Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan penerapan tarif impor dan bea masuk ke banyak negara. Indonesia termasuk satu dari 60 negara yang mendapatkan perlakuan tarif timbal balik spesifik sebesar 32 persen. Sementara tarif impor dasar dimulai dari 10 persen terhadap semua produk yang masuk ke AS dari semua negara.
Meski memberatkan, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) menilai kebijakan penerapan tarif impor secara sepihak tersebut dapat membuka peluang baru bagi industri Indonesia. Industri dalam negeri bisa mengambil keuntungan dari kebijakan tarif Amerika Serikat ini karena beberapa pertimbangan.
Pertama, posisi Indonesia masih lebih baik dibanding negara eksportir Asia lainnya, seperti Vietnam dan China. Vietnam dikenakan tarif timbal balik sebesar 46 persen, sementara China sebesar 54 persen (34 persen tarif baru dan 20 persen tarif lama).
“Selama ini Indonesia banyak sekali kehilangan peluang investasi asing karena lebih memilih Vietnam dibandingkan Indonesia. Kebijakan tarif baru ini bisa membuat Indonesia lebih menarik bagi investor asing, terutama yang ingin menghindari tarif impor tinggi ke AS dari negara asal mereka,” ujar Sekretaris Jenderal ASPAKI, Erwin Hermanto Senin (7/5/2025).
Pemerintah dapat terus fokus mendorong pengembangan industri hulu, meningkatkan efisiensi pekerja, dan mendorong iklim usaha yang kondusif supaya industri Indonesia bisa lebih kompetitif lagi dalam bersaing mengambil kesempatan baru ini.
Kemudian kebijakan tarif impor AS ini berpotensi menciptakan inflasi dan memperlambat tumbuh kembangnya ekonomi domestik AS. Hal itu akan mengurangi minat terhadap AS sebagai tujuan investasi dan menciptakan instabilitas nilai tukar mata uang dolar.
“Ini tentu saja akan membuka peluang untuk aliansi ekonomi baru dan perjanjian perdagangan baru di mana Indonesia bisa mempunyai peran dan keuntungan yang lebih baik,” tegas Erwin.
Pemerintah dapat menyikapi kebijakan Bea Masuk Impor (BMI) AS secara objektif dengan solusi perdagangan yang saling menguntungkan dan tetap fokus dalam koridor kebijakan tarif. Mengingat dasar dari kebijakan BMI yang diambil oleh Amerika Serikat adalah ketidakseimbangan neraca perdagangan.
“Pemerintah harus tegas dan berpihak kepada industri dalam negeri. Kebijakan TKDN harus dipertahankan sebagai landasan untuk membangun industri dalam negeri yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan, terutama alat kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar bangsa kita,” ujar Erwin.
Karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera mencari titik temu perdagangan dengan AS atau merespons dengan kebijakan tarif yang terukur tanpa mengorbankan kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri.
“Indonesia dengan 280 juta penduduk serta potensi ekonominya yang sangat besar, kami berharap pemerintah dapat melindungi pasar domestik sehingga bisa menjadi aset masa depan bangsa,” kata Erwin.