BLOG-SERVICE

^{_{Presiden RI Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim memberikan pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025).}}

 Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap, kedekatan dua pemimpin, yakni Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, terjalin sejak lama, salah satunya saat Prabowo kerap mengunjungi PM Anwar yang kala itu dipenjara.

Pernyataan Seskab Teddy itu berkaitan dengan pernyataan PM Anwar Ibrahim yang menilai bahwa Presiden Prabowo ialah sosok sahabat setia yang menemaninya dalam masa senang, maupun susah, yang disampaikan dalam pernyataan pers bersama usai keduanya menggelar pertemuan bilateral di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1).

“Pak Prabowo dan PM Anwar itu teman di saat senang dan saat sulit. Keduanya adalah sahabat lama. Maksud (pernyataan) Pak Anwar, karena Pak Prabowo tetap terus mengunjungi Pak Anwar saat beliau dipenjara,” kata Mayor Teddy, sapaan akrabnya, kepada Antara melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa dini hari.

Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo terus mengunjungi Anwar saat Mantan Wakil PM Malaysia itu difitnah dan dipenjara pada 1998.

Pun akhirnya setelah Anwar bebas dari penjara, dan kembali ditahan, Prabowo disebut terus setia menjadi sahabatnya.

Bahkan hingga Anwar menjadi oposisi pemerintahan, melalui Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpinnya kala itu, Prabowo juga beberapa kali menyambangi kediaman Anwar.

“Dan juga setelah bebas, Pak Prabowo beberapa kali datang ke rumah Pak Anwar saat menjadi oposisi Pemerintahan yang memimpin saat itu,” kata Teddy.

Dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, PM Anwar Ibrahim menceritakan bahwa Prabowo merupakan satu dari sahabat yang senantiasa mendampinginya melalui masa duka yang panjang.

“Sekali lagi, saya dan keluarga, ucapkan terima kasih kepada sahabat dan saudara saya, saudara Prabowo Subianto, yang dekat dalam masa senang dan susah. Di antara sahabat setia saya yang senantiasa memerhatikan dalam masa duka lara saya yang panjang, tidak ramai, yang kita boleh catat kehebatan dan keikhlasan mereka,” kata Anwar.

^{_{Presiden Prabowo Subianto dan PM Anwar Ibrahim saat memberikan pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025)}}

Beberapa peristiwa politik kemarin Senin (27/1) menjadi sorotan, di antaranya lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Malaysia dalam rangka kunjungan kenegaraan (state visit), dan hasil terbaru survei Indikator Politik Indonesia mengenai kinerja pemerintah.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Presiden Prabowo dianugerahi tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor di Malaysia

Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) dalam kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Senin.

2. Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.

“Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

3. Survei: 64,6 persen responden puas program MBG pada 100 hari kerja

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

4. MTI: Pemberian hak utama patwal dikhususkan untuk presiden-wapres

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai pemberian hak utama patroli dan pengawalan (patwal) kendaraan pimpinan lembaga negara RI agar dikhususkan hanya untuk presiden dan wakil presiden.

“Untuk kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia dikhususkan cukup bagi presiden dan wakil presiden,” kata Djoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

5. Anggota DPR minta Kemenlu-KBRI usut kasus penembakan PMI di Malaysia

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia untuk menyelidiki kasus dugaan penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI), mengakibatkan satu WNI tewas.

Dia menilai bahwa hal tersebut merupakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM atau Coast Guard Malaysia. Menurut dia, kasus tersebut harus diselidiki secara mendalam dan transparan.

^{_{Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh.}} 

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

“Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan, dan tentu hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dia meminta semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Polri, dan TNI diminta untuk dapat bergerak bersama.

Selain itu, pemerintah harus mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

Menurut dia, Kemenlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.

“Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban, serta mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Selain itu, korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air.

Soleh menyampaikan duka yang mendalam kepada lima orang korban penembakan yang dilakukan petugas maritim Malaysia hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia serta tiga orang luka-luka.

Ia juga mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima orang pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” katanya.

^{_{Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.}} 

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta semua otoritas terkait mengusut tuntas insiden penembakan pekerja migran Indonesia oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), yang mengakibatkan satu korban jiwa dan empat orang lainnya terluka pada Jumat (24/1).

“PAN mendesak semua otoritas terkait untuk segera mengusut tuntas tragedi ini. Pemerintah Indonesia diminta untuk memantau secara seksama penanganan kasus ini oleh pihak Malaysia,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia pun meminta agar pengusutan dilakukan secara transparan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sehingga tidak ada hal-hal yang ditutupi.

“Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini,” ucapnya.

Dia mengatakan bahwa PAN melalui anggota DPR RI yang duduk di komisi terkait dipastikan akan ikut mengawasi penanganan insiden penembakan PMI tersebut.

“Tidak hanya di dalam negeri, kalau dibutuhkan PAN siap berangkat ke Malaysia. Pengawasan seperti ini sangat penting untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” katanya.

Menurut dia, insiden tersebut menjadi tugas khusus bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang baru saja dinaikkan status kelembagaannya sehingga saat ini memiliki kewenangan yang lebih besar.

“KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas,” tuturnya.

Untuk itu, dia menyebut PAN mengecam keras insiden berdarah yang menambah daftar buruknya penanganan PMI di negeri jiran tersebut.

“PAN mengucapkan duka cita dan belasungkawa yang mendalam atas ditembaknya lima PMI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada hari Jumat, 24 Januari 2024,” ucapnya.

Dia juga menyayangkan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dengan penembakan yang dilakukan terhadap PMI di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

“PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Dia menambahkan agar pemerintah segera menemukan dan memberikan perhatian kepada keluarga korban guna memberikan informasi dan bantuan secara langsung, sembari menunggu penyelesaian kasus tersebut.

“PAN berharap kasus ini cepat dituntaskan. Apalagi, persahabatan Indonesia-Malaysia saat ini sangat baik-baiknya karena itu jangan biarkan dinodai dengan tindakan tidak profesional oleh pihak mana pun,” kata dia.

^{_{Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma membuka kegiatan APCD di Bogor, Jawa Barat, Senin (27/1/2025).}} 

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma memperkuat komitmen untuk menciptakan perdamaian dunia dengan mengikuti forum-forum internasional, seperti Asia Pasific Chaplaincy Symposium (APCS) 2025.

Hal tersebut dikatakan Erwin kala membuka kegiatan APCD di Bogor, Jawa Barat pada Senin (27/1).

“TNI AL selalu memegang komitmen teguh untuk mendukung stabilitas daerah dan perdamaian dunia. Pendekatan kami terhadap pembangunan mental dan spiritual di dalam TNI AL bertujuan untuk mewujudkan prajurit TNI yang profesional dan berintegritas” kata Erwin dalam siaran pers resmi TNI AL yang diterima di Jakarta, Selasa.

Untuk diketahui, APCS merupakan forum internasional yang bertujuan untuk mempertemukan para Perwira Pembina Mental (Pabintal) dan rohaniawan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya.

Tercatat ada puluhan perwira dari 28 negara yang hadir dalam acara yang berlangsung selama tiga hari mulai 27 Januari 2025 hingga 29 Januari 2025.

Melalui forum ini, Erwin mengatakan seluruh perwira pembina mental dapat saling berbagi ilmu dan pemahaman tentang pembangunan mental prajurit.

Pembangunan mental prajurit tersebut perlu dilakukan guna menciptakan personel yang memiliki visi dalam menciptakan perdamaian dunia.

“Diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih baik diantara para pemimpin agama, serta memberikan rekomendasi dan solusi yang konkrit untuk perdamaian global melalui pendekatan spiritual, dan membangun hubungan yang solid antarnegara sahabat,” kata dia.

Erwin menambahkan, pertemuan tingkat internasional ini juga dapat menjadi panggung untuk setiap negara dalam menjalin hubungan baik antara negara-negara lainnya.

Erwin berharap forum ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang konkrit untuk mendukung terjadinya perdamaian dunia.

^{_{Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia.}} 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mengingatkan pemerintah untuk memastikan distribusi modal usaha awal (bridging) kepada UMKM yang menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara tepat sasaran, dengan proses yang cermat dan transparan, tanpa membebani pelaku usaha.

“Pemerintah perlu memastikan proses seleksi UMKM untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis hingga distribusi modal usaha dapat tepat sasaran dan tidak memberatkan pelaku usaha. Jangan sampai persyaratan administratif dan lain-lainnya menjadi rumit karena ditakutkan dapat menghambat UMKM untuk berkontribusi dalam program ini,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menilai modal usaha ini diharapkan dapat membantu UMKM mengatasi tantangan pembiayaan bahan baku selama tujuh hari pertama pelaksanaan program.

