
Foto: Foto dari udara Kawasan SCBD Sudirman. (Dok. SCBD)

Para bankir memilih untuk tetap berhati-hati dalam menyeleksi penyaluran kredit di kuartal pertama tahun ini. Ini sesuai dengan Survei Perbankan Triwulan IV-2024 Bank Indonesia (BI), yang memperkirakan penyaluran kredit perbankan RI di triwulan I-2025 masih sama ketat seperti triwulan sebelumnya.

Beberapa bankir membenarkan bahwa seleksi penyaluran kredit bakal masih ketat seperti tahun lalu, walau BI telah memutuskan untuk memangkas BI Rate menjadi 5,75% dan diharapkan dapat menunjang penyaluran kredit perbankan. Bahkan, ada juga yang memutuskan untuk lebih ketat lagi di awal tahun ini dalam penyaluran kredit.

Menurut Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, ada beberapa penyebab yang membuat perbankan tetap ketat dalam seleksi penyaluran kredit. Di antaranya, yang utama ada dua, yakni daya beli yang belum sepenuhnya membaik dan faktor kondisi likuiditas bank.

Bank pelat merah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengakui masih ada risiko likuiditas membayangi. Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengatakan appetite bank tentunya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi makro, dan dalam hal ini, pihaknya bakal lebih ketat dalam penyaluran kredit.

“Saat ini risiko likuiditas dan suku bunga masih tinggi, jadi kami saat ini lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit. BTN akan lebih selektif dan fokus pada sektor perumahan,” kata Setiyo saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (20/1/2025).

Bank swasta terbesar kedua RI, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) masih akan ketat di kuartal I-2025, seperti kuartal sebelumnya. Bahkan, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan memandang pertumbuhan kredit perbankan masih bakal lebih lambat di kuartal I-2025.

Tetapi, perlambatan itu menjadi momentum untuk melihat bagaimana tren biaya pendanaan atau cost of fund (CoF).

“Saya rasa di Q1 masih akan lamban untuk kredit. Sekalian juga melihat perkembangan apakah CoF betul-betul bisa turun, sejalan dengan penurunan BI rate, sehingga bisa menambah animo kredit lebih menarik,” kata Lani saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (20/1/2025).

Sementara itu, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) memandang pemangkasan BI Rate bisa meningkatkan daya beli masyarakat untuk melakukan bisnis atau mengambil kredit lebih banyak.

Walau demikian, Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan pihaknya akan selalu memegang prinsip kehati-hatian. Belum lagi, ia menyebut situasi global memang masih penuh dengan ketidakpastian dengan berbagai faktor geopolitik di belahan dunia.

“Dan penyaluran kredit ini akan sesuai dengan risk apetite dari Maybank Indonesia di segment-segmen yang menjadi target utama kami,” kata Steffano saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (20/1/2025).

Menurutnya, menerapkan prinsip kehati-hatian lebih tepat digunakan dalam hal ini. Sebab, ia berpendapat jika menerapkan prinsip ini dengan baik, yang tentunya disesuaikan dengan risk appetite dari Maybank Indonesia, kinerja di kuartal I-2025 bisa lebih baik dari kuartal IV-2024.

Sebagai informasi, Survei Perbankan Triwulan IV-2024 BI mendapati indeks lending standard (ILS) bernilai positif sebesar 0,2 di triwulan I-2025. Adapun, semakin tinggi angka ILS di atas 0, menunjukkan standar penyaluran kredit lebih ketat. Sebaliknya, semakin rendah angka ILS di bawah 0, menunjukkan seleksi kredit lebih longgar.

Aspek kebijakan penyaluran kredit yang diperkirakan lebih ketat antara lain plafon kredit, suku bunga kredit, dan premi kredit berisiko.

Berdasarkan jenis kredit, standar penyaluran kredit yang diperkirakan lebih ketat, terjadi pada jenis kredit investasi. Sementara jenis kredit lainnya terindikasi tidak lebih ketat dibanding triwulan IV-2024.

map4d