Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan perubahan strategi distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun 2025. Daerah dengan harga beras yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) akan menjadi prioritas penyaluran, dengan pasokan beras yang digandakan hingga dua kali lipat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menegaskan langkah ini dilakukan untuk mempercepat penurunan harga beras di wilayah yang disebut sebagai “daerah merah.” Salah satu contohnya adalah Papua, yang sebagian besar wilayahnya masih memerlukan intervensi besar-besaran.
“Papua seluruhnya merah. Sehingga target utamanya, kalau di daerah lain, misalkan dia (disalurkan) 1.000 ton beras SPHP, maka daerah yang merah bisa 2 kali lipat. Sehingga percepatan penurunan harga beras di daerah tersebut bisa kita laksanakan,” kata Ketut di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Kendati demikian, kondisi geografis Papua menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran beras, baik beras SPHP maupun beras komersial.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menjelaskan, meski Merauke sebagai sentra produsen memiliki pasokan beras yang cukup bahkan berlebih, pengiriman ke daerah lain di Papua tidak mudah.
“Lahan di Merauke luas dan produksinya banyak. Sebagian beras dari sana memang dikirim ke wilayah lain. Tapi karena wilayah Papua sangat luas dan aksesnya sulit, distribusi jadi tantangan besar,” ujarnya.
Kata Maino, pengiriman antar kabupaten hingga antar distrik di Papua sering kali harus menggunakan pesawat karena tidak ada akses jalan darat. Biaya transportasi yang tinggi membuat harga beras di wilayah tersebut tetap stabil tinggi meski ada suplai tambahan.
“Untuk kirim antardistrik saja harus pakai pesawat. Bahkan ongkos pesawatnya bisa hampir sama dengan harga berasnya sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, dalam upaya menjaga pasokan sekaligus menstabilkan harga beras di wilayah-wilayah “merah”, Bapanas mengubah pola distribusi beras SPHP. Yang mana tidak lagi menerapkan pola pembagian yang merata seperti pada 2023-2024, pada 2025 ini Bulog diminta menggandakan penyaluran untuk daerah atau wilayah yang memang harga berasnya tinggi melampaui HET.
Bapanas meminta Bulog untuk fokus memantau harga di tiap daerah dan mengutamakan pasokan ke wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan intervensi mendesak.
“Kita tidak bisa sekadar menjalankan program tanpa hasil. Targetnya jelas, harga harus turun di daerah-daerah merah itu,” tegasnya.