“Saya mendukung penuh langkah pemerintah dalam memberikan bantuan modal awal kepada UMKM. Ini adalah upaya nyata untuk mendongkrak peran UMKM dalam mendukung program penting seperti Makan Bergizi Gratis, yang tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan makanan sehat, tetapi juga memberdayakan sektor ekonomi mikro,” ujarnya.

Selain itu, Chusnunia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang efektif antara Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian UMKM, dan pihak perbankan seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) – BRI, BNI, Mandiri, dan BTN – dalam memfasilitasi pencairan modal usaha melalui dokumen yang telah ditentukan.

“Saya harap pemerintah tidak hanya mempermudah akses permodalan, tetapi juga memastikan kelancaran teknis di lapangan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi UMKM dan masyarakat luas,” pungkas dia.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk memastikan akses makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat, sekaligus memberdayakan UMKM sebagai mitra strategis dalam pelaksanaannya.

Dengan kolaborasi yang baik dan kebijakan yang berpihak, diharapkan program ini mampu memberikan dampak signifikan bagi ketahanan pangan nasional dan penguatan ekonomi rakyat.

_{^{Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.}}

 Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal meminta Pemerintah Republik Indonesia memberikan pelindungan terhadap PMI korban kasus dugaan penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau Coast Guard Malaysia, yang saat ini masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Malaysia.

Dia mengungkapkan PMI yang terluka masih dalam pengawasan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Untuk itu, dia harap para PMI tersebut segera mendapat bantuan dari Pemerintah Indonesia.

“Baik untuk mengawasi PMI yang terluka, maupun pendampingan terkait permasalahan hukum bagi mereka. PMI kita harus mendapat perlindungan dari negara,” kata Cucun di Jakarta, Selasa.

Dia pun mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force dalam kasus ini.

Kementerian Luar Negeri bersama KBRI dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) serta atase kepolisian pun diminta untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia terkait penanganan bagi para korban.

Dia pun mengecam penembakan terhadap sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh otoritas Malaysia hingga menyebabkan 1 orang tewas. Dia menilai penggunaan senjata api oleh APMM tidak dapat dibenarkan dan terlalu berlebihan.

“Kalau memang harus dilakukan peringatan dan tindakan, semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh aparat kepada warga sipil sangat berlebihan,” kata dia.

Di samping itu, dia pun menyoroti masalah banyaknya PMI yang tidak resmi. Dia pun meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Dia menilai dibentuknya kementerian khusus terkait PMI menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang jumlahnya sangat besar.

“Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga kekerasan,” kata dia.

^{_{Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini di Kompleks Parlemen, Jakarta.}} 

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia untuk menyelidiki kasus dugaan penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI), mengakibatkan satu WNI tewas.

Dia menilai bahwa hal tersebut merupakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM atau Coast Guard Malaysia. Menurut dia, kasus tersebut harus diselidiki secara mendalam dan transparan.

“Saya ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi,” kata Amelia di Jakarta, Senin.

Jangan sampai, kata dia, insiden penembakan tersebut mengganggu hubungan diplomatik kedua negara yang telah terbangun secara baik.

Dia pun sangat mengecam peristiwa penembakan tersebut oleh aparat Malaysia, karena masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran.

Selain itu, dia mengatakan bahwa insiden ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengimbau agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk melintas melalui jalur resmi guna menghindari risiko serupa.

“Kami juga mengimbau kepada pemerintah Indonesia, insiden ini menjadi sorotan publik, terutama terkait perlindungan WNI di luar negeri dan memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan,” kata dia.

Sebelumnya, insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia.

Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI kembali akan menggelar ajang BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Acara ini merupakan pameran yang mewadahi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mitra bisnis BRI untuk memasarkan sekaligus mempromosikan produk-produknya.

Rencananya, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 akan diikuti oleh 1.000 pelaku UMKM dari berbagai sektor bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelumnya, terdapat 3.006 UMKM yang mendaftarkan BRI UMKM EXPO(RT) 2025.

Setelah melalui proses seleksi selama satu bulan (4 November-7 Desember 2024), sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan mengikuti pameran dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, Amam Sukriyanto berharap kegiatan ini dapat menciptakan lokal heroes dan dampak kepada masyarakat atas upaya yang dilakukannya. Local heroes ini akan dikembangkan, sehingga banyak pengusaha di daerah akan termotivasi untuk bisa mengakses pasar global.

“Kalau ini kita lakukan akan banyak UMKM naik kelas dan semakin mampu produk UMM menembus pasar global. Kalau ini terjadi pasti penyerapan tenaga kerja itu akan semakin meningkat,” ungkap dia, Senin (27/1/2025).

