Presiden Prabowo Subianto dan PM Anwar Ibrahim saat memberikan pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025)
Beberapa peristiwa politik kemarin Senin (27/1) menjadi sorotan, di antaranya lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Malaysia dalam rangka kunjungan kenegaraan (state visit), dan hasil terbaru survei Indikator Politik Indonesia mengenai kinerja pemerintah.
Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:
1. Presiden Prabowo dianugerahi tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor di Malaysia
Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) dalam kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Senin.
2. Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.
“Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.
3. Survei: 64,6 persen responden puas program MBG pada 100 hari kerja
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.
4. MTI: Pemberian hak utama patwal dikhususkan untuk presiden-wapres
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai pemberian hak utama patroli dan pengawalan (patwal) kendaraan pimpinan lembaga negara RI agar dikhususkan hanya untuk presiden dan wakil presiden.
“Untuk kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia dikhususkan cukup bagi presiden dan wakil presiden,” kata Djoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
5. Anggota DPR minta Kemenlu-KBRI usut kasus penembakan PMI di Malaysia
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia untuk menyelidiki kasus dugaan penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI), mengakibatkan satu WNI tewas.
Dia menilai bahwa hal tersebut merupakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM atau Coast Guard Malaysia. Menurut dia, kasus tersebut harus diselidiki secara mendalam dan transparan.