Menurutnya, peningkatan penyerapan tenaga kerja akan membuat semakin banyak waktu yang tersedia untuk hal-hal yang produktif. Dengan kata lain, surplus neraca jam kerja Indonesia akan meningkat.

“Kita memang ditantang untuk me-reach out UMKM lebih banyak jadi peserta. Kalau tahun 2023 ada 750 UMKM, tahun ini 1000 UMKM yang akan menjadi peserta di pameran termasuk di business matching. Kemudian 1000 UMKM terdiri dari 5 kategori, karena 5 ketegori ini pelakunya banyak dan pasarnya terbuka luas,” pungkas dia.

Sebagai informasi, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 juga menyajikan berbagai rangkaian acara, seperti UMKM Expo, Partner Gathering, Talkshow, Workshop, hingga kompetisi seperti Indonesia Barista Championship dan Indonesia Brewers Cup Championship yang diselenggarakan oleh SCAI. Selain itu, acara ini juga menampilkan Nusantara Culinary dan Fashion Show.

Pada acara ini BRI turut menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025, seminar internasional yang membahas peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive and Sustainable Growth”, forum ini akan fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.

Acara ini akan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, termasuk para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator.

ladangtoto

Sebuah tragedi kemanusiaan kembali mengguncang Sudan setelah serangan terhadap Rumah Sakit Pengajaran Maternal Saudi di El Fasher, yang merupakan satu-satunya rumah sakit yang masih berfungsi di kota tersebut, menewaskan setidaknya 70 orang pada Jumat (24/1/2025). Serangan ini terjadi di tengah perang yang sedang berlangsung antara militer Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF), yang telah memicu krisis kemanusiaan besar-besaran sejak April 2023.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengonfirmasi serangan tersebut melalui unggahan di media sosial.

“Rumah sakit ini dipenuhi pasien yang sedang menerima perawatan ketika serangan terjadi,” ungkap Tedros. “Akses ke layanan kesehatan di negara bagian ini sudah sangat terbatas karena penutupan fasilitas kesehatan akibat pemboman yang intens.”

Rumah Sakit Pengajaran Maternal Saudi menjadi satu-satunya harapan bagi warga El Fasher, menyediakan layanan kritis seperti ginekologi-obstetri, pengobatan internal, bedah, pediatri, serta pusat stabilisasi gizi. Namun, dengan serangan ini, layanan tersebut terhenti.

Tedros menyerukan penghentian serangan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Sudan.

“Kami terus menyerukan penghentian semua serangan terhadap layanan kesehatan di Sudan, dan mendesak akses penuh untuk memulihkan fasilitas yang telah rusak. Yang paling penting, rakyat Sudan membutuhkan perdamaian. Obat terbaik adalah perdamaian,” tegasnya.

Selain serangan di El Fasher, fasilitas kesehatan lain di Al Malha, Darfur Utara, juga dilaporkan diserang, yang memaksa penghentian layanan medis di sana.

Krisis Kemanusiaan yang Memburuk

Menurut data PBB, Sudan saat ini menghadapi krisis kemanusiaan yang memburuk dengan lebih dari 24 juta orang – setengah dari populasi negara tersebut – berada dalam kondisi “kerawanan pangan akut”. Selain itu, sekitar 80% fasilitas kesehatan di Sudan telah berhenti beroperasi akibat konflik yang berkepanjangan.

Jutaan orang telah mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Chad, Ethiopia, dan Sudan Selatan. Di wilayah sekitar El Fasher, kelaparan telah melanda tiga kamp pengungsi, yaitu Zamzam, Abu Shouk, dan Al-Salam, dan diperkirakan akan menyebar ke lima lokasi lain, termasuk kota El Fasher sendiri, pada Mei 2024.

Pejabat PBB, Clementine Nkweta-Salami, yang mengoordinasikan upaya kemanusiaan di Sudan, memperingatkan bahwa RSF telah memberikan ultimatum 48 jam kepada pasukan yang bersekutu dengan Angkatan Bersenjata Sudan untuk meninggalkan El Fasher, mengindikasikan akan adanya serangan besar-besaran.

“Sejak Mei 2024, El Fasher telah berada di bawah pengepungan RSF,” ujar Salami.

“Warga sipil di El Fasher telah mengalami berbulan-bulan penderitaan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Hidup mereka kini berada di ujung tanduk akibat situasi yang semakin genting.”

Namun, hingga kini, RSF belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan di El Fasher.

Kas138